Jakarta – Program reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah harus mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan reformasi birokrasi perlu dukungan banyak pihak. Sehingga reformasi birokrasi bukan hanya urusan eksekutif saja, tapi juga harus bersinergi dengan pihak legislatif (DPRD).
Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Muhammad Taufiq dalam pertemuan tentang konsultasi dan koordinasi untuk mendapat masukan sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bogor di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), jalan Veteran nomor 10, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).
“Reformasi birokrasi perlu ada dukungan politis, komitmen politis, serta harus bersinergi dengan DPRD,” ujar Muhammad Taufiq dalam sambutannya.
Terkait dengan reformasi birokrasi, lanjut dia, hal tersebut bukanlah suatu misi tersendiri, tapi menjiwai semuanya. Taufiq mencontohkan dalam hal pengembangan kualitas Sumber Daya Masyarakat dapat dilakukan dengan penataan pelayanan. Bukan hanya pelayanan perizinan tapi juga misalnya pelayanan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat mengatakan, kunjungan ke LAN pada intinya dilakukan guna mencari poin-poin penting pokok pikiran DPRD.
“Kami berupaya untuk menjalankan amanah. Kunjungan kami terkai dengan kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Bogor. Kita mohon masukan terkait poin-poin penting mengenai pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Jajat.
Dengan melihat kondisi masyarakat kota Bogor yang sudah “melek” internet, kata Jajat, maka tidaklah sulit mereform gagasan walikota mengenai system informasi. Selain itu, masyarakat kota Bogor juga memiliki potensi yang sangat baik, baik dari sisi pengetahuan maupun ekonomi yang dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi Kota Bogor.
Pertemuan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat, Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor Yusi Ruswandi, serta anggota Komisi C dan pejabat Sekretariat DPRD Kota Bogor. Sementara pihak LAN diwakili oleh Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi Muhammad Taufiq, Kepala Pusat Kajian Sistem Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara Tri Saksono, Kepala Pusat Desentralisasi dan Otonomi Daerah Ridwan Rajab, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan LAN. (dan/nofel/humas)