Jakarta - Birokrasi di Indonesia masih dianggap belum memenuhi standar kualitas dibandingkan dengan birokrasi di negara-negara tetangga. Padahal untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan pemimpin birokrasi yang memiliki kualitas. Lembaga Administrasi Negara sebagai intansi Pembina Diklat di Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan menerapkan diklat pola baru baik untuk diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Diklat Aparatur Muhammad Idris dalam sambutannya pada Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XI, di GedungMakarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN, Pejompongan, Jakarta Pusat. Selasa (23/6).
“Sistem training di Negara maju lebih banyak mendekatkan peserta dengan masalah. Hal inilah yang kita gunakan dalam diklat pola baru,” terang dia.
Menurut dia, dengan mendekatkan peserta pada masalah yang ada, para peserta diklat diharapkan mampu menganalisa masalah yang ada di lingkungan kerja dan kemudian dapat menemukan solusinya.
“Peserta harus dapat mengaktualisasikan proyek perubahannya, tidak ada lagi ujian per mata kuliah,” ujar Idris.
Menurut dia, Diklatpim Pola Baru ini lebih menonjolkan kemampuan kepemimpinan dalam praktik, seperti membangun hubungan kerja, mengembangkan tim, dan kemampuan untuk menemukan masalah-masalah krusial. Kemampuan ini lebih dibutuhkan dari sekedar kemampuan akademis.
Idris bercerita, sewaktu menemani peserta Diklatpim benchmarking ke Malaysia, negara tetangga itu memiliki program M11 (Malaysia Eleven). M11 merupakan perencanaan limatahun kesebelas untuk mencapai Malaysia 2020.
“Dengan program ini, Malaysia menjadi negara yang lebih maju melampaui Indonesia. Padahal Malaysia belajar hal tersebut melalui Repelita milik bangsa Indonesia,” jelasnya.
Idris juga mengatakan pejabat eselon tiga memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan nasional. Banyak kebijakan nasional yang pada awalnya merupakan gagasan pejabat eselon tiga atau empat.
“Diantaranya adalah system penggajian nasional di Indonesia yang awalnya dirancang oleh pejabat eselon empat,” jelasnya.
Diklatpim Tk. III ini akan dilaksanakan selama 19 minggu, dengan rincian: empat minggu akan berada di dalam kelas pembelajaran. Selebihnyas ekitar 12 minggu peserta kembali ke tempat kerja masing-masing untuk merancang dan mengaktualisasikan proyek perubahannya. (danang/nofel/humas).