JAKARTA – Gagasan integrasi sistem perencanaan dan penganggaran masih memerlukan kajian lebih lanjut mengingat banyaknya perubahan tugas dan fungsi yang melekat pada instansi penyelenggara sistem perencanaan dan penganggaran.

Hal ini mengemuka dalam diskusi “Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran”, di Kantor LAN, Jl. Veteran No. 1o, Jakarta Pusat. Diskusi itu juga dihadiri Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto.

Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, mengakui, masih ada persoalan terkait perencanaan dan penganggaran. Ia mencontohkan, buruknya koordinasi dan kesepahaman antara Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP.

“Program K/L tidak mengarah pada pencapaian program nasional,” jelasnya.

Disamping itu, lanjut dia, rendahnya komitmen bersama atas penyempurnaan terhadap rancangan awal RKP mengenai program, kegiatan/output/target dan besaran anggaran.

“Pola komunikasi Bappenas dengan Kementerian Keuangan, K/L dan Presiden juga belum efektif,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Andi mengkritik usulan yang diajukan LAN terkait sistem integrasi perencanaan dan penganggaran yang masih terbatas di tingkat pusat. Di sampping itu dia juga mempertanyakan opsi kebijakan yaitu pendekatan kelembagaan dan ketatalaksanaan.

“Apakah itu merupakan opsi yang bersifat substitusi atau komplementer? Selain itu, sinkronisasi yang diusulkan oleh LAN masih terkait sinkronisasi penganggaran dan perencanaan pada tingkat pusat, belum menyentuh sinkronisasi antara pusat dan daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Kapus Sistem dan Hukum Administrasi Negara LAN, Tri Saksono mengatakan, rekomendasi pengintegrasian sistem perencanaan dan penganggaran melalui pendekatan ketatalaksanaan dan kelembagaan diberikan agar pemerintah di tingkat pusat mampu menerapkan sesuai dengan kebutuhannya.

“Kita tawarkan opsi progresif, moderat dan konservatif,” jelasnya. (fat/dan/Humas)

Reformasi birokrasi yang dijalankan di Indonesia saat ini mengalami ‘missing focus’. Salah satu sebabnya adalah kurangnya dukungan senior dalam manajemen, sedikitnya partisipasi dari stakeholders, dan beberapa faktor lain.

Hal ini mengemuka dalam sarasehan Reformasi Birokrasi Kontekstual: “Penguatan Reformasi Birokrasi Ke Depan”, yang diselenggarakan Pusat Kajian Reformasi Administrasi, di Kantor LAN RI Gedung A, pada Senin (24/11).

Hadir sebagai pembicara Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Muhammad Taufiq, Erwin Aria Darma dari World Bank, serta Doris Fischer dari GIZ.

Taufiq memaparkan, sejauh ini sudah banyak capaian yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi. Diantaranya, open recruitment CPNS serta open biding jabatan pimpinan tinggi secara transparan dan terbuka. Namun dari beberapa perubahan tersebut, sayangnya masih ada indikator yang belum tercapai dalam reformasi birokrasi, salah satunya pemberantasan KKN di birokrasi pemerintahan.

“Sudah hampir 98% instansi pemeritah di negeri ini telah menjalankan reformasi birokrasi. Namun jika memperhatikan beberapa indikator kualitas birokrasi di ASEAN, Indonesia tidak cukup kompetitif”, ujar Taufiq.

Erwin Aria Darma mengakui, mengubah pemerintahan Indonesia menjadi berbasis e-government sangat sulit. Padahal konsep reformasi birokrasi dalam pemerintahan Indonesia sudah sangat bagus.

“Namun mengapa implementasi-nya justru tersendat,” jelasnya.

Ia pun mengungkapkan bahwa ada ‘missing focus’ dalam menjalankan reformasi birokrasi, diantaranya kurangnya dukungan dari senior dalam manajemen, sedikitnya partisipasi dari stakeholders, dan beberapa faktor lainnya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Doris Fischer. Dia mengatakan, reformasi birokrasi harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berpendapat, bahwa pelayanan publik tidak hanya dipikir oleh pemerintah semata tetapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat.

Menurut dia, partisipasi dari masyarakat atau stakeholders menjadi point penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemerintah diharapkan mengedukasi masyarakat atau stakeholders  terhadap apa dan bagaimana program reformasi birokrasi.
“Edukasi terhadap publik diharapkan membuat masyarakat atau stakeholders menjadi tertarik untuk terlibat dan juga mengawasi jalannya reformasi birokrasi di pemerintahan ke depan,” pungkasnya. (uly/cq/mus/humas) 

Jakarta - Saat ini buku manajemen strategi pemerintahan yang tersedia sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun perspektif. Perkembangannya pun relatif lambat untuk jangka waktu yang relatif lama. Hal ini disebabkan karena ketidakjelasan keterkaitan antara strategi pemerintahan dan kinerja, sekaligus kecanggungan posisi strategis dalam organisasi pemerintahan.

“Memperbaiki organisasi pemerintah itu sulit,” ujar Suwarsono Muhammad sang pengarang buku “Strategi Pemerintahan : Manajemen Organisasi Publik,” di Kementerian Sekretariat Negara RI, Sekretariat Wakil Presiden, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (19/11).

Dalam bedah bukunya tersebut, Suwarsono mengatakan, organisasi itu dapat dikatakan sehat apabila organisasi tersebut tumbuh besar atau tumbuh hebat. Selain itu, syarat lain terkait dengan organisasi pemerintahan juga harus memenuhi syarat integritas, pelayanan dan public value.

Memperhatikan pola pemerintahan dan politik yang saat ini berjalan di Indonesia, Suwarsono mengemukakan bahwa saat ini tipe politik di Indonesia masuk dalam kategori the political battleground. Dimana ada dua kekuatan politik yang sama kuat sehingga manajemen pemerintahan sedikit banyak akan menguras energi.

“Apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka sebagian energi pemerintah akan habis untuk meredam masalah ini selama lima tahun ke depan”, kata Suwarsono.

Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, DEA yang menjadi pembahas acara bedah buku tersebut mengemukakan, pola yang dijalankan semua birokrasi di seluruh dunia hampir sama. Ukurannya yaitu mematuhi aturan.

“Sehingga tidak ada keberanian untuk berbuat sesuatu yang berhubungan dengan resiko walaupun mungkin itu akan berdampak baik untuk organisasinya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Taufiq, adanya kenyataan ego sektoral di masing-masing organisasi pemerintahan yang masih begitu kental juga menjadi problematika tersendiri.

“Ego sektoral dalam tubuh Kementerian/Lembaga harus segera dihilangkan. UU ASN yang mulai diberlakukan sudah berupaya untuk menghilangkan hal tersebut”, terangnya.

Dalam bukunya, Suwarsono menuliskan beberapa tipologi strategi organisasi. Seperti tipologi strategi model Wechsler dan Backoff, Model Rubin dan model Nutt dan Backoff. Buku yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga ini terdiri dari 10 bab terurai dalam 200 halaman. (dan/nofel/humas)

JAKARTA – Arsip mempunyai nilai dan arti yang penting bagi sebuah organisasi karena menjadi bahan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparatur serta penyelenggaraan administrasi dan pertanggungjawaban nasional.

Kepala Bagian Protokoler dan Arsip Lembaga Administrasi Negara, Bambang Suhartono mengatakan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Jadi keberadaan arsip itu memegang peran penting dan harus menjadi perhatian," jelasnya saat acara Bimbingan teknis Penyusunan Dokumen dan Arsip pada Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN, di Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (19/11). Bimtek itu menghadirkan sejumlah arsiparis di lingkungan LAN RI, antara lain : Aryono Mulyono, Mindawati dan Sapto.

Menjawab berbagai pertanyaan dari peserta bimbingan terkait pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, para Arsiparis mengatakan, pencipta arsip sebaiknya membuat klasifikasi arsip untuk memudahkan pengarsipan. Klasifikasi itu dimaksudkan untuk mengatur arsip agar secara tepat dapat disimpan. Selain itu, juga secara cepat dan tepat pula dapat ditemukan kembali apabila arsip itu diperlukan.

Mindawati menambahkan, kode klasifikasi arsip merupakan tanda pengenal isi informasi dalam arsip berdasarkan sistem tata berkas masing-masing instansi. Kode klasifikasi merupakan tahapan penting dalam tata berkas.

"Karena itu susunannya harus dapat memberikan kemudahan dalam penyimpanan, temu balik dan penilaian arsip. Kode klasifikasi arsip dapat disusun berdasarkan pada fungsi dan kegiatan organisasi, yang dikelompokkan dalam fungsi fasilitatif dan fungsi substantif," katanya. (fat /Humas)

BANDA ACEH – Peran lembaga penelitian dan pengembangan saat ini mengemban peran penting dalam mengawal implementasi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kelitbangan memiliki peran yang strategis dalam merencanakan, mengawal dan mengadvokasi akselerasi implementasi UU ASN. Saya yakin banyak sekali tantangan yang akan dihadapi, sehingga perlu ada identifikasi dan analisis terhadap kesiapan daerah dalam implementasi ASN,” jelas Kepala PKP2A IV LAN, Ir. Faizal Adriansyah, M.Si saat membuka Rapat Koordinasi Kelitbangan Se-Sumatera di Kantor PKP2A IV LAN Aceh, Selasa (18/11).

Faizal menambahkan, dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, litbang harus mampu mendorong lahirnya Aparatur Sipil Negara yang berkinerja, professional, berdaya saing tinggi, serta bebas dari berbagai kepentingan politik.

“Berangkat dari peran strategis unsur – unsur Kelitbangan di daerah tersebut, maka dirasa penting adanya 'Media' komunikasi antar stakeholder kelitbangan yang dapat membangun jejaring kelitbangan kebijakan publik dan ASN di daerah se-Sumatera. Sehingga dapat bersinergi dalam mengimplementasikan UU ASN,” jelasnya.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN RI, Sri Hadiati WK. SH, MBA, menyampaikan, rakor kelitbangan ini merupakan wadah yang tepat dalam bertukar informasi antar daerah. Disamping itu, juga menjadi media yang strategis dalam membangun jejaring Kelitbangan dalam mengawal akselerasi Implementasi UU ASN di daerah.

“Forum ini harus terus dijaga dan berkesinambungan. Saya harap setiap daerah mampu memfasilitasi terselenggaranya forum-forum ilmiah selanjutnya,” jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, diakhir kegiatan Rakor, semua peserta Rakor menandatangani naskah kesepakatan membangun jejaring kelitbangan kebijakan publik se – sumatera untukberkontribusi bagi pengembangan dan penguatan aparatur sipil negara di daerah.

Kegiatan Rakor litbang ini juga menghasilkan beberapa indentifikasi isu-isu aktual dan strategis yang kemudian menjadi dasar lahirnya beberapa rekomendasi penting, yaitu:

1. Dalam rangka akselerasi implementasi amanah UU ASN di daerah, maka penting mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota untukmembentuk tim percepatan implementasi UU ASN yang terdiri dari multi stakeholder di lingkungan pemerintah daerah (Balitbangda, Bappeda, Biro/BagianOrganisasi, Inspektorat, BKD/BKPP)
2. Dalam rangka penguatan dan pengembangan Kelitbangan di Daerah, maka perlu mendorong kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ASN fungsional peneliti;
3. Dalam rangka Peningkatan Manajemen Kinerja Aparatur dalam pelayanan publik, maka penting mendorong motivasi setiap daerah untuk melahirkan inovasi-inovasi pelayanan publik.
4. Dalam rangka membangun komunikasi dan jejaring kemitraan kelitbangan, rakor menyekapati pembentukan forum komunikasi kelitbangan kebijakan publik dan ASN Se-Sumatera. Forum tersebut memiliki kontribusi dalam hal media pertukaran informasi dan Iptek, pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan, Pemanfaatan bersama ASN antar kelitbangan, penyelenggaraan pertemuan-pertemuan ilmiah, dan publikasi hasil kelitbangan. (humas)

Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV Lembaga Administrasi Negara (LAN), Senin (17/11/2014) menggelar Rapat Koordinasi Diklat Se-Sumatera.

Rakor Diklat itu dihadiri 60 orang peserta yang terdiri dari pimpinan  lembaga diklat daerah se-Sumatera, lembaga diklat kementerian dan lembaga yang berkedudukan di Sumatera, Badan Kepegawaian Daerah di Sumatera, Ombudsman Perwakilan Aceh, PKP2A LAN I Jatinangor,  PKP2A III LAN Samarinda dan para pejabat fungsional Widyasiwara. Rakor diklat ini sekaligus menjadi awal pembentukan jejaring kediklatan se-Sumatera.

Kepala PKP2A IV LAN, Ir. Faizal Adriansyah.,M.Si menyampaikan, lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah menempatkan diklat sebagai komponen wajib dalam pengembangan SDM aparatur. Hal ini menjadikan Lembaga Diklat Aparatur memiliki peran yang sangat strategis dalam melahirkan ASN yang profesional dan berdaya saing tinggi.

"Berangkat dari posisi strategis Lembaga Diklat Aparatur tersebut, maka dirasa perlu adanya 'wadah' komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders) kediklatan yang dapat membangun jejaring kediklatan, sehingga dapat bersinergi dalam mengimplementasikan UU ASN," jelasnya saat menyampaikan laporan.

Kegiatan Rakor yang diselenggarakan di Gedung Diklat PKP2A IV LAN Aceh yang baru selesai di bangun itu dibuka oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NAD, Drs.Dermawan, MM dan juga di hadiri oleh Sekretaris Utama LAN, Dr. Adi Suryanto,M.Si.

Dalam kesempatan itu Sekretaris Utama LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si mendaulat PKP2A IV LAN menjadi Koordinator Training Network on Sumatera (TNS) dan lembaga diklat lainnya di Sumatera menjadi anggota TNS. Jejaring Kediklatan se-Sumatera itu bertugas untuk melaksanakan koordinasi pengembangan informasi, kemitraan dan fasilitasi dalam rangka kediklatan pegawai ASN se sumatera.

Dalam arahannya, Sekretaris Utama LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si juga menyampaikan, terbentuknya jejaring kediklatan di Sumatera akan sangat bermanfaat bagi LAN sebagai lembaga pembina diklat dalam melaksanakan tugas pembinaan dan penjaminan mutu diklat (quality standard, quality assurance, dan quality control).

Beberapa agenda jangka pendek dengan terbentuknya TNS pun telah disepakati yaitu penyusunan kalender kalender Diklat se- Sumatera Tahun 2015, penyusunan profil lembaga diklat se-Sumatera dan pengumpulan dokumen Analisis Kebutuhan Diklat Aparatur se- Sumatera. Sebagai bentuk komitmen bersama, di penghujung kegiatan Rakor, semua peserta Rakor menandatangani naskah kesepakatan pembentukan TNS. (humas aceh)

JAKARTA – Sebanyak 30 orang peserta Diklatpim Tk I Angkatan XXIX dinyatakan lulus setelah mengikuti proses pembelajaran pendidikan dan pelatihan pola baru yang berlangsung selama dua puluh delapan minggu.

Kriteria kelulusan peserta dinyatakan sebanyak 8 orang dengan predikat sangat memuaskan, 19 orang dengan predikat memuaskan dan 3 orang dengan predikat cukup memuaskan.

Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat Aparatur, Reni Suzana mengatakan, untuk pertama kalinya seluruh peserta Diklatpim Tk I Angkatan XXIX pola baru sebanyak 30 orang dinyatakan lulus. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya.

“Pada angkatan-angkatan sebelumnya masih terdapat peserta yang ditunda kelulusannya”, jelasnya saat acara penutupan Diklatpim Tk I Angkatan XXIX di Jakarta, Jumat (14/11).

Seluruh peserta diberikan sertifikat tanda kelulusan oleh Deputi Bidang Diklat Aparatur, M. Idris. Khusus kepada lima peserta terbaik Diklatpim Tk I Angkatan XXIX disematkan secara simbolis PIN Pemimpin Perubahan dan diberikan penghargaan.

M. Idris mengingatkan bahwa PIN tersebut harus selalu melekat dan dikenakan oleh seluruh alumni peserta Diklatpim yang sudah kembali kepada permanen sistemnya selaku pejabat eselon I dan II sebagai Pemimpin Perubahan.

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandy mengimbau, para birokrat untuk meninggalkan mental priyayi dalam memberikan pelayan masyarakat. Para birokrat yang menjadi pemimpin harus melayani rakyat, bukan dilayani.

Hal ini disampaikan Yuddy saat memberikan sambutan pembukaan pameran "Inovasi Pimpinan Tinggi ASN" yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI, Kamis (13/11), di aula Kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

"Pak Jokowi-JK mengharapkan agar para birokrat meninggalkan mental priyayi, ingin dilayani, birokrat yang hanya menunggu," ujar Yuddy dalam sambutannya.

Para birokrat, menurut Yuddy, harus mampu memberikan pelayanan kepada rakyat dengan baik, efektif, efisien dan sederhana.

"Pelayanannya harus diberikan satu atap, birokrasi dalam pelayanan publik tidak boleh panjang, harus dibuat sederhana dan tidak dipersulit," katanya.

Yuddy mengaku, birokrat atau aparatur negara sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam unit organisasinya. Namun, katanya, perbaikan-perbaikan tersebut belum memenuhi harapan masyarakat.

"Pameran Inovasi Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara kiranya dapat mengejar upaya untuk memenuhi harapan rakyat. Rakyat sejatinya adalah pemimpin. Pastikan seluruh rakyat dilayani dengan baik, efektif dan efisien dan tidak dipersulit," ujarnya.

Yuddy mengungkapkan, tiga hal yang perlu dimiliki oleh aparatur negara sebagaimana digariskan undang-undang (UU), yakni memiliki displin, rasa kemanusiaan yang tinggi dan tanggung jawab; memiliki kompetensi, kemampuan dan kapabilitas; dan mampu memberikan pelayan yang baik untuk masyarakat.

Pada bagian akhir sambutannya, Yuddy mengharapkan, setiap lembaga negara melakukan audit organisasi supaya tidak terjadi tumpah tindih fungsi dan birokrasi yang rumit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pastikan setiap lembaga negara memiliki audit organisasi sehingga bisa mengetahui mana bagian yang kelebihan, mana bagian yang kurang. Pangkaslah birokrasi yang rumit dalam memberikan pelayanan dan duplikasi struktural sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi," katanya. (dimuat di http://www.beritasatu.com)

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandy menekankan pentingnya revolusi mental bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju Indonesia hebat.

Hal ini disampaikan Yuddy saat memberikan sambutan pembukaan pameran "Inovasi Pimpinan Tinggi ASN" yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI, Kamis (13/11), di aula Kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat.

"Revolusi mental ini penting untuk meningkatkan semangat patriotisme dan rela berkorban untuk kepentingan bersama, bangsa dan negara sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945," ujar Yuddy dalam sambutannya.

Yuddy mengungkapkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk menumbuhkembangkan kerja sama sebagai bentuk dari revitalisasi mental yang menjadi jati diri bangsa. Kerja sama ini, lanjutnya, akan mendorong kemajuan nasional.

"Kita hendaknya menjauhkan ego sektoral dan ego dapertemen. Kemajuan nasional tidak akan terjadi tanpa adanya persatuan dan kerja sama lintas sektoral," katanya.

Menurutnya, aparatur sipil negara harus benar-benar mewujudkan revolusi mental dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik oleh ASN.

Yuddy menyatakan, revolusi mental menyasar tiga pihak, yakni pemimpin kementerian dan lembaga negara, seluruh aparatur yang menjalankan pemerintahan itu sendiri dan seluruh masyarakat.

Terkait kegiatan pameran inovasi pimpinan tinggi ASN, Yuddy menilai, kegiatan ini merupakan suatu bentuk kreativitas yang dapat meningkatkan produktivitas, kinerja dan semangat kerja masing-masing ASN.

"Hal ini selaras dengan amanat pak Jokowi utk meningkatkan peran yang besar aparatur negara dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," katanya.

Setelah memberikan sambutan dan membuka acara pameran ini secara resmi, Yuddy langsung mengunjungi stand masing-masing kementerian dan lembaga tinggi negara. Dalam setiap stand yang dikunjungi, Yuddy berdialog dengan pemilik stand terkait inovasi pelayanan publik yang mereka lakukan. (http://www.beritasatu.com)

JAKARTA - Pemberlakuan ASEAN Economic Community pada 2015 mendatang menjadi tantangan berat bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia boleh dibilang belum memiliki persiapan secara matang.

Sekretaris Menpan & RB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, Indonesia belum siap menghadapi pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Perlu ada langkah-langkah kesiapan yang segera dilakukan dalam rangka menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN.

“Kita belum siap betul menghadapinya,” jelasnya saat mewakili Menpan & RB, Yuddy Crisnandi dalam acara Seminar Nasional “Revolusi Mental Dalam Menghadapi Daya Saing Masyarakat Ekonomi ASEAN”, di Kampus STIA LAN Jakarta, Rabu (12/11).

Atmaji menambahkan, ada banyak faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesiapan Indonesia menghadapi MEA. Namun faktor paling utama dalam perubahan sangat tergantung pada kepemimpinan.

Menurut dia, perlu segera dilakukan percepatan reformasi yang diiringi dengan revolusi mental yang menyangkut : values, sistem dan kepemimpinan (leadership).

“Birokrasi mempunyai peran strategis dalam pembangunan namun dalam pelaksanaannya masih susah karena peraturan UU yang tumpang tindih, inkonsisten, pembagian wewenang pusat maupun daerah yang belum jelas, SDM Aparatur negara yang tidak merata, tingkat produktivitas yang masih rendah, dan sikap aparatur negara yang berpusat pada input bukan output/outcomes,” ujarnya.

Jika dikaitkan dengan kesiapan dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, lanjut Atmaji, kita belum mampu karena masih rendahnya daya saing bangsa kita, khususnya menyangkut rendahnya pelayanan aparatur sipil negara.

“Perlu ada perubahan mental ASN. Ke depan, akan dilakukan sistem karir terbuka yang didasarkan pada kebutuhan untuk jangka waktu 5 tahun, serta pemecatan bagi ASN yang tidak berkinerja,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala LAN, Agus Dwiyanto mengatakan, perlunya kesadaran pelaku sektor publik untuk bertindak sesuai dengan mindset yang benar. Tanpa kesadaran itu, Indonesia pada akhirnya hanya akan menjadi pasar.

“Jika mindsetnya tidak dibenahi, Indonesia akhirnya hanya akan menjadi pasar. Padahal proporsi pasar Indonesia sebesar 43 % merupakan pasar ASEAN. Sehingga akan banyak barang dan jasa yang masuk ke Indonesia. Untuk itu, jangan sampai kita hanya menjadi pasar saja, tetapi juga mampu sebagai penghasil produk,” jelasnya. (chok/alam/humas)

JAKARTA – Kepala Lembaga Administrasi Negara Prof. Agus Dwiyanto, MPA kembali melakukan pelantikan terhadap 37 Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan LAN, di Gedung A Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Jumat (7/11).

Pelantikan itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan dan memperkuat struktur sumber daya manusia di lingkungan LAN. Pelantikan juga bertujuan untuk memastikan bahwa LAN mampu merespon tantangan yang dihadapi dimasa yang akan datang,

“Promosi dan mutasi merupakan bagian dari kebijakan strategis LAN untuk memastikan bahwa organisasi ini selalu diisi oleh tenaga-tenaga yang berkompeten, bersemangat dan memiliki komitmen. Ini dimaksudkan untuk memberi pengalaman yang sebanyak mungkin dengan penugasan yang berbeda-beda, agar pegawai memiliki wawasan luas dan kecakapan yang berbeda,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Agus mengucapkan terima kasih kepada para pejabat yang selama ini telah bekerja keras mengemban amanahnya. Kepada para pejabat yang baru pun, Agus berharap mereka mampu mengemban amanah dan menjawab tantangan.

“Saya berharap para pejabat dan jajarannya untuk mengerahkan segala upaya dan sumber daya untuk mencapai target-target kinerja yang telah disusun,” pesannya. (fat/cq/lam/aseti/humas)

Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lembaga Administrasi Negara  untuk wilayah Jakarta tengah dilaksanakan. Proses seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) itu berlangsung selama dua hari, Kamis (6/11) – Jumat (7/11), di Gedung CAT Badan Kepegawaian Negara, cawang, Jakarta.

Proses seleksi yang dilakukan secara terpusat melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS dengan menggunakan sistem ini dinilai lebih transparan. Pasalnya, setiap peserta langsung mengerjakan soal menggunakan komputer dan dapat melihat hasilnya saat itu juga.

Tidak hanya itu saja, nilai-nilai yang diperoleh dari jawaban masing-masing peserta termonitor secara real time atau langsung dengan sistem perangkingan.

"Di layar monitor kelihatan siapa-siapa yang menjawab benar beserta rangkingnya," ujar seorang peserta seleksi CPNS LAN,

Seleksi ini diikuti oleh 900 peserta baik dari dalam maupun luar jakarta yang akan ditempatkan pada unit kerja di wilayah Jakarta. Banyaknya peserta yang mengikuti seleksi ini, membuat panitia membagi menjadi 7 gelombang yang dilaksanakan selama dua hari.

Dalam seleksi CPNS itu, terdapat peserta dari kalangan difabel dan Propinsi Papua. Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah terkait kuota 2% peserta Calon Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan dari kalangan tersebut. (choky/humas)

JAKARTA – Bagian Protokol dan Arsip Lembaga Administrasi Negara mengadakan Bimtek Tata Naskah Dinas untuk meningkatkan kompetensi para Sekretaris Pimpinan di lingkungan LAN. Bimtek ini dimaksudkan agar para Sekretaris Pimpinan memiliki pemahaman komprehensif dalam membuat naskah dinas sesuai dengan pedoman tata naskah dinas yang diatur dalam Perka LAN dan Permen PAN & RB.

Kepala Bagian Protokol dan Arsip Lembaga Administrasi Negara (LAN), Bambang Suhartono mengatakan, naskah dinas memegang peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah. Pasalnya, naskah dinas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas komunikasi internal maupun eksternal organisasi.

"Menyadari peran penting itu, kami berinisiatif untuk menyelenggarakan Bimtek ini sebagai bagian dari tanggung jawab yang kita emban. Sehingga ada transfer pengetahuan yang berguna bagi sekretaris pimpinan di lingkungan LAN," jelasnya.

Setelah mengikuti Bimtek, Bambang berharap, para peserta mampu membuat naskah dinas sesuai dengan pedoman yang baku. Disamping itu juga ada keseragaman, kerapihan, keserasian dan ketertiban dalam penyusunan format dan jenis-jenis naskah dinas serta tata dinas persuratan.

Dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara Madya Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN,  Puji Hastuti menambahkan, adanya Bimtek Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas diharapkan akan meningkatkan kemampuan para sekretaris dalam melakukan penulisan naskah dinas secara secara efektif dan efisien. Tata naskah dinas juga harus diselesaikan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan kejelasan redaksional, kecepatan penyampaian dan distribusi.

"Termasuk secara efektif dalam penggunaan ruang atau lembar naskah dinas dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Penyelenggaraan tata naskah dinas pun juga harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan dan keabsahan," jelasnya. (fat/alam/humas)

Pejompongan - Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik dewasa ini sudah sering kita dengar. Fenomena seperti ini menunjukkan bahwa kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sangat rendah dalam melaksanakan tugasnya. Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjawab tantangan tersebut dengan mereformasi pola Pendidikan dan pelatihan (Diklat) kepemimpinan. Diklat kepemimpinan pola baru memainkan peranan yang sangat strategis dalam membentuk reformers, agents of change atau pemimpin perubahan. Dengan melakukan perubahan, maka kualitas pelayanan publik akan selalu mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan.

“Dari beberapa yudisium, saya melihat dari waktu ke waktu kualitas inovasi yang dihasilkan dari peserta  semakin baik”, kata Kepala LAN, Agus Dwiyanto dalam sambutannya dalam acara penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XL Kelas A di gedung Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Kamis  (30/10). Agus menuturkan proyek perubahan inovasi atau proyek perubahan yang dihasilkan peserta diklat semakin variatif dan kualitasnya semakin baik.

Adanya kurikulum baru dalam diklat kepemimpinan yaitu merancang perubahan, diharapkan akan melahirkan pemimpin perubahan. Dengan demikian, kualitas proyek perubahan diharapkan akan semaikin baik sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Deputi Bidang Diklat Aparatur, Muhammad Idris mengatakan ada lima tahapan dalam diklat kepemimpinan ini meliputi kegiatan on campuss dan off campuss. “Diklat yang telah dilaksanakan kurang lebih selama 18 minggu ini disusun sesuai kompetensi jabatan eselon II dengan lima tahapan”, ujar Muhammad Idris. Kelima tahapan tersebut meliputi tahapan diagnosa kebutuhan perubahan, tahapan taking ownership, tahapan merancang perubahan dan membangun tim, tahapan laboratorium kepemimpinan dan terakhir tahapan evaluasi.

Dalam melaksanakan tahapan tersebut peserta diberikan materi dalam bentuk diskusi, pembelajaran dari pakar, pemutaran film pendek, visitasi dan benchmarking. “Benchmarking dilakukan di dua tempat, yaitu Thailand dan Vietnam”, lanjut Idris.

Diklat  Kepemimpinan tingkat II angkatan XL Kelas A ini diikuti oleh 58 peserta dari berbagai macam instansi pemerintah, baik dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam diklat kepemimpinan tingkat II kali ini sebanyak 52 peserta dinyatakan lulus, 1 orang peserta dalam tretment khusus, dan 5 orang peserta ditunda kelulusannya. Peserta yang ditunda kelulusannya  diberi waktu 2 bulan untuk memperbaiki proyek perubahannya. (dan/CQ/humas)

Jakarta - Pelantikan Jokowi – Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden 2014 – 2019 menjadi penanda berakhirnya birokrat priyayi menjadi birokrat pelayan. Hal ini disampaikan Menteri PAN & RB, Yuddy Chrisnandi, di sela acara  kunjungan ke Lembaga Administrasi Negara, Kamis (31/10).

Yuddy menambahkan, kabinet kerja yang digagas Jokowi-JK dengan jargon Revolusi Mental memfokuskan adanya perbaikan menyeluruh dalam segala aspek kehidupan.

“Fokus utama yang diarahkan kepada seluruh aparatur sipil negara adalah membalik mindset sebanyak 4,4 juta PNS. Bekerja itu dengan cepat dan cerdas. Sudah bukan waktunya untuk kerja santai,” jelasnya di hadapan seluruh pejabat di lingkungan LAN.

Yuddy juga mengakui, kebenaran isu yang berkembang di media massa mengenai moratorium penerimaan PNS selama lima tahun ke depan.

“Saat ini kita memang butuh argumentasi yang kuat untuk menjustifikasi keputusan tersebut,” jelasnya.

          Terkait dengan basis argumentasi itu, Menpan & RB Yuddy Chrisnandi meminta agar LAN memberikan policy paper terkait Kajian tentang Reformasi Birokrasi, Postur Kelembagaan Kementerian/Lembaga/Pemda, Data Statistik Aparatur di Indonesia selama tiga tahun terakhir, serta Road map tentang moratorium PNS selama lima tahun mendatang.

“Saya harap sore nanti bisa diberikan. Sehingga pada waktu sidang kabinet nanti, saya akan meminta Kepala LAN Agus Dwiyanto untuk menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi,” ujarnya. (humas)

JAKARTA – Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda  ke – 86 di Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dimulai pada pukul 07.30 WIB. Deputi Bidang Pengembangan Inovasi Administrasi Negara LAN,  Tri Widodo Wahyu Utomo didaulat menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini. Upacara  diikuti oleh seluruh pegawai LAN RI ini dilaksanakan  di halaman kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

“Dalam sejarah perjuangan bangsa, Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum historis yang teramat penting menjadi bagian tak terpisahkan dari mata rantai perjuangan bangsa kita”, ujar Tri Widodo membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Kabinet Kerja Joko Widodo, Imam Nahrawi.

Bagi para pemuda Indonesia, Sumpah Pemuda merupakan manifestasi dari kepeloporan dan kepeduliannya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

“Sedangkan bagi kita semua, dengan segala kemajemukan yang kita miliki, Sumpah Pemuda merupakan momentum sejarah yang berhasil menyatukan tekad dan semangat seluruh komponen bangsa”, lanjutnya.

Revolusi Mental yang dicanangkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo amat relevan dalam mewujudkan pemuda yang maju. Ciri pemuda yang maju adalah pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Oleh karena itu Revolusi Mental harus dapat dijadikan sebagai pemicu untuk mempercepat terwujudnya pemuda yang maju.

“Pemuda yang maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas yang tinggi, yang mampu mengatasi pelbagai persoalan yang dihadapi dan memiliki kompetensi sehingga mampu bertahan dan unggul dalam meghadapi persaingan global”, ujar Tri Widodo menutup sambutan.

Rangkaian upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini ditandai dengan pengibaran bendera Merah Putih, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Pembacaan Sumpah Pemuda, menyanyikan lagu nasional  dan rangkaian acara lainnya. (fat/dan/humas)

Setelah melalui tahapan seleksi administrasi online Pengadaan  CPNS LAN tahun 2014, maka berhasil  tersaring  1587 peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu  Tes Kompetensi  Dasar (TKD)  dengan  sistem  CAT  (Computer Assisted Test)  kerja sama  LAN dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta berkoordinasi dengan Panselnas CPNS 2014.  Untuk pelaksanaan TKD pengadaan CPNS LAN dibagi kedalam 5 lokasi tes  sesuai pilihan peserta yaitu di Jakarta, Bandung, Makassar, Samarinda dan Aceh.

Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014,  berlangsung TKD serentak di 3 wilayah yaitu : lokasi Bandung di Kanreg III BKN Bandung  yang diikuti oleh 266 peserta, lokasi Makasar di  Kanreg IV BKN Makassar yang diikuti oleh  69  peserta,  serta  lokasi Samarinda diselenggarakan di  BKD Provinsi Kaltim yang diikuti oleh  9  peserta. TKD ini  dimulai pukul 08.00 waktu setempat.  Untuk jadwal selanjutnya, hari Senin – Selasa tanggal 27 – 28 Oktober 2014 akan diselenggarakan TKD lokasi Aceh dan dilaksanakan di  Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dengan peserta  290 orang. Jadwal terakhir lokasi Jakarta, akan diselenggarakan pada hari Kamis - Jumat tanggal 6 – 7 Nopember 2014 di  kantor Pusat BKN Jakarta  akan diikuti  953 peserta.  

Bagi para peserta yang lolos TKD  akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi tahap selanjutnya.   Adapun semua  pengumuman dalam pengadaan CPNS LAN tahun 2014 ini dilakukan secara on line dan tidak diperkenankan untuk berkomunikasi secara langsung  antara peserta dengan panitia sesuai dengan tekad panselnas untuk menciptakan proses pendaftaran CPNS lebih transparan, akuntabel dan obyektif. Semoga serangkaian tes ini dapat berjalan lancar serta dapat terpilih CPNS LAN yang berintegritas, professional dan bermartabat.  

JAKARTA – Dalam rangka pengembangan kapasitas SDM dalam inovasi Administrasi Negara di  Kedeputian Inovasi. Kedeputian inovasi mengadakan public lecture yang dijadwalkan setiap minggu. Dengan meningkatkan  kemampuan berinovasi yang dimulai dari diri sendiri, seperti membuat perubahan dari kebiasaan yang sudah nyaman kita lakukan. Dengan memaksimalkan sesuatu yang jarang digunakan atau dimanfaatkan secara maksimal. “Seperti mengadakan kegiatan public lecture kali ini yang menggunakan  ruangan mini theater, mungkin lain kali bisa kita adakan di halaman depan”, kata  Tri Widodo Wahyu Utomo, Deputi Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) pada kegiatan Public Lecture di Mini Theater Gedung A LAN RI, Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (22/10).

Kania Damayanti, Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI sebagai narasumber menyampaikan paparan dengan judul “Replicating Innovation Based On Inovation Directory”  yang membahas tentang replikasi inovasi dengan menggunakan  direktori inovasi, yang merupakan output kegiatan pusat pada tahun anggaran 2014.

“Inovasi adalah suatu praktek baru menggunakan teknologi, alat atau pendekatan yang dapat mencapai hasil yang diinginkan, seperti perubahan perilaku, perbaikan outcome”, ujar Kania.

Replikasi inovasi  dapat dipahami sebagai cara untuk meniru,  menduplikasi inovasi dengan atau tanpa adanya modifikasi pada skala yang lebih luas, untuk cakupan area yang lebih besar.

“Direktori inovasi yang merupakan sekumpulan referensi kebijakan, panduan dan model praktek-praktek berinovasi yang telah terbukti di bidang tata pemerintahan dan kelembagaan dan sumber daya aparatur”, jelas Kania.

“Manfaat dari direktori inovasi ini memberikan kemudahan, untuk mendapatkan model inovasi sesuai kebutuhan”, lanjutnya.

Selanjutnya Kania menjelaskan tentang bagaimana melakukan replikasi inovasi.  Ada delapan langkah untuk melakukannya yaitu dengan mencari referensi antara lain dari direktori inovasi, memformulasikan ide menjadi tindakan, mencari dukungan dan sumber daya, melakukan inkubasi inovasi atau uji coba inovasi, pelaksanaan inovasi, evaluasi dan penilaian inovasi, dokumentasi dan duplikasi.

Pada penutup presentasi Kania mengatakan konteks suatu tempat (organisasi) tentu berbeda, oleh karena itu di dalam direktori inovasi diberi informasi terkait prasyarat suatu inovasi tertentu dilaksanakan, misalnya dari sisi waktu, sumber daya, kapasitas dan stakeholder.

Kegiatan Public Lecture ini dihadiri oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu LAN, yang didukung  oleh proyek perubahan Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur dan proyek perubahan Kepala Bidang Kerjasama dan dan Pengembangan Kapasitas Kedeputian Inovasi LAN. (fat/dan/humas)

Jakarta - Indonesia mengalami krisis kebijakan, tidak jarang kebijakan yang diselenggarakan pemerintah cenderung tidak memecahkan masalah, malah berdampak timbulnya masalah baru ditengah publik. Kebijakan yang selama ini diharapkan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dianggap belum berhasil, masih banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang malah membuat permasalahan baru ditengah masyarakat.

Polemik tersebut yang dijadikan dasar Lembaga Administrasi Negara dalam membentuk Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), LAN sebagai pembina pendidikan dan pelatihan aparatur seluruh Indonesia mendapat tambahan pekerjaan baru yaitu sebagai pembina jabatan fungsional analis kebijakan.

“Seorang analis kebijakan diwajibkan memenuhi 2 (dua) kemampuan dasar yakni kemampuan analis dan kemampuan politis”, terang Anwar Sanusi, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan disela-sela acara selesksi  calon jabatan fungsonal analis kebijakan, di Gedung A Lembaga Administrasi Negara RI, Veteran, Jakarta, Selasa (21/10).

“Kemampuan analis merupakan kemampuan yang harus dimiliki analis kebijakan dalam menghasilkan informasi kebijakan publik yang berkualitas”, tambahnya. Sedangkan kemampuan politis adalah kemampuan pejabat analis kebijakan dalam melakukan advokasi informasi kebijakan publik yang dihasilkan.

Jabatan Fugsional Analis kebijakan merupakan salah satu  jabatan strategis, oleh karena itu diperlukan persyaratan khusus secara individual maupun proses penyeleksian yang ketat. Dalam proses penyeleksiannya, terdapat beberapa tahapan dari proses kelengkapan adminsitrasi dan persyaratan, tes kemampuan analisis dalam bentuk tes tertulis serta tes wawancara.

“Ada 90 pelamar kemudian setelah kami verifikasi kelengkapan administratif, hanya ada 28 orang yang lolos”, lanjut Anwar. Dari 28 peserta yang lolos seleksi administratif, hanya 24 orang yang mengikuti seleksi uji kompetensi.

Tes yang begitu berat dirasakan peserta seleksi, “proses seleksinya cukup rumit, kita diajak untuk mengembangkan potensi-potensi diri sebagai calon analis kebijakan, harapannya jabatan fungsional ini mendapat tempat yang  berbeda dibanding jabatan fungsional lain yang tidak memerlukan tes” ungkap Rita salah satu peserta seleksi. Beberapa peserta test lain juga merasakan hal yang sama, namun mereka menganggap hal tersebut wajar untuk mendapatkan pejabat analis kebijakan yang kompeten.

“Proses seleksi ini saya rasa sangat tepat walaupun soalnya sulit. Karena nantinya sebagai analis kebijakan kita akan berkutat dengan hal seperti ini”, ujar Nurul, salah satu peserta dari kementerian.

Dengan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan, diharapkan mampu menciptakan calon analis kebijakan yang tidak hanya memberikan saran kepada para regulator, namun memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (CQ/dan/humas) 

Jakarta - Dalam rangka mendapatkan seorang analis kebijakan yang kompeten dalam melakukan tugas, Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) mengadakan proses seleksi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) melalui inpassing. “Proses seleksi ini dilakukan berdasar pada prinsip profesionalisme, keterbukaan, tidak diakriminatif, dan berbasis kompetensi”, ujar Anwar Sanusi, Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Analis Kebijakan LAN RI dalam acara Pembekalan dan Seleksi Uji Kompetensi JFAK di Kantor Pusat Lembaga Admnistrasi Negara jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

“Proses seleksi ini diberlakukan bagi semua calon JFAK, baik yang akan diangkat melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan jabatan maupun inpassing”, lanjut Anwar. Proses seleksi administrasi melalui proses perpindahan atau inpassing terdiri dari dua tahapan yaitu seleksi administrasi dan uji kompetensi.

“Seleksi administrasi dilakukan untuk mengecek kevalidan dan kesesuaian informasi administrasi dari calon JFAK dengan persyaratan inpassing”, tambah Anwar. Sedangkan untuk uji kompetensi pengadaan JFAK merupakan kegiatan evaluasi atas kompetensi calon JFAK dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan. Masing-masing calon JFAK akan melalui uji kompetensi tertulis dan kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi wawancara.

Salah satu penilaian uji kompetensi melalui wawancara yang rencananya akan diadakan besok Selasa 21 Oktober 2014. “Semua calon JFAK wajib mengikuti tahapan wawancara, dan penguji akan memperhatikan curriculum vitae masing-masing calon”, ujar Erna Irawati, Kepala Bidang Seleksi dan Pengembangan Analis Kebijakan LAN RI. Erna menambahkan bahwa untuk inpassing masa kepangkatan angka tidak diperhatikan.

Tim penguji sendiri rencananya akan terdiri dari pejabat  eselon dan struktural di lingkungan LAN RI. Diantaranya Kepala LAN RI, Agus Dwiyanto dengan Anwar Sanusi. Tim penguji berikutnya, Deputi I Bidang Kajian Kebijakan, Sri Hadiati dengan Deputi III Bidang Inovasi Administrasi Negara, Tri Widodo Utomo. Tim penguji selanjutnya, Sekretaris Utama LAN RI Adi Suryanto dengan Deputi II Bidang Diklat Aparatur, Muhammad Idris. (dan/humas)