Jakarta - Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan, KDRT, maupun kasus lainnya yang terjadi di Indonesia disinyalir terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah kesetaraan gender.

Hal ini mendorong Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) menggelar Workshop bertema “Penguatan Kapasitas Widyaiswara tentang Bahan Ajar Kasus Berbasis Kesetaraan Gender pada Diklat ASN” di Gedung Makarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN RI, Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Plt. Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, M.si, dalam sambutannya mengatakan,  workshop ini merupakan tindak lanjut sosialisasi bahan ajar kasus berbasis kesetaraan gender pada diklat ASN yang dilakukan LAN pada tanggal 18 Desember 2014 lalu.

“Workshop ini menjawab antusiasme stakeholders terkait dengan sosialisasi bahan ajar kasus berbasis kesetaraan gender pada diklat ASN. Dengan disusunnya bahan ajar ini diharapkan ASN maupun pejabat terkait memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya pengarusutamaan gender,” jelasnya.

Menurut Plt. Kepala LAN, langkah kerjasama ini dinilai sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia ASN guna mewujudkan keadilan di lingkungan pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan RPJM 2005 – 2025.  Apalagi, saat ini pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai sektor baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

Plt. Kepala LAN menambahkan, pelaksanaan pengarusutamaan gender harus melekat pada sistem kinerja pemerintahan dan pada semua sistem pembangunan. Sehingga pemangku kebijakan pembangunan pusat dan daerah perlu memahami pengarusutamaan gender secara benar dan tepat sehingga sumber daya pembangunan bermanfaat secara adil.

“LAN sebagai Pembina diklat di Indonesia merasa terpanggil untuk berpartisipasi mendorong dan mensukseskan program pengarusutamaan gender melalui program diklat yang diselenggarakan oleh seluruh lembaga diklat di Indonesia,” tambahnya.

Dengan mengacu pada mandat yang dinyatakan dalam UU ASN, lanjut dia, setiap ASN memiliki hak yang sama dalam pengembangan kompetensi. Untuk itu maka LAN menyusun pengembangan program diklat dengan mengutamakan pengarusutamaan gender.

“Untuk mewujudkan itu semua, maka peningkatan kompetensi widyaiswara sebagai garis depan proses pembelajaran diklat perlu diprioritaskan. Tujuannya yakni untuk membangun persamaan persepsi tentang pengarusutamaan gender yang mampu mendelivery bahan ajar berbasis kesetaraan gender baik di pusat maupun di daerah. Tujuan lain menyelaraskan pemahaman tentang berbagai isu-isu gender yang ada,” jelasnya.

Plt. Kepala LAN berharap kegiatan workshop ini dapat mendatangkan manfaat kemajuan bagi bangsa dan Negara, terutama dalam penguatan pengarusutamaan gender ke depan.

“Semoga kerjasama dengan KPP-PA ini dapat berlangsung terus,” jelasnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Yohana Susana Yembise mengatakan, pengarusutamaan gender saat ini sangat diperlukan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada perempuan Indonesia. Yohana merujuk pada sektor politik yang saat ini masih minim keterlibatan perempuannya.

“Keterwakilan perempuan dalam legislatif masih kurang. Dari 510 DPRD kabupaten/kota ada sekitar 41 kabupaten/kota yang tidak memiliki keterwakilan perempuan di dalam legislative,” ujarnya.

Melihat kenyataan bahwa peran wanita dalam legislatif masih kurang, Yohana berharap adanya kesadaran perempuan untuk dapat duduk bersama membangun kekuatan di legislatif.

“Saya berharap adanya keterwakilan perempuan yang cukup kuat di legislatif untuk menyelesaikan masalah ataupun persoalan mengenai perempuan dan anak. Sekarang ini banyak terjadi kekerasan-kekerasan yang terjadi terhadap perempuan sehingga kita harus mengubah mindset untuk memahami harga diri perempuan. Revolusi mental!,” tegasnya dihadapan peserta Workshop.(danang/choky/humas)

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar Workshop Coaching Training bagi para widyaiswara di lingkungan LAN maupun Kementerian/Lembaga, di Gedung A Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta,  Kamis (4/6).

Workshop yang dihadiri mantan Kepala LAN yang juga Guru Besar Kebijakan Publik UGM, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA itu bertujuan untuk menyempurnakan reformasi Diklat Kepemimpinan yang dilakukannya semasa menjabat sebagai Kepala LAN 2012 – 2015.

Agus Dwiyanto dalam sambutannya mengatakan, pembaruan pola diklat yang dilakukan LAN selaku instansi pembina diklat dimaksudkan untuk membuat Diklat Kepemimpinan dan Diklat Pra Jabatan menjadi Dynamic Training System. Dynamic Training System yang dimaksudkan adalah adanya perbaikan dan konsistensi yang terus menerus dari waktu ke waktu. 

“Tujuan saya melakukan reformasi atau pembaruan pola diklat sebagaimana sekarang ini yang sudah berjalan adalah untuk membentuk pemimpin yang transformatif dan memperbesar dorongan arus inovasi dalam sektor publik,” jelasnya.

Sementara itu, Director of Post Direct Center for Policy Management and Executive Education Potsdam-German Thomas Gebhardt yang didaulat menjadi pemateri dalam workshop tersebut memberikan brainstorming kepada para peserta dengan mengulas substansi dari coaching, pengenalan konsep coaching, serta demonstrasi praktek dari konsep coaching.

Pemegang sertifikat sistem coach dalam Coach for Civil Service Executive of Federal Academy of Public Administration ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari coaching adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas seseorang dalam mencapai keberhasilan sasaran kinerjanya.

Dalam workshop ini, para peserta yang merupakan Widyaiswara berbagai Kementerian/Lembaga tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hasil akhir dari kegiatan workshop ini akan diseleksi 15 orang peserta untuk mengikuti workshop dan pelatihan selanjutnya. Workshop  Coaching Training  ini merupakan kick-off awal dari workshop lanjutan yang akan dilaksanakan pada Agustus dan September mendatang. (nofel/asety/humas)

Jakarta - “Innovate or Die” demikian istilah yang sering kita dengar jika ingin terus bertahan dalam kompetisi yang semakin berat, khususnya pada sektor publik. Pengertian inovasi di sektor publik tidak harus menekankan adanya unsur kebaruan namun bisa dilakukan dengan cara mereplikasi program atau kebijakan yang sudah ada.

“Tantangan terbesar dalam inovasi di sektor publik bukan hanya menciptakan inovasi-inovasi baru melainkan juga mampu mereplikasinya. Banyak inovasi-inovasi baru muncul, namun sedikit sekali replikasi dari inovasi-inovasi tersebut,” jelas Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo, dalam sambutannya ketika membuka acara Public Lecture, di Gedung A Kantor LAN Jalan Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Jumat (29/5).

Dia mencontohkan saat ini banyak inovasi baru muncul dari Bandung, Jakarta atau Surabaya. Namun mereka enggan untuk mereplikasi inovasi best practices yang sudah ada. Padahal, mereplikasi suatu inovasi tidak sulit meskipun bukan pula hal yang mudah.

“Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam mereplikasi suatu inovasi di sektor publik. Seperti misalnya kultur, kemampuan sumber daya manusia dan biaya. Selain itu komitmen juga tidak kalah pentingnya,” jelasnya.

Sementara itu, Project Specialist di The Millennium Challenge Account-Indonesia (MCA-Indonesia) Eko Susi Rosdianasari menilai, replikasi inovasi di beberapa daerah banyak yang gagal dilakukan karena minimnya komitmen dari kepala daerah.

“Replikasi yang dilakukan di daerah tidak berhasil bukan karena proses atau programnya yang salah. Namun lebih karena kurangnya komitmen dari kepala daerah untuk melaksanakannya,” jelasnya saat memberikan paparannya yang berjudul Identifying Innovation in Assisting Innovation Replication. 

Eko Susi mengatakan, jika dibandingkan dengan sektor swasta, replikasi inovasi di sektor swasta lebih banyak dan berkembang dibandingkan di sektor pemerintahan. Menurut dia, faktor profit oriented menjadi salah satu penyebabnya.

“Sektor swasta dituntut untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru agar bisa bersaing dengan kompetitornya sehingga bisa menghasilkan profit yang lebih besar” kata dia.

Deputi Inovasi menambahkan, bahwa replikasi bukan hanya sekedar meniru inovasi yang sudah ada, tetapi lebih kepada menambahkan ide-ide baru sebagai bagian dari proses inovasi.

“Replikasi inovasi merupakan proses meniru namun didalamnya ada ide-ide baru yang juga berarti inovasi. Sehingga replikasi tidak kalah pentingnya dengan inovasi”, tutupnya. (reni/danang/humas).

Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan Launching Laboratorium Inovasi pada hari Jumat (22/5), bertempat di Ruang Rapat Bima, Kompleks Balaikota Pemerintah Kota, Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta.

Laboratorium inovasi merupakan skema fasilitasi komprehensif dan terpadu yang diselenggarakan di bawah payung Kedeputian Inovasi Administrasi Negara untuk memfasilitasi K/L/Pemda dalam melakukan inovasi di setiap SKPD atau unit kerja di lingkungan masing-masing. Adapun laboratorium inovasi di Kota Yogyakarta dikelola oleh Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN.

Acara launching laboratorium inovasi ini dihadiri oleh Kepala LAN; Prof. Agus Dwiyanto, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN; Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN; Dr. Basseng, M.Ed, Walikota Yogyakarta; Haryadi Suyuti dan Sekda Kota Yogyakarta; RR. Titik Sulastri. Selain itu juga hadir semua SKPD dan unit kerja di Yogyakarta, beserta tamu undangan dari luar lingkungan pemkot Yogyakarta.

“Yogyakarta adalah daerah pertama yang melakukan launching dari lima daerah yang menyelenggarakan laboratorium inovasi tahun ini,” ujar Agus Dwiyanto dalam sambutannya ketika pembukaan Launching Laboratorium Inovasi Kota Yogyakarta yang ditandai dengan pemukulan gong secara berturut-turut oleh dirinya dan Walikota Yogyakarta.

Setelah pembukaan Launching, dilakukan penandatanganan kontrak kerja inovasi oleh perwakilan dari empat SKPD atau unit kerja yang mewakili dinas, lembaga teknis daerah, sekda, kecamatan, serta kelurahan dan disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir baik dari LAN maupun Pemkot Yogyakarta.

Keempat SKPD atau unit kerja tersebut antara lain Dinas Perizinan dengan ide inovasi “Pendaftaran Perizinan Usaha secara Paralel”, Kantor Pengelolaan Taman Pintar dengan ide inovasi “Layanan Tiket Online”, Bagian Teknologi Informasi dan Telematika Setda Kota Yogyakarta dengan ide inovasi “Integrasi Sistem Informasi E-Government” dan “Pemantauan Bahaya Banjir Lahar Dingin Merapi”, Kecamatan Danurejan dengan ide inovasi “One Stop Kelahiran (Keluar Bersama)”, dan Kelurahan Giwangan dengan ide inovasi “Palayang Masyarakat” dan “Swara Warga”.

Melalui kontrak kerja inovasi tersebut, kepala SKPD, kepala badan, kepala bagian, camat, dan lurah mengikat komitmen secara resmi dan tertulis dengan Walikota Yogyakarta untuk berusaha melaksanakan ide inovasi sebaik-baiknya yang selanjutnya setiap SKPD dan unit kerja akan mengimplementasikan ide inovasi berikut rencana aksi yang telah dibuatnya.

Pada hari pelaksanaan launching, dari 92 SKPD dan unit kerja di Yogyakarta tercatat ada 120 ide inovasi dan 87 rencana aksi inovasi yang telah dibuat.  

Ide inovasi merupakan output dari tahap kedua laboratorium inovasi yang disebut dengan diagnose dan rencana aksi inovasi merupakan output dari tahap ketiga, yakni design. Pada akhirnya, seluruh hasil dari pelaksanaan ide inovasi tersebut akan dipamerkan atau di-display pada bulan November 2015 mendatang (galih/pusat intan).

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima kunjungan delegasi Chinesse Academy Governance dalam rangka penjajakan kerjasama pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di antara kedua negara, di ruang Rapat Pimpinan Kantor LAN RI, Jl. Veteran No.10 Jakarta, Selasa (19/5).

Kunjungan itu diterima langsung oleh Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA,  Sekretaris Utama, Dr. Adi Suryanto, Msi, Deputi Kajian Sri Hadiati, SH, MBA, beserta jajaran stafnya.

Kepala LAN Agus Dwiyanto dalam sambutannya mengatakan, sangat mengapresiasi kunjungan yang dilakukan delegasi dari Chinesse Academy Governance. Menurutnya, kunjungan ini merupakan langkah awal yang baik untuk saling tukar menukar pengalaman dalam rangka membangun pemerintahan yang baik (good governance) serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Draft kerjasama kedua belah pihak telah diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Jadi tinggal menunggu dukungan (endorsement) saja, ” kata agus.

Adapun beberapa point yang menjadi hasil pertemuan tersebut antara lain terkait pengembangan kapasitas dosen dan peneliti, pengembangan di bidang pendidikan gelar dan non gelar, serta pengembangan kajian dan inovasi dalam mewujudkan  tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kedua belah pihak menanggapi secara positif pertemuan ini dan berharap dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama lebih jauh.

Untuk diketahui, Chinesse Academy Governance di negaranya memiliki tugas dan fungsi terkait pengambangan kapasitas aparatur di bidang pendidikan berupa pembinaan bagi pimpinan tinggi serta enterpreneur, penelitian dan kajian serta eksekutor kebijakan pemerintah. (CQ/mus)

Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Utama

JAKARTA – Widyaiswara memegang peran penting dalam mendidik, mengajar, dan melatih PNS untuk memiliki kompetensi yang tinggi sebagai pelayan masyarakat. Dengan demikian, mutlak diperlukan kualitas Widyaiswara yang mumpuni.

Hal ini diungkapkan Kepala Pusdiklat Teknis dan Fungsional Andi Taufik saat membuka Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Utama, di kampus PPLPN LAN RI Pejompongan, Selasa (19/5). Diklat yang diikuti 30 Widyaiswara Madya  dari K/L dan Pemerintah Daerah itu akan berlangsung mulai tanggal 19 Mei hingga 1 Juni 2015. 

Andi Taufik berharap, setelah mengikuti diklat, para Widyaiswara Madya lebih terampil dalam melaksanakan tugas dan funginya sebagai tenaga pengajar aparatur sipil negara.

Diklat Penyusunan LKIP

Sementara itu, pada Senin (18/5), Pusdiklat Teknis dan Fungsional juga menyelenggarakan Diklat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam rangka mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kepala Pusdiklat Teknis dan Fungsional Andi Taufik mengatakan, diklat LKIP ini diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Apalagi, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan.

“LKIP ini penting karena merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan Kinerja Instansi pemerintah yang disusun secara periodik,” jelasnya dihadapan 80 pegawai K/L dan Pemerintah Daerah pada Pembukaan Diklat Penyusunan LKIP, Kampus PPLPN LAN RI Pejompongan, Senin (18/5).

Andi Taufik mengatakan, serangkaian materi diklat telah disusun sebaik mungkin dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama para fasilitator. Materi diklat yang disampaikan pun juga difasilitasi oleh para fasilitator yang kompeten di bidangnya yang berasal dari LAN dan Kementerian PAN & RB.

Dia berharap, setelah mengikuti diklat ini para peserta dapat menjelaskan konsep dan kebijakan SAKIP, menjelaskan perencanaan strategis, menjelaskan perencanaan kinerja, menjelaskan pengukuran dan evaluasi kinerja dan menyusun LKIP. (fat/Humas)

Jakarta – Kualitas kebijakan publik yang dihasilkan sangat tergantung dari formulasi dan metodologi yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang dihadapi. Sehingga identifikasi masalah yang dihasilkan akan benar-benar sesuai dengan persoalan yang ada. Selain itu, diperlukan teori dan metode yang relevan dengan substansi persoalan yang dihadapi.

Hal ini disampaikan saat workshop bertajuk ”Metode Analisis Kuantitatif” yang diadakan Pusat Kajian Reformasi Administrasi (PKRA) LAN, di kantor LAN, Jl.  Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Senin (11/5).  Acara Ini dihadiri oleh pembicara dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Zainul Hidayat, serta Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN; Muhammad Taufiq, dan dihadiri para peneliti di lingkungan LAN.

Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN Muhammad Taufiq dalam sambutannya menyampaikan tentang perlunya peningkatan kualitas dari  rekomendasi kebijakan yang dibuat kepada para pembuat kebijakan.

“Selain itu, kita juga harus meyakinkan mereka akan kebijakan yang sudah kita hasilkan. Karena rekomendasi kebijakan yang kita hasilkan berdasarkan kaedah ilmiah dan evidence base yang ada,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Taufiq juga menyampaikan kecenderungan para peneliti di LAN yang sebagian besar seringkali menggunakan metode kualitatif atau semi kualitatif dalam melakukan suatu riset. Akibatnya, data yang dihasilkan bersifat imajiner dan intuitif.

“Kedepannya akan kita kembangkan metode-metode statistik yang perlu dikuasai untuk retitution kebijakan” ujar Taufiq.

Sementara itu, Zainul Hidayat dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang menjadi pemateri pada kesempatan itu membahas secara rinci berbagai hal yang berkaitan dengan riset. Baik itu, desain riset, jenis riset, rancangan riset, tahapan riset serta instrumen–instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data suatu riset.

“Dalam perumusan suatu masalah dari penelitian, setiap orang mempunyai argumen yang berbeda-beda dalam merumuskannya. Hal ini terjadi karena dipengaruhi faktor dari lingkungan (background) yang berbeda-beda dari setiap individu,” ungkap Zainul ketika membahas bab perumusan masalah dari tahapan riset.

Workshop bertajuk ”Metode Analisis Kuantitatif” ini berlangsung selama dua hari hingga Selasa (12/5). Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para peneliti di lingkungan LAN, khususnya mengenai metode riset kuantitatif. (nofel/humas)

Jakarta – Reformasi birokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Reformasi birokrasi yang pada awalnya bertujuan untuk mengubah kultur dan mindset birokrat dari mental ndoro menjadi mental pelayan justru mengalami pergeseran dalam prosesnya.

“Reformasi birokrasi yang berjalan justru menggeser hal yang substantif kepada hal yang teknis. Karena beberapa instansi, baik itu Kementerian/Lembaga atau Pemda lebih sibuk mengurusi hal-hal yang sifatnya dokumen daripada mengurus perubahan itu sendiri,” jelas Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA saat acara bedah buku karyanya yang berjudul  “Reformasi Birokrasi Kontekstual: Kembali ke Jalur yang Benar” di Aula LAN RI, Gedung A lantai II, Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Kamis (7/5).

Hadir sebagai pembahas buku karyanya yakni Guru Besar FISIP UGM Prof. Dr. Wahyudi Kumurotomo serta Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN Dr. Muhammad Taufiq, DEA.

Selain dianggap keluar jalur, reformasi birokrasi yang berjalan juga tidak melibatkan stakeholders secara menyeluruh. Akibatnya, banyak harapan publik yang tidak terpenuhi. Padahal peran mereka cukup besar sebagai para pihak yang cukup berkepentingan dengan birokrasi.

Menurut dia, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengembalikan Reformasi Birokrasi ke jalur yang benar. Reformasi Birokrasi harus kontekstual dan melibatkan para pemangku kepentingan.

“Pelibatan ini dimaksudkan untuk mendorong terjadinya perubahan substansial dalam setiap kementerian dan lembaga. Jadi ada peran dari pihak lain. Bukan seperti sekarang, berjalan sendiri tanpa melibatkan pihak lain,” jelasnya.

Dalam bukunya itu, Kepala LAN juga memberikan kritikan terhadap program reformasi birokrasi yang selama ini berjalan, khususnya terkait dengan kebijakan delapan area perubahan yang digagas Kementerian PAN & RB.

“Kebijakan melakukan perbaikan pada delapan area perubahan saat ini telah kehilangan konteks karena masalah dan tantangan yang berbeda di setiap instansi. Tidak bisa dipukul rata masalah yang ada di Kementerian/Lembaga atau Pemda. Ini yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Guru Besar Kebijakan Publik UGM itu menambahkan, program reformasi birokrasi itu juga harus diikuti dengan pemahaman kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa program Reformasi Birokrasi dimaksudkan untuk merubah sikap dan perilaku mereka.

“Pemahaman pegawai selama ini mengenai reformasi birokrasi itu lebih sebagai perbaikan tambahan penghasilan (renumerasi). Padahal, reformasi birokrasi itu merubah karakter pegawai ASN agar lebih sesuai karakternya sebagai pelayan publik dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk membawa Indonesia memasuki era globalisasi,” ujarnya.

Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq menilai reformasi birokrasi yang saat ini berjalan ibarat jalan di tempat. Padahal, banyak sekali pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Masih ada aspek filosofis, kelembagaan, dan regulasi yang harus dibenahi. Peran leadership sangat dibutuhkan untuk mengawal reformasi birokrasi ke jalan yang benar,” jelasnya.

Taufiq menyoroti pemerintahan Jokowi – JK yang sejak awal kampanyenya menjanjikan perbaikan di seluruh sektor dengan program revolusi mentalnya. Namun yang terjadi justru jauh dari ekspektasi.

“100 hari kinerja pemerintahan Jokowi – JK hanya menghasilkan himbauan untuk makan singkong, tidak boleh buat kegiatan di hotel, serta mengundang pernikahan lebih dari 100 orang,” paparnya.

Menurut dia, kepemimpinan menjadi modal penting dalam keberhasilan reformasi birokrasi. Pasalnya, pemimpin merupakan role model bagi bawahannya.

Taufiq mengatakan Presiden harus terlibat aktif dalam rangka melakukan reformasi birokrasi. Sebab menurutnya pemimpin harus menjadi role model kepada bawahannya.

“Reformasi itu intinya leadership. Saya kurang sepakat kalau level makro itu hanya urus kebijakan, lalu mikro yang jalankan. Ini adalah persoalan bagaimana Pak Jokowi harus mensinergikan menteri-menterinya,” kata dia. (dan/chok/mus/alam/asset/humas)

Jakarta - Sebanyak 38 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN), resmi berstatus PNS setelah melaksanakan prosesi sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA,  di Gedung A, Ruang Auditorium Lantai II Kantor LAN Veteran, Jl. Veteran No. 10, Jakarta, kamis (7/5).

Kepala LAN berharap, agar para PNS baru dapat menjalankan amanah sebagai abdi negara dengan sebaik-baiknya, terutama dalam kedisiplinan dan loyalitas kerja. Hal ini penting karena segala pekerjaan akan dipertanggungjawabkan tidak hanya secara institusional namun lebih dalam lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain mengutamakan kedisiplinan, Kepala LAN juga mengingatkan agar pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan LAN lebih peka terhadap kebutuhan stakeholders.

“Berikan pelayanan sebaik-baiknya dengan mengutamakan asas transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

Kepala LAN menambahkan bahwa kunci keberhasilan birorasi pemerintah juga ditunjang oleh profesionalisme dan kode etik yang dipegang setiap pegawai ASN.

“Setiap pegawai ASN harus menjunjung tinggi etika pegawai serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk meraih kinerja yang baik” tutupnya. (CQ-PH)

Jakarta - Diselenggarakannya ASEAN Community pada akhir tahun 2015 ini akan berdampak pada perubahan wajah birokrasi Indonesia. Indonesia sebagai salah satu anggota juga melakukan berbagai macam persiapan untuk menghadapinya, terutama dalam tubuh birokrasi. Pelayanan publik yang selama ini menjadi sorotan masyarakat terus dibenahi. Anggapan Pegawai Negeri Sipil sebagai priyayi terus dikikis dan diganti dengan mindset PNS sebagai pelayan publik. LAN sebagai instansi Pembina diklat juga terus berbenah dalam melahirkan pemimpin perubahan yang memiliki mindset sebagai pelayan publik.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional (KAN) Purwastuti mengungkapkan, saat ini LAN melalui lembaga diklatnya juga melakukan reformasi baik dalam hal kurikulum, metode pembelajaran maupun laporan akhir yang digunakan sebagai syarat kelulusan.

“Diklat Kepemimpinan tingkat III menuntut proyek perubahan yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja di unit kerja masing-masing”, ujar Purwastuti dalam Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan X di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta Pusat. Senin (4/5).

Purwastuti menambahkan untuk menghadapi ASEAN Community diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas karena SDM dari berbagai negara anggota akan mudah masuk ke Indonesia. Di sinilah peran penting pemerintah guna meningkatkan kualitas SDM untuk bersaing dengan Negara lain.

Purwastuti juga menyinggung peran penting pejabat eselon III yang ia katakan sebagai ujung tombak suatu institusi.

“Eselon III ini yang merupakan pekerja berat untuk menopang eselon II yang strategik dan eselon I yang visioner”, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Purwastuti berharap semua peserta dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan dapat menghasilkan suatu proyek perubahan atau inovasi yang dapat dirasakan kemanfaatannya bagi instansi. Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan X ini diikuti oleh 40 peserta dari instansi pusat dan daerah selama 18 minggu yang dibagi dalam 5 tahap. (danang/choky/humas)

Jakarta – Kesamaan persepsi dalam mengelola laboratorium inovasi menjadi kunci penting agar proses pendampingan inovasi yang dilakukan oleh LAN di sejumlah institusi dapat berjalan sesuai dengan tahapannya.

Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA mengatakan perlunya membangun persamaan presepsi, pola pikir (mindset) dan kultur budaya yang sama di antara pegawai dalam rangka mendorong inovasi di berbagai bidang, termasuk juga di Internal LAN.

“Salah satu kunci kita dalam memenangkan persaingan global dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan bagaimana kita meningkatkan Inovasi,” jelasnya saat memberikan sambutan Workshop “Pengelolaan Laboratorium Inovasi,” di Kantor LAN, Jl.  Veteran No. Jakarta, Senin (4/5).

Workshop yang berlangsung selama empat hari hingga Kamis (7/5) ini diikuti oleh sejumlah Kepala Pusat, pejabat fungsional tertentu, serta pegawai di lingkungan LAN. Workshop ini bertujuan untuk mensosialisasi lima tahapan laboratorium inovasi, menumbuh kembangkan budaya inovasi di lingkungan LAN serta mendorong percepatan transfer knowledge dan peningkatan kemampuan fasilitator dalam mengelola Laboratorium Inovasi.    

Seluruh peserta workshop yang berjumlah sekitar 50 orang diharapkan akan siap mengelola laboratorium Inovasi Administrasi Negara pasca mengkuti kegiatan tersebut.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara, Tri Widodo dalam kesempatan itu juga menekankan perlunya membangun persamaan persepsi dan mindset dalam mengelola Laboratorium Inovasi.

Ia menyampaikan, tahapan dari pengelolaan laboratorium inovasi yang dimulai dari Drum-up, Diagnose, Design, Deliver hingga Display yang semula dilaksanakan dalam waktu satu tahun akan dipadatkan dijelaskan dalam waktu empat hari.

Ia berslogan “Apapun permasalahan yang terjadi di organisasi, jawabannya ada di Inovasi”.  (nofel/humas)

STIA LAN Jakarta menerima kunjungan tamu dari Murdoch University Australia, pada hari Rabu 29 April 2015, yaitu Prof. Vedi Hadiz, Phd (Professor of Asian Societies and Politics).  Diterima langsung oleh Puket II (Dr. A. Rina Herawati), Puket III (Drs. Seno Hartono, DEA), dan beberapa dosen STIA LAN Jakarta, di Ruang Prajudi lantai 5.

Dalam forum diskusi tersebut, STIA LAN Jakarta menyampaikan kondisi dan kemajuan yang telah dicapai STIA LAN, dan menyambut baik kerjasama yang ditawarkan oleh Murdoch University. Kerjasama yang diharapkan dalam waktu dekat adalah Professional/Executive Training Program, ceramah ilmiah bagi mahasiswa, pengembangan dosen dan mahasiswa melalui pelatihan penulisan jurnal internasional. (STIA/rin/cok)

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Bimtek & Sosialisasi Aplikasi E-Audit, di Kelas C Gedung A Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Rabu (29/4). Bimtek dan Sosialisasi ini diikuti oleh seluruh pegawai LAN baik di pusat maupun dari perwakilan LAN di daerah seperti Aceh, Makassar, Bandung, dan Samarinda.

Aplikasi e-audit ini ke depannya diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pemeriksaan BPK RI. Pengawasan berbasis sistem e-audit ini dilakukan melalui  pusat data BPK, yaitu menggabungkan data elektronik (e-BPK) dengan data elektronik auditee atau pihak yang diperiksa oleh BPK – seperti Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN, BUMD dan lain-lain.

Menurut  Auditor BPK Agung Hermawan penerapan e-audit dalam pemeriksaan BPK ini  sangat penting. Menurutnya, penerapan e-audit atau pemeriksaan berbasis data elektronik dapat mempermudah pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan entitas.

“Sebelum adanya e-audit, proses pemeriksaan membutuhkan waktu yang lama sehingga pelaksanaan audit tidak bisa optimal,” ujar Agung.

Dia mengatakan, data yang disetorkan ke BPK harus data yang sudah valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peran inspektorat sangat penting guna memvalidasi data-data hasil rekon yang masuk sebelum nantinya disetorkan kepada BPK secara online.

Menanggapi pertanyaan peserta tentang jaminan kerahasiaan data yang telah disetorkan kepada BPK, Kepala Bagian Dukungan Pemeriksaan dan Manajemen Kinerja IT BPK Rudi Hermawan mengatakan bahwa data tersebut dijamin kerahasiaannya.

“UU No 5 Tahun 2004 pasal 25 ayat 1 ditegaskan sangsi jika menyalahgunakan data dengan denda satu miliar dan kurungan minimal 3 tahun,” kata Rudi.

Sementara itu Inspektur LAN Etty Kurniasih mengatakan keberhasilan pelaksanaan e-audit memerlukan komitmen dan kesiapan dari semua pihak di LAN.

“Karena data harus disampaikan kepada BPK secara periodik baik perbulan, triwulan dan per semester,” ujarnya.

Selain itu kesiapan IT juga sangat diperlukan khususnya untuk mengkonsolidasikan server yang ada di pusat dan daerah.

Sedangkan untuk simulasi e-audit, Etti Kurniasih menjanjikan akan dilaksanakan pada kesempatan berikutnya setelah sistem e-audit di pasang kembali ke dalam server LAN yang sempat mengalami pergantian. (reny/danang/nofel/humas)

Jakarta - Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan fungsi kearsipan terutama dalam upaya memperbaiki tata penomoran surat di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, Kedeputian Inovasi menyelenggarakan forum inovasi  “Sosialisasi Aplikasi Tata Naskah Dinas Internal (ANDAL) LAN”.

Menurut Deputi Inovasi Administrasi LAN Tri Widodo, ANDAL merupakan wujud replikasi Inovasi yang akan diterapkan dilingkungan LAN. Menurut dia, arsip merupakan salah satu sumber informasi yang memiliki fungsi sangat penting di suatu instansi. Oleh karena itu, dibutuhkan tata penomoran surat yang baik sehingga mudah dalam penemuan kembali arsip tersebut,

“Pentingnya nomor surat merupakan salah satu wujud identitas surat yang menjadi acuan seorang pengelola persuratan untuk mengidentifikasikan surat tersebut. Penerapan ini sebagai upaya mewujudkan tata kelola naskah dinas yang baik,” jelasnya saat memberikan sambutan pembukaan, di ruang kelas A Gedung A LAN, Selasa (28/4).

Deputi Inovasi Tri Widodo menambahkan, selain melakukan sosialisasi pengelolaan tata penomoran surat, kegiatan forum inovasi ini juga bertujuan untuk merangsang gairah inovasi setiap unit di lingkungan LAN.

“Jadi kita berharap agar forum ini sekaligus mampu mendorong setiap unit di lingkungan LAN untuk berinovasi. Inovasi yang dihasilkan tentu tidak hanya bisa diaplikasikan di internal LAN, namun juga lebih luas lagi bagi setiap instansi pusat dan daerah,” jelasnya.

ANDAL yang saat ini sedang dikembangkan merupakan aplikasi yang membantu mengelola penomoran surat, sehingga permintaan penomoran surat tidak lagi tersentral di bagian TU Pimpinan dan Arsip, namun dapat diakses dimanapun dan kapanpun. (choky/humas)

Jakarta - Lembaga Administrasi Negara terus-menerus berusaha melahirkan pemimpin perubahan dalam program pendidikan dan pelatihan kepemimpinannya. Dengan lahirnya banyak pemimpin perubahan diharapkan kualitas pelayanan publik semakin baik ke depannya. Hal ini juga akan berdampak besar terhadap kesiapan Negara Indonesia dalam menghadapi ASEAN Community pada akhir tahun ini.

Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA mengatakan, pemimpin itu bukan hanya memamerkan dan mengawetkan kemapanan semata. Juga bukan pemimpin yang terperangkap dalam rutinitas kerja dan sudah merasa betah berada dalam zona nyaman. 

“Pemimpin perubahan bukan hanya melaksanakan daily activities saja, tetapi juga memiliki mindset perbaikan dan inovasi demi kinerja yang lebih baik secara terus menerus,” ujarnya dalam sambutan Upacara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXI tahun 2015, di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta Pusat. Senin (27/4).

Agus menilai, kualitas pelayanan publik di Indonesia belum banyak dirasakan manfaatnya oleh publik maupun oleh para pelaku ekonomi. Padahal potensi sektor ekonomi Indonesia sangat besar. Beberapa kajian bahkan menyatakan Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia beberapa tahun ke depan.

Untuk mewujudkan itu semua, Kepala LAN memberikan tiga syarat kepada instansi yang ingin mengikuti diklat kepemimpinan yang diselenggarakan LAN. Komitmen yang pertama, peserta harus diberikan otorisasi untuk melakukan perbaikan dan inovasi di unitnya masing-masing. Selain itu, atasan dari tiap-tiap instansi peserta diharapkan siap untuk menjadi mentor.

“Karena salah satu tugas pemimpin perubahan yaitu melahirkan generasi baru yang lebih baik,” jelasnya.  

Syarat terakhir yaitu memanfaatkan peserta yang dinyatakan kompeten sebagai pemimpin perubahan di masing-masing instansi. Sehingga proyek perubahan tersebut dimanfaatkan di dunia nyata bukan hanya selama diklat saja.

Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXI tahun 2015 kali ini diikuti oleh 30 orang peserta yang semuanya berasal dari instansi pusat. Dengan penggunaan diklat pola baru para peserta diarahkan untuk dapat membuat proyek perubahan atau inovasi di masing-masing instansi.

“Dokumentasikan setiap kegiatan proyek perubahan dan saya harapkan pembuatan laporan akhirnya dalam bentuk video atau banner atau yang lainnya, bukan laporan kertas yang tebal” tutup Agus.  (danang/nofel/humas)

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh maupun yang ada di Sumatera agar memanfaatkan keberadaan PKP2A IV LAN di Aceh sebagai mitra strategis dalam melaksanakan berbagai program kegiatan, sehingga program reformasi birokrasi lebih terarah dan memberi hasil yang lebih baik.

Hal itu disampaikan Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat meresmikan penggunaan gedung baru Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jalan TM Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (23/4).

“Kami menyambut dengan senang hati dan berharap memberi daya dorong bagi peningkatan kinerja PKP2A LAN Aceh, yang kemudian menjadi contoh ke seluruh jajaran pemerintahan di Aceh sehingga pola kerja dan kualitas pelayanan publik akan lebih meningkat,” kata Zaini Abdullah saat memberikan sambutan.

Zaini berharap, kehadiran gedung baru yang dilengkapi dengan ruang pelatihan dan berbagai fasilitas kerja lainnya itu dapat menghadirkan semangat baru bagi Pemerintah Aceh untuk berbenah sehingga menjadi teladan bagi administrasi pemerintahan yang baik di Sumatera.

“Kehadiran gedung ini juga diharapkan semakin mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam bidang administrasi negara,” kata dia.

Gubernur juga mengingatkan agar para pejabat di lingkungan PKP2A LAN Aceh untuk bekerja maksimal. Apalagi PKP2A LAN yang berkedudukan di Aceh ini memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh Sumatera. 

“Hal ini tentu saja memerlukan pengelolaan yang lebih intensif dan serius dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran. Sehingga upaya reformasi birokrasi, khususnya di wilayah Aceh dan Sumatera dapat berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan pemerintah,” jelasnya.

Gubernur Zaini Abdullah juga menghimbau kepada seluruh jajaran SKPA agar membangun komunikasi dan koordinasi dengan PKP2A LAN Aceh, sehingga bisa meningkatkan kualitas sistem administrasi pemerintahan.

Kepala LAN Prof. Dr. Agus Dwiyanto dalam sambutannya mengatakan,  peresmian kantor baru ini merupakan momen yang sangat penting dan bersejarah. Sebab gedung PKP2A IV LAN Aceh dalam waktu dekat akan digunakan sebagai pusat diklat wilayah Sumatra. 

“Pada tahun ini, PKP2A IV akan diberikan mandat untuk menyelenggarakan diklat yang akan di ikuti oleh SKPD dari seluruh sumatera,” urainya.

Menurut Kepala LAN, gedung PKP2A IV LAN Aceh merupakan gedung terbaik dibandingkan dengan gedung PKP2A lainnya yang ada di Indonesia.

“Keberadaannya diharapkan menjadi salah satu pusat pelatihan di Indonesia terutama di wilayah Sumatera. Dengan dukungan Gubernur dan juga Pemerintah Aceh, saya yakin tugas tugas yang di berikan kepada PKP2A IV Aceh bisa dilaksanakan dengan lancar,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala PKP2A IV LAN Aceh, Faizal Adriansyah melaporkan, gedung baru berlantai 4 (empat) itu selesai dibangun pada tahun 2014 lalu dengan dana APBN. Dibangun diatas lahan seluas 2,5 Ha yang merupakan hibah Pemerintah Aceh.

Adapun fasilitasnya terdiri dari : gedung administrasi 2 lantai, gedung diklat 4 lantai, asrama I dengan 23 kamar dan asrama II dengan 40 kamar.

“PKP2A IV ini juga dilengkapi dengan auditorium, masjid serta lingkungan hijau yang asri,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan MoU kerjasama antara LAN dengan Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar Raniry Banda Aceh. Selain itu, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Kepala LAN Agus Dwiyanto, serta Sekretaris Utama LAN Adi Suryanto juga melakukan penanaman pohon dihalaman gedung baru yang luas itu.

Untuk diketahui, PKP2A IV merupakan perpanjangan tangan LAN, dengan wilayah kerja Sumatera yang meliputi 10 Provinsi yaitu; Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauaan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung. (humas)

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menerima kunjungan siswa-siswi SMK Manba’ul Ulum Cirebon. Kunjungan para siswa itu dilakukan untuk mengetahui kiprah dan seluk beluk Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Rombongan yang berjumlah 213 orang beserta guru pembimbing itu diterima oleh Kepala Bagian Humas dan Informasi yang diwakili Kasubag Pengembangan Teknologi dan Layanan Informasi Ari Noviono beserta Pranata Humas dan staf di lingkungan Humas dan Informasi LAN.

Pranata Humas Madya LAN Rusli Warjimin dalam kesempatan itu menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi LAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki tugas dalam bidang pengkajian, pendidikan dan pelatihan aparatur.

“Peran ini semakin dipertegas dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UU ini semakin menempatkan LAN dalam posisi yang strategis. Karena LAN memiliki tugas untuk melakukan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN.

Rusli juga menjelaskan, LAN saat ini dikepalai oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara yang dibantu oleh Sekretaris Utama dan 3 Kedeputian yaitu Deputi Bidang kajian Kebijakan, Deputi Bidang Pengembangan Inovasi Administrasi Negara dan Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara.

Tidak hanya itu saja, untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan, LAN juga memiliki perwakilan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN dengan didirikannya Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang selanjutnya disebut PKP2A LAN yang ada di Bandung, Makassar, Samarinda dan Aceh.

Sebelumnya, rombongan Siswi SMK Al-Falah Tanjungjaya Tasikmalaya juga mengunjungi Lembaga Administrasi Negara,  di Jl. Veteran No. 10 Jakarta,  selasa  (21/4). Kegiatan kunjungan ke LAN itu diikuti sebanyak 68 siswi dengan guru pembimbing 5 orang. Yang dipimpin oleh Bapak Abdurrahman sebagai pimpinan rombongan.

Guru Pendamping SMK Al Falah Abdurrahman mengatakan  akan terus membimbing para siswanya agar kualitas ilmu pengetahuan dan wawasan mereka terus bertambah dengan melakukan berbagai kunjungan ke berbagai instansi pemerintah maupun swasta sesuai dengan tujuan program kegiatan pendidikan di luar kelas. (Fat/Humas)

Jakarta - Reformasi di sektor publik merupakan hal yang penting karena dua per tiga anggaran di suatu negara digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Melihat kondisi di Indonesia saat ini, reformasi di sektor publik hanya sekedar wacana dan belum ada tindakan nyata.

Menurut Director Institute for Policy Reform Riant Nugroho, reformasi bukan hanya untuk berubah dari suatu tatanan lama menjadi lebih baik saja. Namun, tentang bagaimana berubah menjadi hebat. Menurutnya, ada beberapa alasan kita perlu membicarakan masalah reformasi di sektor publik.

“Melakukan reformasi dalam sektor publik itu sangat berat. Selain itu, juga pekerjaan yang sangat melelahkan. Namun kita tetap perlu menyelesaikannya,” ujar Riant dalam paparannya di acara Public Lecture yang bertema “Public Sector Reform : Innovation in Public Administration” yang digelar oleh Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Administrasi Negara (LAN) di ruang kelas C Gedung A kantor LAN, Jalan Veteran nomor 10,  Jakarta Pusat. Senin (20/4).

Menurut dia, sebenarnya tidak ada Inovasi di bidang Administrasi Publik, khususnya dalam hal birokrasi. Karena jika itu dilakukan, maka pelakunya bisa dihukum atau dipenjara. Menurut dia, inovasi hanya ada dalam tataran teori Administrasi Publik. 

“Apakah anda mencoba bercanda mengenai inovasi dalam administrasi publik. Tidak ada itu inovasi dalam administrasi publik, khususnya dalam dunia birokrasi,” tegasnya.

Menurut dia, inovasi hanya ada dalam sektor pelayanan publik. Riant mencontohkan beberapa daerah di Indonesia atau negara yang sudah melakukan inovasi dalam sektor pelayanan publiknya.

Ia mencontohkan Kabupaten Jembrana yang telah berhasil menyusun kebijakan pendidikan yang unggul di wilayahnya. Padahal sebelumnya Jembrana sangat tertinggal dalam hal pendidikan.

Contoh lain yang ia kemukakan adalah keberhasilan reformasi yang dilakukan mantan PM Singapura Lee Kuan Yew dalam menjadikan negaranya sebagai negara kota yang tergolong maju di dunia dengan pendapatan per kapita masyarakatnya yang cukup tinggi.

“Lee Kuan Yew melakukan reformasi dengan memprioritaskan sektor publik sebagai hal yang utama. Kita lihat sekarang Singapura menjadi negara yang maju dengan kualitas pelayanan sektor publik yang memadai,” ujarnya.

Hal senada juga dilakukan di China. Menurutnya, China yang saat ini tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia, tidak hanya melakukan reformasi di sektor pelayanan saja. China juga melakukan reformasi dengan mempertahankan mindset warganya yang memiliki gelar akademik berderet-deret, baik itu master maupun doktor.

“Sebelum kembali ke negaranya, mereka menjalani sistem kalibrasi bahwa mereka itu orang China dengan berbagai kultur yang melingkupinya. Ini berbeda dengan Indonesia, banyak mereka yang sekolah keluar negeri dan bergelar master ataupun doktor. Tapi begitu sampai Indonesia lupa dengan karakteristik Indonesia dan copy paste apa yang ada di Barat untuk diaplikasikan di Indonesia tanpa mau memahami karakteristik Indonesia,” jelasnya.

Acara public lecture itu juga dihadiri Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo, Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Basseng, Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Marpaung, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Haris Faozan, Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kania Damayanti serta pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan LAN. (danang/nofeldy/humas)

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar sosialisasi Standar Biaya Masukan (SBM) yang diikuti seluruh pejabat terkait di setiap satuan kerja di lingkungan LAN, di Gedung A Kantor LAN, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (15/4).

Sosialisasi itu juga menghadirkan Kasubdit. Standar Biaya Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Langgeng Suwito, Kabag. Perencanaan dan Evaluasi Program Biro PH2P Hartoto, pejabat perencana dan pengelola anggaran di lingkungan LAN.

Langgeng Suwito mengatakan, untuk penyiapan Standar Biaya Keluaran (SBK) tahun anggaran 2016, Dirjen Anggaran menyampaikan surat kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menyampaikan usulan SBK tahun anggran 2016 kepada Menteri Keuangan dengan mengacu PMK No.71/PMK.02/2013. Langgeng Suwito juga menyampaikan hal-hal baru Standar Biaya Masukan (SBM) 2016 antara lain penambahan item SBM, penyempurnaan satuan dan penjelasan lampiran, serta penyesuaian besaran

“Hal-hal baru dari SBM tahun 2016, diantaranya ada beberapa poin penambahan item SBM, seperti Honorarium Penyelenggaraan Ujian & Vakasi yang ada di unit seperti STIA LAN, Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, serta Satuan Biaya Bantuan Pendidikan Anak pada Perwakilan RI di Luar Negeri,” jelasnya.

Langgeng menambahkan, dalam rangka penyiapan SBK Tahun 2016, melalui Surat DJA Nomor S-622/AG/2015 tanggal 23 Maret 2015 telah menyampaikan langkah-langkah yang harus dipedomani dalam hal penyampaian usulan SBK oleh Menteri/pimpinan lembaga. SBK Tahun 2015 yang tidak mengalami perubahan komponen/tahapan agar diusulkan menjadi SBK 2016. Mekanisme dan tata cara penyusunan SBK tahun 2016, dan koordinasi penyiapan usulan SBK tahun 2016 untuk masing-masing eselon I di lingkup K/L.

Dalam kesempatan ini, Langgeng juga menyampaikaan materi mengenai Pengaturan Standar Biaya dalam Sistem Penganggaran, Standar Struktur Biaya Tahun Anggaran 2016, Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2016 yang mencakup penyiapan SBK 2016 dan langkah-langkah penyusunan SBK, serta Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2016 mencakup Pengaturan SBM, Hal-hal baru SBM Tahun Anggaran 2016, dan Cakupan Revisi SBM Tahun Anggaran 2015.

Untuk diketahui, standar biaya adalah pengaturan lebih detail mengenai anggaran berbasis kinerja, yang merupakan salah satu pilar dalam penganggaran APBN dan anggaran untuk setiap masing-masing Kementerian atau Lembaga (K/L) pemerintah. (nofel/humas)

Jakarta - Salah satu syarat untuk dapat menduduki jabatan Widyaiswara adalah dengan memdapatkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) setelah calon Widyaiswara dinyatakan lulus syarat administrasi dan uji evaluasi kompetensi melalui paparan spesialisasi mata diklat.

Hal ini sebagaimana proses yang diikuti oleh 30 calon widyaiswara dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, saat mengikuti acara "Pengarahan Kepala LAN Kepada Peserta Diklat Calon dan Seleksi Cawid", di Kantor LAN, Jl. Veteran No.10 Jakarta Pusat, Senin (13/4).

Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkelas dunia untuk menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN di era globalisasi kedepannya.

Kepala LAN memberikan contoh dari aparatur sipil negara yang ada di negara-negara maju, dimana kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk aparaturnya bersifat nasional, mempunyai pembagian pemerintahan yang jelas antara yang terpusat dengan yang diserahkan ke daerah, memberikan investasi yang tinggi untuk pengembangan aparaturnya, dan memiliki perencanaan karir yang jelas.

“Kita harus mencoba belajar dari Korea Selatan, terutama semangat kebangsaannya, menginspirasi bangsa lain untuk bekerja keras, membangun kompetisi untuk mengalahkan pesaingnya, serta menggunakan negara lain sebagai benchmark. Hal itu yang harus ada pada ASN kita”, jelas Agus dengan memberikan contoh dari salah satu negara maju.

Agus mengatakan, LAN selaku instansi pembina diklat saat ini terus mengambil langkah strategis untuk membentuk pemerintah yang berkinerja tinggi (high performing governance) guna menghadapi tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Makanya kita memberikan training khusus kepada para pengajar ASN atau widyaiswara yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kompetensi pegawai ASN” tambahnya.  

Dalam pembukaan diklat tersebut, Kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, mpa didampingi oleh Deputi II Bidang Diklat Aparatur, Dr. Muhammad Idris, M.Si; Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional, Dr. Andi Taufik, M.Si; Kepala Pusat Pembinaan Widyaiswara Dra. Army Winarti, M.Si; serta pejabat struktural lainnya di lingkungan LAN. (nofeldy/humas)