Jakarta – Perubahan peradaban dunia yang bergerak dengan cepat hanya mampu dimenangkan oleh mereka yang dapat mengimbangi ritme perubahan itu dan menempatkan diri di puncak peradaban.

“Oleh karena itu kita perlu memulai langkah membangun kapasitas inovasi administrasi negara di lingkungan kementerian, lembaga dan daerah sebagai respon terhadap tuntutan perubahan,” jelas Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat memberikan sambutan dalam acara Temu Inovasi Administrasi Negara (Inagara) 2015, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Rabu (28/10).

Mensesneg mengatakan, sangat mengapresiasi penyelenggaraan Temu Inovasi Administrasi Negara yang digagas LAN. Dia berharap penyelenggaraan acara ini bisa mendorong inovasi-inovasi yang ada di daerah untuk dikembangkan di tingkat nasional. Demikian pula sebaliknya.

Dalam kesempatan itu, LAN juga menganugerahkan Penghargaan Inovasi Administrasi Negara (Inagara) Award 2015 kepada sepuluh besar pemenang lomba pemimpin perubahan, enam pemimpin daerah yang berkomitmen tinggi terhadap proyek perubahan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (diklatpim) LAN dan empat pemimpin daerah laboratorium inovasi.

Pemimpin daerah yang berkomitmen tinggi terhadap proyek diklatpim LAN diantaranya adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi, Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto.

Untuk kategori, pemenang lomba pemimpin perubahan yang masuk dalam lima besar salah satunya diberikan kepada Kepala Pusat Standarisasi dan Kelembagaan Informasi Geopasial, Dr Suprajaka  dari Badan Informasi Geospasial. Untuk finalis sepuluh besar pemenang lomba pemimpin perubahan diberikann kepada Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN, Dr Basseng M.Ed.

Sementara untuk kategori pemimpin daerah yang mendukung laboratorium inovasi diberikan kepada Bupati Majalengka, Sutrisno, Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dan Bupati Ciamis, iing Syam Arifin.

Usai pemberian penghargaan, acara dilanjutkan dengan deklarasi dan penandatanganan Tri Satya INAGARA oleh seluruh peserta, dilanjutkan dengan diskusi panel dengan menghadirkan pembicara, Dr Anonius Alijoyo, Prof Dr Agus Dwiyanto dan Dr Syahrul Effendi serta Talk Show Best Practises laboratorium inovasi administrasi negara oleh sejumlah kepala daerah. (bp/humas)

Jakarta -  Inovasi harus menjadi sebuah gerakan menyeluruh di lingkungan pemerintah, baik di tingkat pusat hingga daerah agar pemerintah memiliki daya saing yang cukup tinggi di tingkat global.

Hal itu disampaikan Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo dalam acara Temu Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) tahun 2015 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Kampus PPLPN LAN Jakarta, Rabu (28/10).

Acara yang dibuka secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno itu juga dihadiri oleh sejumlah Kepala Daerah dari seluruh Indonesia

Menurut Tri Widodo, saat ini Indonesia menghadapi permasalahan global terkait masalah keinovatifan. Data Global Competitiveness Indexs menempatkan keinovatifan Indonesia pada tahun 2014 ada di peringkat ke 87. Sementara untuk tahun 2015 ini, Indonesia kembali melorot ke posisi 97.

“Inovasi adalah harga mati dan kita ingin mendorong pemerintahan ini untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang didorong inovasi pembaharuan yang tiada henti,” kata dia.

Apalagi, lanjut Tri Widodo, temuan Bank Dunia mengungkapkan bahwa diantara berbagai faktor yang menentukan maju mundurnya sebuah negara, inovasi berkontribusi sebesar 45 persen dalam membangun sebuah bangsa.

“Inovasi harus menjadi sebuah gerakan menyeluruh di lingkungan pemerintah baik di tingkat pusat hingga daerah. Inovasi adalah harga mati dan kita ingin mendorong pemerintahan ini untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang didorong inovasi pembaharuan yang tiada henti,” kata dia.

Dia juga menambahkan, temu INAGARA 2015 yang baru pertama kali digelar ini bertujuan agar inovasi administrasi negara yang tersebar di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat tersosialisasikan dan diketahui banyak pihak. 

Disamping itu, Temu INAGARA 2015 juga bertujuan agar terjalin networking antar instansi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui berbagi pengalaman dan pentetahuan tentang inovasi di berbagai tempat sekaligus membangun komitmen yang kuat diantara para pimpinan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung inovasi administrasi negara secara berkelanjutan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam sambutannya mengatakan, konsep otonomi daerah saat ini telah memberikan ruang yang begitu besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang inovatif.

“Mana mungkin ada seorang yang berasal dari kota kecil  yang bukan tumbuh dari keluarga politisi, bukan juga berasal dari keluarga pejabat lalu menjadi presiden. Ini bukti bahwa otonomi daerah  memberikan ruang yang besar bagi munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang inovatif di level nasional,” katanya.

Pratikno juga menekankan bahwa saat ini adalah era inovasi. Bahkan, inovasi menjadi katalisator utama dalam mengakselerasi gerakan revolusi mental yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo melalui program Nawa Cita.

“Kita semua bangga dengan capaian ini. Tentunya ini menunjukkan terjadinya perubahan iklim birokrasi dimana budaya status quo perlahan-lahan ditinggalkan dan digantikan oleh budaya perubahan,” jelasnya.

Pratikno mengatakan, Inovasi harus menjadi gerakan nasional. Menurutnya, pemerintah butuh melakukan continous improvement agar masyarakat merasakan kehadiran negara dalam keseharian mereka.

“Saat ini kita masuk dalam dunia yang semakin terbuka, dengan kompetisi yang amat tinggi. Kita harus mampu memenangkan kompetisi itu. Karena itu inovasi harus diletakkan secara sinergi, kerjasama antara pusat, provinsi, kabupaten/kota harus terus ditingkatkan,” pungkasnya. (bp/humas)

Bandung - Reformasi birokrasi merupakan wahana utama dalam memperbaharui penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Aspek-aspek kelembagaan, organisasi serta tata kelola pemerintah terus diupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Namun kenyataannya, bergulirnya reformasi belum banyak dirasakan oleh masyarakat seutuhnya.

Hal ini disampaikan Ketua STIA LAN Bandung, Prof. Deddy Mulyadi pada acara Wisuda ke-34 TAHUN 2015 dan Seminar Nasional bertema “Reformasi Birokrasi dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat”, di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung, Selasa (27/10/2015).

Deddy menambahkan, reformasi birokrasi yang digagas pemerintah selain untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, juga bertujuan untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

“Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting untuk menciptakan iklim kompetitif di tengah masyarakat guna meningkatkan potensi bangsa,” jelasnya. 

Deddy menyoroti, kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan baik, dalam prakteknya seringkali tidak memperhatikan kearifan lokal. Bahkan cenderung memberikan celah bagi pihak-pihak yang mementingkan ego sektoral semata.

“Agar hal tersebut dapat tercapai dengan baik, pemerintah perlu memberdayakan potensi lokal tanpa meninggalkan budaya serta kearifan lokal yang telah ada,” jelasnya.

Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menambahkan, reformasi birokrasi di daerah saat ini memang memiliki banyak tantangan, khususnya dalam praktek di daerah. Ia menyoroti pelaksanaan otonomi daerah yang secara pragmatis membawa dampak positif sekaligus negatif.

“Positifnya, daerah cenderung berpacu dalam meningkatkan potensi daerah sehingga diharapkan tercipta pemberdayaan masyarakat yang akan berujung pada kesejahteraan mereka,” jelasnya.

Sedangkan dampak negatifnya, lanjut dia, daerah kemudian berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan pajak secara intensif. Penarikan pajak yang dilakukan pun terlampau berlebihan hingga berujung pada ekonomi biaya tinggi.

“Kondisi ini tentu tidak sehat. Karena menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif,” jelasnya.

Bupati yang masih tergolong muda itu menyarankan, dilakukannya penguatan dan penempatan kembali esensi otonomi. Menurutnya, penguatan itu juga harus dibarengi dengan reformasi kultural yang meliputi reformasi fiskal daerah, reformasi aparatur dan reformasi resonansi kultural.

Reformasi fiskal misalnya, lanjut Deddy, dapat dilakukan dengan mengurangi belanja barang seperti perjalanan dinas, penginapan, ATK, serta honorarium pegawai. Alokasi pengurangan belanja barang tersebut kemudian dialihkan kepada pembiayaan riil masyarakat seperti program kesehatan, layanan kependudukan gratis, listrik desa, dan sebagainya.

Sementara terkait reformasi aparatur birokrasi, Deddy mengatakan, hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kinerja birokrasi dalam menciptakan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan reformasi resonansi kultural adalah pengembalian nilai-nilai kultur kebangsaan.

“Nilai resonansi kebanggaan atas keunggulan sejarah peradaban kebudayaan masa lalu yang perlu dilestarikan, misalkan semangat gotong royong,” kata dia.

Sementara itu, Deputi Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, reformasi birokrasi dapat dicapai dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang profesional. Hal itu dapat dicapai melalui sistem manajemen organisasi pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas serta sumberdaya aparatur yang handal.

Terkait dengan indeks korupsi di Indonesia yang masih belum dapat ditekan serta indeks kompetitif birokrasi yang masih lemah, Tri Widodo mengatakan, hal itu perlu direspon dengan perubahan konkret yang mampu menghasilkan kemanfaatan baru bagi masyarakat.

“Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan penting dalam menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, inovatif serta memiliki kapasitas kelas dunia (world class government),” jelasnya. (choky/humas)

Jakarta – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN terus berupaya menyiapkan kapasitas aparatur  negara yang profesional dengan melakukan transformasi peran dan fungsinya dari penyelenggara pendidikan akademik menjadi penyelenggara pendidikan vokasi atau terapan.

Kepala Lembaga Administrasi Negara DR. Adi Suryanto mengatakan, beban tanggung jawab yang dipikul STIA LAN itu harus diikuti dengan perubahan secara mendasar.

“Tidak saja penyelarasan dengan kebutuhan jangka menengah. Namun juga perubahan yang bersifat antisipatif,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara “Wisuda Program Sarjana ke-52 dan Program Magister ke-13 STIA LAN Jakarta,” di Jakarta, Sabtu (24/10).

Menurut dia, STIA LAN harus peka dan cermat dalam mengenali perubahan dan arah perkembangan kompetensi aparatur. Dengan kata lain, perubahan STIA LAN harus relevan.

“Saya menyadari STIA LAN selama ini telah melakukan perubahan dan pengembangan berkelanjutan. Tetapi perubahan kali ini dituntut lebih mendasar, “ kata Kepala LAN.

Perubahan mendasar yang dimaksud, lanjut dia, adalah transformasi STIA LAN sebagai penyelenggara pendidikan akademik menjadi penyelenggara pendidikan vokasi atau terapan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.`12/2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam kesempatan itu, Kepala LAN berharap alumni STIA LAN dapat berperan aktif dalam reformasi dan menjadi motor serta pelaku perubahan di instansi masing-masing.

“Para alumni telah memenuhi standar mutu yang diberlakukan di STIA LAN Jakarta. Standar mutu diperlukan untuk memastikan agar proses dan output pendidikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan akan aparatur profesional saat ini dan ke depan,” kata dia.

Analis Kebijakan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala LAN Adi Suryanto juga menyinggung mengenai kebutuhan analis kebijakan di Indonesia. Menurutnya, analis kebijakan hingga saat ini merupakan salah satu bidang jabatan fungsional yang menjadi incaran banyak pegawai ASN.

“Kompetensi para pejebat fungsional analis kebijakan akan terus dibutuhkan karena setiap kebijakan mengalami siklus,” jelasnya. 

Untuk itu, lanjut Kepala LAN, sejak 2014 telah dibentuk jabatan fungsional Analisis Kebijakan dengan LAN sebagai instansi pembinanya yang secara teknis dikelola oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan.

Menurut dia, penunjukkan LAN selaku instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan dapat disinergikan dengan STIA LAN, baik terkait dengan pembelajaran secara konseptual, teoritis maupun penelitian.

Pada kesempatan itu, sebanyak 483 wisudawan dikukuhkan sebagai lulusan Program Sarjana dan Program Magister. Wisuda ini menjadi penanda sumbangsih STIA LAN dalam meningkatkan kompetensi sekaligus integritas aparatur negara melalui pendidikan berjenjang. (danang/mustofa/choky/humas).

Jakarta - Revolusi Mental harus menjadi Gerakan Nasional sebagai usaha untuk  meningkatkan daya saing bangsa. Revolusi Mental yang digagas pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla bisa diibaratkan piranti lunak atau brain power dalam komputer untuk menggerakan piranti keras lainnya.

Kepala Pusdiklat Teknis dan Fungsional LAN, DR. Andi Taufik M.Si menjelaskan, upaya untuk membumikan gerakan Revolusi Mental di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dilakukan dengan penanaman nilai serta peningkatan kompetensi pegawai ASN.

“Hal ini penting untuk menunjang fungsi pelayanan publik kepada masyarakat serta perumusan kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Tentu untuk pegawai ASN hal itu dilakukan melalui pelatihan,” jelasnya saat “Sosialisasi Sistem Integritas Nasional dalam Implementasi Revolusi Mental” pada peserta sosialisasi yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan unit LAN, di Gedung A Kantor LAN, Jl. Veteran No.10 Jakarta, Kamis (22/10).

Andi Taufik juga menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia jangan lagi terjebak pada visi pembangunan fisik dan ekonomi semata. Namun pola pikir juga harus dirubah untuk menggambarkan perubahan fundamental karakter positif masyarakat agar menjadi satu pemahaman skala nasional. (humas)

Jakarta - Efektifitas penyelenggaraan Diklatpim Pola Baru ditentukan oleh kemampuan coach dalam menransferkan ilmunya secara tepat kepada para peserta diklat. Namun, pada kenyataannya kemampuan yang diperlukan itu tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas coach yang mumpuni.

“Peranan coach semakin penting sejak diselenggarakannya Diklatpim Pola Baru. Fungsi coach dalam membimbing peserta diklat untuk berkontribusi dalam proyek perubahan semakin meningkat,” jelas Kepala LAN, DR. Adi Suryanto, Msi, saat membuka “Workshop Coaching” di Gedung Wisesa Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan, Senin (19/10).  

Kepala LAN mengatakan, workshop yang diselenggarakan ini diharapkan akan memberikan wawasan baru kepada para coach yang selama ini aktif membimbing peserta diklat. Coach harus berfungsi sebagai pendorong potensi peserta diklat untuk melakukan proyek perubahan yang inovatif.

“Bukan malah mematikan kreativitas peserta diklat. Makanya LAN merasa perlu membekali coach dengan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup guna mengarahkan peserta menyusun proyek perubahannya,” jelas dia.

Kepala LAN juga berharap, workshop coaching ini akan memberikan pemahaman baru bagi para coach dalam membimbing peserta diklat.

“Ini  menjadi awal bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti akan ada pusat coach  nasional yang dapat memberikan akreditasi bagi para coach,” jelasnya.

Workshop Coaching yang berlangsung selama 4 hari dari 19-22 oktober 2015 itu diikuti sebanyak 30 orang peserta. (choky/humas)

Jakarta – Birokrasi pemerintah tidak hanya dituntut untuk cerdas dan pandai dari segi pengetahuan saja namun juga harus memiliki karakter melayani demi kemajuan bangsa dan negara.

Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional LAN, Dr. Andi Taufik mengatakan, karakter birokrasi yang melayani ini penting untuk menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Revolusi mental yang digagas pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla bertujuan untuk membawa bangsa Indonesia menjadi negara yang memiliki karakter kuat, jujur dan beretos kerja tinggi.

“Revolusi mental itu merupakan upaya merubah pola pikir, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemaslahatan umum,” jelasnya saat memberikan sambutan Diklat Revolusi Mental Bagi ASN dalam Membangun Budaya Kerja Pelayanan, di Gedung Makarti Bhakti Nagari Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Selasa (6/10).

Andi Taufik menambahkan, selama ini masih banyak persepsi dan pemahaman yang berbeda terkait revolusi mental. Sehingga perlu ada pemahaman yang sama agar revolusi mental yang digagas  pemerintah mencapai tujuannya.

“Persamaan persepsi revolusi mental dalam melayani masyarakat perlu didasari dengan pengetahuan dasar (basic knowledge) agar tujuan melayani masyarakat dapat tercapai,” jelasnya. (choky/humas)

Jakarta – Kenaikan laju pertambahan penduduk yang mencapai 2,6 juta per tahun di Indonesia harus dikendalikan agar kualitas SDM dan persebaran penduduk di Indonesia pada masa yang akan mendatang dapat merata.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, tingginya angka pertumbuhan penduduk ini berimbas pada melorotnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Sinyalemen ini terbukti dari peringkat IPM Indonesia yang berada di posisi 108 dari 187 negara.

“Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, konsekuensi ke depan adalah semakin menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan. Karena itu, sudah selayaknya kita melakukan langkah antisipatif agar permasalahan ini bisa teratasi dengan baik,” jelasnya saat memberikan sambutan usai penandatanganan MoU antara LAN dan BKKBN tentang Pengembangan Pengembangan Kapasitas BKKBN melalui Pengkajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Penandatanganan MoU itu juga berbarengan dengan acara “Temu Nasional dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Berbasis Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga bagi Mitra Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah se-Indonesia”, di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Senin (5/10).

Kepala LAN mengatakan, kontribusi nyata yang bisa diberikan LAN selaku instansi pembina diklat adalah mempersiapkan bahan pembelajaran kasus pada Diklatpim dan Prajabatan yang berbasis Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.

“Pembelajaran Diklat dengan metode experiental learning akan sangat terbantu jika kita memiliki stok kasus dari berbagai perspektif. Variasi kasus ini akan memperkaya peserta dalam memahami berbagai permasalahan riil di berbagai sektor pemerintahan kita,” jelasnya.

Dr. Adi Suryanto berharap, para peserta temu nasional ini dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan baik dan mengubah cara pandang yang selama ini didominasi persoalan ego sektoral.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menambahkan,  kerjasama dengan LAN dalam bidang Diklat yang melibatkan widyaiswara dari seluruh Indonesia ini dilakukan karena persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks.

“Jumlah penduduk Indonesia sangat besar dengan laju pertumbuhan pendudukan sangat tinggi. Namun kualitasnya sangat rendah dan persebarannya tidak merata,” jelasnya.

Surya Chandra mengatakan, persebaran penduduk yang tidak merata itu terlihat dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Hasil sensus menunjukkan sebanyak 57,5 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas wilayah Pulau Jawa hanya sekitar 7 persen dari luas Indonesia.

Jika melihat proyeksi kependudukan pada sepuluh tahun mendatang, lanjut dia, Indonesia dikaruniai dengan bonus demografi penduduk. Bonus ini harus bisa dimanfaatkan dengan menyiapkan SDM yang berkualitas, kebijakan ekonomi yang identik terhadap penciptaan lapangan kerja, meningkatkan peran perempuan, dan terciptanya tabungan di tingkat keluarga dan masyarakat untuk membiayai pembangunan.

“Karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait untuk bekerja sama agar pemanfaatan bonus demografi dapat kita realisasikan. Jika tidak, maka kita harus bersiap-siap, alih-alih mendapat bonus, kita malah mendapat bencana demografi,” pungkasnya. (reni/choky/humas)

Jakarta – DR. Adi Suryanto, M.Si, dilantik menjadi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menggantikan Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA yang sudah memasuki masa purna tugas. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Men PAN & RB Prof. DR. H. Yuddy Chrisnandi, ME, digelar di Aula Lantai II Gedung A Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Rabu (23/9).

Men PAN & RB Yuddy Chrisnandi dalam sambutannya menyampaikan, LAN saat ini dihadapkan pada tugas berat dalam mengembangkan kompetensi pegawai ASN, khususnya terkait dengan rencana pemerintah melakukan pengangkatan sebanyak 438 ribu tenaga honorer K-2 sebagai PNS.

“Ada banyak aspek yang kita pertimbangkan terkait dengan pengangkatan tenaga honorer itu. LAN harus bisa mengembangkan kemampuan mereka (tenaga honorer-red) terkait dengan tantangan global sekarang ini. Apalagi, tantangan global menuntut peningkatan pengetahuan, pengembangan potensi diri, serta profesionalisme kerja ASN,” jelasnya. 

Yuddy menambahkan, ribuan tenaga honorer yang rencananya diangkat sebagai PNS itu harus dididik dengan tepat agar menjadi aparatur yang berkualitas dan memadai dalam tata kelola pemerintahan.

“ini menjadi tantangan bagi LAN untuk memikirkan bagaimana meng up grade kapasitas dan kemampuan tenaga honorer yang masih minim pengetahuan dan talenta itu,” jelasnya.

Yuddy berharap, LAN sebagai institusi yang bertugas mendidik dan melatih aparatur di Indonesia untuk memikirkan lebih jauh bagaimana pola pengembangan pegawai yang berasal dari tenaga honorer.

“Diakui atau tidak, tentu akan ada implikasi berupa pelambatan pertumbuhan profesionalisme aparatur kita. Namun ini menjadi tugas LAN untuk memikirkan lebih jauh akan diarahkan kemana pengembangannya,” jelasnya.

Yuddy dalam kesempatan itu juga mengucapkan selamat bertugas kepada DR. Adi Suryanto, Msi selaku Kepala LAN yang baru serta mengucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Agus Dwiyanto, MPA atas jasa-jasanya sebagai Kepala LAN periode sebelumnya.

DR. Adi Suryanto, Msi sendiri merupakan pegawai LAN yang telah berkarir selama 21 tahun. Karirnya dalam bekerja dimulai dari staf pada Pusat Diklat Teknis dan Fungsional LAN, lalu meniti ke jabatan struktural terendah eselon IV setelah 4 tahun bekerja.

Secara berturut-turut memperoleh promosi jabatan eselon III sebagai Kabag Administrasi Pusat Kajian Otonomi Daerah. Jabatan eselon II secara definitif dipangku sejak tahun 2009. Tahun 2013 melalui seleksi terbuka eselon I, DR. Adi Suryanto, MSi terpilih sebagai Sekretaris Utama LAN. (fateha/humas)

Jakarta - Komisi II DPR RI kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisis Aparatur Sipin Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta Ombudsman RI kemarin (21/9) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Gedung Paripurna DPR RI. Rapat ini merupakan tindak lanjut Rapat RDP sebelumnya yang diselenggarakan Sabtu (12/9).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil ketua Komisi II DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si membahas terkait Laporan Penyerapan Anggaran K/L Tahun 2015 serta Rencana Anggaran Tahun 2016.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diwakili Plt. Kepala LAN, DR. Adi Suryanto, M.Si menyampaikan usulan penambahan anggaran sebesar Rp. 8.239.130.000,-. Usulan penambahan anggaran ini diperlukan untuk penyelenggaraan diklat revolusi mental yang akan diselenggarakan sebanyak dua angkatan serta penambahan saran dan prasarana diklat.

Dalam kesempatan itu, sejumlah anggota Komisi II DPR RI memberikan masukan terkait peningkatan tugas dan fungsi LAN, khususnya didaerah. Pasalnya, masih banyak pejabat daerah yang belum memenuhi kapasitas sebagai seorang pemimpin.

Tidak hanya itu, LAN diharapkan juga lebih memperhatikan standar penyelenggaraan diklat di daerah. Karena sejauh ini masih banyak ditemukan penyelenggaraan diklat di hotel-hotel akibat minimnya fasilitas sarana dan prasarana.

Hasil RDP ini menyepakati bahwa usulan penambahan anggaran sebagaimana disampaikan LAN akan segera ditindaklanjuti ke anggota Badan Anggaran Komisi II DPR RI. (choky/humas)

Jakarta – Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Administrasi Negara mengadakan sosialisasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (2015), di Gedung A Kantor LAN Veteran No. 10, Jakarta, Senin (14/9). Sosialisasi PUPNS dengan menghadirkan narasumber dari Badan Kepegawaian Negara, yakni Bajoe Loedi Hargono dan Aditya Nugraha Dasphito itu dilakukan agar tidak ada kesalahan teknis dalam proses pengisian data.

Kepala Biro Umum LAN, Sudardi berharap sosialisasi yang dilakukan oleh tim BKN ini akan  memberikan gambaran lebih detail mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka pemutakhiran data PNS di lingkungan LAN.

“Semoga nanti tidak ada kesalahan ketika melakukan up dating data kepegawaiannya. Saya berharap sosialisasi ini benar-benar diperhatikan,” jelasnya dihadapan 60-an peserta dari berbagai unit di lingkungan LAN yang juga menjadi verifikator di tiap unit masing-masing.

Menurut Bajoe Loedi Hargono, Pendataan Ulang PNS (PUPNS) secara elektronik ini diharapkan akan mampu menghimpun data tunggal aparatur sipil negara secara akurat, terpercaya dan terintegrasi.

“Database Aparatur Sipil Negara yang akurat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan manajemen, penyimpanan, pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi,” jelasnya.

Bajoe menambahkan, proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi ini meliputi tahap pemutakhiran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

“Data PNS yang dimaksud adalah seluruh informasi PNS yang paling kurang memuat data riwayat hidup, riwayat pendidikan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gaji,  riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi,” jelasnya.

Berikut prosedur pendaftaran e-PUPNS :

Setiap PNS dalam melakukan entri PUPNS harus registrasi terlebih dahulu sebagai otentifikasi PNS yang bersangkutan. Pada saat melakukan registrasi, PNS yang bersangkutan menggunakan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan membuat kata sandi untuk mendapatkan nomor register. Nomor register sebagaimana dimaksud diatas  digunakan sebagai usename yang digunakan bersamaan dengan kata sandi untuk login ke dalam sistem e-PUPNS. Nomor registrasi sebagai bukti registrasi/pendaftaran PUPNS disimpan dalam bentuk file elektronik (pdf)  dan/atau dicetak dan digunakan sebagai alat kendali penyampaian berkas fisik.

Selanjutnya Pengisian Formulir e-PUPNS, PNS harus login terlebih dahulu sesuai dengan nomor register yang telah didapat. Formulir e-PUPNS terdiri dari data utama PNS,  Data Posisi;  Data Riwayat; Data untuk PNS Guru (hanya diisi oleh PNS Guru); Data untuk PNS Dokter (hanya diisi oleh PNS Dokter); dan Data StakehoLder, antara lain memuat Bapertarum, BPJS Kesehatan, Kartu Pegawai Elektronik (KPE); Apabila data sudah akurat atau Iengkap, PNS dapat langsung mengirim data untuk dilakukan proses  verifikasi data, apabila terdapat data yang tidak akurat atau tidak lengkap, PNS melakukan pemutakhiran data sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam pemutakhiran data PNS harus melampirkan dokumen pendukung dan menyampailran kepada user verifikator pada jenjang terendah.  Setelah melakukan pemutakhiran data, PNS mengirim data untuk dilakukan proses verifikasi data. Setelah  dilakukan proses validasi data PNS secara interaktif oleh sistem e-PUPNS, PNS dapat memantau keseluruhan proses pemutakhiran data dan progres datanya masing-masing melalui sistem e-PUPNS.

Selanjutnya kewenangan verifikasi data dilakukan secara berjenjang yaitu Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah /Kantor/unit Pelaksana Teknis atau sejenis selanjutnya   Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di lingkungan Kantor Pusat terakhir oleh  Badan Kepegawaian Negara.

Apabila PNS tidak melaksanakan pemutakhiran data melalui ePUPNS pada periode yang telah ditentukan, data PNS tersebut akan dikeluarkan dari database kepegawaian nasional dan Akibat dari data PNS yang dikeluarkan ,  maka pelayanan mutasi kepegawaian yang bersangkutan tidak akan diproses.

Pengisian formulir e-PUPNS dilakukan  sampai dengan akhir bulan November 2015,  Proses verifikasi dilakukan sampai dengan akhir bulan Desember 2015.

Untuk kemudahan pelaksanaan e-PUPNS, Badan Kepegawaian Negara menyusun buku  petunjuk pelaksanaan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik tahun 2O15  dalam format softcopy yang dapat diunduh di website www.bkn.go.id serta portal e-PUPNS.  (Fat/Humas)

Jakarta – Seluruh instansi pemerintah, baik Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah harus saling bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang lebih baik. Hal ini penting mengingat konektivitas antar instansi pemerintah selama ini sangat lemah bahkan tak jarang diwarnai kecenderungan ego sektoral. 

“Adanya ego sektoral antar instansi pemerintah tentu akan mengurangi efektifitas pemerintahan. Padahal kita bisa duduk bersama untuk mengurai persoalan publik yang menjadi pekerjaan rumah kita sebagai pelayan publik,” jelas Plt. Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan pada pembukaan Diklat Reform Leader Academy Angkatan III yang bertema : “Connectivity for Better Sinergy, Alignment Between Transportation, Logistic, Information Technology, and Regional Development”, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Senin (14/9). Diklat RLA angkatan III ini diikuti oleh 25 peserta dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemda.

Menurut dia, sinergitas antar entitas pemerintah sangat penting untuk menyelesaikan berbagai keruwetan persoalan publik yang saat ini dihadapi masyarakat. Kondisi ini tidak akan bisa berjalan optimal tanpa ada kerjasama dan dukungan lintas instansi.

“Persoalan publik yang menyangkut kualitas layanan pemerintah banyak yang belum memuaskan masyarakat. Ini perlu kita carikan solusinya dengan membangun inovasi-inovasi baru yang mampu menjadi terobosan di sektor publik. Diklat RLA ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk mengurai persoalan publik yang saat ini dihadapi semua pihak,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Menpan & RB Dwi Wahyu Atmaji mengakui, selama ini ego sektoral antar instansi pemerintah masih dominan dalam mengurai persoalan publik. Akibatnya, banyak sekali persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara singkat.

“Tidak hanya konektivitas antar instansi yang lemah, regulasi yang berlaku di Indonesia saat ini masih tumpang tindih. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk memperbaiki itu semua,” jelasnya.

Dia menyadari, di era sosial media sekarang ini masyarakat semakin kritis. Pemerintah pun mau tidak mau harus adaptif dan responsif terhadap segala kritik dan masukan dari masyarakat. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang saat ini dijalankan pemerintah harus terus didorong agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lain.

“Keberhasilan program RB dan tata kelola pemerintahan ini juga penting karena menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional,” jelasnya. (nofel/thopa/humas)

Makassar - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meluncurkan "Makassar Training City" atau Makassar sebagai pusat pelatihan. Kegiatan launching ini dirangkaikan usai penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Makassar dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI tentang peningkatan kapasitas aparatur di daerah dan pelaksanaan akreditasi Badan Diklat Kota Makassar, di Gedung PKK, Jalan Anggrek, Jumat (11/9).

Ramdhan Pomanto mengatakan, aparatur pemerintah saat ini harus memiliki kemampuan aktif, bisa mengikuti zaman dengan memperbanyak training untuk menunjang kapasitas dan kompetensinya.

"Kita harus bangga karena di Makassar ada LAN yang mengemban tugas mendidik dan melatih aparatur. Ada pula dari provinsi yang selalu melaksanakan berbagai diklat peningkatan sumber daya manusia. Di Makassar banyak pusat latihan dan nantinya akan lebih dikenal lagi," katanya.

Danny juga mengatakan bahwa keberadaan badan diklat antara Diklat Pemprov Sulsel, Pemkot dan LAN tidak akan saling tumpang tindih. Justru itu menjadi nilai tambah bagi Makassar.

Plt. Kepala LAN RI, DR. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya mengungkapkan dirinya sangat mengapresiasi dan terinspirasi kepada Kota Makassar atas segala kegiatan pelatihan yang dilakukan, sehingga dirinya menganggap Makassar sangat pantas menjadi kota pelatihan.

"Gagasan ini merupakan terobosan luar biasa dari Wali Kota Makassar yang menyodorkan diri sebagai kota pelatihan dan belum ada kota yang menjual kotanya sebagai kota pelatihan selain Makassar, semoga kota lain bisa mencontoh Makassar," katanya. 

Menurut dia, peningkatkan SDM aparatur merupakan jawaban untuk menghadapi tantangan kedepan yang kian kompetitif. Melalui berbagai pelatihan itu diharapkan aparatur pemerintah bisa memberikan pelayanan dinamis untuk tampil di masyarakat secara luar biasa.

"Dalam tata kelola perbaikan harus banyak yang terlibat, sehingga satu sama lain harus selalu bekerja sama. Jika SDM semakin profesional maka saya yakin bahwa Makassar akan menjadi kota nomor satu di Indonesia," kata dia.

Jakarta -  Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) melalui Program TRANSFORMASI telah melaksanakan Pelatihan Teknis “Coaching Skills For Leadership Trainers In LAN’s Leadership Program (Advanced Course)” pada tanggal 7 – 11 September sebagai kelanjutan dari Basic Course yang telah dilaksanakan pada bulan sebelumnya.

Pelatihan ini diberikan oleh Dr. Thomas GEBHARDT, Coach  bersertifikat dari Jerman dan saat ini juga berkedudukan sebagai Direktur Potsdam Center for Policy Management (PCPM) University of Potsdam, Germany. Tujuan dilaksanakannya Pelatihan Coaching ini  adalah meningkatkan kompetensi coaching bagi para tenaga pengajar diklat yang selama ini telah ditugaskan berperan sebagai coach dalam Diklatpim & Prajabatan.

Titik berat pelatihan ini adalah memperdalam pendekatan konseptual tentang coaching yang dikenal dengan systemic-constructivist coaching dan pengenalan berbagai instrumen-instrumen yang lazim digunakan dalam coaching serta kesempatan melakukan praktek langsung coaching.

Pembelajaran dalam pelatihan diberikan dengan menggunakan metode yang sangat variatif, mulai dari paparan konsep dari fasilitator, pendalaman melalui diskusi antar peserta dan antara peserta dengan fasilitator, umpan balik terkait materi  dalam bentuk self-reflection, sampai pada praktek nyata melakukan coaching (life coaching) dan ilustrasi masa depan (future forwarding).

Kesan yang sangat mendalam dirasakan oleh para peserta saat melakukan life coaching. Penyelenggara menghadirkan 4 (empat) orang yang membutuhkan coaching, dengan keunikan personal masing-masing serta problem yang berbeda-beda telah menjadikan tantangan nyata bagi para peserta dalam menerapkan konsep dan instrument yang telah diterimanya. Konsep dan instrument terstruktur yang terkesan mudah dipahami di dalam kelas, namun saat praktek Coaching memerlukan fleksibilitas dan modifikasi dalam penggunaannya.

Gebhardt menggunakan media pembelajaran yang sangat variatif untuk memudahkan transfer pengetahuan dan ketrampilan kepada para peserta dan menjadikan pelatihan ini sangat menarik, menjadikan para peserta selalu antusias dan menumbuhkan suasana pembelajaran yang sangat dinamis.

Pada akhirnya, pelatihan  yang diikuti oleh 12 peserta yang berasal dari Badiklat DKI, Badan Pengembangan SDM Kemendagri, PKP2A LAN Bandung-Makassar, P3D, Pusdiklat KAN, Pusdiklat TF, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan  dan Balai Diklat Bahasa LAN ini ditutup pada hari Jum’at tanggal 11 September 2015.

Pada saat penutupan, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN, DR. Tri Widodo, MA, menyampaikan beberapa pesan penting yaitu : pertama, LAN perlu menggarap serius coaching sebagai cara pengembangan kompetensi ASN yang tidak hanya ada di dalam diklat prajab atau diklatpim saja tetapi termasuk pula di luar konteks tersebut. Kedua, bahwa  para alumni harus segera mentrasfer ketrampilan coaching yang didapatkan selama pelatihan kepada para fasilitator diklat lainnya melalui workshop atau pelatihan-pelatihan sehingga akan lahir coach-coach baru yang kompeten. Ketiga, perlu didorong lahirnya Coach pool di instansi-instansi pemerintah untuk membantu penyelesaian problem yang dihadapi oleh ASN di lingkungannya.

Team Leader TRANSFORMASI GIZ, Hartian Silawati, menyatakan bahwa GIZ sangat bangga dapat membantu LAN meningkatkan kompetensi para fasilitator diklat melalui pelatihan Coaching sebanyak 2 (dua) jenjang : Basic dan Advanced Course. Lebih lanjut Hartian berharap bahwa kualitas Diklat Kepemimpinan & Prajabatn akan menjadi lebih baik mengingat Coaching merupakan salah satu metode yang selama ini menjadi problem khusus dalam proses pembelajaran diklatpim dan prajabatan telah dioca diluruskan melalui pelatihan Coaching tersebut. (rs)

Jakarta – Banyaknya permasalahan sektor publik yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia diakibatkan karena minimnya kapasitas sumber daya manusia aparatur serta kurangnya pengalaman (lack of experiences) dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, DR. Tri Widodo mengatakan, pemerintah daerah perlu terus didorong untuk melakukan inovasi agar mampu memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.

“Negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dibandingkan dengan Jepang. Namun pemerintah daerah di Jepang jauh lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia,” jelasnya saat menyampaikan paparan pada acara Seminar Indonesia -  Japan Local Administration di Aula Makarti Bhakti Nagari Gedung B lt. 8 Kantor LAN, Jalan Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Tri Widodo menambahkan, karakteristik Jepang dengan Indonesia sangat berbeda. Hal ini tentu sangat menguntungkan karena akan memberikan pembelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan kapasitas pemerintahannya di tingkat daerah.

“Dengan demikian kita akan memperoleh pengetahuan baru. Ini tentu akan berbeda apabila kita belajar dari negara dengan karakteristik yang sama. Tentu kita tidak akan mendapatkan banyak hal baru,” ujarnya.

Tri Widodo mengatakan, banyaknya permasalahan di sektor publik yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia telah mendorong pihaknya untuk menginisiasi sejumlah daerah agar melakukan inovasi.

Salah satunya dengan program Laboratorium Inovasi yang saat ini telah diaplikasikan pada beberapa daerah seperti Yogyakarta, Majalengka, Tanjung Jabung Barat serta beberapa daerah lainnya.

“Ini menjadi langkah kita dalam membantu pemerintah daerah guna mengurai berbagai permasalahan di sektor publik,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan upaya mewujudkan pemerintah yang inovatif, Tri Widodo mengungkapkan, pemerintah pusat saat ini terus berupaya untuk mewujudkan pembangunan hingga ke tingkat desa. Pemerintah mulai tahun 2015 hingga seterusnya akan membangun 1.000 desa inovatif. Salah satunya adalah dengan membangun Desa Tematik.

Menurut dia, Desa Tematik itu akan dibangun sesuai dengan karakteristiknya sehingga tidak menghilangkan ciri khas yang dimiliki oleh desa tersebut. Gagasan tersebut akan diwujudkan dengan menumbuhkan desa tersebut menjadi desa wisata, desa entrepreneur, desa sehat dan sebagainya.

“Dengan demikian desa tersebut dapat menjadi desa yang mandiri,” jelasnya.

Tri Widodo berharap, seminar nasional yang diikuti seluruh perwakilan dari pemerintah pusat maupun daerah dapat menimbulkan dampak yang luas dan mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai krisis yang selama ini terjadi. (danang/thopa/humas)

Jakarta – Pemerintah terus berupaya untuk mendorong percepatan pembangunan desa demi terciptanya pembangunan yang merata di segala bidang. Sejauh ini, banyak potensi sumber daya alam yang melimpah di tingkat daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, komitmen pemerintah terkait upaya mendorong percepatan pembangunan desa itu tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Dengan keluarnya kedua UU itu diharapkan pemerintah daerah dapat mempercepat pertumbuhan inovasi. LAN juga berperan aktif untuk mendukung percepatan tersebut melalui peningkatkan Sumber Daya Aparatur,” jelasnya saat memberi sambutan dalam acara Internasional Seminar Indonesia-Japan on Local Administration, di Aula Makarti Bhakti Nagari, Gedung B lt. 8 Kantor LAN, Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Plt. Kepala LAN menambahkan, ada beberapa strategi yang telah dilakukan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan inovasi. Salah satunya dikeluarkannya regulasi serta kebijakan pemerintah tentang gerakan one agency - one innovation yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menciptakan minimal satu inovasi publik setiap tahunnya.

“Diberlakukannya UU tersebut harus membuat setiap daerah mampu mengelola pemerintahan, aset, serta anggaran dengan benar sesuai dengan program perencanaan,” jelasnya.

Plt. Kepala LAN mengatakan, terdapat dua tantangan utama yang menyertai implementasi Undang-Undang Tentang Desa, yaitu alokasi anggaran dan kewenangan yang bertambah besar.

“Seminar ini merupakan peran aktif LAN dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara, khususnya pemerintahan daerah untuk dapat mengaktualisasikan pembangunan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Achmad Erani Yustika yang hadir mewakili Menteri PDTT, mengapresiasi seminar yang diselenggarakan LAN.

Erani berharap, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang dapat membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan terkait dengan pembangunan desa dan daerah tertinggal.

Dia mengakui, terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam mengembangkan kapasitas dan kemampuan dalam mengelola sumber daya desa. Dalam aspek pembangunan desa, menurutnya, Keluarnya Permendesa No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa mengamanatkan Kepala Desa agar mencermati dan memahami secara tepat prioritas penggunaan dana desa.

Salah satu program yang diprioritaskan adalah capacity building atau peningkatan kapasitas masyarakat desa sebagai bagian penting dari program Pemberdayaan Masyarakat.

“Capacity building ini sangat mendesak karena inilah yang akan menjadikan masyarakat desa lebih berdaya, memiliki pengetahuan, wawasan dan ketrampilan yang lebih baik dalam pembangunan desa,” jelasnya. 

Erani berharap, pengalaman serta informasi dari Pemerintahan Jepang ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan desa atau daerah tertinggal. Sehingga potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakatnya.

“Best practices yang ada di pemerintah daerah di Jepang dapat kita ambil untuk dijadikan model sekaligus pembelajaran,” tutupnya.

Seminar yang diselenggarakan selama dua hari tersebut diikuti oleh Director General for Policy Coordination of The Ministry of Internal Affairs and Communications, Hiroshi Inayama, Minister Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Yoshiko Kijima, Senior Executive JICA to Indonesia, Mikiya Saito, perwakilan Jepang lainnya, pejabat struktural dan fungsional di lingkungan LAN, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. (danang/thopa/humas)

Jakarta - Dalam rangka menyolidkan kinerja organisasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menggelar rapat kerja di Kantor Pusat Pengkajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) I LAN Jatinangor, Sumedang, Rabu (2/9). Selain sebagai upaya monitoring dan evaluasi terkait kinerja setiap unit di LAN, rapat kerja ini juga dilakukan dalam rangka menyukseskan program Nawacita dan cita-cita Trisakti  yang ingin dicapai pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla.

Plt. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), DR. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya berharap, rapat kerja ini benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling mengoreksi dan memberi masukan terkait progress kegiatan tahun 2015 dan usulan kegiatan tahun 2016.

“Saya berharap raker ini menjadi ajang bagi kita bersama untuk membangun LAN lebih baik kedepannya. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Namun melihat perkembangan di internal organisasi yang semakin baik, saya yakin LAN mampu menjadi organisasi yang maju,” jelasnya dihadapan peserta raker.

Plt. Kepala LAN dalam kesempatan itu juga menyoroti beberapa hal yang masih belum optimal di beberapa lini, diantaranya Kedeputian Diklat, Kedeputian Inovasi serta Kedeputian Kajian.

Dari Kedeputian Diklat, Plt. Kepala LAN menyoroti masih kurangnya komitmen alumni peserta diklat terhadap proyek perubahan yang dijalankannya. Sementara dari Kedeputian Inovasi, Plt. Kepala LAN memandang perlunya publikasi dan promosi terkait dengan laboratorium inovasi yang saat ini sudah berjalan serta perlunya penguatan peran kajian kebijakan dalam menjawab kebutuhan regulasi sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

“Saya berharap setiap peserta rapat kerja ini dapat berkontribusi secara maksimal guna kesuksesan LAN sebagai rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara,” tutupnya.

Rapat kerja yang berlangsung selama tiga hari hingga Sabtu (5/9) ini juga diisi pemaparan berbagai inovasi yang sudah dan akan dilakukan setiap unit di LAN. Sebagai pelopor inovasi di instansi pemerintah, LAN juga mewajibkan setiap unit di lingkungannya untuk membuat inovasi – inovasi baru agar organisasi terus berkembang dan dinamis dalam menyikapi berbagai tantangan yang ada. (choky/humas)

Jakarta – Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki beragam potensi konflik sosial yang cukup tinggi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan sosial. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah di segala lini diharapkan mampu meredam potensi konflik dengan melakukan tindakan preventif sedini mungkin.

Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara, DR. Andi Taufik mengatakan, tanggung jawab Aparatur Sipil Negara dalam menciptakan situasi kondusif tidak hanya di lingkungan pemerintah saja. Namun juga meliputi lingkup yang lebih luas, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tingkat masyarakat.

“ASN dituntut mampu menciptakan situasi damai dalam scope yang lebih luas lagi yaitu menjadi wakil bagi bangsa dan negara Indonesia dalam meujudkan situasi kondusif. Hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara yang dihuni berbagai macam suku, bangsa, budaya, bahasa dan agama. Sehingga potensi konflik yang timbul di Indonesia sangat besar,” jelasnya saat membuka Diklat Teknis Bina Damai, di Lantai III Gedung Makarti Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN, Pejompongan Jakarta, Senin (1/9).

Diklat Teknis Bina Damai ini merupakan hasil kerjasama Lembaga Administrasi Negara dengan Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA)-UNDP dan diikuti oleh 37 peserta baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Kapus Diklat Teknis dan Fungsional menambahkan, upaya preventif yang bisa ditempuh Aparatur Sipil Nasional (ASN) di tingkat masyarakat dapat dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat tentang kecintaan terhadap bangsa dan negara, lagu nasional, serta menghargai jasa para pendiri bangsa ini dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Menanggapi konflik horizontal yang seringkali terjadi, Kapus Diklat Teknis dan Fungsional mengatakan, penanganan konflik sosial yang terjadi saat ini masih cenderung bersifat antisipatif. Artinya, ketika terjadi konflik, pemerintah baru bekerja untuk melakukan tindakan agar eskalasi konflik yang ditimbulkan tidak terlalu luas.

Padahal, lanjut dia, ada beberapa strategi dan tahapan yang bisa dilakukan untuk mencegahnya, yakni dengan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini terhadap potensi konflik.

“Hal lain yang tidak kalah penting adalah penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik,” jelasnya.

Menurut dia, penghentian konflik juga sangat penting dilakukan ketika konflik terjadi dengan tujuan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Sementara pemulihan pascakonflik memiliki tujuan untuk mengembalikan keadaaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik.

“Bentuk pemulihan pascakonflik bisa melalui rekonsiliasi, rehabilitasi serta rekonstruksi. LAN berharap melalui Diklat Bina Damai ini Aparatur Sipil Negara memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan ketrampilan dalam penanganan konflik sosial yang berbasis nilai, moral serta etika,”tutupnya. (choky/humas)

Jakarta - Wajah penyelenggaraan birokrasi akan tercermin dari kualitas dan standar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Pada posisi ini, pejabat publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi-inovasi yang dibuatnya.

Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsda TNI Agus R.Barnas yang mewakili Menkopolhukam Luhut Pandjaitan saat memberikan sambutan dalam penutupan Diklatpim Tk.I Angkatan XXX, di aula Makarti Bhakti Nagari, Lt. 2 gedung A, Kantor LAN Pusat, Jl. Veteran No.10 Jakarta, Jumat (29/8).

Menurut Agus, adanya tuntutan masyarakat selaku pengguna layanan publik agar layanan yang diberikan cepat, tanggap, dan responsif telah merubah paradigma pemerintah yang kini berkembang.

"Perubahan paradigma dan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak diperlukan utk menjawab tantangan saat ini. Tanpa itu, pemerintah bisa dianggap gagal," jelasnya.

Selain perubahan paradigma dan tata kelola, Agus menjelaskan, perubahan lingkungan strategis yang kian dinamis juga menuntut pejabat publik kian antisipasif dan pro aktif dalam memecahkan permasalahan publik.

"Dalam konteks ini, peran kepemimpinan di sektor publik menjadi peran yang krusial bagi maju mundurnya sebuah negara," tegasnya.

Menurutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang memiliki tugas mendidik dan melatih aparatur sipil negara memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas pemimpin aparatur negara yang inovatif guna mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

Sementara itu, Plt. Kepala LAN, DR. Adi Suryanto menambahkan, tugas berat yang diemban pemimpin perubahan saat ini adalah memotivasi dan mengembangkan inovasi di sektor pemerintahan.

Dia menambahkan, kurikulum dan bahan ajar yang diberikan dalam pembelajaran Diklatpim telah disiapkan agar selalu bersifat dinamis dengan memperhatikan dinamika yang berkembang.

"Hal ini penting guna menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang kian kompetitif," jelasnya.

Plt. Kepala LAN juga berharap, para peserta Diklatpim Tk.I Angkatan XXX ini akan menjadi pemimpin yang berkualitas ketika kembali ke instansi masing - masing.(choky/thopa/humas)

Jakarta – Tumpang tindih kebijakan yang ada di Indonesia terjadi akibat minimnya analis kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah. Kebijakan yang dihasilkan pun tidak menyelesaikan permasalahan yang ada namun justru menimbulkan masalah baru.

Deputi Bidang Diklat, Muhammad Idris mengatakan, perlu ada review kritis terhadap semua kebijakan yang berlaku di Indonesia. Pasalnya, saat ini Indonesia sudah bisa dikatakan mencapai fase over load kebijakan.

“Saat ini sudah over kebijakan. Kebijakan yang diharapkan menyelesaikan masalah malah membawa masalah baru,” kata dia saat membuka Workshop Advokasi Pelaksanaan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK), di Auditorium Makarti Bhakti Nagari Gedung B Kantor LAN, Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Kamis (27/8).

M. Idris mengatakan, munculnya tumpang tindih kebijakan itu disebabkan adanya kebijakan yang asal muncul tanpa melalui telaahan. Hal itu menjadiawalmulaambruknyakebijakan di Indonesia.

“Kalau kita cermati, banyak kebijakan publik di daerah yang putus dari visi nasional,” jelasnya.

Kapusdiklat Teknis & Fungsional, Andi Taufik mengatakan, jabatan fungsional analis kebijakan memegang peran penting untuk turut memberikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Analis kebijakan publik punya peran untuk membantu para pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik. Analis kebijakan publik juga harus memiliki informasi yang berkaitan dengan masalah publik serta argumentasi tentang berbagai alternatif kebijakan sebagai bahan bagi pengambilan keputusan,” jelasnya. (dan/emma/humas)