Jakarta - Kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi mutlak diperlukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meningkatkan pelayanan publik. Apalagi, saat ini telah terjadi perubahan paradigma pelayanan publik yang menuntut pelayanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, M.si saat memberikan sambutan pada Workshop yang diselenggarakan atas kerja sama Indonesia-Korea dengan tema New Paradigm of Government Service, di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Senin (24/8).
Plt. Kepala LAN mengatakan, pada dasarnya ada tiga dimensi yang perlu dirubah dalam penyelenggaraan negara, yakni dimensi struktural, fungsional, serta budaya. Dimensi struktural dan fungsional saat ini telah banyak dilakukan sedangkan dimensi budaya masih perlu pengembangan lebih lanjut.
“Transformasi pelayanan pemerintah ini memerlukan budaya kerja baru, proses bisnis baru, kebijakan baru serta peraturan-peraturan baru yang mempunyai orientasi pada pemerintahan berbasis elektronik (e-government). Teknologi informasi merupakan upaya merubah budaya ASN yang cenderung lambat seperti saat ini menjadi lebih cepat,” jelasnya.
Menurut dia, teknologi informasi tidak akan berjalan secara maksimal tanpa dukungan dari pemimpin yang visioner yang dapat memberikan perubahan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam sambutannya mengapresiasi acara workshop ini karena dapat menjadi sarana pembelajaran bagi kedua negara dalam peningkatan kapasitas pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik.
“Mari kita gali lebih dalam keberhasilan Korsel yang cukup cepat dalam melakukan reformasi birokrasi di negaranya. Korsel memiliki dinamika politik yang tinggi. Namun ada proses demokratisasi yang baik, dan menghasilkan ekonomi dunia serta pembangunan cukup pesat. Sehingga kita harus belajar pada Korea,” jelasnya.
Wakil Menteri MOGAHA Chung Chae Gun yang hadir dalam pertemuan tersebut juga memaparkan kesuksesan Korsel dalam membangun negaranya. Menteri Yuddy meminta para pimpinan pemerintah di berbagai instansi bisa menggali pengalaman Mr. Chung karena telah bergelut cukup lama dalam lingkungan pemerintah Korsel.
“Kesempatan ini sangat langka. Mari kita manfaatkan workshop ini sebaik mungkin untuk pembenahan negeri ini,” jelasnya.
Workshop yang dihadiri oleh 130 peserta, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta duta besar ini merupakan wujud tukar pengalaman antara pemerintah Indonesia dan Korea terkait manajemen pelayanan masyarakat dengan karakteristik yang berbeda. Diharapkan, setiap peserta dapat belajar dan mengadopsi strategi – strategi yang dapat dipakai di instansi masing-masing. (choky/thopa/humas)