Jakarta – Revolusi Mental aparatur sipil negara di Indonesia harus diarahkan pada pembalikan proses tata nilai dan pola pikir yang selama ini berlaku. Proses ini membutuhkan waktu yang lama dan terus menerus dilakukan secara berkesinambungan.
Komisioner ASN, Waluyo mengatakan, perubahan tata nilai dan pola pikir itu harus diarahkan pada upaya perbaikan terhadap pelayanan yang berpihak kepada masyarakat.
“Perubahan tata nilai harus mengarah pada aspek Incorruptibility professional dan pelayanan public. Panduannya dibuat secara rinci dan untuk dilaksanakan disertai dengan zero tolerance terhadap setiap kesalahan,” jelasnya saat menjadi pembicara dalam seminar “Strategi Membangun ASN yang professional Melalui Revolusi Mental dalam Mewujudkan World Class Government,” di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta, Selasa (4/8) kemarin.
Seminar yang digelar dalam rangka peringatan HUT LAN ke 58 itu juga dihadiri oleh Menpan & RB Yuddy Chrisnandi, Pemikir Kebangsaan Yudi Latief, Guru Besar Unpad JB Kristiadi, serta Guru Besar Fisipol UGM yang juga mantan Kepala LAN, Agus Dwiyanto.
Waluyo menambahkan, selain perubahan tata nilai dan pola pikir, manajemen kinerja yang komprehensif disertai dengan indikator kerja yang jelas harus menjadi prioritas. Hal ini pun harus diikuti dengan penataan manajemen SDM.
“Harus ada perbedaan signifikan antara yang berkinerja tinggi dan rendah, khususnya dalam hal pemberian tunjangan kinerja. Kaitkan setiap prestasi pegawai itu dengan program pelatihan dengan alokasi anggaran yang memadai,” jelasnya.
Pemikir Kebangsaaan yang juga mantan Wakil Rektor Universitas Paramadina Yudi Latief mengatakan, upaya untuk membalik mental ASN harus dilakukan dengan merevitalisasi nilai-nilai kebangsaan yang saat ini sudah mulai luntur.
Menurutnya, revitalisasi nilai kebangsaan itu bisa dilakukan dengan melakukan gerakan pembasisan Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bernegara.
“Kalau kita menggali lebih jauh mengenai Pancasila, kita akan menemukan bahwa Pancasila itu menghendaki adanya perubahan mendasar secara akseleratif yang melibatkan revolusi material, mental, kultural dan politikal,” jelasnya.
Yudi Latief menambahkan, revolusi mental yang diorientasikan tidak hanya berhenti pada perubahan pola pikir dan sikap kejiwaan saja melainkan juga harus mampu membentuk perubahan terhadap kebiasaan dan karakter.
“Konsekuensi turunan yang harus dicapai dari revolusi mental adalah adanya perubahan kebiasaan dan pembentukan karakter yang menyatukan antara pikiran, sikap, dan tindakan sebagai suatu integritas,” kata Yudi Latief.
Sementara itu, Guru Besar Fisipol UGM Agus Dwiyanto mengatakan, ada banyak hal yang harus dibenahi untuk mewujudkan ASN yang memiliki kualifikasi world class government. Pembenahan itu meliputi review kritis terhadap regulasi, produksi pengetahuan baru, serta model baru birokrasi dan pemerintahan.
“Pekerjaan lain untuk merubah mentalitas ASN adalah merubah praktik dan tradisi yang selama ini berlaku di birokrasi, sistim nilai dan symbol yang melekat pada ASN, dan kemudian internalisasi model birokrasi baru, nilai mindset, perilaku baru yang mendasarinya menuju World Class Government,” jelasnya.
Menteri PAN & RB Yuddy Chrisnandi dalam kesempatan itu mengatakan, revolusi mental ASN menjadi skala prioritas pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla. Bukti keseriusan pemerintah adalah dimasukannya proses perbaikan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019.
“Semua itu bisa dicapai jika didukung oleh manajemen ASN yang lebih professional,” jelasnya.
Menpan menambahkan, setidaknya ada tiga sasaran revolusi mental yang diterapkan oleh pemerintah sekarang ini, yakni merubah mindset dan cara pandang ASN, membenahi struktur kelembagaan instansi pemerintah agar ramping dan efisien, serta kultur dan budaya kerja yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.
“Beberapa hal itu yang akan dikerjakan pemerintah untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tutupnya. (fat/humas)