Jakarta – Minimnya kapasitas dan kompetensi pejabat publik yang memadai mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kegagalan dalam persaingan di tingkat internasional dalam segala bidang. Hal ini memerlukan perubahan secara gradual agar bangsa Indonesia mampu mengikuti arus perubahan globalisasi.

Kepala Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional, Purwastuti mengatakan, Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. Namun hingga kini Indonesia hanya menjadi pasar empuk bagi produk-produk luar negeri yang membanjiri pasaran.

“Dari segi sumber daya alam, kita ini sangat luar biasa. Namun kita tidak bisa mengikuti persaingan karena minimnya kemampuan dan kapasitas pejabat publik kita,” jelasnya saat membuka Diklatpim Tingkat IV angkatan IX di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Jakarta, Senin (10/8).

Purwastuti mencontohkan, Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih dengan potensi kekayaan lautnya ternyata malah menjadi importir produk ikan yang dihasilkan dari luar negeri. Padahal, dengan kekayaan alam yang demikian, seharusnya Indonesia mampu menjadi eksportir bahan baku dan produk olahan hasil laut.

“Potensi kekayaan alam yang luar biasa ini justru menjadikan kita menjadi target penguasaan oleh asing. Ini tentu ada yang salah dengan SDM kita,” jelasnya.

Menyadari kondisi itu, Purwastuti berharap, para peserta diklat yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia mampu membawa perubahan nyata dengan melakukan perubahan di unit organisasinya.

“Saya berharap para peserta Diklat Kepemimpinan mampu membawa perubahan bagi unit kerjanya masing-masing dengan berkaca pada beberapa hal yang sudah saya sampaikan,” jelasnya.

Dia menuturkan, upaya untuk membawa perubahan pada sektor publik sudah dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan melakukan perubahan terhadap kurikulum diklat bagi aparatur sipil negara. Kurikulum baru yang didesain LAN sudah disesuaikan untuk mengikuti arus globalisasi.

“Diklat pola baru yang digagas oleh LAN disesuaikan dengan standar kompetensi ASN sesuai dengan UU ASN. Diklat pola baru ini bertujuan tidak hanya merubah aspek kognitif para pemimpin perubahan saja, namun juga sikap, watak, dan perilaku para pemimpin sektor publik,” jelasnya.

Purwastuti berharap, para peserta diklatpim menyiapkan proyek perubahan yang akan dilakukannya selama mengikuti Diklatpim.  (nofel/emma/humas)