Jakarta - Pasar bebas Asia Tenggara atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan diberlakukan pada akhir tahun 2015 ini. Tahap persiapan pemerintah daerah yang telah mereka laksanakan sejauh ini hanya dengan melakukan diskusi-diskusi serta mempersiapkan kebijakan.

Menurut Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta Makdhum Priatno, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Indonesia memang dikatakan agak tertinggal. Thailand sejauh ini telah mempersiapkan negaranya sejak tahun 2010 untuk menghadapi MEA.

“Sedangkan Indonesia baru mengeluarkan Peraturan Presiden tentang persiapan menghadapi MEA pada September 2014”, ujarnya dalam acara Public Lecture yang diselenggarakan oleh Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAN, di kelas C Gedung A kantor LAN Jakarta, jalan Veteran 10 Jakarta Pusat. Jumat (10/4)

Makdhum mencatat provinsi yang telah mempersiapkan diri menghadapi MEA baru provinsi Jawa Timur. Sedangkan provinsi lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Bali baru pada tahap persiapan.

Tahap persiapan yang telah mereka laksanakan pun hanya dengan melakukan diskusi-diskusi serta mempersiapkan kebijakan. Dari tingkat kabupaten hanya Kutai Kertanegara satu-satunya kabupaten yang telah mempersiapkan diri. Sedangkan di tingkat kota belum ada satupun yang tercatat siap menghadapi MEA.

Dalam kesempatan itu, Makhdum menyarankan agar LAN membuat penelitian tentang kesiapan Indonesia dari sisi kebijakan baik untuk tingkat nasional maupun daerah. Sedangkan dari sisi inovasi bisa dilakukan dalam bentuk dokumen, kebijakan, serta penetapan standar.

Makhdum menekankan kebijakan dan standar menjadi poin penting jika ingin bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya. Jangan sampai apa yang menjadi warisan leluhur kita di akui bangsa lain hanya karena tidak adanya standar.

“Kita harus punya standar misalnya standar rasa daging rendang yang menjadi salah satu 10 makanan terenak di dunia menurut CNN. Karena kalau tidak,bisa saja ada negara lain yang membuat makanan serupa dan mengklaim sebagai makanan khas mereka”, kata dia.

Makhdum mengakui, sejauh ini masih banyak isu internal yang harus diperbaiki seperti kemiskinan dan korupsi. Namun hal tersebut jangan dijadikan penghalang untuk Indonesia maju menghadapi MEA.

“Jadikan hal tersebut suatu tantangan dan pendorong untuk menciptakan inovasi-inovasi, menghasilkan SDM yang terampil sehingga mampu bertahan dalam arus persaingan yang ketat”, tutupnya.

Public Lecture merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh unit-unit yang ada di LAN serta disampaikan dalam bahasa Inggris. Acara tersebut diikuti oleh Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Haris Faozan, Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kania Damayanti serta pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan  LAN. (reni/danang/humas)

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengadakan pra orasi ilmiah widyaiswara. Pelaksanaan pra orasi ilmiah itu diikuti oleh dua widyaiswara LAN, yakni Brisma Renaldi dan Panani. Pra orasi ilmiah ini merupakan salah satu rangkaian tahapan sebelum pelaksanaan orasi ilmiah yang kemudian hasil akhirnya akan dituangkan menjadi Karya Tulis Ilmiah (KTI).

“Pelaksanaan tahapan pra orasi ilmiah ini diharapkan dapat menghasilkan karya tulis ilmiah yang dapat dijadikan contoh oleh instansi lain,” ujar Kepala Biro Umum Sudardi, selaku moderator dalam acara Pra Orasi Ilmiah yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan Gedung B lantai 2 kantor LAN, Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Pada pemaparan pertama, Widyaiswara LAN Panani memaparkan orasinya bertema “Peran Coach dan Mentor Dalam Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan tingkat IV pola baru”. Kemudian dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Brisma Renaldi yang memaparkan tentang “Tinjauan Implementasi Diklat Kepemimpinan Pembaharuan,”.

Acara pra orasi ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk widyaiswara utama dan yang akan menjadi widyaiswara utama. Seusai pemaparan, para pembahas memberikan masukan dan kritikan terhadap orasi yang disampaikan masing-masing peserta.

Peserta pra orasi ilmiah juga diberi kesempatan untuk menanggapi paparan yang telah disampaikan. Tim pembahas yang terdiri Sunari Sarwono, Suharyoto dan Bambang Sapto Praptosunu memberikan beberapa catatan perbaikan yang diharapkan dapat membantu pemapar menghasilkan karya tulis ilmiah nantinya. Acara pra orasi ilmiah tersebut dihadiri pejabat struktural, widyaiswara serta pejabat fungsional lainnya di lingkungan LAN. (dan/choky/shabrina/humas).

Jakarta - Untuk memastikan kesiapan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam memasuki pemberlakuan pelaksanaan laporan Keuangan Berbasis Akrual (Accrual Base) pada semester I (pertama) tahun 2015, Inspektorat Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan Konsolidasi Penyusunan Laporan Audited dengan melakukan diskusi koreksi laporan keuangan untuk persiapan Tripartit antara tiga pihak, yakni Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan LAN.

Konsolidasi berlangsung selama tiga hari mulai tanggal 6 sd 8 April 2015, di  Gedung A Kantor LAN Jakarta dan diikuti oleh pejabat pengelola keuangan pada setiap Satker di lingkungan LAN.

Menurut Inspektur LAN Etty Kurniasih, kegiatan konsolidasi ini  maksudkan untuk melakukan koreksi terhadap laporan keuangan semester 2 (dua) tahun 2014. Dengan demikian, diharapkan laporan keuangan LAN tahun 2015 tidak mengalami salah input maupun salah jurnal.

“Kegiatan konsolidasi ini baru pertama kali kita lakukan karena kami melihat masih adanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh rekan-rekan di satker,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Etty menjelaskan, untuk membuat laporan keuangan yang audited harus dimulai dari tingkat satker, tingkat wilayah dan terakhir pada tingkat lembaga.  Hanya saja, karena selama ini diburu waktu dan adanya deadline penyampaian laporan keuangan dari kementerian  keuangan, maka perbaikan laporan keuangan dilakukan dari tingkat lembaga.

Laporan keuangan yang telah diperbaiki ditingkat lembaga, lanjut dia,  selanjutnya disampaikan ke tingkat satker untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan laporan yang telah dibuat oleh tingkat lembaga.

“Namun yang terjadi laporan itu tidak diperbaiki oleh satker sehingga angka yang un audited itu terbawa sampai ke 2014,” jelasnya.

Etty mengatakan, melalui konsolidasi laporan keuangan ini diharapkan kesalahan-kesalahan yang selama ini masih ditemui seperti kekeliruan pada jurnal maupun akun-akun yang masih bersifat negatif tidak terjadi lagi. Sehingga pada semester I tahun 2015, LAN siap memasuki pemberlakuan laporan keuangan berbasis akrual (Accrual Basis). (Asety/humas)

Jakarta – Setelah dua minggu mengikuti Program Orientasi CPNS 2014 di beberapa kompartemen yang ada di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) LAN tahun angkatan 2014 mendapatkan arahan langsung dari Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA.

Dalam arahannya,  Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA memaparkan kondisi Aparatur Sipil Negara yang saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Padahal, Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan domestik serta global dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015 ini.

“Aparatur Sipil Negara perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA, khususnya untuk memperbaiki pelayanan publik. LAN secara kelembagaan memiliki peran strategis dalam pembangunan Aparatur Sipil Negara dan mempercepat reformasi sektor publik di Indonesia,” katanya, Kamis (2/4).

Kepala LAN mengatakan, peran penting LAN itu yakni untuk membentuk world class civil servant yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut.

“LAN   telah melakukan beberapa hal dalam mewujudkan reformasi birokrasi, seperti restrukturisasi organisasi dan perubahan pola diklat, baik pada diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan,” jelasnya.

 Dalam kesempatan itu, Kepala LAN juga menyampaikan apresiasinya kepada CPNS Angkatan 2013 atau CPNS hasil rekrutmen tahun sebelumnya yang telah berani mengkritisi lembaga ataupun unitnya masing-masing apabila ditemukan hal yang dianggap kurang sesuai.

“Saya memberikan apresiasi kepada CPNS sebelumnya karena mereka berani mengkritisi unit dimana mereka bekerja apabila ada hal yang dianggap kurang benar,” kata dia.

Dalam acara tersebut Kepala LAN didampingi oleh Sekretaris Utama Dr. Adi Suryanto, M.Si, Kepala Bagian SDM LAN Isti Heriani, serta pejabat struktural di lingkungan LAN lainnya.

CPNS tahun angkatan 2014 yang diterima sebanyak 59 orang terdiri dari 56 orang melalui hasil seleksi Panselnas, 2 orang rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan 1 orang melalui jalur prestasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.(dan/mus/nofel/humas)

Jakarta – Pemberian hak diskresi kepada pejabat pemerintah sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu langkah maju. Meski demikian, banyak kalangan menilai pelaksanaannya akan sulit karena para pengambil kebijakan dihadapkan pada posisi dilematis.

Hal ini mengemuka dalam diskusi “Critical Review Permasalahan Implementasi Diskresi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” yang diselenggarakan Pusat Kajian Sistem Hukum Administrasi Negara (PKSHAN) LAN, di Lt. II Gedung B Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Menurut Kepala Bagian Administrasi PKSHAN, Triadmojo Sejati, implementasi diskresi merupakan langkah maju karena memberikan hak sepenuhnya kepada pejabat daerah untuk mengambil keputusan yang selama ini tidak ada atau tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, pejabat daerah juga dituntut untuk taat pada aturan dan dibatasi kewenangannya.

“Dengan demikian, diskresi akan  menjadi sulit dalam implementasinya. Karena ada kebebasan di satu sisi, tetapi ada juga batasan di sisi yang lain,” jelasnya saat mengawali diskusi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, diskresi pada dasarnya bisa dilaksanakan dengan tujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan ketika terjadi stagnasi, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

“Salah satu contoh diskresi adalah ketika terjadi bencana alam yang membutuhkan penanganan cepat. Pada posisi ini, Kepala daerah bisa menggunakan haknya untuk mengambil terobosan kebijakan yang tidak di atar atau dimungkinkan oleh undang-undang,” jelasnya.     

Dalam konteks yang lebih besar, Refly mencontohkan kasus pencalonan Kapolri Budi Gunawan yang berstatus tersangka dan mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Dalam hal ini, lanjut dia, Presiden memiliki kewenangan untuk menggunakan Constitutional Power-nya guna memecah stagnasi pemerintahan dan segera mengambil keputusan.

“Alasannya jelas, karena tidak ada peraturan yang mengatur ketika terjadi penolakan,” jelasnya.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA mengatakan, diskresi memang belum banyak dimanfaatkan oleh para pejabat di daerah karena dikhawatirkan akan  menempatkan mereka pada posisi berhadapan dengan hukum. Padahal, lanjut dia, diskresi diperlukan oleh penyelenggara pemerintahan karena sangat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas regulasi.

“Karena kapasitas regulasi atau perundang-undangan tidak mampu menjawab perubahan yang begitu cepat di masyarakat. Kadang regulasi yang ada pun sudah tidak relevan dengan perubahan jaman. Jadi diskresi itu penting untuk mengakomodasi kepentingan publik yang terus berkembang,” jelasnya.

Agus mengatakan, kapasitas regulasi di Indonesia seringkali menunjukkan banyaknya peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan atau bahkan tidak masuk akal lagi dalam mencerminkan kepentingan publik. Oleh karena itu, kewenangan diskresi pada pejabat pemerintah mutlak diperlukan.

Dia mencontohkan, pemberian hak diskresi pada street level bureaucracy pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton. Clinton mendorong street level bureaucracy yang berhadapan dengan publik untuk mengambil terobosan-terobosan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah.

“Karena mereka yang paling mengetahui permasalahan di tingkat masyarakat,” jelasnya. (bp/humas)

Jakarta – National Graduate Institute For Policy Studies (GRIPS) Jepang menawarkan program pendidikan yang ada di kampus mereka bagi sejumlah pegawai di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Hal itu disampaikan delegasi GRIPS berkunjung ke LAN, Jumat (28/3).

Anggota delegasi GRIPS - Japan yang terdiri Professor of GRIPS, James Rhodes; Assistant Professor of GRIPS, Yusuke Takagi; Director of Alumni Office GRIPS, Karin Hillendari diterima oleh Deputi Bidang Inovasi LAN, Tri Widodo; Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas, PM Marpaung; Kepala Bagian Administrasi Pusat Pengembangan Program & Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, M. Iqbal Fadillah; Kepala Bagian Administrasi Pusat Analis Kebijakan, Erna Irawati; Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Isti Heriani; dan Widyaiswara Utama Bappenas, Deddy S.B.

Dalam Kunjungannya, James Rhodes menyampaikan latar belakang serta tujuan dari kunjungan delegasi GRIPS ke LAN. Ia menjelaskan tentang program-program pembelajaran yang diterapkan serta memberikan tawaran bagi pegawai LAN untuk dapat mengikuti pendidikan di kampus GRIPS, Roppongi, Jepang. Mereka juga akan membantu dan mempermudah peserta pendidikan dari LAN yang mau mengambil pendidikan bersama GRIPS.

Namun mengenai beasiswa pendidikan, pihak GRIPS belum memiliki alokasi dana untuk menyediakan hal tersebut. Pihak GRIPS mengharapkan LAN atau pemerintah Indonesia dapat memberikan bea siswa bagi peserta LAN yang mau mengikuti sekolah atau program pendidikan bersama mereka.

Deputi Bidang Inovasi LAN, Tri Widodo dalam kesempatan tersebut memberikan penjelasan kepada pihak GRIPS bahwa pada tahun ini LAN belum memiliki anggaran untuk dapat menyekolahkan pegawainya. Untuk tahun ini, LAN lebih fokus untuk memberikan short course bagi pegawainya. (nofel/riza/humas)

Jakarta – Proses penilaian dan evaluasi usulan kenaikan tunjangan kinerja dan  pelaksanaan reformasi birokrasi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah memasuki tahap akhir. Hasil akhir evaluasi itu disampaikan Tim penilai dari Kementerian PAN dan RB pada saat rapat exit meeting, di Ruang Administrator A, Gd. B Lantai 3, Jumat (27/3).

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan & RB Didid Noordiatmoko mengatakan, hasil evaluasi itu akan segera dinilai secara panel oleh tim ahli.  

“Rencananya pada rabu hingga kamis depan akan kami panel hasil evaluasi ini dengan Tim. Panel ini dilakukan berbarengan dengan 20 K/L yang juga mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja,” jelasnya.

Didid mengatakan, hasil evaluasi tim panel nantinya akan langsung disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk permohonan ijin prinsip usulan kenaikan tunjangan kinerja.

“Hasil penilaian sudah kita rinci berdasarkan data dukung yang diberikan LAN. Banyak sekali progres yang dicapai LAN selama ini. Tinggal nanti kita tunggu penilaian akhir dari tim panel,” jelasnya saat memberikan paparan singkat penilaian yang diberikan timnya sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Humas dan Protokoler Elly Fatimah mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan oleh tim penilai evaluasi RB LAN akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat.

“Secepatnya akan kita konsolidasikan untuk memperbaiki beberapa hal yang masih kurang,” tutupnya. (bp/choky/humas)

Jakarta - Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara (PKSHAN) melakukan audiensi dengan Menko Bidang kemaritiman, Indroyono Soesilo dalam rangka memperoleh masukan terkait rencana kajian tentang “Sinergitas Kewenangan dan Hubungan Kerja antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Dengan Fokus Bidang Kemaritiman,” di Gedung BPPT lantai 3, Jl. MH. Thamrin, Rabu (25/3).

Indroyono dalam kesempatan itu mengapresiasi kajian yang dilakukan LAN. Dia menyarankan agar kajian yang dilakukan LAN mendasarkan pada pendekatan kepada isu-isu kemaritiman yang bersifat lintas sektoral dan kementerian.

“Karena pendekatan koordinasi yang dilakukan sudah tidak lagi mendasarkan kelembagaan namun lebih kepada isu-isu bidang kemaritiman,” jelasnya menanggapi fokus kajian yang diarahkan pada sinergi kewenangan dan hubungan kerja antara berbagai instansi pusat dan daerah dalam konteks pelaksanaan arah kebijakan pembangunan Kemaritiman. (tim pkshan)

Jakarta - Widyaiswara harus mampu menjadi inspirator dan motivator bagi peserta didik. Oleh  karena itu, Widyaiswara tidak hanya bertugas untuk menyampaikan materi kepada peserta didik.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional LAN Andi Taufik saat memberikan sambutan pada pembukaan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Senin (23/3). 

“Tugas seorang Widyaiswara itu tidak lagi hanya bertugas menyampaikan materi kepada peserta didik seperti selama ini. Namun, Widyaiswara Indonesia ke depan juga harus bisa menjadi inspirator dan motivator bagi peserta didik kita,” Katanya.

Andi Taufik juga menekankan bahwa Widyaiswara masa depan harus bisa membangun paradigma baru dan mengikuti perkembangan administrasi pemerintahan, mampu berpikir out of the box, tidak hanya berpatokan pada modul atau metode yang sudah ada serta mampu merubah mindset.

LAN saat ini tengah menyelenggarakan Diklat dan Seleksi Calon Widyaiswara yang diikuti oleh 30 orang peserta. Diklat ini akan berlangsung selama 29 hari mulai tanggal 23 Maret hingga 25 April 2015 mendatang. Ke 30 peserta ini merupakan hasil seleksi dari 120 lebih calon widyaiswara yang diusulkan kepada LAN. (Aset/humas)

Samarinda – Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menandatangani kesepakatan bersama tentang Penguatan Kapasitas Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Melalui Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Penandatanganan MoU yang dilakukan langsung oleh Kepala LAN RI Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak itu disaksikan oleh Sekretaris Utama LAN RI Dr. Adi Suryanto, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN RI Sri Hadiati WK, Deputi Diklat Aparatur LAN RI Dr. Muhammad Idris, Kepala Pusat PKP2A III LAN Mariman Darto, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Mirawati Sudjono AK,M.Sc. Asisten IV Setda Provinsi Kalimantan Timur Meiliana serta sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalimantan Timur.

Kepala LAN Agus Dwiyanto mengatakan, penandatanganan MoU ini bukan sekadar kesepakatan bersama semata. Namun juga bentuk dukungan yang sangat besar kepada LAN RI untuk menjalankan mandat pemerintah untuk memimpin pengembangan kompetensi ASN.

Penandatanganan MoU ini dinilai sangat penting karena melihat tantangan yang akan dihadapi Indonesia yaitu Masyarakat Ekonomi Asean di akhir tahun 2015. Hubungan kerjasama yang erat ini diharapkan bisa mempercepat proses reformasi administrasi, reformasi birokrasi, serta memastikan sektor berganda cukup kompetitif sehingga pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur bisa bersaing dengan pelaku sosial ekonomi dari negara lain di era globalirasi nanti.

“Salah satu kuncinya adalah pembangunan kompetensi ASN sehingga bisa menjawab tantangan globalisasi itu dengan baik dan kita menjadi lebih percaya diri lagi,” jelas Agus Dwiyanto saat memberikan sambutan usai penandatanganan MoU, di Guest House Komplek Lamin Etam Samarinda,  Rabu (18/3).

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan suatu kehormatan bagi Provinsi Kalimantan Timur.

“Saya sangat menghargai sekali kerjasama ini. Apalagi saya sudah mengetahui kapasitas, isi perut dan sepak terjang LAN sebagai mitra kerja sejak duduk di DPR,” jelasnya.

Menurut dia, Kalimantan Timur akan rugi dalam persaingan pasar terbuka jika aparatur pemerintahannya justru tidak siap memasuki era pasar bebas.

“Karena itu, kerjasama dengan LAN ini menurut saya sangat tepat dan pasti akan berdampak positif,” kata Gubernur Kalimantan Timur itu.

Untuk diketahui, penandatanganan MoU kerjasama antara LAN RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan untuk pertama kalinya pada Tahun 2005. Kala itu, LAN RI dibawah pimpinan Anwar Suprijadi. Kerjasama antara LAN RI dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur tersebut melahirkan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN) yang dikepalai oleh Meiliana. (uly/humas)

Jakarta – Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah membawa konsekuensi berupa kewajiban bagi PNS untuk memiliki standar kompetensi yang meliputi kompetensi teknis, manajerial serta sosio kultural. Standar kompetensi ini mutlak diperlukan agar program reformasi birokrasi dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Meski demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan hal tersebut.

Demikian benang merah yang dapat ditarik dari diskusi “Expert Panel Grand Design Pengembangan Kompetensi ASN,” yang diselenggarakan selama dua hari oleh Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN,  Rabu - Kamis (19/3).

Menurut sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo, kompetensi PNS merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh setiap pegawai. Meski demikian, upaya mengembangkan kompetensi PNS tidak semudah yang dibayangkan.

“Masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan kompetensi PNS, khususnya dalam konteks sosio kultural,” jelasnya.

Menurut Imam, kesulitan itu disebabkan birokrasi Indonesia yang masih menganut otoritas feodalistik. Akibatnya, benturan antara kultur legal rasional dengan kultur feodalistik maupun kultur kharismatik dalam tubuh birokrasi Indonesia menjadi tidak terhindarkan.

“Hal itu yang mengakibatkan birokrasi Indonesia mendapat stigma sebagai institusi dengan cara kerja yang lambat dan serba menurut aturan yang berliku-liku. Sikap skeptis masyarakat tersebut harus disikapi oleh pemerintah dengan mengubah wajah birokrasi yang negatif tersebut dengan menciptakan budaya entrepreneurial,” jelasnya.

Menurut Imam, transformasi birokrasi di era sekarang penting untuk diwujudkan agar institusi birokrasi menjadi pelayan efektif, efisien dan adil.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov DKI Agus Suradika mengatakan, kompetensi sosio kultural merupakan salah satu kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh pegawai di lingkungannya. Kompetensi sosio kultural ini sudah diterapkan di instansinya sejak 2013 silam.

Menurut dia, kompetensi sosio kultural juga menjadi syarat wajib yang harus dimiliki salah seorang pejabat Pemprov DKI, terutama mereka yang melayani masyarakat secara langsung, misalnya Camat, Lurah, Kepala Puskesmas dan lain sebagainya.

“Kompetensi sosio kultural ini mutlak harus dimiliki oleh mereka yang ada di garda terdepan pelayanan publik. Hal ini penting karena penduduk DKI terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, dan kepercayaan. Disamping itu, tingkat sosial ekonomi dan pendidikannya juga beragam,” jelasnya.

Dengan kondisi heterogenitas penduduk tersebut, lanjut dia, maka kompetensi sosio kultural menjadi urgen guna menghindari berbagai gesekan maupun konflik yang mungkin muncul di tingkat akar rumput.

Agus menambahkan, dalam kamus kompetensi yang disusun Pemprov DKI Jakarta, kompetensi sosio kultural disebut dengan kompetensi kepekaan sosial. Meski memiliki perbedaan nama, namun secara substansi kompetensi sosio kultural dan kompetensi kepekaan sosial memiliki arti yang kurang lebih sama.

“Kompetensi Kepekaan Sosial kita definisikan sebagai kemampuan untuk mengenali, mengidentifikasi, menganalisa karakteristik lingkungan sosial dimana ia berada serta merespon situasi secara memadai dan sesuai dengan kebutuhan dari beragam kelompok sosial yang dihadapi, dimana keunikannya dipengaruhi oleh beragam hal, seperti : agama, suku, ras, kelompok pekerjaan, strata sosial, politik, gender, budaya serta keunikan sosial lainnya,” paparnya.

Berpijak pada hal itu, lanjut Agus, maka setiap perekrutan pimpinan tinggi ASN di lingkungannya, kompetensi kepekaan sosial ini menjadi faktor dasar yang dinilai pada uji kompetensi pejabat.

“Jika dalam uji kompetensi ternyata terdapat kelemahan, maka kita akan rekomendasikan agar pejabat/pegawai yang memiliki kelemahan pada kompetensi tertentu akan direkomendasikan untuk mengikuti pelatihan ataupun pengembangan lainnya,” jelasnya. (danang/topa/bp/humas)

Jakarta – Civil Service College (CSC) Singapura melakukan kunjungan dan penjajakan kerjasama ke Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kamis (19/3). Kunjungan yang diwakili tiga orang delegasi CSC Singapura itu bertujuan untuk mengetahui reformasi sistem kediklatan di instansi pemerintah yang dilakukan LAN.

Anggota delegasi Singapore yang terdiri dari Civil Service College (CSC) Singapore Manager Russia & Central Asia, Edison NGO; CSC Singapore Director, Tina Ng Saw Tin; dan Temasek Foundation Director Stanley Lee diterima oleh Kepala Pusdiklat Teknis & Fungsional LAN Dr. Andi Taufik dan Kepala Pusat Promosi, Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAN PM Marpaung.

Kapus Promosi, Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAN PM Marpaung dalam kesempatan itu menyampaikan berbagai hal terkait program diklat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh LAN. Dia juga menjelaskan tentang pola On-Off yang diterapkan dalam diklat prajabatan dan diklat kepemimpinan.

“Pada akhir program, diharapkan para peserta dapat mempresentasikan apa yang mereka dapat selama di diklat,” ujar PM Marpaung di akhir penjelasannya.

Di akhir kunjungannya, delegasi CSC Singapura menyampaikan berbagai rencana terkait penyelenggaraan workshop yang akan diadakan di Indonesia dan di Temasek Foundation Singapura pada bulan Agustus mendatang. Hal-hal yang akan dibahas dalam workshop itu, seperti : Capability Development of Leader, Strengthen Institutional Capabilities for Leader dan Review and Cascading Projects of Innovations Festival. (nofel/mus/humas)

JAKARTA – Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi utama bagi tumbuh kembangnya setiap individu. Keluarga juga menjadi entitas vital bagi terbentuknya karakter dan kepribadian seseorang. Sehingga revolusi mental harus dimulai dari unit terkecil itu sendiri, yakni keluarga.

Hal  itu disampaikan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang juga merangkap sebagai Ketua DWP Paguyuban KemenPAN & RB, LAN, BKN dan ANRI, Titie Agus Dwiyanto, pada acara Silaturahmi DWP Paguyuban KemmenPAN & RB, LAN, BKN, ANRI, BPKP,  di  Gedung Makarti Pejompongan, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).

Titie Agus mengatakan, peran penting keluarga tidak bisa dinafikan begitu saja. Karena seorang anak belajar dari orang tuanya terlebih dulu sebelum belajar dari guru atau teman.

“Sehingga peran keluarga sangat besar bagi revolusi mental,” jelasnya.

Dia mengatakan, upaya pembangunan revolusi mental yang muaranya diharapkan menuju pada perbaikan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara (nation building) tidak mungkin maju kalau sekedar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya.

Sementara itu, Sekjen Dharma Wanita Persatuan Pusat Toety Tasdik Kinanto mengatakan revolusi mental menjadi penting karena merupakan gerakan ke dalam yaitu perbaikan sikap diri mengembalikan masyarakat kepada nilai-nilai positif yang dianut generasi pendahulu.

“Revolusi mental itu bisa terwujud dalam beberapa nilai yang sudah ada dan melekat dalam budaya kita, seperti tepo sliro, gotong royong, saling memaafkan, saling membantu sesama dan sikap-sikap positif lainnya,” ujarnya.

Pendapat senada dikemukakan Widyaiswara Utama LAN Wahyu Suprapti. Menurutnya, keluarga memang memegang peran vital dalam revolusi mental.

“Revolusi mental harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terkecil yaitu keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja,” jelasnya.

Wahyu mengatakan, seorang pemimpin yang dilahirkan dari keluarga yang sehat, hangat, penuh kasih sayang dan rukun, pada akhirnya juga akan menjadi pemimpin yang baik dan sanggup menjadi panutan bagi semua orang, termasuk mampu menjadi kepala keluarga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam kesempatan itu, Wahyu Suprapti memaparkan bagaimana revolusi mental dari keluarga itu dimulai. Menurutnya tahapan membangun revolusi mental harus dimulai dari pembangunan pola pikir (mindset) yang positif dalam keluarga.

“Keluarga menjadi pintu masuk awal untuk menanamkan nilai-nilai yang positif. Karena setiap manusia yang dilahirkan, umumnya masih bersih, termasuk data yang ada di dalam otaknya. Sehingga informasi yang diberikan ketika anak tumbuh harus yang positif,” jelasnya.

Hal ini, menurut dia, sangat penting karena informasi (afirmasi) yang diulang-ulang yang diperoleh ketika anak-anak tumbuh dapat menembus filter mental yang ada di pikiran sadar.

“Tahapan ini penting karena informasi yang diperoleh secara berulang-ulang itu selanjutnya akan masuk pada pikiran bawah sadar mereka. Hal-hal yang dipercayai keluarga atau kelompok, lambat laun akan masuk kedalam diri setiap individu dan selanjutnya diadopsi sebagai belief kita. Karena sebuah pengalaman yang dialami dengan emosi yang intens akan sangat mudah menjadi belief. Untuk itu penanaman nilai-nilai yang positif menjadi penting,” tutupnya. (fat /Humas)

Jakarta - Setelah melalui rangkaian seleksi penerimaan yang ketat, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lembaga Administrasi Negara (LAN) mulai melaksanakan masa orientasi selama tiga minggu. Masa orientasi yang dimulai, Selasa, (17/3)  dibuka dengan sambutan dari Sekretaris Utama LAN Dr. Adi Suryanto, Kepala Biro Umum Sudardi, dan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Isti Heriani.

Sekretaris Utama LAN Dr. Adi Suryanto dalam sambutannya memaparkan pentingnya masa orientasi bagi CPNS. Selain untuk mengenalkan organisasi, orientasi juga bertujuan untuk mengenalkan calon pegawai kepada lingkungan kerjanya serta nilai-nilai organisasi yang berlaku.

“Orientasi ini penting untuk memahami organisasi, termasuk memahami nilai-nilai yang berlaku di LAN sebagai pegangan setiap pegawai LAN. Karena ada empat nilai yang dijunjung tinggi di LAN, yaitu Integritas, Profesional, Inovatif dan Peduli atau disingkat IPIP,” jelasnya dalam sambutan pembukaan masa orientasi CPNS LAN di ruang kelas A, gedung A LAN Jakarta. Selasa (17/3).

Dalam kesempatan itu, Sestama juga menjelaskan peran penting Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, ada tiga peran ASN menurut UU No. 5 Tahun 2014 yang penting dipahami oleh setiap calon pegawai. Diantaranya, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa.

“Saya berharap CPNS dapat belajar selama orientasi baik melalui teman, pegawai senior, maupun pimpinan,” jelas Sestama.

Selain mendapat arahan dari Sestama, Kepala Biro Umum serta Kabag SDM LAN, dalam kesempatan itu juga dilakukan ice breaking yang dibimbing oleh Kepala Balai Diklat Bahasa LAN Ferry Firdaus. Ice breaking ini dimaksudkan agar para CPNS saling mengenal dengan rekan kerjanya. 

Orientasi CPNS LAN 2015 ini diikuti oleh sebanyak 56 orang yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan CPNS LAN 2014, baik dari LAN Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda dan Aceh. Selama masa orientasi, para CPNS akan di tempatkan pada kompartemen yang ada di LAN, seperti di sekretariat, kajian kebijakan, inovasi maupun diklat. (danang/topa/humas)

Jakarta – Perubahan dan metode pembelajaran dalam Diklatpim yang dilakukan Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku instansi pembina diklat menjadi daya tarik bagi Thammasat University Thailand.

Hal ini terungkap dalam kunjungan yang dilakukan Thammasat University  ke Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Senin (16/3). Kunjungan yang diwakili sejumlah delegasi itu bertujuan untuk menjalin kerjasama pelaksanaan diklat dan mengetahui lebih jauh pola diklat aparatur yang dilakukan LAN.

Rombongan delegasi Thammasat University - Thailand yang terdiri dari Associate Dean for Public Finance, Associate Dean for Graduate Studies, Associate Dean for Research, Director of the Masters of Arts Program in Politics and Government for Executives (MPE) dan Associate Dean for International Affairs diterima langsung oleh Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA; Deputi Bidang Inovasi Tri Widodo, SH, MA; Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Sri Hadiati WK, SH, MBA; Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas, PM Marpaung serta hadir juga perwakilan dari French Embassy Pieric Le Geune dan Meyrani S.

Kepala LAN Agus Dwiyanto dalam kesempatan itu memperkenalkan LAN sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai policy think-tank dalam reformasi administrasi negara di Indonesia.

Selain itu, lanjut dia, LAN juga melaksanakan fungsi mendidik dan melatih aparatur sipil negara di Indonesia agar memiliki kompetensi sebagai pelayan publik.

“LAN juga menjadi pendorong bagi pemerintah, di tingkat pusat atau daerah untuk memunculkan inovasi dalam bidang pelayanan publik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Inovasi LAN, Tri Widodo memberikan beberapa contoh inovasi yang saat ini terus diupayakan LAN melalui Laboratorium Inovasi.

Dia pun mencontohkan, berbagai inovasi yang sudah dilakukan oleh Thailand, seperti : Chao Praya Cruiser, Bangkok Agriculture yang produk-produknya sampai di Indonesia, dan pemandu wisata khusus di Pattaya yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan lancar .

Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Sri Hadiati dalam pertemuan itu mengusulkan ke depannya untuk membuat program pertukaran pelajar dengan mengirimkan tiga orang mahasiswa setingkat Master Degree dari STIA LAN. Pengiriman mahasiswa itu dalam rangka join training dengan Mahasiswa yang ada di Thammasat University – Thailand guna membahas administrasi publik. (nofel/mus/humas)

Jakarta – Proses perumusan kebijakan harus berbasis pada data dan informasi yang memiliki validitas internal dan eksternal sehingga hasilnya akuntabel. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara politik dan akademik.

“Selain itu, perumusan kebijakan juga harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan seluruh aktor di tubuh birokrasi maupun politik yang dianggap penting,” jelas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA saat membuka “Workshop Kurikulum & Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan JFAK,” di Gedung A Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10, Jakarta, Kamis (12/3).

Agus mengatakan, sejauh ini masih banyak kebijakan yang dihasilkan justru menimbulkan polemik dan problematika. Dia mencontohkan kebijakan tentang Sumber Daya Air (SDA) dalam UU No. 7 Tahun 2004 yang akhirnya dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

 “Ini cermin masih banyaknya kebijakan yang bermasalah karena tidak diambil berdasarkan informasi dan data yang tepat,” jelasnya.

Agus mengingatkan, bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu yang vital. Karena apa yang dihasilkan menimbulkan ekses yang cukup luas.  

“Seorang analis kebijakan harus melakukan kajian/penelitian terhadap berbagai kebijakan yang ada. Kajian itu harus mampu mengorek kenapa regulasi itu muncul, siapa yang diuntungkan, demi kepentingan siapa, dan siapa aktor yang terlibat.  Analis kebijkan juga perlu mengkritisi persoalan yang muncul itu sendiri. Jadi tugas analis kebijakan bukan hanya menganalisis kebijakan saja,” tegasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, Sri Hadiati WK berharap, workshop yang berlangsung selama dua hari dengan melibatkan tim pakar diharapkan dapat merumuskan berbagai substansi yang diperlukan dalam rangka penyusunan bahan ajar bagi jabatan fungsional analis kebijakan.

Selain melibatkan sejumlah Kepala Pusat Kajian di lingkungan LAN, proses penyusunan bahan ajar itu juga melibatkan tim pakar lain, seperti: mantan Wamen PAN & RB era pemerintahan SBY, Eko Prasojo, Ketua Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS), Phillip J. Vermonte, Direktur Institute For Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Sutoro Eko, Pengajar UGM, Agus Pramusinto serta tim dari University of Melbourne. (bp/dan/chok/humas) 

Jakarta - Pemimpin perubahan harus mampu mendefinisikan masalah dan mencari solusinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini penting mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Lembaga Administrasi Negara, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dalam upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI Kelas B, di Gedung Makarti Bhakti Nagari LAN, Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

“Pemimpin harus berani mencari masalah, merumuskan dan menyelesaikan masalah tersebut demi perbaikan kinerja pemerintah dalam menghadapi tantangan global,” kata Agus.

Terlebih lagi, lanjut dia, pada akhir tahun ini Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Mau tidak mau pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik.

Agus mencontohkan, negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand sudah jauh lebih siap dalam membekali ASN-nya dalam menghadapi MEA, seperti misalnya adanya kursus bahasa Indonesia bagi ASN di Thailand.

“Thailand sudah menyadari konsekuensi diadakannya MEA, mereka sudah jauh lebih siap dalam menghadapinya. Sementara kita masih berkutat masalah sosialisasi”, lanjutnya.

Agus berharap dengan mengikuti Diklat Kepemimpinan ini, peserta dapat membantu bangsa ini untuk lebih percaya diri menghadapi MEA.

“Saya ingin mengingatkan anda (peserta-red) tentang konsekuensi bergabung dengan Diklat Kepemimpinan di kampus perubahan ini. Mungkin kalau dulu mengikuti diklat kepemimpinan asal anda hadir, duduk dan membuat papper anda akan lulus. Tapi sekarang tidak, ada peserta yang ditunda kelulusannya, tidak lulus bahkan ada peserta yang dikeluarkan,” tegasnya.

Agus berharap kepada para peserta agar dapat mengubah mindset mereka sebagai pemimpin perubahan dan melakukan perubahan atau perbaikan sekecil apapun bagi instansinya.

Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI kelas B diikuti 60 peserta, terdiri dari 29 orang dari pemerintah pusat dan 31 orang dari pemerintah daerah. Diklat yang akan dilaksanakan selama 18 minggu tersebut dibagi menjadi 5 tahapan. Kelima tahapan tersebut terdiri dari tahap diagnosa kebutuhan perubahan, tahap taking ownership (breakthrough I), tahap merancang perubahan dan membangun tim, tahap laboratorium kepemimpinan (breakthrough II), dan terakhir tahap evaluasi. (dan/mustofa/humas)

Jakarta – Sumber daya aparatur merupakan aset yang berharga dalam dinamika pemerintahan. Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah melalui program diklat aparatur untuk menghasilkan aparatur yang berkompeten merupakan hal yang tidak bisa dihindari.

Hal ini disampaikan Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) antara LAN, Kemendagri dan Lemhanas di Gedung F Diklat Kemendagri, Kalibata Jakartas Selatan, Senin (9/3). Penandatanganan MoU para pihak itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Soepandji, dan Kepala LAN, Agus Dwiyanto. Selain penandatanganan MoU, dalam acara itu juga dilakukan peresmian Gedung F Badan Pengembangan SDM Kemendagri yang terletak di Jl. Taman Makam Pahlawan Nasional No. 8 Kalibata, Jakarta Selatan.

Agus mengatakan, tantangan ke depan bagi aparatur sipil dinilai tidak mudah terutama dalam menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Menurut dia, diperlukan sinergitas semua pihak agar Indonesia tidak kalah dalam persaingan ekonomi di kawasan.

“Masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah dituntut untuk saling bahu membahu dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia. Kita harus mampu mengambil peran utama dan bukan menjadi penonton saja,” jelasnya.

Menyadari tingginya persaingan tersebut, lanjut dia, sebagai aparatur sipil negara, setiap birokrat harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Karena itu keberadaan birokrat harus bisa dirasakan, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

“Berbagai hal untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi menjadi lebih fungsional terus dilakukan pemerintah. Pemangkasan birokrasi serta peningkatan pelayanan merupakan langkah yang telah kita lakukan untuk meningkatkan daya saing dalam negeri,” tambah dia.

Agus mengungkapkan, LAN sebagai instansi pembina diklat pemerintah saat ini terus berfokus pada perbaikan mutu diklat. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan profil aparatur sipil negara yang mumpuni dan berkelas dunia.

“Monev kita lakukan untuk melakukan review, pemantauan dan penilaian secara berkala terhadap kinerja badan-badan diklat pemerintah guna memberikan akreditasi bagi badan-badan diklat. Sedangkan untuk badan-badan diklat yang telah terakreditasi, LAN dapat mengakreditasikan program-program kediklatan di lingkungannya,” jelasnya.

Agus mengatakan, penandatanganan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) antara LAN, Kemendagri, dan Lemhanas merupakan dasar untuk mengembangkan kegiatan pengkajian, pengembangan inovasi dan pendidikan serta pelatihan bagi aparatur sipil negara baik di tingkat pusat atau di daerah.

Menurut dia, penandatanganan ini merupakan wujud konkret pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi aparatur sipil negara mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya guna meningkatkan kualitas pelayanan. (choky/mus/humas)

Jakarta - Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah bagaimana membangun sebuah pemerintahan berkelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas internasional.

“Namun melihat kondisi saat ini, masih ada hal-hal negatif terkait dengan kinerja ASN, seperti isu-isu neagatif ASN yang koruptif, belum berkinerja, dan masih adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan. Padahal, untuk melakukan inovasi menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah dan ASN harus mendapatkan kepercayaan publik,” tegas Sekretaris Utama LAN, Dr. Adi Suryanto pada acara pembukaan workshop Laboratorium Inovasi dengan tema “Membangun Komitmen Berinovasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat” di kantor LAN, Jalan Veteran No 10, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).

Adi Suryanto mengatakan, kepercayaan publik (public trust) merupakan kunci untuk membangun kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Semua peran dan fungsi itu melekat pada tugas dan fungsi ASN.

“ASN memegang tugas untuk mendapatkan kepercayaan publik. Karena ASN memegang banyak peran yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Utama Adi Suryanto juga menyinggung kesiapan bangsa Indonesia dalam menghadapi ASEAN Community. Menurutnya, akan sangat memprihatinkan apabila ASN di Indonesia tidak paham dengan ASEAN Community. Dia membandingkan kesiapan Negara lain yang sudah mempersipkan diri dalam menghadapi ASEAN Community.

“Masyarakat internasional memperhitungkan Indonesia sebagai salah satu negara potensial. ASN dan para pedagang di Negara Vietnam dan Thailand mulai dilatih berbahasa Indonesia. Kita pun juga harus mempersiapkan diri agar tidak tenggelam dalam persaingan tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan pola pikir inovatif harus menjadi prioritas. Menurutnya, kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam sebagai motor pertumbuhan.

“Faktor penentu keuanggulan sebuah negara adalah inovasi dan kreativitas. Kegiatan laboratorium inovasi yang dilakukan LAN ini bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kabupaten inovatif,” jelasnya.

Acara workshop tersebut dihadiri oleh pimpinan SKPD pemerintah KabupatenTanjung Jabung Barat, Sekda Tanjung Jabung Barat, H. Muklis, serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan LAN. (dan/nofel/humas)

Jakarta – Indonesia dipastikan dapat keluar dari middle income trap jika terjadi perbaikan kualitas pelayanan publik di seluruh sektor. Berbagai inovasi dibidang pelayanan publik akan mendorong peningkatan daya saing Indonesia dikancang ASEAN,

Hal ini disampaikan Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA saat membuka Diklatpim Tk. I Angkatan XXX, di Graha Makarti Bhakti Nagari, di Kampus PPLPN Pejompongan, Kamis (5/3).

Menurut Agus, stagnasi pembangunan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama dari tahun ke tahun.

“Sehingga pembangunan yang terjadi seperti jalan di tempat dan terjebak dalam tingkat pembangunan ekonomi yang sama,” jelasnya di hadapan 30 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga/Pemda.

Kepala LAN menambahkan, kebuntuan itu harus segera dicarikan jalan keluar. Pemimpin publik sebagai kunci pelaksana kebijakan harus segera mengambil aksi nyata dengan melakukan berbagai perubahan inovatif.

“Pemberlakuan ASEAN Community 2015 yang penuh dengan tantangan dan daya saing membutuhkan pemimpin yang mampu melakukan transformasi untuk mewujudkan visi dan misi negara,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Agus mengatakan, LAN telah menransformasi diklat sebagai arena untuk membentuk pemimpin guna membawa perubahan di sektor publik.

“LAN selama dua tahun telah berperan aktif dalam mencetak pemimpin-pemimpin perubahan dengan melakukan banyak perubahan, khususnya pola diklat,” tutupnya. (choky/mus/humas)