Bandung - Reformasi birokrasi merupakan wahana utama dalam memperbaharui penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang kehidupan bangsa. Aspek-aspek kelembagaan, organisasi serta tata kelola pemerintah terus diupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Namun kenyataannya, bergulirnya reformasi belum banyak dirasakan oleh masyarakat seutuhnya.
Hal ini disampaikan Ketua STIA LAN Bandung, Prof. Deddy Mulyadi pada acara Wisuda ke-34 TAHUN 2015 dan Seminar Nasional bertema “Reformasi Birokrasi dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat”, di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung, Selasa (27/10/2015).
Deddy menambahkan, reformasi birokrasi yang digagas pemerintah selain untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, juga bertujuan untuk menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
“Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting untuk menciptakan iklim kompetitif di tengah masyarakat guna meningkatkan potensi bangsa,” jelasnya.
Deddy menyoroti, kebijakan reformasi birokrasi yang bertujuan baik, dalam prakteknya seringkali tidak memperhatikan kearifan lokal. Bahkan cenderung memberikan celah bagi pihak-pihak yang mementingkan ego sektoral semata.
“Agar hal tersebut dapat tercapai dengan baik, pemerintah perlu memberdayakan potensi lokal tanpa meninggalkan budaya serta kearifan lokal yang telah ada,” jelasnya.
Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menambahkan, reformasi birokrasi di daerah saat ini memang memiliki banyak tantangan, khususnya dalam praktek di daerah. Ia menyoroti pelaksanaan otonomi daerah yang secara pragmatis membawa dampak positif sekaligus negatif.
“Positifnya, daerah cenderung berpacu dalam meningkatkan potensi daerah sehingga diharapkan tercipta pemberdayaan masyarakat yang akan berujung pada kesejahteraan mereka,” jelasnya.
Sedangkan dampak negatifnya, lanjut dia, daerah kemudian berlomba-lomba untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan pajak secara intensif. Penarikan pajak yang dilakukan pun terlampau berlebihan hingga berujung pada ekonomi biaya tinggi.
“Kondisi ini tentu tidak sehat. Karena menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif,” jelasnya.
Bupati yang masih tergolong muda itu menyarankan, dilakukannya penguatan dan penempatan kembali esensi otonomi. Menurutnya, penguatan itu juga harus dibarengi dengan reformasi kultural yang meliputi reformasi fiskal daerah, reformasi aparatur dan reformasi resonansi kultural.
Reformasi fiskal misalnya, lanjut Deddy, dapat dilakukan dengan mengurangi belanja barang seperti perjalanan dinas, penginapan, ATK, serta honorarium pegawai. Alokasi pengurangan belanja barang tersebut kemudian dialihkan kepada pembiayaan riil masyarakat seperti program kesehatan, layanan kependudukan gratis, listrik desa, dan sebagainya.
Sementara terkait reformasi aparatur birokrasi, Deddy mengatakan, hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kinerja birokrasi dalam menciptakan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sedangkan reformasi resonansi kultural adalah pengembalian nilai-nilai kultur kebangsaan.
“Nilai resonansi kebanggaan atas keunggulan sejarah peradaban kebudayaan masa lalu yang perlu dilestarikan, misalkan semangat gotong royong,” kata dia.
Sementara itu, Deputi Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, reformasi birokrasi dapat dicapai dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang profesional. Hal itu dapat dicapai melalui sistem manajemen organisasi pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas serta sumberdaya aparatur yang handal.
Terkait dengan indeks korupsi di Indonesia yang masih belum dapat ditekan serta indeks kompetitif birokrasi yang masih lemah, Tri Widodo mengatakan, hal itu perlu direspon dengan perubahan konkret yang mampu menghasilkan kemanfaatan baru bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan penting dalam menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, inovatif serta memiliki kapasitas kelas dunia (world class government),” jelasnya. (choky/humas)