Jakarta – Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan PAN & RB, M.  Yusuf Ateh mengapresiasi Pameran Inovasi peserta Diklatpim Tk. I Angkatan XXX yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di lantai II Graha Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, kamis (27/8).

Menurut Ateh, pameran inovasi yang kedua kalinya yang digelar LAN ini diharapkan menjadi bukti konkret wujud pelayanan ASN dalam merespon kebutuhan masyarakat.

“Saya yakin inovasi yang telah digagas para peserta ini dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Apalagi jika proyek perubahan ini bisa  diaplikasikan dan dikembangkan oleh instansi-instansi lain tentu manfaatnya akan bertambah,” jelasnya.

Ateh mengatakan, pemerintah saat ini mempunyai peran yang besar dan signifikan untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik sesuai bidang tugasnya.

“Presiden juga mencanangkan pentingnya reformasi mental bagi aparatur yang menggerakan roda pemerintahan, yang menyelenggerakan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto menambahkan, pameran proyek perubahan ini menjadi ajang pembuktian bagi peserta Diklatpim Tk. I untuk menjadi pemimpin yang inovatif dan membawa perubahan nyata di sektor publik.

“Saat ini kita membutuhkan pemimpin sebagai agen perubahan yang membiasakan diri membawa kultur inovasi di instansinya masing-masing,” jelasnya.

Menurut dia, adanya kebiasaan untuk membangun pola pikir dan budaya kerja yang inovatif, hal itu setidaknya menjadi langkah awal bagi seluruh ASN untuk menggerakan gerbong reformasi birokrasi.

“Dengan demikian, kinerja sektor publik akan menjadi memuaskan dan kepercayaan publik kepada pemerintah meningkat,” jelasnya. (choky/thopa/humas)

Lembaga Administrasi Negara  (LAN) bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melaksanakan Pelatihan Teknis “Coaching Skills For Leadership Trainers In LAN’s Leadership Program (Basic Course)” pada tanggal 18 – 22 Agustus 2015 di Hotel ARA, Serpong, Tangerang dengan fasilitator Dr. Thomas GEBHARDT dari Potsdam Center for Policy Management (PCPM) University of Potsdam, Germany.  Kegiatan Pelatihan Coaching ini dibuka oleh Deputi Kajian LAN, Sri Hadiati Wara Kustriani, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 pada pukul 09.45. Dalam sambutannya Hadiati menyampaikan pentingnya Pelatihan Coaching dalam kerangka penyempurnaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat Prajabatan & Kepemimpinan.

Pelatihan Coaching ini terselenggara berkat kerjasama antara Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat, Kedeputian Bidang Diklat Aparatur LAN dengan program TRANSFORMASI GIZ yang telah direncanakan sejak bulan April lalu.  Pelatihan Coaching bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip umum dalam coaching, mengembangkan self- awareness and self knowledge of coaching dan menerapkan coaching yang lebih berorientasi pada proses melalui latihan beberapa tools dan instrumen seperti inner team, six thinking hats, dan minister of action. Penggunaan metode training yang sangat varatiatif  setiap hari oleh Thomas Gebhradt dimulai dengan overview, pemaparan konsep materi pokok, pemberian contoh dan latihan, penayangan video, praktek langsung proses coaching (individual & group coaching) dan diakhiri dengan review atau wrap up session telah menjadikan para peserta selalu antusias dan menumbuhkan suasana pembelajaran yang sangat dinamis.   Peserta juga diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap pelatihan ini dengan melakukan project selama 2 minggu tentang coaching case documentation dan melakukan analisa buku systemic coaching.

Kegiatan yang diikuti oleh 16 peserta yang berasal dari Badiklat DKI, Badan Pengembangan SDM Kemendagri, PKP2A LAN Bandung-Makassar-Aceh, P3D, Pusdiklat KAN, Pusdiklat TF, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan  dan Balai Diklat Bahasa LAN ini ditutup pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015. Pada saat penutupan Direktur Program  GIZ Transformasi, Doris Becker menyatakan bahwa GIZ senang dapat membantu LAN dalam meningkatkan kualitas Diklat Kepemimpinan & Prajabatn melalui Pelatihan Coaching. Kegiatan ini akan dilanjutkan pada tanggal 7 – 11 september 2015 yang akan datang berupa Pelatihan Coaching Tingkat Lanjutan agar semakin memperkaya pengetahuan dan ketrampilan para fasilitator Prajabatan & Diklatpim sehingga mampu melakukan coaching dalam pembelajaran diklat secara lebih professional. Kegiatan coaching training ditutup oleh Kapus P3D, Reni Suzana dan dengan membagikan sertifikat pelatihan kepada seluruh peserta (mif & ff).

Jakarta -  Kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi mutlak diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan pelayanan publik. Apalagi, saat ini telah terjadi perubahan paradigma pelayanan publik yang menuntut pelayanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Hal ini disampaikan Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, M.si saat memberikan sambutan pada Workshop yang diselenggarakan atas kerja sama Indonesia-Korea dengan tema New Paradigm of Government Service, di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Senin (24/8).

Plt. Kepala LAN mengatakan, pada dasarnya ada tiga dimensi yang perlu dirubah dalam penyelenggaraan negara, yakni dimensi struktural, fungsional, serta budaya. Dimensi struktural dan fungsional saat ini telah banyak dilakukan sedangkan dimensi budaya masih perlu pengembangan lebih lanjut.

“Transformasi pelayanan pemerintah ini memerlukan budaya kerja baru, proses bisnis baru, kebijakan baru serta peraturan-peraturan baru yang mempunyai orientasi pada pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Teknologi informasi merupakan upaya merubah budaya ASN yang cenderung lambat seperti saat ini menjadi lebih cepat,” jelasnya.

Menurut dia, teknologi informasi tidak akan berjalan secara maksimal tanpa dukungan dari pemimpin yang visioner yang dapat memberikan perubahan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam sambutannya mengapresiasi acara workshop ini karena dapat menjadi sarana pembelajaran bagi kedua negara dalam peningkatan kapasitas pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik.

“Mari kita gali lebih dalam keberhasilan Korsel yang cukup cepat dalam melakukan reformasi birokrasi di negaranya. Korsel memiliki dinamika politik yang tinggi. Namun ada proses demokratisasi yang baik, dan menghasilkan ekonomi dunia serta pembangunan cukup pesat. Sehingga kita harus belajar pada Korea,” jelasnya.

Wakil Menteri MOGAHA Chung Chae Gun yang hadir dalam pertemuan tersebut juga memaparkan kesuksesan Korsel dalam membangun negaranya. Menteri Yuddy meminta para pimpinan pemerintah di berbagai instansi bisa menggali pengalaman Mr. Chung karena telah bergelut cukup lama dalam lingkungan pemerintah Korsel.

“Kesempatan ini sangat langka. Mari kita manfaatkan workshop ini sebaik mungkin untuk pembenahan negeri ini,” jelasnya.

Workshop yang dihadiri oleh 130 peserta, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta duta besar ini merupakan wujud tukar pengalaman antara pemerintah Indonesia dan Korea terkait manajemen pelayanan masyarakat dengan karakteristik yang berbeda. Diharapkan, setiap peserta dapat belajar dan  mengadopsi strategi – strategi yang dapat dipakai di instansi masing-masing. (choky/thopa/humas)

Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memberikan perhatian khusus pada kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Pasalnya, baik atau buruknya kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur kinerja pemerintah.

Presiden Joko Widodo sempat naik pitam ketika mengetahui waktu dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang cukup lama. Bahkan menanyakan instansi mana saja yang memberikan kontribusi waktu dwelling time terlama.

Apa yang terjadi di Tanjung Priok itu merupakan cerminan kegagalan pemerintah sebagai pelayan publik. Lamanya waktu dwelling time yang harus ditempuh memiliki konsekuensi yang cukup beragam. Kasus yang hampir sama dengan dwelling time juga masih terjadi pada beberapa sektor publik, misalnya pada layanan kesehatan di beberapa rumah sakit.

"Berkaca pada hal itu, kita semua yang bekerja di sektor publik harus senantiasa melakukan terobosan serta perbaikan untuk menyelesaikan persoalan,” jelas Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) DR. Adi Suryanto, M.Si dalam acara Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI Kelas K Lembaga Administrasi Negara di Kampus PPLPN-LAN, Pejompongan, Jakarta Pusat. Rabu (19/8).

Plt. Kepala LAN mengatakan, Diklatpim tingkat II yang saat ini diikuti peserta diklat telah didesain sebagai salah satu jawaban untuk mengurai masalah dalam sektor publik sebagaimana disinggung di awal.

“Tantangan sektor publik yang ada selama ini cukup kompleks dan harus direspon dengan baik. Jika tidak, kinerja pemerintah menjadi taruhannya. Untuk itu, setiap peserta diklat wajib membuat proyek perubahan untuk menjawab berbagai tantangan tersebut,” jelasnya.

Plt. Kepala LAN mengatakan, sejauh ini hasil proyek perubahan yang dilakukan para peserta Diklatpim sebelumnya telah memberikan sumbangsih yang nyata bagi instansinya. Bahkan, proyek perubahan yang dihasilkan pun mendapatkan apresiasi dari pimpinan di instansinya masing-masing. 

“Beberapa pimpinan daerah juga terjun langsung mengawasi proyek perubahan yang dibuat oleh bawahannya. Termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun selalu hadir ketika ada pegawai di lingkungan Pemprov Jateng yang mengikuti Diklatpim Tingkat II,” jelasnya.

Plt. Kepala LAN berharap, Diklatpim Tk. II ini tidak hanya menjadi proses pembelajaran saja. Namun juga mampu menghasilkan gagasan, pikiran, serta ilmu pengetahuan yang akan membawa inovasi-inovasi baru di sektor publik.

Sementara itu, Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN Muhammad Idris dalam laporannya mengatakan, Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas K ini diikuti oleh sebanyak 60 orang peserta dengan rincian : 30 peserta dari Kementerian/Lembaga, 27 orang dari Pemerintah Daerah Kabupaten/kota/ Provinsi, serta tiga orang dari Kepolisian. (dan/nurul/humas)

Jakarta – Sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, kompetitif serta berkarakter merupakan modal utama sebuah lembaga atau instansi untuk menjadi leading sector dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu hanya bisa terwujud apabila Widyaiswara selaku tenaga pengajar diklat memiliki kualifikasi yang bagus.

Deputi Bidang Diklat Lembaga Administrasi Negara DR. Muhammad Idris mengatakan, Widyaiswara memegang peran vital dalam membentuk sumber daya aparatur sipil negara. Sejauh ini belum ada cara yang efektif untuk membentuk dan mengembangkan sumber daya aparatur yang profesional, kompeten, kompetitif selain melalui diklat.

“Dari realitas itu, posisi widyaiswara memegang peranan yang sangat vital dalam membentuk ASN yang profesional. Widyaiswara juga merupakan jabatan yang sangat baik, prospektif, dan progresif,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Muda, di Lantai III, Gedung Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Rabu (19/8).

Idris menambahkan, tantangan yang dihadapi Widyasiwara ke depan saat ini semakin kompleks. Terutama dengan berubahnya sistem diklat dari pola lama menuju diklat pola baru yang lebih menekankan pada kualitas dibandingkan dengan kuantitas.

“Widyaiswara dituntut selalu mengembangkan pengetahuan, kemampuan mengajar dan sikap (attitude),” jelasnya dihadapan 30 peserta yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah.

 Menurut dia, peningkatan pengetahuan seorang widyaiswara menjadi sebuah keharusan karena widyaiswara berhadapan langsung dengan peserta Diklat yang umumnya Pegawai Negeri Sipil dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda.

“Widyaiswara harus berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap badan diklatnya untuk menjadi unit pembelajar yang baik, bukan hanya mengejar Jam Pelajaran (JP) semata,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Muhammad Idris juga mengingatkan agar Widyaiswara juga mampu mempromosikan dirinya melalui penulisan-penulisan di media cetak maupun elektronik.

“Jadi Widyaiswara itu juga dituntut untuk melakukan pengembangan diri. Tidak hanya kemampuan kognitifnya saja, namun juga kemampuan analisisnya. Hal ini penting untuk menciptakan aparatur negara yang berkelas dunia,” kata dia.

Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Muda ini diselenggarakan dari tanggal 19 Agustus s/d 2 September 2015 dan merupakan salah satu syarat administratif seorang widyaiswara untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. (choky/humas)

Jakarta – Minimnya kapasitas dan kompetensi pejabat publik yang memadai mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kegagalan dalam persaingan di tingkat internasional dalam segala bidang. Hal ini memerlukan perubahan secara gradual agar bangsa Indonesia mampu mengikuti arus perubahan globalisasi.

Kepala Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, Purwastuti mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. Namun hingga kini Indonesia hanya menjadi pasar empuk bagi produk-produk luar negeri yang membanjiri pasaran.

“Dari segi sumber daya alam, kita ini sangat luar biasa. Namun kita tidak bisa mengikuti persaingan karena minimnya kemampuan dan kapasitas pejabat publik kita,” jelasnya saat membuka Diklatpim Tingkat IV angkatan IX di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Senin (10/8).

Purwastuti mencontohkan, Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih dengan potensi kekayaan lautnya ternyata malah menjadi importir produk ikan yang dihasilkan dari luar negeri. Padahal, dengan kekayaan alam yang demikian, seharusnya Indonesia mampu menjadi eksportir bahan baku dan produk olahan hasil laut.

“Potensi kekayaan alam yang luar biasa ini justru menjadikan kita menjadi target penguasaan oleh asing. Ini tentu ada yang salah dengan SDM kita,” jelasnya.

Menyadari kondisi itu, Purwastuti berharap, para peserta diklat yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia mampu membawa perubahan nyata dengan melakukan perubahan di unit organisasinya.

“Saya berharap para peserta Diklat Kepemimpinan mampu membawa perubahan bagi unit kerjanya masing-masing dengan berkaca pada beberapa hal yang sudah saya sampaikan,” jelasnya.

Dia menuturkan, upaya untuk membawa perubahan pada sektor publik sudah dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan melakukan perubahan terhadap kurikulum diklat bagi aparatur sipil negara. Kurikulum baru yang didesain LAN sudah disesuaikan untuk mengikuti arus globalisasi.

“Diklat pola baru yang digagas oleh LAN disesuaikan dengan standar kompetensi ASN sesuai dengan UU ASN. Diklat pola baru ini bertujuan tidak hanya merubah aspek kognitif para pemimpin perubahan saja, namun juga sikap, watak, dan perilaku para pemimpin sektor publik,” jelasnya.

Purwastuti berharap, para peserta diklatpim menyiapkan proyek perubahan yang akan dilakukannya selama mengikuti Diklatpim.  (nofel/emma/humas)

Jakarta – Kecakapan Pegawai Negeri Sipil khususnya para pejabat struktural dalam menyampaikan materi pada kegiatan-kegiatan di instansinya dinilai masih kurang. Mereka hanya sebatas menyampaikan materi secara datar sekedar untuk seremonial saja. Kurangnya penguasan materi, kemampuan metodologi pengajaran dan penguasaan komunikasi publik dinilai menjadi penyebab utama hal tersebut terjadi.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Andi Taufik menyatakan perlunya diklat teknis untuk meningkatkan kompetensi pegawai khususnya dalam kemampuan metodologi pengajaran.

“Selama ini kami melihat dan menilai bahwa masih banyak kegiatan-kegiatan seperti diklat, workshop, maupun sosialisasi masih banyak pimpinan dan pejabat struktural yang belum dilengkapi metode dan teknik dalam membuka dan menutup sesi kegiatan. Sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara efektif”, ujar Kapus Diklat Teknis dan Fungsional Andi Taufik dalam sambutannya pada acara Diklat Training of Trainers (TOT) Umum bagi Non Widyaiswara Lemabaga Admininstrasi Negara, di Gedung Makarti Bhakti Nagari lantai 3 Kampus PPLPN-LAN Pejompongan, Jakarta Pusat, Senin (10/8).

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi, di antaranya teknik membuka sesi, merancang pembelajaran, menyampaikan materi, serta mengatasi demam panggung.

“Beberapa hal itu memerlukan proses pelatihan. Sehingga diklat TOT ini diperuntukkan untuk pejabat struktural yang ingin meningkatkan kemampuannya,” jelasnya.

Kapus Diklat Teknis & Fungsional Andi Taufik menuturkan, kemampuan metodologi pengajaran ini sudah diterapkan di Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam setiap kali kesempatan, khususnya dalam program learning organization.

“Di Lembaga Administrasi Negara (LAN) kita sudah menerapkan hal tersebut. Kemampuan metodologi pengajaran ini bukan hanya berfungsi sebagai peningkatan kualitas kita dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Namun juga menjadi bekal yang bagus untuk alih jabatan, atau dalam penyampaian pesan kepada public atau audience,” kata dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dilaksanakannya penyelenggaraan Diklat TOT ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para non widyaiswara sehingga dapat menyampaikan materi kepada para siswa diklat atau training dengan baik, kooperasional, dan sesuai kebutuhan yang ada agar tujuan diklat dapat terpenuhi dengan baik.

“Saya berharap para peserta nantinya bisa mempraktekkan materi yang didapat dan bisa menjadikan diklat ini sebagai momentum untuk belajar agar menjadi lebih baik dan bagus,” tutupnya.

Diklat Teknis dan Fungsional yang berlangsung selama lima hari (10/8 – 14/8) ini diikuti sebanyak 57 peserta perwakilan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. (danang/nurul/humas)

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) di usianya yang ke -  58 semakin dituntut untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam membentuk karakter dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt. Kepala LAN, DR. Adi Suryanto, M.si mengatakan, perayaan ulang tahun LAN ini menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi internal, khususnya menyangkut sejauh mana kontribusi yang sudah diberikan dalam menata dan mengembangkan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

“Kita semua tahu bahwa tantangan yang kita hadapi saat ini semakin kompleks. Sehingga kita perlu saling bekerjasama dan berkolaborasi untuk memberikan sumbangsih kita kepada negara,” jelasnya saat memberikan sambutan peringatan HUT LAN ke 58, di Gedung Auditorium LAN Jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Plt. Kepala LAN, tidak hanya tantangan ke depan yang kian berat. Pada akhir tahun ini Indonesia juga akan memasuki era baru dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun, masih banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

“Meski MEA sudah semakin dekat, namun kita bisa melihat bagaimana tingkat kinerja pemerintah kita yang masih belum optimal, indeks persepsi korupsi yang tinggi, serta efektifitas pemerintah kita yang belum menggembirakan dibandingkan dengan negara – negara ASEAN lainnya. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” jelasnya.

Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut Plt. Kepala LAN adalah fase transisi pemerintahan Jokowi –Jusuf Kalla yang saat ini sudah memasuki usia satu tahun masa pemerintahan. Banyak sekali agenda besar pemerintahan yang harus disukseskan, khususnya menyangkut perbaikan pelayanan publik.

“Banyak agenda besar yang harus kita respon melalui pembangunan karakter dan mental ASN guna mendukung program Nawa Cita. Ini menjadi tantangan bagi LAN untuk bagaimana kita mengisi dan membentuk karakter ASN dalam konteks pengembangan kapasitas ASN,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi dalam sambutannya berharap LAN untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia dalam instansi pemerintah.

“Saya berharap LAN terus memberikan kontribusi yang besar bagi proses pembangunan nasional melalui kegiatan edukatif dalam pengembangan SDM aparatur,” jelasnya.

Menurutnya, kontribusi LAN sangat diperlukan agar Indonesia terus mencetak SDM aparatur yang unggul, mampu bersaing, dan mempunyai visi jauh ke depan. (/humas)

Jakarta – Revolusi Mental aparatur sipil negara di Indonesia harus diarahkan pada pembalikan proses tata nilai dan pola pikir yang selama ini berlaku. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan terus menerus dilakukan secara berkesinambungan.

Komisioner ASN, Waluyo mengatakan, perubahan tata nilai dan pola pikir itu harus diarahkan pada upaya perbaikan terhadap pelayanan yang berpihak kepada masyarakat. 

“Perubahan tata nilai harus mengarah pada aspek Incorruptibility professional dan pelayanan public. Panduannya dibuat secara rinci dan untuk dilaksanakan disertai dengan zero tolerance terhadap setiap kesalahan,” jelasnya saat menjadi pembicara dalam seminar “Strategi Membangun ASN yang professional Melalui Revolusi Mental dalam Mewujudkan World Class Government,” di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta, Selasa (4/8) kemarin.

Seminar yang digelar dalam rangka peringatan HUT LAN ke 58 itu juga dihadiri oleh Menpan & RB Yuddy Chrisnandi, Pemikir Kebangsaan Yudi Latief, Guru Besar Unpad JB Kristiadi, serta Guru Besar Fisipol UGM yang juga mantan Kepala LAN, Agus Dwiyanto.

Waluyo menambahkan, selain perubahan tata nilai dan pola pikir, manajemen kinerja yang komprehensif disertai dengan indikator kerja yang jelas harus menjadi prioritas. Hal ini pun harus diikuti dengan penataan manajemen SDM.

“Harus ada perbedaan signifikan antara yang berkinerja tinggi dan rendah, khususnya dalam hal pemberian tunjangan kinerja. Kaitkan setiap prestasi pegawai itu dengan program pelatihan dengan alokasi anggaran yang memadai,” jelasnya.

Pemikir Kebangsaaan yang juga mantan Wakil Rektor Universitas Paramadina Yudi Latief mengatakan, upaya untuk membalik mental ASN harus dilakukan dengan merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan yang saat ini sudah mulai luntur.

Menurutnya, revitalisasi nilai kebangsaan itu bisa dilakukan dengan melakukan gerakan pembasisan Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bernegara.

“Kalau kita menggali lebih jauh mengenai Pancasila, kita akan menemukan bahwa Pancasila itu menghendaki adanya perubahan mendasar secara akseleratif yang melibatkan revolusi material, mental, kultural dan politikal,” jelasnya.

Yudi Latief menambahkan, revolusi mental yang diorientasikan tidak hanya berhenti pada perubahan pola pikir dan sikap kejiwaan saja melainkan juga harus mampu membentuk perubahan terhadap kebiasaan dan karakter.

“Konsekuensi turunan yang harus dicapai dari revolusi mental adalah adanya perubahan kebiasaan dan pembentukan karakter yang menyatukan antara pikiran, sikap, dan tindakan sebagai suatu integritas,” kata Yudi Latief.

Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM Agus Dwiyanto mengatakan, ada banyak hal yang harus dibenahi untuk mewujudkan ASN yang memiliki kualifikasi world class government.  Pembenahan itu meliputi review kritis terhadap regulasi, produksi pengetahuan baru, serta model baru birokrasi dan pemerintahan.

“Pekerjaan lain untuk merubah mentalitas ASN adalah merubah praktik dan tradisi yang selama ini berlaku di birokrasi, sistim nilai dan symbol yang melekat pada ASN, dan kemudian internalisasi model birokrasi baru, nilai mindset, perilaku baru yang mendasarinya  menuju World Class Government,” jelasnya.

Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi dalam kesempatan itu mengatakan, revolusi mental ASN menjadi skala prioritas pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla. Bukti keseriusan pemerintah adalah dimasukannya proses perbaikan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019.

“Semua itu bisa dicapai jika didukung oleh manajemen ASN yang lebih professional,” jelasnya.

Menpan menambahkan, setidaknya ada tiga sasaran revolusi mental yang diterapkan oleh pemerintah sekarang ini, yakni merubah mindset dan cara pandang ASN, membenahi struktur kelembagaan instansi pemerintah agar ramping dan efisien, serta kultur dan budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.

“Beberapa hal itu yang akan dikerjakan pemerintah untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tutupnya. (fat/humas)

Jakarta-Kemampuan pemimpin tidak hanya diukur berdasarkan kapasitas akademisnya saja. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan aspirasi, menganalisa masalah, serta mencarikan solusi tanpa menimbulkan masalah baru. 

“LAN selaku instansi pembina diklat berupaya membentuk pemimpin perubahan dalam tubuh birokrasi. Pemimpin yang dihasilkan pun juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah demi kepentingan publik. Kurikulum diklat yang kami susun juga sudah didesain untuk melahirkan pemimpin perubahan birokrasi agar mendekati world class civil services,” jelas Deputi Bidang Diklat LAN Muhammad Idris dalam sambutannya pada acara Upacara Pembukaan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas A Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Gedung Makarti Bhakti Nagari, PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Selasa (4/8).

Deputi Diklat mengatakan, untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia, semua pemangku kepentingan harus mendorong percepatan reformasi birokrasi,  paling tidak melalui dua area perubahan, yakni SDM aparatur dan pelayanan publiknya.

“Pada area SDM aparatur, yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun pola pikir (mindset) aparatur yang transformatif dan inovatif. Diklat Kepemimpinan ini merupakan salah satu cara membentuk calon pemimpin aparatur yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Sedangkan pada area publik, lanjut dia, adalah bagaimana meningkatkan pelayanan publik agar lebih berkualitas.

Deputi Diklat M Idris berharap, dalam diklat ini peserta diharapkan tidak hanya mampu membuat konsep perubahan yang bagus. Namun juga mampu mewujudkan proyek perubahan tersebut hingga berhasil.

“Saya berharap para peserta diklat ini juga dapat membuat proyek perubahan yang terkait dengan ASEAN Community. Sehingga proyek perubahan yang dibuat tidak hanya menyelesaikan masalah personal di unit atau instansi masing-masing, tetapi juga menyelesaikan masalah bangsa ini. Tidak ada perubahan tanpa leadership yang kuat,” tutup Idris. (danang/cq/humas)

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi atau biasa disebut Reform Leader Academy (RLA) Angkatan II. Diklat RLA yang diselenggarakan LAN menjadi suatu terobosan untuk mencetak 3.000 reformers pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan world class leader.

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, Msi mengatakan, diklat RLA ini lebih mengutamakan pembentukan karakter sehingga bukan sekedar pengetahuan teknis. Hal ini dilakukan dengan harapan mampu menciptakan pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pimpinan maupun kepentingan politik.

“Kompetensi yang ingin dikembangkan dalam diklat RLA ini yaitu untuk membuat setiap peserta berfikir inovatif dalam menghadapi berbagai kendala birokrasi,” jelasnya dalam sambutan pembukaan Diklat RLA, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Senin (27/7).

Hadir dalam pembukaan diklat itu antara lain, Menko Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri PAN & RB, Yuddi Chrisnandi serta tamu undangan dari berbagai Kementerian/Lembaga.

Diklat yang mengambil tema “Business Regulatory Frameworks” ini juga bertujuan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan reformasi bagi para pemimpin organisasi pemerintah sehingga bisa menciptakan inovasi dan terobosan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat dan daya saing dunia usaha dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Lebih lanjut, Plt. Kepala LAN mengatakan, diklat kepemimpinan atau Reform Leader Academy (RLA)  ini berbeda dengan diklat kepemimpinan yang bersifat personal. Diklat Reform Leader Academy (RLA) bersifat lintas sektoral dan dengan durasi waktu selama 832 jam pelajaran.

"Ini lebih lama dari Diklat kepemimpinan yang telah ada dan para peserta harus melalui seleksi lebih ketat seperti aspek psikologi yang menunjukan kesiapan mengikuti diklat, authentic leadership, bahasa Inggris, assessment individu, karya tulis dan wawancara," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi dalam sambutannya menghimbau agar pendidikan dan latihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk pegawai aparatur sipil negara (ASN) lebih bermakna.

Diklat yang bersifat rutinitas harus mulai ditinggalkan, dan pejabat lulusan LAN benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian,  nantinya tidak ada pejabat yang sudah lulus Diklatpim LAN tidak menduduki jabatan karena saat masuk diklat tidak diseleksi terlebih dahulu.

“Pelatihan jangan lagi hanya sebagai rutinitas belaka, melainkan harus ada ruh yang mampu mendorong ASN memiliki reform action sehingga membuatnya menjadi agen perubahan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Nawacita pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,” jelasnya.                 

Dalam diklat yang diselenggarakan atas kerja sama LAN dan Civil Service Singapore (Temasek Foundation) itu, Yuddy berpesan agar para peserta menjalani pelatihan dengan sungguh-sungguh. Diharapkan nantinya para peserta diklat akan memiliki semangat bersikap jujur, amanah, dan berintegritas dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkelas dunia. 

“Pagi ini saya membaca sebuah berita di sebuah media nasional, yang memberitakan bahwa saat ini tengah terjadi kenaikan optimisme dan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hal ini merupakan buah dari komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan," ujar Yuddy seraya menambahkan bahwa dengan meningkatnya dua hal tersebut, maka akan mendorong terciptanya prasarana pemerintah yang mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Dalam kesempatan tersebut, Yuddy mengapresiasi inisiatif Temasek Foundation untuk memberikan transfer of knowledge mengenai tata kelola pemerintahan yang unggul kepada ASN di Indonesia. Yuddy merasa yakin bahwa kerja sama tersebut akan menghasilkan dampak yang positif terhadap reformasi birokrasi di negeri ini.

Yuddy bercerita baha dirinya sudah pernah mengunjungi Civil Service di Singapura. Ia menilai, meskipun sarana dan prasarananya tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Indonesia, namun suasana yang terbangun di sana jauh lebih unggul. Menurutnya, Civil Service Singapore memiliki atmosfer semangat reform-nya yang tinggi karena dikelola oleh para mentor berkelas dunia yang telah memiliki jam terbang tinggi di bidangnya masing-masing. 

“Biaya untuk mengikuti pelatihan di sana kan cukup tinggi, dan juga menyita waktu yang tidak sebentar, maka kesempatan menghadirkan pelatihan ini di Indonesia jangan sampai disia-siakan,” ujar Yuddy.

Menteri juga berharap, instansi pemerintah yang telah mengirimkan para peserta Diklat tidak salah pilih. “Tentunya saudara-saudara telah memiliki kompetensi yang diharapkan. Oleh karenanya Anda harus mengikuti pelatihan ini dengan bertanggung jawab,” lanjut Yuddy.

Untuk diketahui, peserta yang mengikuti seleksi pada Angkatan II ini adalah sebanyak 101 orang, dan selanjutnya berdasarkan kriteria tertentu telah dipilih 25 peserta dari beberapa Kementerian atau Lembaga terkait seperti BKPM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, LAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN & RB, Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Kementerian PU & Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (choky/nofel/humas)

Jakarta – Dalam rangka berbagi berkah ramadhan, Dharma Wanita Persatuan Lembaga Administrasi Negara (DWP LAN) membagikan bingkisan lebaran kepada masyarakat di sekitar lingkungan Kampus PPLPN LAN, Pejompongan, Selasa (7/7).

Menurut Plt. Ketua Dharma Wanita Persatuan LAN, Ny. Titin Adi Suryanto, pemberian bingkisan berupa paket sembako ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian DWP LAN kepada sesama yang membutuhkan.

Pemberian bingkisan lebaran berupa paket sembako itu diberikan kepada 110 orang yang terdiri dari, wara kawuri, satpam, petugas kebersihan, penjaga palang pintu kereta api serta warga sekitar kompleks LAN yang kurang mampu.

“Kegiatan pemberian bingkisan menyambut lebaran ini kami selenggarakan setiap tahun dan menjadi agenda rutin DWP LAN,” jelasnya.

Plt. Ketua DWP LAN menambahkan kegiatan berbentuk sosial ini akan terus menerus dilakukan sebagai bentuk kepedulian LAN.

“Sesama umat muslim sudah sepatutnya untuk saling menghargai, memaafkan, dan saling membantu. Ini merupakan salah satu upaya kita untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW,” tutupnya. (choky/humas)

Jakarta - Kualitas proyek perubahan yang dihasilkan peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) semakin baik dari waktu ke waktu. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan peserta diklat dalam membuat proyek perubahan.

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.si mengakui, kualitas proyek perubahan pada Diklat Kepemimpinan semakin baik dan membanggakan. Bahkan, Diklatpim Pola Baru yang digagas LAN mampu menjadi solusi dalam memecah berbagai kebuntuan ide yang selama ini ada.

“Beberapa mentor atau pimpinan dari peserta diklat mengatakan bahwa proyek perubahan yang sedang dikerjakan merupakan cita-cita mereka dahulu. Saya melihat proyek perubahan semakin luar biasa dan kualitasnya semakin meningkat,” kata Plt. Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat acara Penutupan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI Kelas B, di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (2/7).

Plt. Kepala LAN juga menegaskan bahwa dengan Diklatpim Pola Baru tidak semua peserta Diklatpim dapat lulus dengan mudah. Bahkan banyak diantara angkatan-angkatan sebelumnya yang dinyatakan ditunda kelulusannya, bahkan tidak lulus.

“Ini kasus ketiga dalam satu kelas yang lulus semua. Karena untuk Diklatpim sebelumnya pasti ada peserta yang ditunda kelulusannya bahkan tidak lulus,” terangnya.

Menurut Plt. Kepala LAN, tingginya standar kompetensi yang diberlakukan oleh LAN dilakukan untuk menjamin kualitas para peserta Diklatpim. LAN tidak mau memberi peserta Diklatpim status sebagai pemimpin perubahan tetapi tanpa disertai dengan bukti nyata.

Dia menjelaskan, upaya LAN untuk meningkatkan standar kualitas aparatur pemerintah tidak diperoleh dalam waktu yang singkat. LAN selaku instansi pembina diklat bekerja keras secara terus menerus selama dua tahun terakhir dengan melakukan perubahan dan perbaikan sistem Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Hasil kerja keras itu menghasilkan Diklat Pola Baru dengan desain baru, kurikulum baru, bahan ajar baru, serta materi baru. Hal ini tentu berbeda dengan Diklat pola lama. Kalau Diklat pola lama sifatnya permanen, dimana kurikulum, materi, dan modulnya tetap. Ditambah lagi cara mengajar yang monoton. Padahal isu yang disampaikan sudah ketinggalan jaman,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Plt. Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si juga menyampaikan terima kasihnya atas dukungan pimpinan sekaligus mentor yang selalu konsisten menyempatkan diri hadir, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail serta Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.

Gatot Pambudhi Poetranto, salah satu peserta yang berhasil masuk lima besar mengungkapkan proyek perubahan yang telah ia selesaikan dalam  waktu dekat akan disosialisasikan secara nasional. Gatot yang berasal dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah membuat proyek perubahan dengan judul Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Online Guna Efektivitas Kinerja Pemerintahan, yang Mendukung Inpres no. 1 dan Inpres TEPRA tahun 2015.

Gatot menyampaikan sistem yang dia buat mulai dari aplikasi, pengelolaan dan infratuktur sudah cukup kuat untuk diaplikasikan secara nasional.

“Sistem ini mudah diaplikasikan karena sudah ada regulasinya, serta semua instrumen dan SDM yang mengelola sistem yang terintegrasi nasional ini sudah siap. Implikasi dari proyek perubahan ini akan besar sekali,” jelasnya.

Diklatpim Tk. II Angkatan XLI kelas B ini diikuti sebanyak 60 peserta. Sebanyak 14 peserta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, 37 peserta dinyatakan lulus dengan memuaskan dan 9 peserta dinyakatan lulus dengan cukup memuaskan. (danang/choky/humas)

Jakarta – Pemimpin publik harus memiliki strategi, visi dan misi, serta memiliki kemampuan membangun relasi yang baik secara aktif agar mampu membawa organisasi yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. 

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Diklat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Muhammad Idris dalam sambutan di acara Penutupan Diklatpim Tk. II Angkatan XLI, di Kampus PPLPN LAN RI, Pejompongan, Kamis (25/6).

Idris mengatakan, dalam strategic leadership, setidaknya ada empat hal yang harus dimantapkan oleh seorang pemimpin. Diantaranya, pemimpin harus memiliki sense making yang bagus dalam pengambilan keputusan atau penentuan strategic priority, pemimpin mampu membangun jaringan atau relasi yang baik secara aktif, pemimpin dapat mengarahkan organisasinya ke arah visi yang bagus (visionally) dan pemimpin dapat selalu menemukan cara-cara terbaik dalam memecahkan masalah di setiap urusan yang ada (inventing).

Menurut dia, keempat hal itu merupakan kombinasi yang strategis jika mampu dilaksanakan. Pasalnya, selama ini banyak pimpinan yang tidak mampu belajar menguasai keadaan hingga akhirnya tidak melakukan perubahan apapun selama masa kepemimpinannya.

“Karakter dan kemampuan seorang pemimpin sebagai pelayan publik harus terus diasah dengan memperhatikan perkembangan lingkungan sekitarnya. Perubahan itu selalu identik dengan cara-cara seseorang untuk belajar. Jadi setiap pemimpin harus mau belajar dari berbagai fenomena di lingkungannya. Tidak ada perubahan yang benar tanpa pembelajaran yang benar,” jelasnya.

Menurut Deputi Diklat, tantangan yang dihadapi para pemimpin saat ini makin kompleks. Ketrampilan dan kapasitas kepemimpinan yang memadai merupakan kunci utama dalam menjawab tantangan tersebut.

Diklatpim Tk. II Angkatan XLI ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Tercatat dua orang peserta dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), yakni Kepala Pusat Pembinaan Widyaiswara LAN Army Winarti dan Kepala PKP2A III LAN Samarinda Mariman Darto. (nofel/thopa/humas)

Jakarta - Birokrasi di Indonesia masih dianggap belum memenuhi standar kualitas dibandingkan dengan birokrasi di negara-negara tetangga. Padahal untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan pemimpin birokrasi yang memiliki kualitas. Lembaga Administrasi Negara sebagai intansi Pembina Diklat di Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan menerapkan diklat pola baru baik untuk diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris dalam sambutannya pada Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI, di GedungMakarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN, Pejompongan, Jakarta Pusat. Selasa (23/6).

“Sistem training di Negara maju lebih banyak mendekatkan peserta dengan masalah. Hal inilah yang kita gunakan dalam diklat pola baru,” terang dia.

Menurut dia, dengan mendekatkan peserta pada masalah yang ada, para peserta diklat diharapkan mampu menganalisa masalah yang ada di lingkungan kerja dan kemudian dapat menemukan solusinya.

“Peserta harus dapat mengaktualisasikan proyek perubahannya, tidak ada lagi ujian per mata kuliah,” ujar Idris.

Menurut dia, Diklatpim Pola Baru ini lebih menonjolkan kemampuan kepemimpinan dalam praktik, seperti membangun hubungan kerja, mengembangkan tim, dan kemampuan untuk menemukan masalah-masalah krusial. Kemampuan ini lebih dibutuhkan dari sekedar kemampuan akademis.

Idris bercerita, sewaktu menemani peserta Diklatpim benchmarking ke Malaysia, negara tetangga itu memiliki program M11 (Malaysia Eleven). M11 merupakan perencanaan limatahun kesebelas untuk mencapai Malaysia 2020.

“Dengan program ini, Malaysia menjadi negara yang lebih maju melampaui Indonesia. Padahal Malaysia belajar hal tersebut melalui Repelita milik bangsa Indonesia,” jelasnya.

Idris juga mengatakan pejabat eselon tiga memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan nasional. Banyak kebijakan nasional yang pada awalnya merupakan gagasan pejabat eselon tiga atau empat.

“Diantaranya adalah system penggajian nasional di Indonesia yang awalnya dirancang oleh pejabat eselon empat,” jelasnya.

Diklatpim Tk. III ini akan dilaksanakan selama 19 minggu, dengan rincian: empat minggu akan berada di dalam kelas pembelajaran. Selebihnyas ekitar 12 minggu peserta kembali ke tempat kerja masing-masing untuk merancang dan mengaktualisasikan proyek perubahannya. (danang/nofel/humas).

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali melakukan sidang akreditasi terhadap sejumlah badan diklat di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemda.

Sidang akreditasi yang digelar di Gedung B Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Jumat (19/6), itu diikuti oleh lima badan diklat diantaranya Badan Diklat Kementerian ESDM, Pusdiklat Kementerian Kesehatan, Pusdiklat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Diklat & Litbang Pemerintah Kabupaten Sragen.

Sidang akreditasi itu dibuka langsung oleh Deputi Bidang Diklat Aparatur LAN, Muhammad Idris dan didampingi Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN, Reni Suzanna, serta para asessor baik dari internal maupun eksternal LAN.

Deputi Bidang Diklat Muhammad Idris dalam sambutannya mengatakan keluarnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN menjadi momentum yang stratejik dalam hal akreditasi Badan Diklat. Pasalnya, Badan Diklat di setiap instansi harus benar-benar memenuhi standar yang dipersyaratkan guna mencetak aparatur sipil negara yang profesional.

“Akreditasi Badan Diklat menjadi hal yang sangat stratejik, bukan hanya bagi LAN sendiri namun bagi lembaga-lembaga diklat secara nasional,” jelasnya.

Dalam sidang akreditasi itu, setidaknya ada lima komponen yang menjadi dasar penilaian, antara lain : dasar hukum, tenaga kediklatan, perencanaan strategis, fasilitas diklat, serta komite penjamin mutu.

Dari seluruh komponen penilaian yang diujikan kepada kelima badan diklat itu, meskipun seluruh Badan Diklat itu memperoleh status terakreditasi, setidaknya ada permasalahan seragam yang dihadapi, yakni terkait tenaga kediklatan dan spesialisasi Widyaiswara. (choky/mus/humas)

Jakarta - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggandeng Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) serta Pusat Kajian Reformasi Administrasi (PKRA) LAN untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di wilayahnya. Kerjasama advokasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan Pemkab Maluku Tenggara Barat guna mensejahterakan rakyat Maluku Tenggara Barat.

“Saya berharap kerjasama ini mampu diterapkan secara riil bukan hanya menjadi kajian-kajian semata. Dengan demikian, kerjasama yang kita lakukan juga akan membentuk penguatan kapasitas pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat,” kata Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi (PKRA) LAN, Muhammad Taufiq dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Ruang Rapat A Gedung B Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Jumat (19/6).

Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (PIKSA) LAN, Haris Faozan menyatakan, saat ini banyak sekali ruang kerjasama yang dapat dijalin dengan SKPD Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, khususnya dalam bidang inovasi.

“Semoga kerjasama ini tidak hanya akan berakhir menjadi dokumen saja. Namun benar-benar dijalankan. Kami akan memberikan konstribusi semaksimal mungkin agar program ini dapat terlaksana demi kesejahteraan masyarakat kabupaten Maluku Tenggara Barat,” ujar Haris.

Sementara itu, Kepala Pengembangan SDM Pemkab Maluku Tenggara Barat, Gilberth Zudy menyampaikan terima kasihnya kepada LAN karena sudah merespon permintaan Pemkab Maluku Tenggara Barat dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan percepatan pelayanan publik di lingkungan pemerintahannya. (danang/nofel/humas) 

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan LAN diberikan berbarengan dengan penyerahan LHP 38 instansi pemerintah di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LAN diserahkan langsung oleh anggota BPK Eddy Mulyadi Soepardi kepada Deputi Inovasi Adminitrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo, di Gedung Auditorium Kantor BPK, Jakarta, Senin (15/6).

Eddy Mulyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan tidak dirancang untuk menilai efisiensi dan tingkat penghematan penggunaan sumber daya serta menilai pencapaian target/program kerja. Namun, untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dari pelaksanaan anggaran/pengelolaan terhadap keuangan yang sudah dilakukan oleh instansi pemerintah.

Dia juga menegaskan bahwa laporan keuangan yang disusun BPK tidak secara khusus mengungkapkan masalah ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan. Meski demikian, lanjut dia, BPK harus mengungkapkan dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan apabila menemukan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan baik yang berpengaruh atas opini laporan keuangan maupun yang tidak berpengaruh.

Menurut dia, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan instansi pemerintah di lingkungan AKN III didasarkan kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan dianggap telah mengungkapkan informasi keuangan dalam laporan keuangan dengan kritera kesesuaian, kecukupan, kepatuhan dan efektifitas.

Selain menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan, Eddy juga menambahkan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK juga mengungkapkan temuan mengenai kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan ketidakpatuhan intansi pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

“BPK masih menemukan ketidaktertiban K/L terutama dalam pengelolaan aset tetap. Sedangkan untuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, BPK masih menemukan kesalahan klasifikasi penganggaran belanja barang dan jasa, belanja barang dan belanja modal serta penyimpangan perjalanan dinas,” jelasnya.

Eddy mengungkapkan temuan BPK atas  ketidakpatuhan dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain kelebihan pembayaran, kemahalan harga, denda belum dipungut dari rekanan, dan pertanggungjawaban yang tidak akuntabel.

“Berdasarkan dari temuan itu, BPK merekomendasikan agar pimpinan K/L meningkatkan pengendalian terhadap penatausahaan aset barang milik negara, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, memperingatkan pelaksana kegiatan yang terbukti lalai mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas dan meningkatkan pengawasan serta penilaian bukti-bukti perjalanan dinas. Berdasarkan rekomendasi tersebut BPK mengharapkan agar K/L segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, perlunya dibangun rencana aksi dalam rangka perbaikan pengelolaan aset dan keuangan negara yang kompit dan sistematis. Tidak hanya itu, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga harus lebih selektif dan akuntabel.

Sementara itu, menanggapi hasil laporan BPK tersebut, Inspektorat LAN, Etty Kurniasih memberikan penekanan terhadap pentingnya audit keuangan secara mendalam sampai pada hal-hal yang bersifat teknis. (Choky/humas)

Jakarta - Dalam rangka membantu percepatan reformasi birokrasi dan mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungannya, Kabupatan Pakpak Bharat menjalin kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, MBA dengan Plt. Kepala LAN DR. Adi Suryanto, M.Si di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Wicaksana, Kampus PPLPN LAN, Pejompongan, Jakarta, Rabu (10/6).

Dalam MoU itu dijelaskan tentang perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui pengkajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, inovasi administrasi negara, serta penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi pemerintah kabupaten pakpak bharat.

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu dalam sambutannya mengatakan, kerjasama ini dengan LAN ini dilakukan agar terjadi percepatan reformasi birokrasi pemerintah daerah dalam hal kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta berbagai kerjasama strategis di lingkungan Phakpak Bharat.

Remigo juga menambahkan perlunya aparatur sipil negara yang kreatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru di Kabupaten Pakpak Bharat guna menjadikan pemerintahan lebih dinamis.

“Disamping itu, inovasi juga diperlukan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Plt. Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi kerjasama yang dilakukan Kabupaten Pakpak Bharat dengan menggandeng LAN.

Menurutnya, walaupun Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten yang masih relatif muda, namun sudah banyak perubahan dan prestasi yang telah diperoleh. Misalnya inovasi di bidang pendidikan yang masuk dalam nominasi 99 Inovasi Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh kementerian PAN & RB pada waktu lalu.

“Semoga MoU ini akan memiliki implikasi positif. Dengan adanya kerjasama yang baik, saya berharap kita bisa menyumbangkan dan memperkaya sumbangsih untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya," katanya. (chok/thopa/humas)

JAKARTA – Widyaiswara merupakan profesi pendidik aparatur sipil yang berbasis pengetahuan. Dengan demikian, kompetensi widyaiswara tidak hanya mendidik, mengajar dan melatih saja. Namun juga harus mampu mengembangkan pengetahuan melalui aktifitas penulisan karya tulis ilmiah maupun analisis kasus.

Hal itu dikatakan Deputi Bidang Diklat Aparatur Dr. Muhammad Idris, M.Si saat membuka Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan, Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN, di Kampus PPLPN LAN RI, Pejompongan, Senin (8/6).  

Muhammad Idris mengatakan, kemampuan berfikir ilmiah dan analitis bagi seorang widyaiswara sangat dibutuhkan pada tataran nasional maupun global yang kini semakin dinamis.  

“Untuk itu, setiap widyaiswara harus terus mengikuti perkembangan kebijakan publik, interaksi antar aktor pemerintah, serta hubungan lintas pemangku kepentingan (stakeholders) dalam sistem tata kelola pemerintahan,” jelasnya.

Idris dalam kesempatan itu berharap, diklat penulisan karya tulis ilmiah ini mampu melahirkan para widyaiswara yang kompeten dalam penulisan karya tulis ilmiah. Disamping juga menguasai pengetahuan substansi terkait karya tulis ilmiah sesuai bidang minat dan keahliannya.

“Penguasaan ini penting karena peranan widyaiswara dalam melakukan proses belajar mengajar merupakan komponen strategis untuk mencapai hasil diklat aparatur yang sesuai dengan tujuan diklat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Akademis dan Pembinaan Alumni Wardoyo  dalam laporannya  mengatakan, Diklat Karya Tulis Ilmiah ini akan berlangsung hingga Jumat (12/6) mendatang dengan diikuti 30 orang Widyaiswara yang berasal dari Kementerian/Lembaga ataupun Pemda. (fat/humas)