JAKARTA - Rencana Strategis LAN 2015-2019 dan perubahan sistem pendidikan dan latihan (diklat) yang dilakukan oleh LAN untuk meningkatkan profesionalisme dan membangun karakter Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat dukungan penuh dari Komisi II DPR RI.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Lembaga Administrasi Negara, di Jakarta, Kamis (29/1). RDP dihadiri hampir seluruh anggota Komisi II DPR RI yang berjumlah 50 orang.

Kepala LAN, Agus Dwiyanto, dihadapan anggota Komisi II DPR RI memaparkan Rencana Strategis LAN tahun 2015-2019 serta pencapaian hasil-hasil kegiatan LAN tahun 2014. RDP tersebut diwarnai dengan diskusi yang cukup menarik.

Sejumlah anggota Komisi II DPR RI mendukung rencana strategis LAN 2015-2019 dan perubahan sistem pendidikan dan latihan (diklat) yang dilakukan oleh LAN untuk meningkatkan profesionalisme dan membangun karakter Aparatur Sipil Negara (ASN). LAN sebagai instansi pembina diklat diharapkan melakukan evaluasi diklat tersebut. Selain itu, LAN harus bisa menganalisis dan menyikapi hal-hal yang kira-kira keliru dalam kebijakan negara, serta menyoroti pendidikan kedinasan yang dilakukan oleh STIA LAN yang dibiayai oleh APBN maupun PNBP.

“Harus dikedepankan nilai-nilai akademik, dan otonom dalam pengelolaan keuangannya,” kata pimpinan rapat, Mustafa Kamal.

Kesimpulan hasil RDP dibacakan oleh pimpinan Sidang dan disepakati oleh seluruh anggota Komisi II DPR RI yaitu :

1. Komisi II DPR RI mendukung rencana strategis LAN RI tahun 2015-2019 dan Komisi II akan mengawasi jalannya perencanaan tersebut. Untuk itu Komisi II dan LAN RI bersepakat untuk tetap membangun komunikasi yang baik;
2. Terkait dengan kebutuhan penambahan anggaran LAN RI Tahun 2015  dalam rangka peningkatan jumlah penyelenggaraan diklat per-tahun, sekolah kader, dan kajian-kajian, Komisi II DPR RI mendukung dan akan dibicarakan dalam rapat berikutnya;
3. Komisi II DPR RI meminta LAN RI untuk dapat terus menerus melakukan inovasi terhadap sistem pendidikan dan latihan kedinasan agar tercipta Aparatur Sipil Negara yang profesional dan mendukung kebijakan reformasi birokrasi;
4. Terkait dengan sekolah-sekolah kedinasan  yang ada di beberapa kementerian, Komisi II DPR RI berkomitmen  untuk menjadi inisiator bagi dilakukannya penertiban agar terdapat satu kesatuan karakter Aparatur Sipil Negara.

(alamsyah/asety)