Jakarta - Berawal dari banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik cenderung  tetap padahal anggaran yang diberikan negara terus naik. Serta tidak adanya perubahan akan pelayan publik yang tak kunjung baik tersebut membuat Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menerapkan pola baru dalam Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan Tingkat IV. Diklat pola baru ini lebih menitikberatkan penilaian pada proyek perubahan yang merupakan aplikasi langsung dari seluruh pembelajaran yang ada di kelas. “Diklat ini di design bahwa birokrasi bisa melakukan inovasi”, ujar Renni Suzana, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional dalam sambutannya pada Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VII di Gedung Graha Makarti Nagari LAN RI, Pejompongan, Jakarta, Kamis (9/10).

Selama kurang lebih 20 minggu lamanya (on dan off campus) para peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV telah bergabung dalam sebuah komunitas pembelajaran untuk membentuk pemimpin perubahan di sektor publik. Peserta diklat juga dibekali dengan berbagai materi seperti wawasan kebangsaan dan integritas yang tinggi sehingga dapat menjadi reformer atau pemimpin perubahan yang memiliki karakter kebangsaan dan integritas yang kuat.

“Kompetensi yang dibangun dalam Diklatpim Tingkat IV ini adalah kompetensi kepemimpinan operasional”, kata Renni. Dengan kompetensi tersebut peserta Diklatpim Tingkat IV dapat membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Selain kegiatan on campus juga diselenggarakan kegiatan off campus. Kegiatan off campus merupakan sarana peserta Diklatpim Tingkat IV dapat belajar langsung dari instansi yang terkait dengan mata diklat. Kegiatan off campus memakai dua model yaitu dengan kegiatan visitasi dan benchmarking.

“Peserta diklat telah dibekali berbagai keahlian untuk merencanakan perubahan, membangun dukungan dan mengurangi resistensi terhadap perubahan termasuk dalam pengelolaan perubahan”, terang Renni. Peran kepemimpinan birokrasi sangat besar dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah sehingga peningkatan kompetensi menjadi sebuah tuntutan. Hal tersebut semakin signifikan seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan birokrasi yang cepat dan tepat dalam mengambil keputusan kebijakan yang merupakan bagian dari aspek pelayanan kepada publik.

Peserta Diklatpim Tingkat IV angkatan VII diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai instansi pemerintah. Peserta yang dinyatakan lulus diklat sebanyak 36 orang, sedangkan empat orang sisanya ditunda kelulusannya. Renni berharap peserta dapat meneruskan  tumbuhkembangnya inovasi atau proyek perubahan pada instansi masing-masing peserta. Melihat indeks inovasi indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun maka hal tersebut perlu diinternalisasikan pada setiap pemimpin. “Indeks inovasi kita turun 2 peringkat dari tahun lalu. Apakah ada peningkatan setelah diklat ini? Kita lihat saja nanti”, tutupnya. (uly/dan)