Samarinda – Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berupaya untuk mempertahankan laporan keuangannya agar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Selama ini, LAN telah memperoleh predikat WTP selama tujuh kali berturut-turut.
Untuk diketahui, Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Kepala Biro Umum LAN, Sudardi mengatakan, laporan pertanggungjawaban keuangan sebagai media akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Apalagi, selama ini LAN berhasil mempertahankan predikat WTP selama tujuh kali berturut-turut.
“Saya berharap agar opini WTP yang ke-8 dari BPK dapat kita raih kembali. Karena itu menjadi bukti tanggung jawab kita dalam menggunakan anggaran negara,” jelasnya dihadapan peserta Rapat Konsolidasi Keuangan LAN TA 2014, dari seluruh Satker yang ada di LAN, Minggu (1/2).
Kepala PKP2A III LAN Samarinda, Mariman Darto menambahkan, opini WTP yang akan diraih diharapkan tidak hanya WTP yang biasa. Namun juga WTP yang berkualitas.
“Menjadi harga mati bagi PKP2A III LAN Samarinda terhadap standart kepatuhan kepada aturan. Level tindakan (yang berwujud integritas) merupakan hal yang penting. Karenanya acara konsolidasi ini merupakan bukti nyata dari standart LAN dalam pengelolaan keuangan dengan adanya satu cara pandang dalam satu tindakan,” tegasnya.
Inspektur LAN, Etty Kurniasih dalam kesempatan itu memberikan penekanan terkait audit keuangan, khususnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang sangat mendalam. Bahkan hingga hal yang sifatnya teknis sekalipun sangat diperhatikan.
“Sebagaimana diketahui laporan keuangan merupakan laporan berjenjang. Dimulai dari satker, wilayah, Eselon I dan lembaga. Sehingga jika di satker ada keterlambatan laporan, maka akan berpengaruh pada akhirnya di tingkat Eselon I dan Kelembagaan,” jelasnya.
Etty mengingatkan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam laporan keuangan, antara lain : Penginputan dalam hal PNBP dan SSBP serta kondisi kas Bendara Pengeluaran agar sesuai dengan riil.
“Tentang asset juga agar mendapat perhatian (pencatatan dan hibah). Ke depan, semoga tidak terdapat catatan dari BPK yang bersifat materiil. Mengutip sambutan Kapus PKP2A III LAN, kalaupun berhasil meraih kembali opini WTP, maka WTP yang diraih adalah WTP yang berkualitas,” jelas dia. (TW/humas)