Program BPJS Kesehatan  yang telah diberlakukan pemerintah sejak 1 Januari 2014 dirasakan masyarakat masih kurang sosialisasi.

BPJS yang merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka perwujudan sistem jaminan sosial dan kesehatan (SJSN) dirasakan masyarakat masih belum merata terutama di wilayah-wilayah terpencil, hal ini dikemukakan oleh Drs. Marsono, M.Si, peneliti Madya LAN dalam acara diskusi terbatas Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional, di Gedung LAN Lantai 5, Veteran (26/9).

Ia menambahkan masih banyak permasalahan terkait implementasi BPJS, berdasarkan survey yang dilakukan beberapa stakeholders dan masyarakat pengguna BPJS, merekan mengalami kesulitan dalam mekanisme penggunaan kartu jaminan kesehatan tersebut. Tidak hanya itu permasalahan lain yang timbul adalah perbedaan komitmen antara manajemen dan penyedia layanan kesehatan, ungkapnya.

Disisi lain, pihak BPJS yang diundang sebagai narasumber menampik hal tersebut, menurut dr.ikhsan perwakilan dari BPJS mengatakan bahwa sosialisasi BPJS dianggap telah cukup berhasil hal ini terbukti dari jumlah pendaftar peserta BPJS kesehatan naik hingga 15 juta pendaftar selama kurun waktu 6 bulan sejak diberlakukan. Namun disadari memang pelayanan pendaftaran BPJS masih belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang kurang sehingga menimbulkan antrian dalam proses pembuatannya, ungkapnya.

Diskusi terbatas ini sangat menarik hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang muncul mengenai BPJS dan mekanismenya, beberapa masukan yang patut dipertimbangkan antara lain perlunya evaluasi dan pembenahan sistem dan prosedur BPJS yang memungkinkan informasi dapat tersebar sampai wilayah-wilayah terpencil sekalipun, disamping itu penyamaan persepsi terhadap rumah sakit baik pusat maupun daerah sehingga pelayanan kesehatan ini dapat dirasakan sama dan merata diseluruh wilayah di Indonesia.(Cq)