Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Inspektorat LAN menggelar acara sosialisasi terkait pengisian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), di Gedung A Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Rabu (4/3).

Sosialisasi ini ditujukan agar PNS di lingkungan LAN memiliki pemahaman yang sama dalam pengisian LHKASN menyusul keluarnya Surat Edaran No. 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan instansi Pemerintah.

Form pengisian LHKASN yang harus diisi setiap PNS terdiri dari data pribadi dan keluarga, harta kekayaan, penghasilan, pengeluaran, serta surat pernyataan. Rincian LHKASN terkait harta kekayaan yang harus dilaporkan terdiri dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat berharga, kas (tabungan, deposito, dll), serta piutang/hutang.

Sementara, komponen penghasilan yang harus dilaporkan antara lain, penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi, penghasilan dari usaha lain, penghasilan dari hibah/lainnya, serta penghasilan dari suami/istri yang bekerja.

Form LHKASN yang telah diisi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan dan ditujukan kepada pimpinan organisasi melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masing-masing instansi. APIP selanjutnya melakukan klarifikasi, verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan melaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah.

Sebelumnya, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi menegaskan, kewajiban seluruh LHKASN adalah untuk mencegah KKN. Pengisian LHKASN juga sangat sederhana sehingga dia yakin semua pegawai ASN bisa mengisinya dengan cepat sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.

"Mudah kok formatnya, tidak sampai setengah jam sudah selesai. Yang dibutuhkan hanya kejujuran saja," tegas Yuddy. (dan/fel/humas)

Jakarta – Setelah pekan kemarin National Personel Agency Japan  melakuan penelitian sistem aparatur negara di Indonesia, kali ini giliran delegasi dari Kamboja melakukan benchmark ke Lembaga Administrasi Negara. Salah satu hal yang menjadi daya tarik bagi negara-negara tersebut melakukan benchmark ke LAN adalah system pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan oleh LAN.

Rombongan delegasi Kamboja yang terdiri dari Public Services Department, Ministry of Interrior, Ministry of Finance, Ministry Education Youth and Sport, serta institusi pemerintah Kamboja lainnya diterima oleh Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Muhammad Idris; Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, Renny Suzana; Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas, PM Marpaung serta pejabat structural dan fungsional di lingkungan LAN.

Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Muhammad Idris dalam sambutannya mengatakan, diklat yang dilaksanakan untuk ASN ditujukan guna  meningkatkan kemampuan ASN, serta berperan dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN.

“Diklat yang diadakan LAN bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kualitas dan profesionalisme ASN. LAN tidak hanya bertanggungjawab pada ASN pada tingkat pusat tetapi juga ASN pada tingkat pemerintah daerah”, ujar Idris, Selasa (3/3).

Menyadari besarnya tanggung jawab tersebut, lanjut Idris, LAN terus memperbaiki kurikulum diklatnya yang menjadi standar pada semua diklat pra jabatan dan diklat kepemimpinan yang ada di Indonesia.

Senada dengan Idris, Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan LAN, Renny Suzana mengatakan, setiap ASN wajib mendapatkan diklat untuk pengembangan kompetensinya.

 “Untuk meraih ASN yang professional dan berkualitas, kami meningkatkan standar kualitas diklat, baik dalam regulasi, program, kurikulum maupun modul” ujar Reni.

Sementara itu, Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAN Marpaung memaparkan tentang pembiayaan diklat yang ditanyakan oleh salah seorang delegasi.

“Kami memiliki kedua system pembiayaan diklat. Pembiayaan diklat oleh pemerintah dan pembiayaan oleh institusi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia memaparkan bahwa setiap ASN memiliki hak yang ditanggung oleh pemerintah untuk mendapatkan diklat selama 8 (delapan) hari per tahun. Hal itupun dikuatkan dalam UU ASN No. 5 tahun 2014. (dan/nofel/humas)

Pada tanggal 24 dan 25 Februari 2015, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengadakan kegiatan Pencanangan dan WorkshopLaboratorium Inovasi Daerah. Dengan bertempat di Ruang Rapat Bima, Kompleks Balaikota Pemerintah Kota, Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta, acara ini dihadiri oleh perwakilan dari seluruh SKPD dan satuan organisasi di Kota Yogyakarta yang berjumlah 93. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari tahap I dan II laboratorium inovasi yang disebut dengan drum up dan diagnose.

Acara diisi dengan penandatanganan SPK yang dilakukan oleh Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Dr. Basseng dan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta RR. Titik Sulastri dengan disaksikan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Deputi Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo W. Utomo. Dalam materi acara utama di hari pertama, hadir dari LAN untuk memberikan paparan antara lain Deputi Inovasi Administrasi Negara, Tri Widodo W. Utomo dan Dr. Basseng. Tri Widodo memberikan materi drum up berjudul “Yogyakarta Kota Inovasi” untuk memberikan pencerahan kepada peserta mengenai pentingnya setiap organisasi publik di Kota Yogyakarta melakukan inovasi demi perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun Dr. Basseng memandu tahap diagnose dengan memberikan paparan berjudul “Identifikasi Masalah dan Ide Inovasi”. Tujuannya untuk memandu peserta workshop melakukan identifikasi masalah yang tepat dan ide inovasi yang kontekstual serta memberikan manfaat bagi publik.

Kemudian pada hari kedua, peserta memaparkan identifikasi masalah dan ide inovasi yang telah digodoknya sejak hari pertama. Dari waktu yang tersedia, ada 24 SKPD dan satuan organisasi yang berkesempatan untuk mempresentasikan masalah yang dihadapi dan ide inovasi untuk mengatasinya dalam format panel. Dalam paparannya, tercatat ada beberapa inovasi yang menarik perhatian karena idenya yang unik dan menggugah, misalnya Inovasi “Bantu Lacak Surat (Balas)” oleh Bagian Umum Pemkot, Inovasi “Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Barang Persediaan (Simbara)” oleh Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah, Inovasi “One Stop Kelahiran (Keluar Bersama)” oleh Kecamatan Danurejan, Inovasi “KB Responsif Jender” oleh Kantor Keluarga Berencana, dan Inovasi “Kampung Ramah Anak” oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.     

Antusiasme peserta dalam berinovasi sangat tinggi. Acara diikuti dengan tuntas dan bersemangat. Bahkan, banyak SKPD dan unit organisasi yang memikirkan lebih dari satu ide inovasi. Semua ini tidak lepas dari dukungan dan komitmen kuat yang ditunjukkan Walikota Yogyakarta terhadap gagasan untuk menjadikan Yogyakarta sebagai laboratorium inovasi dan pada akhirnya sebagai lumbung inovasi nasional. “Saya minta komitmen dari teman-teman. Tolong dilihat apa yang bisa dilakukan. Jangan mau kalah dengan daerah lain, tunjukkan bahwa kita istimewa,” demikian Walikota dalam sambutan yang diberikannya. (galih - intan)

Jakarta - Administrasi publik memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Baik atau buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas administrasi publik yang dilaksanakan oleh suatu negara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc, Sc. pada pembukaan Kuliah Umum STIA LAN Jakarta, di Graha Makarti Bakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan (25/2).

Pratikno mengatakan, meski telah mengalami berbagai perkembangan keilmuan, namun administrasi negara dalam prakteknya masih sangat buruk.

Dia mencontohkan pelayanan publik di Indonesia yang masih sangat buruk dibandingkan dengan negara lain di ASEAN. Hal ini tercermin dalam proses pembuatan perijinan yang masih panjang dan bertele-tele. Para investor yang ingin membuka usaha setidaknya harus melalui sepuluh tahapan untuk mendapatkan ijin.

“Bila dibandingkan dengan negara-negra ASEAN lainnya hanya memerlukan tujuh tahapan. Bahkan jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, praktek pelayanan publik di Indonesia masih sangat buruk,” jelasnya.

Menurut Pratikno, buruknya potret birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan daya saing Indonesia merosot.

“Bahkan, sesuai dengan Global Competitiveness Index, posisi Indonesia merosot hingga peringkat ke-34 jauh dibawah Singapore, Malaysia dan Thailand,” jelasnya.

Kicking away the ladder

Dalam kesempatan itu, Pratikno menganalogikan dalam buku yang ia baca berjudul “Kicking away the ladder”, yang menceritakan tentang keberhasilan ekonomi negara-negara maju dapat dicapai tidak lain karena adanya tangga nasionalisme ekonomi yang mereka tapaki.

Inggris misalnya, kata Pratikno, dapat mengalami kemajuan berarti karena adanya peran besar pemerintah yang melindungi dan membesarkan industri domestiknya. Hal serupa juga dilakukan Amerika Serikat, dimana pemerintah berperan besar dalam transformasi ekonomi berbasis manufaktur.

“Negara-negara maju di Eropa pun juga melakukan hal yang sama,” jelasnya.

Namun, lanjut Pratikno, ironinya adalah ketika negara-negara tersebut berhasil sampai ke puncak kemajuan ekonomi, lantas dengan segera mereka menendang tangga tersebut (kicking away the ladder) dengan tujuan untuk mencegah negara-negara lain menaiki tangga yang sama dan menjadi pesaing bagi mereka dalam perekonomian global.

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran Pratikno. Jangan - jangan Indonesia saat ini sedang menapaki tangga yang telah ditendang tersebut.

“Saya pikir akan menjadi sebuah ilusi jika Indonesia optimis meningkatkan ekonomi dengan menapaki anak tangga yang telah jatuh,” kata dia. (choky/humas)

Jakarta - Sistem aparatur negara di Indonesia menjadi daya tarik sendiri bagi negara-negara lain di Asia. Beberapa negara tetangga berkunjung ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk melakukan penelitian ataupun benchmarking mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya adalah kunjungan dari National Personel Agency Japan yang sedang melakukan penelitian mengenai sistem aparatur negara di Indonesia.

Pihak NPA Japan diwakili oleh International Personel Administration Officer, Katsuya Yamashita dan International Affairs Officer, Daisuke Nakamura berkunjung ke Indonesia pada tanggal 23 - 25 Februari 2015.

Dalam kunjungannya ke LAN, Yamashita dan Nakamura mengajukan beberapa pertanyaan seputar regulasi, tugas maupun fungsi LAN selaku instansi pembina diklat.

Kedua peneliti yang didampingi staff dari Kedutaan Jepang di Indonesia itu mendapat penjelasan langsung dari Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAN, Marpaung dan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Anwar Sanusi.

Marpaung menjelaskan beberapa point terkait tugas dan fungsi LAN dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Ia juga menerangkan tentang perubahan mindset Pegawai Negeri Sipil yang sekarang ini lebih mengutamakan kepentingan publik.

“Visi LAN ialah menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi Negara. Banyak perubahan yang telah kita lakukan untuk menciptakan aparatur sipil nasional yang berorientasi melayani,” kata dia, Selasa (24/2).

Marpaung memaparkan, sebagai instansi pembina diklat, LAN telah melakukan perubahan dalam pola dan kurikulum diklat yang diberlakukan mulai dari diklat pra jabatan hingga diklatpim tingkat I. Perubahan yang dilakukan LAN ini diharapkan akan membuat aparatur sipil negara di Indonesia menjadi semakin profesional. Apalagi, UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN telah mempertegas tugas dan fungsi LAN dalam pendidikan dan pelatihan aparatur.

“Dengan diklat yang membentuk alumni berbasis kompetensi, maka akan terbentuk pelayan public yang professional sehingga akan didapatkan world class bureaucracy”, ujarnya.

Tidak hanya itu saja, Marpaung juga mengatakan, upaya membangun profesionalisme aparatur di Indonesia sudah mulai diterapkan dengan pola merit system. Upaya ini terlihat dalam UU ASN yang menyebutkan secara eksplisit posisi ASN selaku pelayan publik, model perekrutan dan promosi jabatan yang terbuka dan kompetitif, serta bebas dari intervensi politik praktis. Disamping itu, UU ASN juga mengatur mengenai reward and punishment bagi PNS dan berbagai regulasi lainnya yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. (dan/nofel/humas)

Jakarta - Pemimpin perubahan harus hadir di tengah masyarakat untuk menjawab permasalahan - permasalahan publik yang timbul. Pemimpin perubahan juga harus mencari inovasi baru guna memecahkan masalah tersebut sehingga dihasilkan terobosan-terobosan baru dalam dunia pemerintahan.

“Hal itu menjadi tantangan yang harus dijawab pemimpin publik. Tantangan ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” jelas Kepala Lembaga Adminitrasi Negara (LAN), Prof.Dr. Agus Dwiyanto, MPA, saat membuka Diklat Kepemimpinan Tk. II Angkatan XLI, di Aula Makarti Bhakti Nagari, kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta (24/2).

Menurut Agus, reformasi yang bergulir di Indonesia sejak tahun 1998 telah membawa perubahan gradual di semua sektor. Tingginya ekspektasi publik serta semakin kritisnya masyarakat terhadap pemerintah harus dijawab dengan profesionalisme.

“LAN berusaha menjawab tantangan tersebut dengan merombak sistem diklat khususnya pada diklat kepemimpinan,” jelasnya.

Menurut dia, perubahan sistem diklat secara menyeluruh yang dilakukan LAN dilaksanakan guna membentuk pemimpin perubahan yang mampu membawa perubahan di berbagai sektor publik.  Perubahan sistem diklat itu juga dimaksudkan untuk menciptakan inovasi baru guna menjawab permasalahan publik.

“Sebuah perubahan perlu ditunjang dengan berbagai daya dukung lingkungan, baik internal maupun eksternal. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin untuk melakukan perubahan dengan berbagai tantangan yang ada,” jelasnya dihadapan 60 peserta diklat yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Daerah.

Agus menambahkan, seorang pemimpin perubahan harus memiliki orientasi untuk saat ini dan masa yang akan datang. Pemimpin perubahan juga harus mampu menjadi mentor bagi bawahannya, dan membimbing staffnya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

“Kolaborasi antar pimpinan dan staff diperlukan dalam mengimplementasikan inovasi di instansinya,” jelas dia.

Agus mengatakan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam dua tahun terakhir telah mencetak banyak pemimpin perubahan pasca diberlakukannya Diklat Pola Baru. Dia berharap setiap peserta yang mengikuti diklat dapat memanfaatkan semaksimal mungkin diklatpim pola baru ini sebagai arena untuk membentuk pemimpin perubahan yang transformatif. (choky/humas)

Jakarta  - Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai LAN khususnya para dosen dalam bidang karya tulis ilmiah, STIA LAN menyelenggarakan workshop bertema “Kiat-kiat menerbitkan buku perguruan tinggi yang berkualitas dan teknik penelusuran sumber informasi digital (e-jurnal dan e-book)”. Hadir sebagai narasumber Li Lie Chiau (Proquest) dan Embun Tiur Tantra (PT. Raj Grafindo Persada).

Workshop yang berlangsung di Ruang AD-AC Kampus STIA LAN Jakarta, Senin (23/5), ini menyedot banyak peserta, baik dari kalangan dosen, peneliti maupun widyaiswara LAN.

Ketua STIA LAN, Makhdum Priyatno mengatakan, buku tidak hanya menjadi sarana  transfer of knowledge tetapi juga sumber inspirasi. Bahkan, tidak jarang buku mampu menjalankan peran sebagai motivator.

“Namun permasalahannya, tingkat kesadaran untuk menulis masih sangat rendah. Ini yang harus terus didorong,” jelasnya.

Makhdum menambahkan dalam mendukung aktifitas penulisan buku, mutlak diperlukan adanya buku-buku literatur/referensi yang memadai. Tidak hanya dari buku teks, penulis juga dapat memanfaatkan koleksi dalam bentuk digital seperti e-journal dan e-book.

“Harapannya workshop ini dapat menjadikan motor penggerak munculnya penulis-penulis baru dari LAN ini,” tutupnya. (Rin/Chok)

JAKARTA – Zona nyaman dalam lingkungan kerja seringkali membuat pegawai terlena untuk melakukan perubahan. Alhasil, tidak ada inovasi ataupun perubahan yang dihasilkan selama pegawai bekerja. Padahal, Inovasi adalah hal yang sangat mudah.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur LAN, Haris Faozan dihadapan 30 peserta knowledge sharing forum para pejabat Fungsional Umum dan Tertentu LAN di  Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Haris mengatakan, klasifikasi zona nyaman muncul karena situasi dan kondisi yang benar-benar membuat pegawai merasa nikmat dengan posisinya sehingga inovasi menjadi sulit untuk dilakukan.

“Situasi dan kondisi itulah yang sering membuat kita tidak lagi menginginkan perubahan,” jelasnya.

Tidak hanya itu saja, lanjut dia, zona nyaman bisa pula disebabkan karena kita berada di situasi dan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Akibatnya, kita menjadi pasrah dan tidak peduli terhadap lingkungan kerja.

“Jadi zona nyaman adalah zona terlarang untuk didiami. Agar kita menjadi luar biasa, diperlukan pola pikir dan cara pandang yang berbeda untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang menghasilkan perubahan,” kata Haris.

Deputi Bidang Kelembagaan Inovasi LAN, Tri Widodo dalam kesempatan itu menambahkan, bahwa setiap diri kita (pegawai - red) adalah lingkungan orang lain. Menurutnya, ketika kita ingin menjadi orang yang baik berarti setiap individu wajib menciptakan lingkungan yang baik.

Tri Widodo mengatakan, untuk mendorong inovasi di lingkungan pejabat fungsional tertentu maupun fungsional umum, para pegawai dapat melakukan beberapa alternatif inovasi, seperti mengadakan arisan buku. Menurutnya, arisan buku ini bisa menjadi sarana transfer pengetahuan di antara pegawai.

"Dengan satu orang membaca buku kemudian memaparkan atau mengajar tentang isi buku yang dibaca kepada orang lain, maka akan terjadi transfer pengetahuan,” jelasnya.

Inovasi lainnya, lanjut dia, adalah inovasi untuk Widyaiswara. Inovasi itu bisa dilakukan dengan menempatkan Widyaiswara yang bekerja seperti dokter.

“Maksudnya, setiap Widyaiswara memiliki jadwal untuk memberikan konsultasi kediklatan dan kebijakan SDM dengan ruang konsultasi di setiap pusdiklat (KAN, TF, PKP2A), serta melayani para stakeholder dari pemerintah daerah dan pusat,” jelas dia.

Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN, Basseng menambahkan, dengan karakteristik LAN sebagai organisasi think-tank, maka kompetensi, kapasitas dan kualitas pegawainya menjadi hal yang penting diutamakan.

Organisasi memerlukan para pejabat fungsional umum dan tertentu menjadi  pegawai yang tipe knowledge worker untuk meningkatkan kinerja,” jelas dia.  (fat/Humas)

Jakarta - Sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus tanggap bencana alam, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengadakan kegiatan bakti sosial dalam bentuk pengobatan gratis kepada para korban banjir, di sekitar lingkungan PPLPN LAN, Pejompongan, Selasa (17/2).

Dalam pengobatan gratis itu banyak warga yang memeriksakan diri dengan berbagai keluhan, baik gatal-gatal, batuk, dan berbagai penyakit lainnya. Antusiasme warga korban banjir dalam kegiatan pengobatan gratis itu cukup tinggi.

Kepala Biro Umum LAN, Sudardi mengatakan, kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis ini merupakan bentuk kepedulian LAN kepada warga yang tinggal di sekitar kompleks LAN.

“Bantuan ini merupakan wujud kepedulian LAN. Kita selalu cepat dan tanggap dalam merespon segala yang terjadi di lingkungan PPLPN LAN Pejompongan,” jelasnya saat memberikan sambutan.  

Sudardi menambahkan, kegiatan kemanusiaan yang dilakukan LAN akan dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya musibah banjir saja yang rutin menghampiri setiap musim penghujan. Namun juga pada saat berbagi kebahagiaan saat HUT LAN dan perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Didit mengapresiasi kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan LAN. Menurut dia, kepedulian LAN terhadap lingkungan patut diacungi jempol dan bisa menjadi teladan bagi instansi pemerintah lainnya.

“Kepedulian LAN dengan kegiatan bakti sosial seperti pengobatan gratis ini sangat berarti bagi warga kami. Kegiatan ini setidaknya dapat meringankan penderitaan para korban banjir,” kata dia.

Didit dalam kesempatan itu juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar LAN yang telah menaruh perhatian dan peduli terhadap warganya. Didit pun berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus berjalan. (chok/mus/humas)

Jakarta -  Tim Evaluator Kemenpan & RB melakukan pemeriksaan dokumen, data dukung dan bukti kemajuan reformasi birokrasi yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Gedung A Kantor LAN RI, Jumat (13/2).  Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari entry meeting yang dilakukan Tim Evaluator sebelumnya.

Dalam evaluasi yang dilakukan itu, ada beberapa aspek yang dievaluasi, diantaranya : Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya Kerja; Regulasi, Organisasi, Ketatalaksanaan, Percepatan Reformasi Birokrasi; Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; serta Inovasi Pelayanan dan Teknologi Informasi.

Evaluasi dilakukan secara rinci dengan memeriksa dan mereview seluruh dokumen dan data bukti pendukung. Tidak hanya melakukan pemeriksaan, Tim Evaluator juga menanyakan secara detail berbagai perubahan yang dilakukan pasca kick off Reformasi Birokrasi tahap pertama pada tahun 2011 lalu.

Usai evaluasi awal yang dilakukan, Tim evaluator Menpan & RB, Agusdin mengatakan, sudah banyak kemajuan yang dicapai LAN dalam proses reformasi birokrasi dibandingkan sebelumnya.

“Meski demikian, ada beberapa catatan terkait hasil pemeriksaan dokumen, data dan bukti pendukung yang harus dilengkapi. Saya harap untuk segera dilengkapi,” jelasnya.

Hal senada dikemukakan anggota Tim Evaluator, Tri Susilo. Menurut dia, sudah ada perubahan di delapan area yang dipersyaratkan dalam reformasi birokrasi serta optimalisasi pemanfaatan IT.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokol (PH2PP) LAN, Elly Fatimah mengatakan, akan segera menindaklanjuti berbagai masukan dari Tim Evaluator RB, khususnya beberapa kelengkapan data dukung yang dirasa kurang.

“Kita akan bekerja keras untuk melengkapi dokumen yang dirasa kurang dan akan segera kita tindaklanjuti bersama. Sehingga verifikasi yang dilakukan di LAN bisa maksimal,” jelasnya. 

Untuk diketahui, hasil evaluasi Tim Kemenpan & RB terkait reformasi birokrasi di LAN ini akan disampaikan ke Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh. Selanjutnya, hasil akhir penilaian Reformasi Birokrasi di LAN ini akan dibawa ke Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional untuk mendapat persetujuan usulan kenaikan  tunjangan kinerja sebesar 70 persen. (bp/humas)

Jakarta – Daya tarik jabatan struktural membuat minat pegawai di lingkungan Dirjen Bea dan Cukai enggan meniti karir di jabatan fungsional tertentu. Akibatnya, Ditjen Bea dan Cukai kesulitan menempatkan orang untuk mengisi pegawai di jabatan fungsional tertentu.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Tim Kerja Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, Karuna, saat melakukan “Studi Banding Jabatan Fungsional Widyaiswara & Analis Kebijakan Ditjen Bea dan Cukai,” ke kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Kamis (12/2).

“Tujuan kita melakukan study banding ke LAN ini adalah untuk memahami proses perancangan Grand Design dan evaluasi peraturan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analis Kebijakan serta memahami peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analis Kebijakan,” ujar Karuna.

Selain dua tujuan tersebut di atas, lanjut dia, Ditjen Bea dan Cukai juga ingin memahami implementasi peraturan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analis Kebijakan. Disamping juga mengetahui kendala, masalah dan antisipasi yang dilakukan dalam implementasi Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Analis Kebijakan.

“Karena kita kesulitan mencari pegawai yang berkarir di jabatan fungsional tertentu,” jelasnya.

Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Anwar Sanusi menjelaskan berbagai hal terkait Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Menurut dia, untuk masuk menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan harus memiliki dua kemampuan, yaitu memiliki kemampuan analis dan memiliki pemahaman konten.

“Hal inilah mengapa Jabatan Fungsional Analis Kebijakan berbeda dengan Jabatan Fungsional lainnya seperti peneliti,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Widyaiswara LAN, Iih Faihaah menambahkan, pentingnya pengangkatan widyaiswara dari jalur khusus pejabat eselon II dan I.

“Pengangkatan widyaiswara melalui jalur khusus pejabat eselion II dan I mempunyai tujuan penting. Yaitu selain sebagai pengisi pengajaran di diklatpim tingkat I dan II juga dapat memperkuat lembaga diklat di instansinya dan untuk memperkuat profil widyaiswara di instansinya,” terang Iih.

Acara studi banding tersebut dihadiri oleh rombongan Tim Kerja Penyempurnaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Widyaiswara, pejabat structural serta pejabat fungsional di lingkungan LAN. (dan/humas)

Jakarta – Program reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah harus mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan reformasi birokrasi perlu dukungan banyak pihak. Sehingga reformasi birokrasi bukan hanya urusan eksekutif saja, tapi juga harus bersinergi dengan pihak legislatif (DPRD).

Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Muhammad Taufiq dalam pertemuan tentang konsultasi dan koordinasi untuk mendapat masukan sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bogor di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), jalan Veteran nomor 10, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

“Reformasi birokrasi perlu ada dukungan politis, komitmen politis, serta harus bersinergi dengan DPRD,” ujar Muhammad Taufiq dalam sambutannya.

Terkait dengan reformasi birokrasi, lanjut dia, hal tersebut bukanlah suatu misi tersendiri, tapi menjiwai semuanya. Taufiq mencontohkan dalam hal pengembangan kualitas Sumber Daya Masyarakat dapat dilakukan dengan penataan pelayanan. Bukan hanya pelayanan perizinan tapi juga misalnya pelayanan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat mengatakan, kunjungan ke LAN pada intinya dilakukan guna mencari poin-poin penting pokok pikiran DPRD.

“Kami berupaya untuk menjalankan amanah. Kunjungan kami terkai dengan kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor. Kita mohon masukan terkait poin-poin penting mengenai pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Jajat.

Dengan melihat kondisi masyarakat kota Bogor yang sudah “melek” internet, kata Jajat, maka tidaklah sulit mereform gagasan walikota mengenai system informasi. Selain itu, masyarakat kota Bogor juga memiliki potensi yang sangat baik, baik dari sisi pengetahuan maupun ekonomi yang dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi Kota Bogor.

Pertemuan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat, Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor Yusi Ruswandi, serta anggota Komisi C dan pejabat Sekretariat DPRD Kota Bogor. Sementara pihak LAN diwakili oleh Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi Muhammad Taufiq, Kepala Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara Tri Saksono, Kepala Pusat Desentralisasi dan Otonomi Daerah Ridwan Rajab, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan LAN. (dan/nofel/humas)

JAKARTA – Proses pengambilan kebijakan seharusnya didasarkan pada bukti empiris dan didasarkan pada kebutuhan publik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya berbagai masalah dikemudian hari pasca implementasi kebijakan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA mengatakan, pengambilan kebijakan berdasarkan bukti empiris ini diperlukan untuk menghindari kegagalan.

“Kebijakan itu sebaiknya diambil berdasarkan bukti rasional empiris (evidence based). Disamping juga harus didasarkan pada kebutuhan publik yang sesungguhnya,” jelasnya dalam kuliah umum dengan Tema "Improving Public Sector Policy And Strategy Within The Broad Framework Of Evide~e Based Policy" , di Gedung A Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta, Senin ( 9/2).

Kuliah umum itu menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Mantan Kepala UKP4, Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Deputi Bidang Kajian LAN, Sri Hadiati WK, SH, MBA, Lousie Shaxson, serta Kapus Pembinaan Analis Kebijakan, Anwar Sanusi, PHD.

Agus menambahkan, pentingnya kebijakan publik yang benar-benar merefleksikan kebutuhan riil masyarakat untuk bisa menjawab berbagai persoalan dan tuntutan publik.

“Dari sini bisa diukur bagaimana efektifitas kebijakan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kuntoro menambahkan, para pengambil kebijakan di Indonesia harus memahami apa yang diinginkan masyarakat dari pemerintah. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak menuai kecaman dari publik.

Kuntoro menceritakan pengalamannya pada saat memimpin UKP4. Dia mengatakan, selama masa pemerintahan SBY, selalu dilakukan evaluasi terkait capaian-capaian yang dihasilkan dari kebijakan yang diambil.

“Pencapaian prioritas nasional dibahas secara berkala dan tiap rencana aksi memiliki ukuran keberhasilan check point tri-wulanan untuk K/L. Tentu semua selalu ada pelaporan, evaluasi dan monitoring serta verifikasi,” tutup dia.

Public Lecturing  ini diikuti oleh para peserta dari K/L, para akademisi serta pejabat struktural dan fungsional LAN. (fat/humas)   

Jakarta – Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) melakukan kunjungan awal untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jumat (6/2). Evaluasi pelaksanaan program RB di LAN ini bertujuan untuk menindaklanjuti usulan penyesuaian tunjangan kinerja sebesar 70%.

Wakil Ketua Tim RB LAN, Anwar Sanusi memaparkan, sejak kick off reformasi birokrasi pada tahun 2011, banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh LAN, khususnya menyangkut delapan area perubahan yang menjadi fokus reformasi birokrasi sesuai dengan Perpres No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Permenpan No. 20 tahun 2010 tentang Road Map RB.

“Banyak sekali perubahan yang sudah dilakukan di LAN di bawah kepemimpinan Kepala LAN. Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA. Restrukturisasi organisasi, lelang terbuka untuk jabatan eselon I dan II, penempatan pegawai berbasis merit system adalah beberapa contoh,” jelasnya dihadapan tim evaluator.

Tidak hanya itu saja, lanjut Anwar, LAN juga melakukan penataan dalam bidang Penguatan Akuntabilitas,  Bidang Pengawasan, Bidang Ketatalaksanaan, Bidang Organisasi, Bidang Pelayanan, Manajemen Perubahan, Penataan SDM Aparatur, dan Penataan Peraturan Perundang-undangan.

“Saat ini kita sudah melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk melakukan komunikasi di internal organisasi, pembangunan sistem hukum on line, sistem informasi tunjangan dan kinerja pegawai, sistem keuangan on line dan lain sebagainya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, LAN juga memperbaiki pelayanan publiknya dengan membuka akses informasi secara luas kepada publik sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

“Pusat informasi sudah kita sediakan. Setiap tamu yang berkunjung pun kita sediakan ruang khusus untuk meminimalisasi praktek gratifikasi. Lebih jauhnya, nanti tim evaluator bisa melihat sendiri dengan melakukan evaluasi secara langsung,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Tim Menpan & RB memaparkan penilaian yang diberikan terhadap proses Reformasi Birokrasi LAN. Dari delapan area perubahan, banyak capaian positif yang sudah dihasilkan dalam pelaksanaannya meskipun ada beberapa aspek yang harus terus ditingkatkan untuk mencapai nilai maksimal.

“Jika dinilai, posisi LAN mendapatkan kategori B atau Baik dengan sedikit perbaikan. Belum banyak Kementerian/Lembaga yang mendapat predikat tersebut. Kebanyakan masih jauh dibawah itu,” jelas anggota Tim Evaluator RB dari Menpan & RB, Agusdin Muttakin.

Tim Evaluator Menpan & RB rencananya akan melakukan evaluasi selama satu bulan penuh untuk melihat secara langsung proses reformasi birokrasi dan berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh LAN. (bp/humas)

Jakarta - Keberhasilan Pemerintah Kota Bandung dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai kota inovatif menjadi inspirasi bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mengikuti jejaknya.

Kabupaten Majalengka yang juga merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat pun berupaya menjadikan daerahnya sebagai daerah inovasi. Hal itu terungkap dalam kunjungan konsultatif ke LAN untuk mengetahui lebih jauh mengenai inovasi. Terlebih LAN saat ini memiliki program laboratorium inovasi.

Kabag Organisasi Majalengka, Asmaradewi mengatakan, kunjungan ke LAN ini dilakukan sesuai keinginan Bupati Majalengka yang menginginkan arah pembangunan Kabupaten Majalengka agar lebih inovatif.

“Ke depannya, kami mencoba membangun titik-titik pusat ekonomi, supermarket, car free day, jalan lingkar dan tempat wisata tanpa berbayar. Sehingga kami melakukan konsultasi ke LAN”, ujarnya dalam rapat Kegiatan Laboratorium Inovasi Tata Pemerintahan Kabupaten Majalengka di kantor LAN, Jalan Veteran nomor 10, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Asmaradewi mengatakan, inovasi yang dilakukan nantinya diharapkan dilakukan di semua SKPD. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan sampai pada tingkat kelurahan/desa.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Basseng mengatakan optimis Kabupaten Majalengka ke depannya akan berhasil menghasilkan banyak inovasi. Terlebih banyak sekali ide dan gagasan yang disampaikan untuk mewujudkan kabupaten yang inovatif.  

“Saya yakin sebagai labotarium inovasi, Kabupaten Majalengka bisa menghasilkan puluhan maupun ratusan inovasi,” jelas Basseng.

Lebih lanjut Basseng mengatakan, dalam proses laboratorium inovasi, setidaknya ada enam tahapan yang harus dilalui. Tahap itu antara lain, tahap teknis dan administrative, identifikasi masalah dan ide inovasi, perancangan desain inovasi, monitoring launching dan implementasi, monitoring dan evaluasi dan tahap terakhir festival inovasi.

Rapat kegiatan laboratorium inovasi tata pemerintahan Kabupaten Majalengka tersebut dihadiri oleh Kabag Organisasi, Asmaradewi; Kasubag Akuntabilitas dan Yanlik/organisasi, Dalang Sandy serta Sekretaris BKD Abdul Ajid. Pihak LAN diwakili oleh Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Basseng; Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Kania Damayanti; Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Haris Faozan, pejabat struktural dan fungsional serta staf di lingkungan LAN.   (dan/humas)

Samarinda – Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berupaya untuk mempertahankan laporan keuangannya agar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Selama ini, LAN telah memperoleh predikat WTP selama tujuh kali berturut-turut.

Untuk diketahui, Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Kepala Biro Umum LAN, Sudardi mengatakan, laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai media akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Apalagi, selama ini LAN berhasil mempertahankan predikat WTP selama tujuh kali berturut-turut.

“Saya berharap agar opini WTP yang ke-8 dari BPK dapat kita raih kembali. Karena itu menjadi bukti tanggung jawab kita dalam menggunakan anggaran negara,” jelasnya dihadapan peserta Rapat Konsolidasi Keuangan LAN TA 2014, dari seluruh Satker yang ada di LAN, Minggu (1/2).

Kepala PKP2A III LAN Samarinda, Mariman Darto menambahkan,  opini WTP yang akan diraih diharapkan tidak hanya WTP yang biasa. Namun juga WTP yang berkualitas.

“Menjadi harga mati bagi PKP2A III LAN Samarinda terhadap standart kepatuhan kepada aturan. Level tindakan (yang berwujud integritas) merupakan hal yang penting. Karenanya acara konsolidasi ini merupakan bukti nyata dari standart LAN dalam pengelolaan keuangan dengan adanya satu cara pandang dalam  satu tindakan,” tegasnya.

Inspektur LAN, Etty Kurniasih dalam kesempatan itu memberikan penekanan terkait audit keuangan, khususnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang sangat mendalam. Bahkan hingga hal yang sifatnya teknis sekalipun sangat diperhatikan.

“Sebagaimana diketahui laporan keuangan merupakan laporan berjenjang. Dimulai dari satker, wilayah, Eselon I dan lembaga. Sehingga jika di satker ada keterlambatan laporan, maka akan berpengaruh pada akhirnya di tingkat Eselon I dan Kelembagaan,” jelasnya.

Etty mengingatkan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam laporan keuangan, antara lain : Penginputan dalam hal PNBP dan SSBP serta kondisi kas Bendara Pengeluaran agar sesuai dengan riil.

“Tentang asset juga agar mendapat perhatian (pencatatan dan hibah). Ke depan, semoga  tidak terdapat catatan dari BPK yang bersifat materiil. Mengutip sambutan Kapus PKP2A III LAN, kalaupun berhasil  meraih kembali opini  WTP, maka WTP yang diraih adalah WTP yang berkualitas,” jelas dia. (TW/humas)

JAKARTA – Perubahan pola pikir birokrasi pemerintah untuk terus profesional dan berkinerja tinggi menjadi keniscayaan yang harus diwujudkan oleh setiap instansi pemerintah. Profesionalitas dan kinerja tinggi ini tidak akan tercapai tanpa diimbangi dengan kemauan untuk melakukan perubahan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat H. Mukhlis mengatakan, upaya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional itu harus dilakukan dengan merubah mind set yang selama ini berlaku di kalangan birokrat.

“Dalam rangka membangun mind set untuk meningkatkan budaya kerja, membangun nilai-nilai baru organisasi, akuntabilitas dan anti korupsi,  Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bekerja sama dengan LAN agar upaya kami mewujudkan birokrasi yang profesional segera terwujud. Apalagi, Pemkab Tanjung Jabung Barat saat ini sedang giat membangun daerahnya menuju pemerintahan yang berkinerja tinggi,” jelasnya saat acara FGD bertema “Mengubah Tata Pikir (mind set)  Pimpinan SKPD untuk Menciptakan Budaya Kerja Baru di Lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat, yang difasilitasi oleh Deputi Inovasi Administrasi LAN,   di  Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat,  Jumat (30/1).

Sejumlah narasumber pada kegiatan itu antara lain, Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Dr. Basseng, M.Ed, Dosen UPI Bandung DR. Ayat Suryatna, dan Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan Sumber Daya Aparatur Haris Faozan.

Mukhlis berharap, kegiatan internalisasi nilai yang dilakukan pihaknya bekerjasama dengan LAN ini akan membawa perubahan pola pikir yang konstruktif di lingkungan Pemkab. Tanjung Jabung Barat.

Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan, Basseng mengatakan, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif diperlukan upaya yang luar biasa. Hal itu mengingat penataan yang dilakukan harus dimulai dari struktur birokrasi yang paling tinggi hingga terendah.   

“Untuk menata proses birokrasi dan aparatur dari tingkat tinggi hingga terendah diperlukan perubahan paradigma yang memberikan terobosan atau pemikiran baru,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, juga diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja agar tercapai organisasi yang berkinerja tinggi. Sehingga perubahan yang dilakukan harus pula mengarah pada orientasi untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

“Dengan demikian, profil aparatur yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur Negara bisa terwujud,” jelasnya.

Kegiatan yang dilaksanakan 1 (satu) hari penuh ini diikuti oleh 22 peserta yang merupakan Pimpinan SKPD  dilingkungan Pemkab. Tanjung Jabung Barat. (fat/ Humas)

JAKARTA – Dalam rangka persiapan pembentukan Lembaga Pengkaji Kebijakan Publik Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Lembaga Non Struktural (LNS) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah, Tim dari Pemprov Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Administrasi Negara,  di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Kamis (29/1)

Rombongan yang diketuai oleh Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah,  Nunuk Hardiyani,  diterima oleh Deputi  Bidang Kajian Kelembagaan  LAN RI,  Sri Hadiati Woro Kustriani, SH, MBA.

Nunuk Hardiyani mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan ini bertujuan untuk meminta masukan kepada LAN terkait rencana pembentukan Lembaga Pengkaji Kebijakan Publik Provinsi Jawa Tengah menjadi Lembaga Non Struktural (LNS) di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.

“Kami berharap ada sharing knowledge yang bisa diperoleh dari kunjungan ini. Setidaknya ada basis legalitas dari rencana pembentukan Lembaga Pengkaji Kebijakan Publik,” jelas dia.

Hal senada dikemukakan Ikhwan Sudrajat. Ikhwan menjelaskan, rencana pembentukan lembaga pengkaji kebijakan publik yang akan diterapkan di Pemprov Jateng berangkat dari keinginan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Ganjar menginginkan adanya lembaga think-tank yang mampu memberikan second opinion bagi gubernur ketika menghadapi masalah atau akan mengambil kebijakan.

“Idenya dasarnya ingin seperti di Gedung Putih yang punya jajaran tim ahli atau biasa disebut west wing. Kalau di Indonesia, pada masa SBY ada UKP4 yang dipimpin oleh Kuntoro Mangkusubroto, yang intinya memimpin dan mengoordinasikan jajaran para ahli pembantu Presiden SBY dan kabinet yang berada di Istana Negara,” jelasnya.

Rencana Gubernur itu, lanjut Ikhwan, dengan menggabungkan beberapa unit yang ada di lingkungan Pemprov Jateng, yakni Dewan Riset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Staff Khusus dan Staff Ahli di lingkungan Pemprov Jateng menjadi satu wadah.

Deputi Bidang Kajian Kelembagaan , Sri Hadiati Woro Kustriani mengatakan, secara regulasi, rencana pembentukan lembaga non struktural yang ingin digagas oleh Pemprov Jateng itu harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pertemuan dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion) LAN - Pemprov Jawa Tengah itu dihadiri oleh Assisten Administrasi Sekda Pemprov Jateng, Tim Reformasi Birokrasi UGM Yogyakarta dan UNDIP Semarang, Staf Ahli Gubernur, Staf Khusus Gubernur, Dewan Riset Daerah dan Pejabat di lingkungan Biro Hukum dan Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah. (fat/humas)

JAKARTA - Rencana Strategis LAN 2015-2019 dan perubahan sistem pendidikan dan latihan (diklat) yang dilakukan oleh LAN untuk meningkatkan profesionalisme dan membangun karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR RI.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Lembaga Administrasi Negara, di Jakarta, Kamis (29/1). RDP dihadiri hampir seluruh anggota Komisi II DPR RI yang berjumlah 50 orang.

Kepala LAN, Agus Dwiyanto, dihadapan anggota Komisi II DPR RI memaparkan Rencana Strategis LAN tahun 2015-2019 serta pencapaian hasil-hasil kegiatan LAN tahun 2014. RDP tersebut diwarnai dengan diskusi yang cukup menarik.

Sejumlah anggota Komisi II DPR RI mendukung rencana strategis LAN 2015-2019 dan perubahan sistem pendidikan dan latihan (diklat) yang dilakukan oleh LAN untuk meningkatkan profesionalisme dan membangun karakter Aparatur Sipil Negara (ASN). LAN sebagai instansi pembina diklat diharapkan melakukan evaluasi diklat tersebut. Selain itu, LAN harus bisa menganalisis dan menyikapi hal-hal yang kira-kira keliru dalam kebijakan negara, serta menyoroti pendidikan kedinasan yang dilakukan oleh STIA LAN yang dibiayai oleh APBN maupun PNBP.

“Harus dikedepankan nilai-nilai akademik, dan otonom dalam pengelolaan keuangannya,” kata pimpinan rapat, Mustafa Kamal.

Kesimpulan hasil RDP dibacakan oleh pimpinan Sidang dan disepakati oleh seluruh anggota Komisi II DPR RI yaitu :

1. Komisi II DPR RI mendukung rencana strategis LAN RI tahun 2015-2019 dan Komisi II akan mengawasi jalannya perencanaan tersebut. Untuk itu Komisi II dan LAN RI bersepakat untuk tetap membangun komunikasi yang baik;
2. Terkait dengan kebutuhan penambahan anggaran LAN RI Tahun 2015  dalam rangka peningkatan jumlah penyelenggaraan diklat per-tahun, sekolah kader, dan kajian-kajian, Komisi II DPR RI mendukung dan akan dibicarakan dalam rapat berikutnya;
3. Komisi II DPR RI meminta LAN RI untuk dapat terus menerus melakukan inovasi terhadap sistem pendidikan dan latihan kedinasan agar tercipta Aparatur Sipil Negara yang profesional dan mendukung kebijakan reformasi birokrasi;
4. Terkait dengan sekolah-sekolah kedinasan  yang ada di beberapa kementerian, Komisi II DPR RI berkomitmen  untuk menjadi inisiator bagi dilakukannya penertiban agar terdapat satu kesatuan karakter Aparatur Sipil Negara.

(alamsyah/asety)

JAKARTA - Setelah melakukan penipuan terhadap sejumlah BUMN di Indonesia, aksi penipuan mengatasnamakan LAN kembali dilancarkan pelaku. Kali ini pelaku menggunakan modus mengadakan kegiatan penjelasan perubahan diklatpim dengan tema “Diklat Membangun Komitmen Pimpinan Instansi Dalam Diklatpim Tk. I, II, III, dan IV” dengan mencatut nama Kepala LAN, Kamis (29/1).

Kepala Bagian Humas dan Informasi LAN, Idha Saftawaty mengatakan, pelaku penipuan kembali menyasar instansi pemerintah di daerah. Modusnya mengirimkan surat undangan untuk mengikuti penjelasan perubahan pola diklatpim pada tanggal 4-5 februari mendatang.

“Kami tidak pernah menyelenggarakan kegiatan seperti dimaksud. Mohon agar pemerintah daerah untuk hati-hati,” jelasnya.

Dari beberapa konfirmasi yang disampaikan sejumlah Pemda ke LAN dengan melampirkan bukti undangan yang dikirim penipu, lanjut Idha, nama yang digunakan penipu, yakni Heru Sanyoto, S.Pdi dengan mencantumkan no. hp yang berbeda-beda setiap menjalankan aksinya.

“Kami minta pemerintah daerah agar waspada. Mohon tidak ditanggapi undangan tersebut. Biasanya mereka akan terus memaksa Pemda untuk mentransfer sejumlah uang dengan berbagai dalih,” jelasnya.

Pihak LAN saat ini terus berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mengatasi penipuan yang mengatasnamakan LAN. Selain meresahkan, tindakan para pelaku ini juga merugikan LAN secara kelembagaan. (humas)