JAKARTA – Zona nyaman dalam lingkungan kerja seringkali membuat pegawai terlena untuk melakukan perubahan. Alhasil, tidak ada inovasi ataupun perubahan yang dihasilkan selama pegawai bekerja. Padahal, Inovasi adalah hal yang sangat mudah.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur LAN, Haris Faozan dihadapan 30 peserta knowledge sharing forum para pejabat Fungsional Umum dan Tertentu LAN di Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).
Haris mengatakan, klasifikasi zona nyaman muncul karena situasi dan kondisi yang benar-benar membuat pegawai merasa nikmat dengan posisinya sehingga inovasi menjadi sulit untuk dilakukan.
“Situasi dan kondisi itulah yang sering membuat kita tidak lagi menginginkan perubahan,” jelasnya.
Tidak hanya itu saja, lanjut dia, zona nyaman bisa pula disebabkan karena kita berada di situasi dan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Akibatnya, kita menjadi pasrah dan tidak peduli terhadap lingkungan kerja.
“Jadi zona nyaman adalah zona terlarang untuk didiami. Agar kita menjadi luar biasa, diperlukan pola pikir dan cara pandang yang berbeda untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang menghasilkan perubahan,” kata Haris.
Deputi Bidang Kelembagaan Inovasi LAN, Tri Widodo dalam kesempatan itu menambahkan, bahwa setiap diri kita (pegawai - red) adalah lingkungan orang lain. Menurutnya, ketika kita ingin menjadi orang yang baik berarti setiap individu wajib menciptakan lingkungan yang baik.
Tri Widodo mengatakan, untuk mendorong inovasi di lingkungan pejabat fungsional tertentu maupun fungsional umum, para pegawai dapat melakukan beberapa alternatif inovasi, seperti mengadakan arisan buku. Menurutnya, arisan buku ini bisa menjadi sarana transfer pengetahuan di antara pegawai.
"Dengan satu orang membaca buku kemudian memaparkan atau mengajar tentang isi buku yang dibaca kepada orang lain, maka akan terjadi transfer pengetahuan,” jelasnya.
Inovasi lainnya, lanjut dia, adalah inovasi untuk Widyaiswara. Inovasi itu bisa dilakukan dengan menempatkan Widyaiswara yang bekerja seperti dokter.
“Maksudnya, setiap Widyaiswara memiliki jadwal untuk memberikan konsultasi kediklatan dan kebijakan SDM dengan ruang konsultasi di setiap pusdiklat (KAN, TF, PKP2A), serta melayani para stakeholder dari pemerintah daerah dan pusat,” jelas dia.
Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN, Basseng menambahkan, dengan karakteristik LAN sebagai organisasi think-tank, maka kompetensi, kapasitas dan kualitas pegawainya menjadi hal yang penting diutamakan.
Organisasi memerlukan para pejabat fungsional umum dan tertentu menjadi pegawai yang tipe knowledge worker untuk meningkatkan kinerja,” jelas dia. (fat/Humas)