Jakarta – Kenaikan laju pertambahan penduduk yang mencapai 2,6 juta per tahun di Indonesia harus dikendalikan agar kualitas SDM dan persebaran penduduk di Indonesia pada masa yang akan mendatang dapat merata.
Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, tingginya angka pertumbuhan penduduk ini berimbas pada melorotnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Sinyalemen ini terbukti dari peringkat IPM Indonesia yang berada di posisi 108 dari 187 negara.
“Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, konsekuensi ke depan adalah semakin menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan. Karena itu, sudah selayaknya kita melakukan langkah antisipatif agar permasalahan ini bisa teratasi dengan baik,” jelasnya saat memberikan sambutan usai penandatanganan MoU antara LAN dan BKKBN tentang Pengembangan Pengembangan Kapasitas BKKBN melalui Pengkajian Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
Penandatanganan MoU itu juga berbarengan dengan acara “Temu Nasional dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Berbasis Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga bagi Mitra Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah se-Indonesia”, di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Senin (5/10).
Kepala LAN mengatakan, kontribusi nyata yang bisa diberikan LAN selaku instansi pembina diklat adalah mempersiapkan bahan pembelajaran kasus pada Diklatpim dan Prajabatan yang berbasis Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga.
“Pembelajaran Diklat dengan metode experiental learning akan sangat terbantu jika kita memiliki stok kasus dari berbagai perspektif. Variasi kasus ini akan memperkaya peserta dalam memahami berbagai permasalahan riil di berbagai sektor pemerintahan kita,” jelasnya.
Dr. Adi Suryanto berharap, para peserta temu nasional ini dapat memanfaatkan pertemuan ini dengan baik dan mengubah cara pandang yang selama ini didominasi persoalan ego sektoral.
Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menambahkan, kerjasama dengan LAN dalam bidang Diklat yang melibatkan widyaiswara dari seluruh Indonesia ini dilakukan karena persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks.
“Jumlah penduduk Indonesia sangat besar dengan laju pertumbuhan pendudukan sangat tinggi. Namun kualitasnya sangat rendah dan persebarannya tidak merata,” jelasnya.
Surya Chandra mengatakan, persebaran penduduk yang tidak merata itu terlihat dari hasil sensus penduduk pada tahun 2010. Hasil sensus menunjukkan sebanyak 57,5 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa. Padahal, luas wilayah Pulau Jawa hanya sekitar 7 persen dari luas Indonesia.
Jika melihat proyeksi kependudukan pada sepuluh tahun mendatang, lanjut dia, Indonesia dikaruniai dengan bonus demografi penduduk. Bonus ini harus bisa dimanfaatkan dengan menyiapkan SDM yang berkualitas, kebijakan ekonomi yang identik terhadap penciptaan lapangan kerja, meningkatkan peran perempuan, dan terciptanya tabungan di tingkat keluarga dan masyarakat untuk membiayai pembangunan.
“Karena itu saya mengajak seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor terkait untuk bekerja sama agar pemanfaatan bonus demografi dapat kita realisasikan. Jika tidak, maka kita harus bersiap-siap, alih-alih mendapat bonus, kita malah mendapat bencana demografi,” pungkasnya. (reni/choky/humas)