JAKARTA –Sidang Paripurna MPR RI yang dipimpin Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo diambil sumpah sebagai Presiden ke-7 dan Jusuf Kallla sebagai Wakil Presiden ke – 12 RI di Ruang Rapat Raripurna I, Gedung MPR, Jakarta, Senin (20/10).

Pelantikan Jokowi – JK dihadiri oleh Presiden ke – 6 RI Susilo Bambang Yudhoyono , Presiden ke – 5 RI Megawati Soekarnoputri, dan presiden ke – 3 RI BJ Habibie, serta para petinggi parpol seperti Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Hatta Rajasa, Anis Matta, dan dihadiri oleh 672 dari 685 anggota MPR.

Seusai dilantik, Jokowi dalam pidatonya mengajak seluruh komponen bangsa bekerja dan bergotong royong membangun bangsa.

Dalam pidatonya Jokowi mengatakan ,” kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, ataupun jajaran pemerintahan yang dipimpinnya, tetapi membutuhkan topangan kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa”.

Jokowi juga menekankan komitmen mewujudkan Indonesia yang berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dihadiri pula oleh enam pimpinan negara dan 13 utusan khusus negara-nagara sahabat, enam kepala negara itu yakni Kepala Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O’Neill, Perdana Menteri Australia Tony Abbot, dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Adapun utusan negara sahabat yang datang pada pelantikan tersebut adalah Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario, Menteri Industri dan Perdagangan Rusia Genghis Manturov, dan Menteri Luar negeri AS John Kerry.

Pada Sambutan Penutupnya Jokowi   mengajak masyarakat untuk membangun Indonesia sebagai negara besar, kuat, makmur dan damai, Indonesia harus memiliki jiwa Cakrawarti Samudera, yaitu jiwa pelaut yang berani menghadapi samudera dan ombak yang menggulung. (fat/Humas)

Jakarta - Berakhirnya era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono seiring pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014. Kabinet Kementerian era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pun juga berakhir. Azwar Abubakar dan Eko Prasojo tidak lagi didaulat menjadi Menteri dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Di akhir masa jabatannya, Kementerian PANRB menggelar acara Apresiasi Pengabdian Menteri dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kantor Kemenpan dan RB, Jakarta, Jumat (17/10).

Kementerian PANRB turut mengundang anggota Paguyuban PANRB, diantaranya Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Nasional dan yang lainnya. Acara tersebut pun dimeriahkan oleh Koes Ploes Junior yang melantunkan lagu-lagu nostalgia.

Para tamu undangan yang hadir memberikan testimoni tentang gaya kepemimpinan Azwar dan Eko. Ketua Komisi II DPRRIAgun Gunandjar Sudarsa mengatakan bahwa Undang-Undang ASN sudah disahkan di masa jabatan Azwar dan Eko. Namun sayang, tim Komisi Aparatur Sipil Negara yang dibentuk belum sempat dilantik pada periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

“Mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk belajar pada Menteri dan Wakil Menteri PANRB di waktu dan kesempatan yang akan datang”, kata Eko Sutrisno, Wakil Ketua Paguyuban PANRB.

Dalam acara perpisahan Menteri dan Wakil Menteri PAN dan RB itu, Sri Hadiati, Deputi Bidang Kajian Kebijakan, hadir untuk mewakili Kepala Lembaga Administrasi Negara, Agus Dwiyanto, yang sedang bertugas di luar kota. Ia menyerahkan kenang-kenangan dari Lembaga Administrasi Negara pada Azwar dan Eko berupa lukisan karikatur, dimana Kepala Lembaga Administrasi Negara bersalaman dengan Menteri dan Wakil Menteri PANRB sebagai bentuk kerjasama selama ini.

Di akhir acara, Azwar Abubakar memberikan sambutan terakhir di acara Apresiasi Pengabdian Menteri dan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu. Azwar mengatakan bahwa ia dan Eko tidak hanya menyelesaikan kantor Kementerian PANRB, tetapi juga menjadi role model perubahan di negeri ini. “Walaupun kami pergi, tetapi jangan khawatir. Kalian bisa. Kita yakin itu karena kita tahu apa yang akan kita lakukan. Terima kasih sekali lagi, I love you full,” lanjut Azwar. (uly/dan/humas)

Jakarta - Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan  publik yang diperlukan masyarakat. Bergulirnya reformasi publik (public reform) di Indonesia mengilhami  pemerintah-pemerintah daerah untuk meningkatkan  kualitas pelayanan publiknya. Peningkatan tersebut dapat dirasakan dalam hal pelayanan regulasi ataupun pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang  pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya.

“Pelayanan itu merupakan hak masyarakat. Kita sebagai aparatur sipil negara harus mampu mengubah paradigma lama, yaitu dilayani menjadi paradigma melayani”, tegas Remigo Yolando Barutu, Bupati Pakpak Bharat, Sumatera utara dalam Kuliah Umum bertema “Reformasi Manajemen Pelayanan di Kabupaten Pakpak Bharat” di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta, Kamis (16/10).

“Ini jamannya pelayanan yang mudah, cepat dan murah”  lanjutnya dihadapan 3000 lebih mahasiswa terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kerja Keras Remigo membuahkan hasil, hal ini terbukti dari Kabupaten Pakpak Bharat telah mampu meraih penghargaan Ciban (Citra Abdi Negara) dari 13 pemerintah daerah yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerahnya.

Peningkatan kualitas pelayanan publik ini dirasakan diberbagai sektor, khususnya pendidikan “Jika pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, saya alokasikan 28%”, jelasnya, dengan semangat.

“Tidak boleh lagi ada anak yang tidak sekolah diwilayah saya, tahun ini saya memberikan beasiswa 880 siswa SMA/SMK ke PTN diseluruh Indonesia”, tambahnya.

“STIA harus mampu membentuk dan membangun moral etika bangsa, menjadi sumber lahirnya aparatur yang unggul dalam menciptakan perubahan, serta menjadi tempat lahirnya gagasan, inspirasi dan inovasi baru dalam pelaksanaan reformasi di Indonesia”, harap Remigo untuk STIA LAN Jakarta. (CQ/dan/humas)

JAKARTA – Perdesaan sehat merupakan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang mampu meningkatkan martabat manusia di daerah tertinggal. Hal tersebut menjadi concern Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk segera mewujudkannya.

“Upaya percepatan mensyaratkan langkah-langkah operasional, dan kemudian diwujudkan dalam lima pilar”, ujar Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dihadapan peserta forum Bakohumas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal di Millennium Hotel Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (16/10).

Lima pilar tersebut meliputi ketersediaan dan berfungsinya dokter puskesmas dan bidan desa, air bersih setiap rumah tangga, sanitasi setiap rumah tangga dan status gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

Kelima pilar diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan angka harapan hidup. “Kesenjangan antara angka harapan hidup daerah tertinggal dan rata-rata nasional cenderung stagnan, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk mempercepatnya”,lanjut Suprayoga.

Diharapkan perdesaan sehat ini mempercepat peningkatan kualitas kesehatan  masyarakat dengan mengedepankan paradigma sehat sehingga tindakan promotif dan preventif meningkatkan kualitas kesehatan, termasuk angka harapan hidup. (Fat/Asety/Dan/humas)

Serang - Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas topografi secara alami sedemikian rupa sehingga setiap air hujan yang jatuh dalam DAS tersebut akan mengalir melalui titik tertentu (titik pengukuran di sungai) dalam DAS tersebut. DAS Cidanau merupakan DAS penting dalam konteks pembangunan ekonomi di kawasan Kota Cilegon serta sebagian wilayah Serang Bagian Barat. Kota sentra industri dengan beberapa diantaranya secara nasional merupakan industri strategis, seperti; baja, kimia hulu dan energi listrik.

“DAS Cidanau merupakan satu ekosistem tumbuh dari hulu hingga hilir serta sumber kekayaan alam yang harus dijaga dan dikelola untuk pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Kota Cilegon dan sekitarnya”, kata Kadishutbun Provinsi Banten, Ir. H. Suyitno, MM. saat membuka Forum Bakohumas Pusat di Serang, Banten, Rabu (15/10).

Potensi sumber daya air DAS Cidanau memiliki debit rata – rata antara 8.000 – 10.000 liter/detik pada lima tahun terakhir. Dengan wilayah tangkapan air (catchment area) seluas ± 22.620 Ha, DAS Cidanau merupakan satu – satunya sumber air baku yang paling memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri di Kota Cilegon serta sebagian wilayah Serang Bagian Barat. Saat ini kebutuhan air mencapai 1.100 liter/detik dan diproyeksikan akan mencapai 2.000 liter/detik pada tahun 2020.

Selain potensi air baku, di kawasan DAS Cidanau terdapat Cagar Alam Rawa Danau, kawasan konservasi endemis seluas 2.500 Ha dalam bentuk rawa pegunungan dan merupakan rawa pegunungan satu – satunya yang ada dan masih tersisa di Pulau Jawa. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai cagar alam.

Untuk menjaga dan mengelola DAS Cidanau dibentuk Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 614/Kep.211-Huk/2006 dan Keputusan Ketua FKDC Nomor 38/FKDC/ VI/2006 yang melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Banten, Pemkab Pandeglang, Pemkab Serang, Pemkot Cilegon, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), swasta, dan masyarakat.

FKDC sejak tahun 2006 telah mengembangkan Skema Imbal Jasa Lingkungan (Payments for environmental services/PES). Melalui skema ini, industri pengguna jasa lingkungan air DAS Cidanau yang terletak di hilir memberikan kompensasi berupa pembayaran sejumlah uang, kepada beberapa kelompok petani di hulu yang mendapat kontrak jasa lingkungan untuk mengelola kebun mereka secara berkelanjutan. Pada tahun 2014 ini skema imbal jasa lingkungan di DAS Cidanau telah memasuk periode ketiga.

“Industri pengguna jasa lingkungan air DAS Cidanau yang terletak di hilir seperti Krakatau Tirta Industri (KTI). Perusahaan penyedia air bersih di Cilegon ini yang menjadi pembeli utama dalam skema jasa lingkungan DAS Cidanau memberikan kompensasi berupa uang” kata Sekretaris Forum DAS Cidanau, Rahadian.

Selain untuk meningkatkan kualitas lingkungan DAS Cidanau, program imbal jasa lingkungan juga dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat petani di hulu. Salah satu manfaat dari peningkatan taraf ekonomi yang lebih baik adalah untuk mengurangi kebiasaan mereka mendapatkan uang di saat sulit. “Program ini juga dapat mengurangi kebiasaan menebang pohon yang ada di lahan  maupun di kawasan hutan”, lanjutnya. Kebiasaan tersebut dapat mengakibatkan turunnya kualitas lingkungan dan air DAS Cidanau. (alamsyah/dan/humas)

Dalam menghadapi tuntutan reformasi birokrasi dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang bergerak dengan akselerasi tinggi, diperlukan suatu upaya dalam membangun kemampuan aparatur sipil Negara (ASN) yang berintegritas tinggi.

Undang-undang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan bahwa Seorang Aparatur Sipil Negara memiliki tiga peran strategis. “Peran ASN antara lain sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa”, kata Agus Dwiyanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dalam acara pembukaan Diklat Training Of Facilitator (TOF) di Graha Makarti Bhakti Nagari, Jakarta, Kamis (16/10).

“Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan aparatur sipil Negara yang mampu menjalankan ketiga peran tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)”, lanjutnya.

Dihadapan 60 orang peserta diklat TOF beliau menjelaskan, pembentuk Aparatur Sipil Negara yang berintegritas perlu ditanamkan sejak ia masuk sebagai calon Aparatur Sipil Negara melalui diklat prajabatan. “Dalam diklat prajabatan tersebut akan lebih mudah membentuk karakter, mindset, sikap dan perilaku yang baik sejak dini”, ujar Agus.

“Widyaiswara sebagai ujung tombak untuk mentransferkan pengalaman dan pengetahuan (Knowledge Sharing) kepada para peserta didiknya harus dibekali dengan ilmu, teknik pembelajaran serta keterampilan yang memadai terutama dalam menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam diklat prajabatan pola baru ini”, jelasnya.

Agus berharap Widyaiswara kelak mampu membangkitkan serta mendorong peserta didiknya untuk menjadi generasi baru yang melayani dalam rangka menciptakan dinamika aparatur sipil Negara yang berintegritas tinggi. (CQ/dan/humas)

Jakarta - Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN  Economic Community merupakan gagasan yang lahir dari pertemuan para pimpinan ASEAN di Bali pada tahun 2003. Indonesia merupakan salah satu potensi pasar terbesar dalam MEA, dirasa masih menghadapi berbagai masalah. Alasan inilah yang membuat peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXIX bekerjasama membuat Pra Policy Brief dengan tema Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (ASEAN  Economic Community). “Langkah prioritas jangka pendek yang akan ditempuh adalah mempersiapkan diri, apalagi saat Indonesia membuka ‘keran’ atas gempuran ASEAN Economic Community” ujar Arlianda yang mewakili rekan-rekannya pada Seminar Pra Policy Brief di Graha Wisesa, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

Acara yang diselenggarakan Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional ini dihadiri oleh peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Widyaiswara, praktisi, pejabat di beberapa kementerian dan lembaga, serta sejumlah pejabat struktural Lembaga Administrasi Negara. Dalam Pra Policy Brief  bertajuk ‘Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015’ itu, peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I membahas mengenai apa dan bagaimana langkah yang sebaiknya dipersiapkan dalam menghadapi ASEAN Economic Community.

“Langkah prioritas diantaranya dengan sosialisasi secara massif dan terintegrasi, memangkas aturan yang menghambat kemudahan, meningkatkan akses modal, melakukan  review atas peraturan mengenai ketenagakerjaan dan sebagainya”, lanjut Arlianda.

Dalam paparannya, peserta Diklat pun sepakat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesiapan atas keterbukaan pasar ekonomi di Asean, diantaranya meningkatkan kapasitas birokrasi, meningkatkan jaringan ekonomi, meningkatkan akses modal dan yang lainnya. Mereka pun menegaskan bahwa sebaiknya ada gerakan nasional yang serius dalam menghadapi pasar bebas Asean tersebut, mengingat Indonesia tidak bisa lagi mundur dari ASEAN Economic Community.

Namun paparan para peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I dalam Seminar Pra Policy Brief tersebut, Agus Dwiyanto, mengurai sejumlah komentar dan masukan. “Paparan yang diberikan peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I ini masih perlu diperdalam lagi”, ujar Agus. Kepala Lembaga Administrasi Negara itu pun menegaskan bahwa yang terpenting adalah mengubah mindset para pegawai ASN dalam menghadai ASEAN Economic Community. Pembenahan birokrasi pun harus dari dalam diri para ASN itu sendiri.

Adi Rahman Adiwoso, selaku praktisi yang berprofesi sebagai Chief Executive Officer & President Director PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), memberi masukan bahwa sebagai pemberi masukan dalam terciptanya sebuah kebijakan harus memahami kebutuhan jangka panjang untuk generasi selanjutnya. Sementara I Kadek Dian Sutrisna Artha selaku Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonimi – Universitas Indonesia, menyarankan agar para peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I menambahkan peluang atau pontensi dalam ASEAN Economic Community.

Atas masukan dari para pejabat strukturan LAN dan praktisi itu, peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXIX akan memperbaiki Pra Policy Brief tersebut. Rencananya, hasil karya tersebut akan dipaparkan kembali pada 13 November 2014 mendatang. (uly/dan/humas)

JAKARTA – Dalam rangka pengembangan kapasitas Administrasi Negara melalui  Sharing Knowledge di lingkungan LAN, Kedeputian Inovasi  mengadakan kegiatan Public Lecture  untuk memberikan wawasan dan perbandingan praktek inovasi yang ada di Indonesia dan dunia.  Hal itu disampaikan Kepala Pusat Promosi Inovasi dan Pengembangan Kapasitas LAN Dr. P.M. Marpaung, M.Sc pada kegiatan Public Lecture di Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara, jalan Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

Pada kegiatan Public Lecture ini sebagai narasumber  adalah Septiana Dwi Putrianti, Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan LAN yang menyampaikan paparan dengan judul “Building Trust  Towards Governance Innovation (Same Cases From Asean Countries)”, yang membahas tentang Case Studies inovasi pemerintahan diberbagai negara sebagai bahan perbandingan atau hal yang mungkin bisa dicontoh oleh pemerintah Indonesia.

“Cara untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui inovasi Tata Pemerintahan dengan memberikan nilai baru yaitu kepedulian (care)”, ujar Septiana. Kepedulian yang dimaksud adalah kepedulian terhadap kepentingan masyarakat yang direalisasikan dalam program-program kegiatan pemerintahan yang berbasis kebutuhan rakyat.

“Diharapkan orientasi pejabat pemerintah lebih kepada pemenuhan kebutuhan publik dibandingkan kebutuhan pribadi atau golongan”, lanjutnya.

Kegiatan Public Lecture ini dihadiri oleh Deputi Inovasi LAN Tri Widodo dan para pejabat eselon II dan pejabat fungsional tertentu LAN. Kegiatan presentasi dalam bahasa inggris ini didukung oleh proyek perubahan Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur. Selain itu didukung pula oleh proyek perubahan Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Kedeputian Inovasi LAN. Kegiatan ini direncanakan akan diadakan secara rutin setiap bulan. (fat/dan/humas)

Lampiran daftar peserta Aceh

Lampiran daftar peserta Bandung

Lampiran daftar peserta Jakarta

Lampiran daftar peserta Makasar

Lampiran daftar peserta Samarinda

Jakarta - Berawal dari banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik cenderung  tetap padahal anggaran yang diberikan negara terus naik. Serta tidak adanya perubahan akan pelayan publik yang tak kunjung baik tersebut membuat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menerapkan pola baru dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV. Diklat pola baru ini lebih menitikberatkan penilaian pada proyek perubahan yang merupakan aplikasi langsung dari seluruh pembelajaran yang ada di kelas. “Diklat ini di design bahwa birokrasi bisa melakukan inovasi”, ujar Renni Suzana, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional dalam sambutannya pada Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VII di Gedung Graha Makarti Nagari LAN RI, Pejompongan, Jakarta, Kamis (9/10).

Selama kurang lebih 20 minggu lamanya (on dan off campus) para peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV telah bergabung dalam sebuah komunitas pembelajaran untuk membentuk pemimpin perubahan di sektor publik. Peserta diklat juga dibekali dengan berbagai materi seperti wawasan kebangsaan dan integritas yang tinggi sehingga dapat menjadi reformer atau pemimpin perubahan yang memiliki karakter kebangsaan dan integritas yang kuat.

“Kompetensi yang dibangun dalam Diklatpim Tingkat IV ini adalah kompetensi kepemimpinan operasional”, kata Renni. Dengan kompetensi tersebut peserta Diklatpim Tingkat IV dapat membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Selain kegiatan on campus juga diselenggarakan kegiatan off campus. Kegiatan off campus merupakan sarana peserta Diklatpim Tingkat IV dapat belajar langsung dari instansi yang terkait dengan mata diklat. Kegiatan off campus memakai dua model yaitu dengan kegiatan visitasi dan benchmarking.

“Peserta diklat telah dibekali berbagai keahlian untuk merencanakan perubahan, membangun dukungan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan termasuk dalam pengelolaan perubahan”, terang Renni. Peran kepemimpinan birokrasi sangat besar dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah sehingga peningkatan kompetensi menjadi sebuah tuntutan. Hal tersebut semakin signifikan seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan birokrasi yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan kebijakan yang merupakan bagian dari aspek pelayanan kepada publik.

Peserta Diklatpim Tingkat IV angkatan VII diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai instansi pemerintah. Peserta yang dinyatakan lulus diklat sebanyak 36 orang, sedangkan empat orang sisanya ditunda kelulusannya. Renni berharap peserta dapat meneruskan  tumbuhkembangnya inovasi atau proyek perubahan pada instansi masing-masing peserta. Melihat indeks inovasi indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka hal tersebut perlu diinternalisasikan pada setiap pemimpin. “Indeks inovasi kita turun 2 peringkat dari tahun lalu. Apakah ada peningkatan setelah diklat ini? Kita lihat saja nanti”, tutupnya. (uly/dan)

Jakarta - Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) menghadapi tuntutan terhadap pelayanan birokrasi yang semakin berat jelang memasuki Pasar ASEAN 2015. Diadakannya diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV dengan pola baru yang berbeda dari pola diklat sebelumnya, diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. Dalam diklat kepemimpinan pola baru, para Eselon I, II, III dan IV harus melakukan inovasi untuk instansinya dalam rangka proyek perubahan. Keberhasilan melakukan proyek perubahan atau inovasi tentu menjadi tolak ukur keberhasilan seorang ASN menjadi pemimpin agen perubahan di lingkungan instansinya.

“Penilaian terhadap inovasi atau gagasan baru dalam proyek perubahan harus satu persepsi”, ujar Dr. Basseng, M.Ed selaku Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan  dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Perka LAN Tahun 2013 Nomor 10, 11, 12, dan 13 di Ruang Kelas A, Gedung A, Kantor Pusat Lembaga Administrasi Negara Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (7/8).

Dalam Perka LAN Tahun 2013 Nomor 10, 11, 12, dan 13 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan I, II, III dan IV terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan dalam lampiran, diantaranya mengenai sistem evaluasi peserta Diklat Kepemimpinan. Sosialisasi Perka LAN dianggap perlu karena persepsi dan pemahaman para stakeholders terhadap aspek diklat dan konsep inovasi yang berbeda-beda.

 “Penilaian terhadap proyek perubahan juga bisa dilakukan dengan karakteristik inovasi yang berimbang”, lanjutnya. Inovasi proyek perubahan yang diambil pun sesuai dengan jabatan dan tupoksinya. Hal tersebut untuk menghindari level perubahan berada di bawah yang mengakibatkan makna perubahan menjadi kecil.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Prof. Agus Dwiyanto, MPA mengungkapkan dengan pola baru tersebut akan mendorong para pemimpin yang transformatif. “Inovasi yang dihasilkan dalam proyek perubahan Diklat Kepemimpinan pun tak perlu membutuhkan biaya yang super mahal”, ujar Agus. Kesempatan dan ruang yang leluasa untuk melaksanakan inovasi demi proses perubahan pun mendukung keberhasilan suatu proyek perubahan.

Kendati persepsi pemahaman terhadap pedoman penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan sempat menuai perbedaan, namun Agus optimis Diklat Kepemimpinan Pola Baru akan mencetuskan agen-agen perubahan di instansi pemerintah. Apalagi Pemerintahan Jepang (JICA) begitu apresiasi terhadap keberanian Pemerintah Indonesia melakukan perubahan ASN. “JICA bahkan mengungkapkan pada saya bahwa mereka meminta untuk ikut dalam Diklat Kepemimpinan Pola Baru”, lanjutnya.

Kepala LAN RI itu juga menegaskan bahwa jangan sampai Perka LAN yang ada akan dilaksanakan secara linier dan mekanistis, sehingga kehilangan makna substansi untuk melakukan inovasi atau proyek perubahan. Penyelenggara Diklat Kepemimpinan pun harus berani keluar dari mekanisme dan fleksibel terhadap resistensi dan lingkungan sehingga menelurkan para agen perubahan. (uly/dan)

Jakarta - Penyelenggaraan perdana pendidikan dan latihan prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II dan golongan III pola baru baru saja memasuki tahapan off campus. Tahapan dimana para peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS serta aktualisasi sikap dan perilaku PNS yang didapat dari pembelajaran selama on campus. Diklat prajab pola baru ini berbeda dengan sebelumnya, dimana ada lima tahapan yang harus diikuti oleh setiap peserta. Lembaga Administrasi Negara selaku pihak penyelenggara mengharapkan peserta dapat menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS serta sikap dan perilaku PNS dalam memaknai setiap kegiatan.

LAN menyelenggarakan tahap pertama diklat prajabatan pola baru angkatan perdana ini pada tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2014 di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN, Pejompongan, Jakarta.

Penyelenggaraan perdana ini diikuti sebanyak 80 peserta dari LAN, Kementerian Keuangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana  (BNPB), Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Badan Intelejen Negara (BIN). Tahapan pertama meliputi pembelajaran di dalam kelas sesuai dengan mata diklat yang telah ditetapkan. Kegiatan lain yang dilakukan adalah senam pada pagi hari, visitasi ke instansi yang terkait dengan mata diklat dan outbond di Rindam Jaya. Setelah semua kegiatan tersebut, peserta diklat prajabatan membuat rancangan aktualisasi. Untuk kemudian mereka paparkan kepada penguji dalam seminar rancangan aktualisasi sebelum mereka off campus.

Aktualisasi yang akan dilakukan peserta diklat prajabatan selama sebulan di tempat kerja atau magang tersebut kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai dasar profesi PNS serta sikap dan perilaku PNS. Kelima nilai dasar tersebut  terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Kelima nilai yang dikenal dengan akronim “ANEKA” tersebut yang menjiwai peserta diklat dalam setiap kegiatan aktualisasi. Sedangkan mata diklat sikap dan perilaku PNS meliputi Tata Upacara Sipil, Kesamaptaan serta Kesehatan Jasmani dan Kesehatan Mental.

Aktualisasi tersebut dilaksanakan selama satu bulan di tempat kerja atau tempat magang bagi peserta diklat yang berasal dari luar Jakarta. Selama aktualisasi peserta diklat akan dibimbing oleh mentor dan coaching yang telah ditunjuk. Dengan demikian peserta diklat prajabatan dapat menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Setelah tahap aktualisasi nantinya peserta diklat prajabatan akan masuk ke tahap ketiga on campus yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan November 2014. (dan)

Allahu Akbar.. Allahu Akbar.. Allahu Akbar… Laa  Ilaaha  Illallaahu Wallaahu Akbar.

Allaahu Akbar Walillaahil  Hamd..

Takbir berkumandang bertalu-talu di kantor Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1435 H, segenap jajaran pegawai LAN menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban pada Selasa, (7/10). Anwar Sanusi selaku ketua pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baituttarbiyah mengungkapkan bahwa hewan yang dikurbankan sebanyak dua ekor sapi dan tiga ekor kambing. Dua ekor sapi yang dikurbankan atas nama keluarga besar LAN yaitu Agus Dwiyanto, Sri Hadiati Woro Kustriani, Sudardi, Ruli Hendriani, Maya Saphira, Eka Kusuma Dewi dan PT Anggun Kreasi Utama, serta keluarga Tri Widodo Wahyu Utomo . Sementara 3 ekor kambing yang dikurbankan atas nama Septiana Dwi Putrianti, Istikomah, dan Kania Damayanti.

Berbeda dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban tahun sebelumnya, Anwar Sanusi mengungkapkan bahwa PT Anggun Kreasi Utama sebagai pelaksana cleaning service di lingkungan LAN RI juga turut serta berkontribusi dalam acara kali ini. Ia berharap pelaksana ibadah kurban akan kembali mengkurbankan hewan di Hari Raya Idul Adha tahun depan.

Hewan kurban tersebut pun diserahkan oleh Agus Dwiyanto, secara simbolis kepada petugas penyembelihan hewan kurban, Kusnan. “Saya ingin menyerahkan hewan kurban kepada Pak Kusnan, berikut pisau untuk menyembelih hewan kurban”, ungkap Kepala LAN RI itu sambil menyerahkan pisau secara simbolis.

Disela-sela acara penyerahan hewan kurban itu, Agus Dwiyanto pun mengucap syukur karena keluarga besar LAN RI bisa melaksanakan ibadah kurban dalam suasana Hari Raya Idul Adha 1435 H. “Mudah-mudahan kegiatan penyembelihan hewan kurban ini menjadi simbol bagi kita dalam rangka membangun keikhlasan kita untuk beribadah”, lanjutnya.

Sedianya, hewan kurban tersebut akan dibagi menjadi 300 paket, dimana setiap bungkusnya berisi sekitar 1 kg daging. Paket daging kurban tersebut akan dibagikan kepada seluruh petugas cleaning service, petugas keamanan, supir serta para pegawai yang ada di LAN. Agus Dwiyanto berharap para pelaksana ibadah kurban memperoleh ridho dari Allah SWT.

Seperti yang diketahui, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sebagai bentuk kecintaan dan kepatuhan Nabi Ibrahim AS dalam melaksanakan perintah Allah SWT untuk mengorbankan anaknya, Nabi Ismail AS. Namun saat Nabi Ibrahim AS hendak menyembelih Nabi Ismail AS, Allah SWT lantas menggantikannya dengan kambing yang gemuk untuk dikurbankan. Hal tersebut tentu memberikan hikmah kepada Umat Muslim bahwa pengorbanan merupakan sebagai bentuk rasa syukur dan ikhlas. Pengorbanan juga salah satu kunci sukses kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. (uly/dan)

Program BPJS Kesehatan  yang telah diberlakukan pemerintah sejak 1 Januari 2014 dirasakan masyarakat masih kurang sosialisasi.

BPJS yang merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka perwujudan sistem jaminan sosial dan kesehatan (SJSN) dirasakan masyarakat masih belum merata terutama di wilayah-wilayah terpencil, hal ini dikemukakan oleh Drs. Marsono, M.Si, peneliti Madya LAN dalam acara diskusi terbatas Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, di Gedung LAN Lantai 5, Veteran (26/9).

Ia menambahkan masih banyak permasalahan terkait implementasi BPJS, berdasarkan survey yang dilakukan beberapa stakeholders dan masyarakat pengguna BPJS, merekan mengalami kesulitan dalam mekanisme penggunaan kartu jaminan kesehatan tersebut. Tidak hanya itu permasalahan lain yang timbul adalah perbedaan komitmen antara manajemen dan penyedia layanan kesehatan, ungkapnya.

Disisi lain, pihak BPJS yang diundang sebagai narasumber menampik hal tersebut, menurut dr.ikhsan perwakilan dari BPJS mengatakan bahwa sosialisasi BPJS dianggap telah cukup berhasil hal ini terbukti dari jumlah pendaftar peserta BPJS kesehatan naik hingga 15 juta pendaftar selama kurun waktu 6 bulan sejak diberlakukan. Namun disadari memang pelayanan pendaftaran BPJS masih belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang kurang sehingga menimbulkan antrian dalam proses pembuatannya, ungkapnya.

Diskusi terbatas ini sangat menarik hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang muncul mengenai BPJS dan mekanismenya, beberapa masukan yang patut dipertimbangkan antara lain perlunya evaluasi dan pembenahan sistem dan prosedur BPJS yang memungkinkan informasi dapat tersebar sampai wilayah-wilayah terpencil sekalipun, disamping itu penyamaan persepsi terhadap rumah sakit baik pusat maupun daerah sehingga pelayanan kesehatan ini dapat dirasakan sama dan merata diseluruh wilayah di Indonesia.(Cq)

JAKARTA – Setiap pemangku jabatan pranata humas pemerintah harus memiliki keterampilan dan keahlian dalam menjalankan pelayanan informasi. Hal ini dimaksudkan agar humas pemerintah selaku corong pemerintah dapat menyelenggarakan fungsi kehumasan secara proporsional dan profesional.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usuluddin, pada Pembukaan Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli Angkatan V, di Pusdiklat Pegawai Kominfo, Jl. Kelapa Dua No. 49 D, Jakarta Barat , Kamis (18/9).

Usuluddin mengatakan, pemangku Jabatan Fungsional Pranata Humas dipersyaratkan memiliki standar kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kompetensi yang perlu dimiliki antara lain : memahami dasar-dasar komunikasi organisasi, manajemen public relation, informasi manajemen, opini publik, serta teknik penulisan di media cetak dan elektronik.

"Sehingga standar kompetensi itu menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan," jelasnya.

Diklat Dasar Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli Angkatan V yang berlangsung selama 23 hari (17 Sept -9 Okt) ini diikuti oleh 20 Pegawai K/L dan Pemerintah Daerah. (fateha/humas)

Inovasi masih menjadi sesuatu yang asing di dalam struktur birokrasi kita. Sejauh ini inovasi juga masih dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan.

Hal itu disampaikan Deputi Inovasi LAN, Tri Widodo W Utomo di sela-sela acara pembukaan Diskusi terbatas Penyusunan Handbook Inovasi Administrasi Negara di Jakarta pada Kamis (18/9).

“Kami berharap adanya handbook ini akan memberikan sedikit gambaran secara komprehensif kepada pemerintah kita tentang inovasi itu sendiri”, jelasnya.

Tri Widodo mengatakan, penyusunan handbook ini bertujuan untuk menghasilkan suatu buku yang simple, singkat, ringkas tapi pintar. Handbook ini, lanjut dia, kemungkinan akan dikemas dalam bentuk buku pocket.

“Sehingga kemanapun kita pergi, kemanapun aparatur kita berada, kita harapkan membawa pocket book tentang innovation ini,” jelasnya.

Diskusi terbatas ini menampilkan pembicara Nugroho (Transformasi, Rajawali Foundation), Dr. IR. Ophir Sumule, DEA (Kementrian RISTEK), Sri Indah (APEKSI), Anwar Sanusi (Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, LAN) dengan moderator Septiana Dwi Putrianti (Kepala Pusat Inovasi Tata Pemerintahan). (alamsyah/humas)

Kualitas pelayanan publik yang dilakukan para aparatur sipil negara saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Salah satunya disebabkan minimnya kompetensi aparatur sipil negara.

“Perlu ada perubahan radikal untuk mewujudkan aparatur yang kompeten. Kebutuhan pendidikan dan diklat dewasa ini dirasa sangat penting dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik,” tegas Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dalam acara “Rapat Koordinasi Pengendalian Kulitas Penyelenggaraan Diklat,” di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Rabu (17/9).

Agus mengatakan, kebutuhan diklat ini sejalan dengan UU No. 15 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengamanatkan mengenai pengembangan aparatur sipil negara minimal 12 hari dalam setahun.

Namun, lanjut Agus, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan aparatur sipil negara yang belum pernah merasakan diklat selain diklat prajabatan di instansinya.

“Instansi pemerintah perlu mengubah pola pikirnya mengenai diklat. Diklat itu merupakan investasi jangka panjang sehingga tidak lagi masuk dalam belanja pegawai namun belanja modal,” jelasnya.

Menurut dia, mendiklatkan pegawai merupakan aset bagi intansi karena mereka menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk melayani masyarakat.

Agus membandingkan tingkat intensitas pengembangan pegawai di Indonesia melalui diklat dengan negara – negara berkembang lainnya. Di negara –negara yang tergabung dalam Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), intensitas pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat cukup tinggi.

“Negara-negara anggota OECD yang paham betul akan kebutuhan diklat bagi para pegawainya meluangkan minimal 100 jam selama setahun untuk mendiklatkan pegawainya,” kata dia.

Dengan melihat pemberlakuan ASEAN Community 2015 mendatang, Agus mengatakan, Indonesia harus mampu berkompetisi dengan meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya yang saat ini masih jauh dari harapan.

“Karena itu perlu adanya pengembangan pegawai baik melalui diklat teknis maupun fungsional. Tidak hanya dari segi  pegawai yang didiklatkan, standar kualitas penyelenggara diklat juga harus berjalan beriringan. Sehingga keberadaannya dapat menjadi public values bagi masyarakat luas,” kata dia.

Rakor diklat yang dihadiri sejumlah perwakilan lembaga diklat Kementerian/Lembaga ini menghadirkan narasumber antara lain : Dr. Basseng, M.Ed (Kepala Pusat P3D), Dra. Reni Suzana, MPPM (Kepala Pusat KAN), Dr. Andy Taufiq, M.Si (Kepala Pusat diklat TF), dan Dra Purwastuti, MBA (Kepala Pusat Pembinaan WI). (choky/humas)

PEJOMPONGAN - Diklat Prajabatan Pola Baru harus dikelola dengan baik dan benar untuk membentuk profil Aparatur Sipil Negara yang berbeda dari apa yang kita miliki sekarang. Profil apratur yang dimaksud adalah aparatur yang menyadari dirinya sebagai pelayan publik.

“Aparatur sipil negara harus benar mindset-nya. Mereka harus menyadari posisinya sebagai pelayan publik dan menempatkan masyarakat yang dilayani sebagai panglima,” jelas Kepala LAN, Agus Dwiyanto saat memberikan sambutan pada acara pembukaan perdana Diklat Prajabatan golongan II dan III Pola Baru di Aula Gedung Makarti Bhakti Nagari LAN Jakarta, Kamis, (11/9).

Kepala Pusat Pengembangan Program dan Pembinaan Diklat LAN, Basseng menambahkan, praktek penyelenggaraan Diklat Prajabatan pola lama yang pembelajarannya bersifat klasikal dan didominasi oleh ceramah sulit membentuk nilai-nilai dasar profesi PNS, khususnya proses internalisasi pada diri peserta.

Menurut dia, berpijak dari kondisi itu, LAN pun kemudian mengganti Diklat Prajabatan pola lama dengan pola baru yang lebih mengedepankan sisi kompetensi calon aparatur. Penggantian model diklat itu dimulai dari bahan ajar, metode pembelajaran serta aspek administratif.

“Kompetensi yang ingin dibangun tidak berhenti pada tataran kognitif namun juga pada tataran afektif dan psikometrik yang nyata dalam bentuk aktualisasi kompetensi di tempat kerja,” jelasnya.

Penyelenggaraan Perdana Diklat Prajabatan Pola Baru ini terdiri atas dua kelas yaitu golongan II dengan peserta sebanyak 26 orang dengan rincian 7 orang peserta berasal dari LAN, 12 orang dari BNPB, 1 orang peserta dari BIN dan 6 orang peserta dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara untuk Diklat Prajabatan Golongan III diikuti oleh 54 orang peserta yang berasal dari LAN sebanyak 51 orang dan 3 orang peserta dari Kementerian Keuangan. (adi setyono/humas)

Opini wtp yang disematkan kepada instansi pusat maupun daerah bukan merupakan wujud instansi tersebut bebas dari korupsi

Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pengelolaan anggaran kementerian dan lembaga. Salah satunya adalah hasil audit laporan keuangan dangan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP).

Namun opini WTP yang didapatkan kementerian dan lembaga bukan menjamin bahwa kementerian atau lembaga tersebut terbebas dari praktek KKN, hal ini diungkapkan Wakil Presiden RI, Boediono dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2014, hari ini (12/9) di gedung dhanapala, kementerian keuangan, Jakarta.

Dalam rapat kerja nasional yang bertema “dengan semangat WTP sukseskan implementasi akuntabiltas dan akuntansi berbasis akrual di tahun 2015” juga diserahkan piagam penghargaan WTP oleh Boediono kepada Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah.

Ditegaskan oleh boediono Opini WTP hanya merupakan laporan pertanggung jawaban atas kementerian/lembaga dalam menyajikan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan  yang dinilai dengan wajar.

Sedangkan untuk meminimalisir praktek KKN aparatur sipil negara dalam pengelolaan APBN perlu peningkatan peran serta Sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP), dan dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan sistem informasi pengelolaan keuangan untuk pemerintah pusat dan daerah, paparnya.

Diakhir sambutannya, Boediono pemukulan gong secara simbolik yang menandakan rapat kerja nasional dibuka secara resmi.

Sebanyak lima orang Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXIX Kelas B dinyatakan ditunda kelulusannya. Kepada mereka yang ditunda kelulusannya akan diberikan waktu dua bulan untuk melakukan penyempurnaan proyek perubahannya berupa excercise kepemimpinan di instansinya masing-masing.

Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Reni Suzana, saat menyampaikan laporan penyelenggaraan pada upacara penutupan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II Angkatan XXXIX Kelas B di Jakarta Kamis, (11/9).

Menurut Reni Suzana, pada awal dibuka, jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXIX Kelas B berjumlah 61 orang peserta. Namun dalam perjalanannya selama delapan belas minggu, jumlah tersebut mengalami perubahan. Ada satu orang peserta yang mendapatkan musibah sehingga dinyatakan berhenti mengikuti diklat sebelum waktunya.

“Kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat pada kesempatan pertama berikutnya,” jelasnya.

Reni memaparkan, dari 60 peserta yang dapat menyelesaikan proses diklat sampai akhir, 5 orang peserta meraih predikat sangat memuaskan, 43 peserta mendapat predikat memuaskan dan 7 peserta mendapatkan predikat cukup memuaskan. Sisanya sebanyak lima peserta masih ditunda kelulusannya.

Sementara itu, Kepala LAN Agus Dwiyanto dalam sambutannya mengatakan, kualitas inovasi yang dibuat para peserta diklat dari waktu ke waktu menjadi sangat baik. Sehingga sangat sulit untuk menilai peserta mana yang terbaik.

Agus berharap, peserta yang terbaik tidak menyombongkan diri karena  lima terbaik yang telah terpilih ini perbedaan nilainya sangat tipis dibandingkan dengan yang lainnya.

“Bagi penerima penghargaan, ini menjadi tantangan untuk membuktikan kinerja di instansinya,” jelasnya. (Adi Setyono/humas)