Jakarta - Reformasi di sektor publik merupakan hal yang penting karena dua per tiga anggaran di suatu negara digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Melihat kondisi di Indonesia saat ini, reformasi di sektor publik hanya sekedar wacana dan belum ada tindakan nyata.
Menurut Director Institute for Policy Reform Riant Nugroho, reformasi bukan hanya untuk berubah dari suatu tatanan lama menjadi lebih baik saja. Namun, tentang bagaimana berubah menjadi hebat. Menurutnya, ada beberapa alasan kita perlu membicarakan masalah reformasi di sektor publik.
“Melakukan reformasi dalam sektor publik itu sangat berat. Selain itu, juga pekerjaan yang sangat melelahkan. Namun kita tetap perlu menyelesaikannya,” ujar Riant dalam paparannya di acara Public Lecture yang bertema “Public Sector Reform : Innovation in Public Administration” yang digelar oleh Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Lembaga Administrasi Negara (LAN) di ruang kelas C Gedung A kantor LAN, Jalan Veteran nomor 10, Jakarta Pusat. Senin (20/4).
Menurut dia, sebenarnya tidak ada Inovasi di bidang Administrasi Publik, khususnya dalam hal birokrasi. Karena jika itu dilakukan, maka pelakunya bisa dihukum atau dipenjara. Menurut dia, inovasi hanya ada dalam tataran teori Administrasi Publik.
“Apakah anda mencoba bercanda mengenai inovasi dalam administrasi publik. Tidak ada itu inovasi dalam administrasi publik, khususnya dalam dunia birokrasi,” tegasnya.
Menurut dia, inovasi hanya ada dalam sektor pelayanan publik. Riant mencontohkan beberapa daerah di Indonesia atau negara yang sudah melakukan inovasi dalam sektor pelayanan publiknya.
Ia mencontohkan Kabupaten Jembrana yang telah berhasil menyusun kebijakan pendidikan yang unggul di wilayahnya. Padahal sebelumnya Jembrana sangat tertinggal dalam hal pendidikan.
Contoh lain yang ia kemukakan adalah keberhasilan reformasi yang dilakukan mantan PM Singapura Lee Kuan Yew dalam menjadikan negaranya sebagai negara kota yang tergolong maju di dunia dengan pendapatan per kapita masyarakatnya yang cukup tinggi.
“Lee Kuan Yew melakukan reformasi dengan memprioritaskan sektor publik sebagai hal yang utama. Kita lihat sekarang Singapura menjadi negara yang maju dengan kualitas pelayanan sektor publik yang memadai,” ujarnya.
Hal senada juga dilakukan di China. Menurutnya, China yang saat ini tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dunia, tidak hanya melakukan reformasi di sektor pelayanan saja. China juga melakukan reformasi dengan mempertahankan mindset warganya yang memiliki gelar akademik berderet-deret, baik itu master maupun doktor.
“Sebelum kembali ke negaranya, mereka menjalani sistem kalibrasi bahwa mereka itu orang China dengan berbagai kultur yang melingkupinya. Ini berbeda dengan Indonesia, banyak mereka yang sekolah keluar negeri dan bergelar master ataupun doktor. Tapi begitu sampai Indonesia lupa dengan karakteristik Indonesia dan copy paste apa yang ada di Barat untuk diaplikasikan di Indonesia tanpa mau memahami karakteristik Indonesia,” jelasnya.
Acara public lecture itu juga dihadiri Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo, Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan Basseng, Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas Marpaung, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Haris Faozan, Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kania Damayanti serta pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan LAN. (danang/nofeldy/humas)