Jakarta - Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan  publik yang diperlukan masyarakat. Bergulirnya reformasi publik (public reform) di Indonesia mengilhami  pemerintah-pemerintah daerah untuk meningkatkan  kualitas pelayanan publiknya. Peningkatan tersebut dapat dirasakan dalam hal pelayanan regulasi ataupun pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang  pendidikan, kesehatan, utlilitas, dan lainnya.

“Pelayanan itu merupakan hak masyarakat. Kita sebagai aparatur sipil negara harus mampu mengubah paradigma lama, yaitu dilayani menjadi paradigma melayani”, tegas Remigo Yolando Barutu, Bupati Pakpak Bharat, Sumatera utara dalam Kuliah Umum bertema “Reformasi Manajemen Pelayanan di Kabupaten Pakpak Bharat” di Gedung Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan, Jakarta, Kamis (16/10).

“Ini jamannya pelayanan yang mudah, cepat dan murah”  lanjutnya dihadapan 3000 lebih mahasiswa terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah berhasil dilaksanakan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kerja Keras Remigo membuahkan hasil, hal ini terbukti dari Kabupaten Pakpak Bharat telah mampu meraih penghargaan Ciban (Citra Abdi Negara) dari 13 pemerintah daerah yang dianggap berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerahnya.

Peningkatan kualitas pelayanan publik ini dirasakan diberbagai sektor, khususnya pendidikan “Jika pemerintah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan, saya alokasikan 28%”, jelasnya, dengan semangat.

“Tidak boleh lagi ada anak yang tidak sekolah diwilayah saya, tahun ini saya memberikan beasiswa 880 siswa SMA/SMK ke PTN diseluruh Indonesia”, tambahnya.

“STIA harus mampu membentuk dan membangun moral etika bangsa, menjadi sumber lahirnya aparatur yang unggul dalam menciptakan perubahan, serta menjadi tempat lahirnya gagasan, inspirasi dan inovasi baru dalam pelaksanaan reformasi di Indonesia”, harap Remigo untuk STIA LAN Jakarta. (CQ/dan/humas)