Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi atau biasa disebut Reform Leader Academy (RLA) Angkatan II. Diklat RLA yang diselenggarakan LAN menjadi suatu terobosan untuk mencetak 3.000 reformers pada tahun 2025 dalam rangka mewujudkan world class leader.

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, Msi mengatakan, diklat RLA ini lebih mengutamakan pembentukan karakter sehingga bukan sekedar pengetahuan teknis. Hal ini dilakukan dengan harapan mampu menciptakan pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan pimpinan maupun kepentingan politik.

“Kompetensi yang ingin dikembangkan dalam diklat RLA ini yaitu untuk membuat setiap peserta berfikir inovatif dalam menghadapi berbagai kendala birokrasi,” jelasnya dalam sambutan pembukaan Diklat RLA, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Senin (27/7).

Hadir dalam pembukaan diklat itu antara lain, Menko Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri PAN & RB, Yuddi Chrisnandi serta tamu undangan dari berbagai Kementerian/Lembaga.

Diklat yang mengambil tema “Business Regulatory Frameworks” ini juga bertujuan untuk membentuk kompetensi kepemimpinan reformasi bagi para pemimpin organisasi pemerintah sehingga bisa menciptakan inovasi dan terobosan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat dan daya saing dunia usaha dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Lebih lanjut, Plt. Kepala LAN mengatakan, diklat kepemimpinan atau Reform Leader Academy (RLA)  ini berbeda dengan diklat kepemimpinan yang bersifat personal. Diklat Reform Leader Academy (RLA) bersifat lintas sektoral dan dengan durasi waktu selama 832 jam pelajaran.

"Ini lebih lama dari Diklat kepemimpinan yang telah ada dan para peserta harus melalui seleksi lebih ketat seperti aspek psikologi yang menunjukan kesiapan mengikuti diklat, authentic leadership, bahasa Inggris, assessment individu, karya tulis dan wawancara," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi dalam sambutannya menghimbau agar pendidikan dan latihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk pegawai aparatur sipil negara (ASN) lebih bermakna.

Diklat yang bersifat rutinitas harus mulai ditinggalkan, dan pejabat lulusan LAN benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian,  nantinya tidak ada pejabat yang sudah lulus Diklatpim LAN tidak menduduki jabatan karena saat masuk diklat tidak diseleksi terlebih dahulu.

“Pelatihan jangan lagi hanya sebagai rutinitas belaka, melainkan harus ada ruh yang mampu mendorong ASN memiliki reform action sehingga membuatnya menjadi agen perubahan sebagaimana yang diamanatkan di dalam Nawacita pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla,” jelasnya.                 

Dalam diklat yang diselenggarakan atas kerja sama LAN dan Civil Service Singapore (Temasek Foundation) itu, Yuddy berpesan agar para peserta menjalani pelatihan dengan sungguh-sungguh. Diharapkan nantinya para peserta diklat akan memiliki semangat bersikap jujur, amanah, dan berintegritas dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkelas dunia. 

“Pagi ini saya membaca sebuah berita di sebuah media nasional, yang memberitakan bahwa saat ini tengah terjadi kenaikan optimisme dan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Hal ini merupakan buah dari komunikasi yang baik dengan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan," ujar Yuddy seraya menambahkan bahwa dengan meningkatnya dua hal tersebut, maka akan mendorong terciptanya prasarana pemerintah yang mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Dalam kesempatan tersebut, Yuddy mengapresiasi inisiatif Temasek Foundation untuk memberikan transfer of knowledge mengenai tata kelola pemerintahan yang unggul kepada ASN di Indonesia. Yuddy merasa yakin bahwa kerja sama tersebut akan menghasilkan dampak yang positif terhadap reformasi birokrasi di negeri ini.

Yuddy bercerita baha dirinya sudah pernah mengunjungi Civil Service di Singapura. Ia menilai, meskipun sarana dan prasarananya tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Indonesia, namun suasana yang terbangun di sana jauh lebih unggul. Menurutnya, Civil Service Singapore memiliki atmosfer semangat reform-nya yang tinggi karena dikelola oleh para mentor berkelas dunia yang telah memiliki jam terbang tinggi di bidangnya masing-masing. 

“Biaya untuk mengikuti pelatihan di sana kan cukup tinggi, dan juga menyita waktu yang tidak sebentar, maka kesempatan menghadirkan pelatihan ini di Indonesia jangan sampai disia-siakan,” ujar Yuddy.

Menteri juga berharap, instansi pemerintah yang telah mengirimkan para peserta Diklat tidak salah pilih. “Tentunya saudara-saudara telah memiliki kompetensi yang diharapkan. Oleh karenanya Anda harus mengikuti pelatihan ini dengan bertanggung jawab,” lanjut Yuddy.

Untuk diketahui, peserta yang mengikuti seleksi pada Angkatan II ini adalah sebanyak 101 orang, dan selanjutnya berdasarkan kriteria tertentu telah dipilih 25 peserta dari beberapa Kementerian atau Lembaga terkait seperti BKPM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, LAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PAN & RB, Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN, Kementerian PU & Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (choky/nofel/humas)