JAKARTA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI hari ini merayakan kiprahnya yang ke – 57 tahun. Perayaan ulang tahun ditandai dengan acara pemotongan tumpeng yang dihadiri para pimpinan di lingkungan LAN, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/8).

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, dalam sambutannya berharap, LAN sebagai institusi penting dalam bidang kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur harus mampu memberikan kontribusi nyata kepada bangsa ini.

Di usianya yang memasuki setengah abad lebih, lanjut Kepala, sudah seharusnya LAN membangun kapasitas internal organisasinya dengan lebih baik. Termasuk meningkatkan image LAN terus menerus.

Senada dengan itu, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Adi Suryanto, mengatakan, tumpengan acara HUT Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai tanda syukur kiprah LAN yang ke-57 tahun ini juga bertepatan dengan momen yang baik, yakni setelah Hari Raya Idul Fitri 1435 H.

Rangkaian acara peringatan LAN sendiri rencananya akan diisi dengan kegiatan Halal Bi Halal (Kamis, 14 Agustus), dan kegiatan jalan santai, bazar, lomba masak dan fun games lainnya (Minggu, 10 Agustus).

Untuk diketahui, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 238/P.M/1957.

Pendirian LAN pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan Pegawai Negeri guna menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah yang memerlukan kecakapan dan keterampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugas.

Selain itu, pendirian LAN juga dilandasai sistem administrasi pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang. Kondisi seperti itu dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang Merdeka.

Walaupun pendirian dan kedudukan LAN secara yuridis telah ditetapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957, tetapi baru benar-benar direalisasikan dan mulai melakukan kegiatannya sejak tanggal 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Direktur Lembaga Administrasi Negara yang pertama Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, SH. (ft/bp/humas)

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Agus Dwiyanto menggelar open house perayaan Idul Fitri 1435 Hijriah di kediamannya di Jalan Garuda no. 75 Klaseman Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Agus menerima kunjungan dari pejabat eselon dan pegawai di lingkungan LAN RI untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan di hari kemenangan umat Islam ini.

“Silaturahmi ini untuk lebih mengakrabkan antar pegawai LAN RI, yang mungkin selama ini hanya mengenal wajahnya saja,” ujar Kepala LAN RI itu di kediamannya, Rabu (30/7/2014).

Agus Dwiyanto terlihat santai dengan batik berwarna merah dan sesekali berbincang-bincang akrab dengan sejumlah tamu-tamunya sembari menikmati hidangan yang disediakan.

Beliau menambahkan, “open house jangan hanya dijadikan tradisi namun lebih dari itu mempererat tali silahturahmi keluarga besar LAN”.

Hidangan yang disiapkan merupakan hidangan khas Yogyakarta seperti gudeg jogja, sambal goreng krecek, lele mangut, sate ayam, bakso, soto, nasi merah dan bacem. Ada pula bakmi Jawa yang bisa dipesan sesuai dengan selera, ada bakmi goreng dan bakmi godhog yang langsung dibuat dengan menggunakan kompor arang.

Selain itu disajikan pula berbagai penganan khas seperti jenang dodol, gethuk, gethuk trio, lemper bakar, lanting dan tempe benguk. Sajian untuk minuman juga menarik untuk dinikmati, ada dawet tape ketan dan es buah.

Tampak semua tamu yang hadir antusias menikmati semua menu yang disajikan dengan diiringi musik yang dibawakan oleh pegawai dan keluarga besar LAN RI. “Silahkan menikmati semua hidangan yang disajikan. Hanya boleh pulang setelah semua hidangan habis,” canda Agus disambut gelak tawa seluruh tamu yang hadir. (dan—CQ-PH)

Kebijakan penyelenggaraan Diklat kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV memutuskan bahwa setiap alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV akan diberikan “Pin Pemimpin Perubahan” sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah berhasil memimpin perubahan di instansinya. Untuk mendapatkan bentuk, ukuran, dan warna Pin yang tepat maka Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan sayembara Desain Pin Pemimpin Perubahan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Peserta Sayembara

• Peserta sayembara pembuatan Pin Pemimpin Perubahan terbuka untuk umum.

Kriteria Pin Pemimpin Perubahan

Pin Pemimpin Perubahan mencerminkan beberapa karakteristik sebagai berikut:

• Inovatif
• kreatif
• Mengandung makna kepemimpinan
• Menunjukkan jenjang Diklat Kepemimpinan
• Elegan
• Sederhana
• Waktu Pelaksanaan

Sayembara pembuatan Pin Pemimpin Perubahan akan berlangsung selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 September 2014.

Desain Pin Pemimpin Perubahan diterima oleh Tim Penilai paling lambat pada tanggal 15 September 2014melalui alamat email : Basseng2004@yahoo.com

Tim Penilai

• Tim Penilai sayembara pembuatan Pin Pemimpin Perubahan adalah Jajaran Pimpinan Tinggi Lembaga Administrasi Negara. Hasil Tim Penilai tidak dapat diganggu gugat.

Hadiah Pemenang

• Pemenang sayembara pembuatan Pin Pemimpin Perubahan adalah satu orang, dan akan diberikan hadiah tunai berupa honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(CQ-PH)

JAKARTA – Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), sebagai pemenang Pilpres 2014.

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh suara sebanyak 62.576.444 atau 46,85% sementara itu pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhasil memperoleh suara sebesar 70.997.833 atau 53,15%. Untuk jumlah suara sah sebesar 133.574.277, sedangkan jumlah suara tidak sah 1.379.690 dan selisih perolehan suara sebesar 8.421.389. Keputusan kemenangan pasangan Jokowi-JK diumumkan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno KPU di Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014 – 2019. Setelah merekapitulasi perolehan suara secara nasional di 33 provinsi dan pemilihan di luar negeri.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan salinan disampaikan ke MPR RI, DPR RI, Ketua Mahkamah Kontitusi, Ketua Mahkamah Agung, Presiden RI, Partai Politik dan gabungan partai politik dan ke Presiden dan Wakil Presiden.

Tiada lagi salam satu jari atau dua jari, yang ada salam Persatuan untuk Indonesia yang lebih baik. (ft/Humas).

JAKARTA – Untuk mendukung program one agency one inovation, Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN akan melakukan penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara.

Hal itu disampaikan Peneliti Madya Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Marsono dalam FGD Sinkronisasi dan Penyusunan Draft Akhir Direktori Administrasi Negara 2014, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).

Marsono menambahkan, Direktori Inovasi Administrasi Negara akan berisikan koleksi rujukan/kebijakan/pedoman/model praktek-praktek inovasi dibidang tata pemerintahan, pelayanan publik, kelembagaan dan sumber daya aparatur.

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya bank data (koleksi rujukan/kebijakan/pedoman/model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis dengan indikator yang telah ditetapkan. Direktori inovasi tersebut mencakup inovasi bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.

“Manfaatnya untuk mempermudah Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat dalam mencari/memperoleh informasi inovasi apa saja yang telah dilakukan dibidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Muhammad Imanuddin, menambahkan, Direktori ini berbasis IT dan ada lesson learn-nya bermanfaat dan berkelanjutan.(fat /humas)

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia akan mengerahkan personelnya untuk menjamin proses rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2014 berjalan secara aman, tertib, damai dan lancar. Hal ini dikemukakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny Franky Sompie saat acara Forum Bakohumas dengan tema “Pasca Pemilu Presiden, Bersama Membangun Bangsa”, di Hotel Millenium, Jumat (18/7).

Dia menuturkan, Polri akan menjamin keamanan dan ketertiban pasca pemilu dengan menggelar operasi terpusat bernama Operasi Mantabrata. Setidaknya ada 40 titik penjagaan di Jakarta. “Pasukan yang dikerahkan sebanyak 254.088 personel dari Polri, dan non-Polri 23.450 personel,” jelasnya.

Ronny menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir menjelang pengumuman pilpres 2014 yang akan dilaksanakan KPU pada Rabu (22/7) besok. Polri menjamin keamanan negara secara optimal dan menghimbau kepada masyarakat umum untuk tidak terprovokasi dengan adanya rumor negatif menjelang pengumuman pilpres 2014.

“Demokrasi telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Jadi tidak perlu khawatir dengan isu-isu yang berkembang,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy H. Tulung, mengatakan, penciptaan suasana yang kondusif pasca pemilu memegang peran penting. Selain sebagai upaya untuk menjamin rasa aman di tingkat masyarakat, hal itu juga menjadi pertanda matangnya proses demokrasi yang kini tengah berjalan di Indonesia.

“Masyarakat tidak perlu terpancing dengan provokasi-provokasi yang berkembang di jejaring sosial. Sehingga perlu dibangun informasi yang objektif agar masyarakat tidak terjebak dengan polemik yang ada,” paparnya.

Forum Bakohumas Kementerian/Lembaga itu juga dihadiri Deputi I Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen Yoedhi Swastono dan berbagai perwakilan humas Kementerian/Lembaga seluruh instansi. (chok/bp/humas)

SAMARINDA – Peraturan Kepala LAN terkait Diklat pola baru baik yang menyangkut Diklat Prajabatan maupun Diklat Kepemimpinan, menuai respon beragam dari sejumlah stakeholders. Berbagai respon itu umumnya menyangkut pemahaman konsep perubahan diklat yang berbeda-beda, konsistensi kebijakan, waktu pelaksanaan, pembiayaan, kemampuan badan diklat, kesiapan SDM penyelenggara, dan pencapaian output Diklat berupa pemimpin perubahan yang dirasa masih sangat berat.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Kediklatan se-Kalimantan yang mengambil tema “Menyatukan Persepsi Kebijakan Diklat Pola Baru dalam Membentuk Pemimpin Perubahan di Sektor Publik”, Rabu (16/7). Rapat konsolidasi itu dihadiri oleh seluruh perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Diklat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan.

Kepala PKP2A III LAN Samarinda, Meiliana mengatakan, masih banyaknya persepsi berbeda dari Organisasi Kediklatan terkait perubahan kebijakan baru merupakan hal yang wajar. Perbedaan cara pandang itu memang harus segera dipersatukan agar tidak terjadi salah persepsi dalam menyikapi diklat pola baru.

“Dengan penyamaan persepsi, diharapkan fungsi pembinaan maupun penyelenggaraan kediklatan bisa berjalan optimal,” jelasnya.

Deputi Diklat Aparatur LAN, M. Idris mengatakan, perubahan diklat pola baru itu memang menuai respon yang beraga dari beberapa stakeholders. Bahkan, perubahan itu disikapi dengan tegas dengan menyatakan bahwa jangan ada pemaksaan di era demokrasi dalam hal kebijakan.

Idris mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan klasifikasi terhadap problematika Diklat Pola Baru yang terjadi selama enam bulan belakangan ini. Setidaknya ada empat komponen masalah yang berhasil diidentifikasi.

Pertama, pemahaman prinsip mengenai kebijakan Diklat Pola Baru yang berbeda. Hal ini terjadi mengingat singkatnya rentang waktu dalam mensosialisasikan kebijakan sehingga belum dipahami secara utuh.

Kedua, aspek implementasi secara teknis. Rata-rata pro kontra yang muncul dalam aspek ini adalah mengenai waktu yang lama dan anggaran yang besar. Ketiga, berkaitan dengan aspek pembiayaan. Tidak sedikit stakeholder yang mengeluhkan pembiayaan Diklat Pola Baru yang banyak menyedot anggaran, karena lamanya proses Diklat berlangsung.

Idris mengatakan, jika ada stakeholder yang tertinggal karena anggaran, maka lebih baik menunda mengikuti Diklat tahun ini daripada menjalankan kebijakan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan.

“Ada baiknya pula stakeholder mulai membuat rencana anggaran organisasi dengan kebijakan yang baru hingga siap menjalankan Diklat Pola Baru,” saran dia.

Keempat, terkait dengan kesiapan SDM pengelola Diklat. Selama ini SDM yang mengelola Diklat akan menentukan hasil atau alumni Diklat yang berkualitas. Hal ini berkaitan dengan tim pengajar atau widyaiswara yang harus siap dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan Diklat Pola Baru.

“Empat problematik mendasar atas Kebijakan Diklat Pola Baru ini harus terus dicarikan solusi terbaik, agar tak ada lagi kendala yang dihadapi dalam menjalani Diklat tersebut di tahun mendatang. Kendati pro kontra terus bergulir, namun LAN akan tetap akan menjalankan Diklat Kepemimpinan Pola Baru, Diklat Prajabatan regular, K1 dan K2,” pungkasnya. (Uly/bp/humas)

Jakarta – Analis Kebijakan mempunyai pekerjaan rumah yang cukup banyak dalam membenahi permasalahan kebijakan di negeri ini. Banyaknya kebijakan yang tidak sinkron, tumpang tindih serta overlapping menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan.

“Analis Kebijakan merupakan jabatan fungsional yang baru. Meski jabatan fungsional baru, kita berharap para analis kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia,” kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Sri Hadiati WK, dalam acara Kuliah Umum “Peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Indonesia” di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Gedung B kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

Menurut Sri Hadiati, persoalan-persoalan bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan membuat kebijakan baru atau membuat lembaga-lembaga baru.

“Banyak kritik yang dialamatkan kepada pemerintah sebagai produsen kebijakan yaitu kebijakan yang dikeluarkan jarang sekali mengikuti proses yang seharusnya dilakukan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, Anwar Sanusi menambahkan, kompleksitas yang terjadi di ranah kebijakan di Indonesia muncul karena kebijakan yang disusun tidak didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kepentingan publik.

“Jadi ada perbedaan respon dari sisi pengambil kebijakan dengan sisi kebutuhan kebijakan,” terangnya.

Dengan demikian, lanjut Anwar, kebijakan hanya dibuat untuk kepentingan birokrasi dan dibuat “bussiness as ussual” atau biasa-biasa saja.

“Berpijak dari itu, LAN kini terus mengembangkan jabatan fungsional baru yaitu Analis Kebijakan. Harapan utamanya agar kualitas kebijakan publik di masa yang akan datang akan semakin meningkat,“ jelasnya.

Knowledge Sector Initiative (KSI) – Ausaid, Fred Carden mengatakan, kebijakan yang disusun setidaknya harus memenuhi prasyarat, yakni sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada data yang solid. Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan bisa operasional dan dirasakan manfaatnya.

Carden menjelaskan, dari penelitian yang pernah ia lakukan di 23 negara diseluruh dunia, setidaknya ada tiga kelompok penting dalam membuat suatu kebijakan yaitu tujuan, waktu serta konteks.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Carden, setiap analis kebijakan harus memiliki kapasitas pengetahuan dan relasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan dan lintas sektoral. (ren/dan/bp/humas)

JAKARTA – Hari ini Rakyat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden 2014 – 2019, Pilpres akan digelar serentak di KPU Kabupaten Kota dan Provinsi se Indonesia, Rabu 9 Juli 2014.

Ini kali ketiga Pemilihan Presiden secara langsung.

Ada dua pasang capres dan cawapres yang akan bertarung, nomor urut satu capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa, nomor urut dua yaitu capres Joko Widodo dan cawapres Jusuf Kalla.

Data Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih dari DPT dalam negeri sebanyak 188.268.423 pemilih dan dari DPT luar negeri sebanyak 2.038.711 pemilih, total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 190.307.134 pemilih, tersebar di 478.685KPPS, 81.142 PPS, 6.980 PPK, 497 KPU Kabupaten Kota dan 33 KPU Provinsi.

Nasib Indonesia lima tahun kedepan ditentukan oleh pilihan kita hari ini. Selamat memilih. (ft/humas)

Anwar Sanusi memaparkan laporan akhir dari kajian Arsitektur Kabinet 2014-2019, pada acara Diskusi Publik di Lembaga Administrasi Negara, Senin (7/7).

JAKARTA – Pemerintahan yang akan datang diharapkan mampu memperjelas peran, fungsi, dan tugas pokok masing-masing lembaga dan dapat mendorong sinergi antarlembaga dalam rangka mencapai tujuan sesuai konstitusi. Hal itu disampaikan Kepala LAN RI, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dalam Diskusi Arsitektur Kabinet 2014 – 2019, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Senin (7/7).

“LAN mendorong pemerintahan ke depan menjadi pemerintahan efisien yang efektif dan responsi, pemerintahan seperti ini hanya dapat terwujud apabila  dapat mengembangkan struktur kelembagaan yang ideal,” kata Agus Dwiyanto.

Ketua Tim  Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Anwar Sanusi mengatakan , LAN berinisitif melakukan kajian tentang arsitektur kelembagaan pemerintah 2014-2019 yang ke depannya dapat melahirkan pemerintahan yang efisien dan efektif tersebut.

Anwar Sanusi menambahkan “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih belum bisa menghadirkan suatu potret kelembagaan pusat yang tepat ukuran, tepat fungsi, efisien, dan efektif”.

Menurut Anwar, jumlah kementerian di Indonesia lebih besar ketimbang negara lain, jumlah kementerian/lembaga di Indonesia mencapai 34, sementara di Tiongkok hanya 23 kementerian, Brasil 24 kementerian, Korea Selatan 17 kementerian, Jepang 11 kementerian, Malaysia 24 kementerian dan Thailand 26 kementerian.

LAN merekomendasi tiga opsi arsitektur kabinet yaitu ideal, moderat, dan soft sebagai berikut :

I. Opsi Ideal

Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesejahteraan dan Kesehatan Rakyat
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman

Kementerian Nonportofolio (Meneg)

14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Komunikasi dan Informasi
16. Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
17. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. BUMN
19. Maritim
20. Dalam Negeri

Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

II. Opsi Moderat

Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum
14. Perumahan Rakyat
15. Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Nonportofolio (Meneg)
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. BUMN
21. Lingkungan Hidup
22. Maritim
23. Dalam Negeri
24. Koperasi dan UMKM

Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

III. Opsi Realis/Soft

Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)

11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum
14. Perumahan Rakyat
15. Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Nonportofolio (Meneg)
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. BUMN
21. Lingkungan Hidup
22. Maritim
23. Dalam Negeri
24. Koperasi dan UMKM

Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kementerian Koordinator
1. Bidang Manajemen Pemerintah
2. Bidang Sektoral

Diskusi ini dihadiri oleh  Tim Sukses dua  Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 – 2019, serta dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. (ft/humas)

JAKARTA – Sejalan dengan tuntutan nasional dan tantangan global, untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. SDM perlu dibekali kompetensi untuk meningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang baik untuk pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara.

“Pengembangan kompetensi bagi para pejabat struktural menjadi penting dilakukan dalam rangka membentuk pemimpin publik yang mampu menginisiasi dan mengelola perubahan” kata Dr. Muhammad Idris, Deputi Bidang Diklat Aparatur Negara (7/7), di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan.

Diklat kepemimpinan tingkat IV diselenggarakan bagi para pegawai yang akan dan telah menduduki jabatan struktural eselon IV diinstansinya masing-masing. Ditambahkan oleh deputi bahwa peran serta pejabat eselon IV sebagai pemimpin operasional memiliki peran sangat krusial dalam memberikan pelayanan secara langsung terhadap masyarakat/stakeholders.

Kemampuan leadership perlu dibutuhkan bagi pemimpin birokrasi, unutk menciptakan karya-karya yang inovatif dalam melakukan perubahan-perubahan mendasar diinstansinya, paparnya.

Mengakhiri sambutannyadeputi berharap diklatpim IV dapat memberikan bekal pengetahuan yang cukup serta membangun jejaring (networking) dengan berbagai instansi, sehingga diklat ini bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bermanfaat dalam membangun project perubahan guna meningkatkan kinerja instansinya. (CQ-PH)

JAKARTA –Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kajian Kelembagaan LAN RI, Sri Hadiati Woro Kustriani, SH, MBA dihadapan Ketua dan Anggota Pansus A DPRD Kota Malang yang berkunjung ke LAN dalam rangka Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kota Malang tentang Ranperda Indikator Kinerja Utama, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Senin (7/7)

Deputi Bidang Kajian Kelembagaan , Sri Hadiati Woro Kustriani mengatakan Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007.

“Selain itu, definisikan indikator untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran, indikator yang disusun harus mencerminkan pencapaian sasaran, sehingga indikator yang ditetapkan mampu menjadi Ciritical Success Factorsatau berbagai faktor yang dianggap penting bagi keberhasilan organisasi dimasa yang akan datang”, kata Sri Hadiati Woro Kustriani menambahkan.

Rombongan dipimpin oleh Ketua Pansus A DPRD Kota Malang Hj. Sulik Lestyowati, beserta anggota Hj. Maimunah, H. Abd. Rachman, Arief Wahyudi, Nurul Arba’ati, Arief Wicaksono dan Subur Triono. (ft/Adi/humas)

Jakarta – Dalam rangka peringatan HUT ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 tanggal 17 Agustus 2014, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia telah mengirimkan surat Nomor : B – 622/M.Setneg/Setmen/KK.08/06/2014 tanggal 23 Juni 2014 Perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun ke 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014.

Tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 adalah : “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera”.

Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 tersebut dapat juga diunduh di website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)

Penyelenggaraan acara memperingati Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 dilaksanakan dengan berlandaskan pada tema dan logo yang sudah ditentukan, dirayakan secara meriah dan khidmat, diusahakan sehemat mungkin pembiayaannya serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Demikian bunyi Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tersebut.

Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; Gubernur Bank Indonesia; Panglima TNI; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri; Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia.

Jakarta – Dalam rangka peringatan HUT ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 tanggal 17 Agustus 2014, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia telah mengirimkan surat Nomor : B – 622/M.Setneg/Setmen/KK.08/06/2014 tanggal 23 Juni 2014 Perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun ke 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014.

Tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 adalah : “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera”.

Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 tersebut dapat juga diunduh di website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)

Penyelenggaraan acara memperingati Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 dilaksanakan dengan berlandaskan pada tema dan logo yang sudah ditentukan, dirayakan secara meriah dan khidmat, diusahakan sehemat mungkin pembiayaannya serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Demikian bunyi Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tersebut.

Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; Gubernur Bank Indonesia; Panglima TNI; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri; Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia.

Tembusan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (ft/humas)

Perlu adanya transformasi bagi para pemimpin bangsa ini, untuk menjadikan sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang berani melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem birokrasi bangsa. “Pemimpin perubahan adalah pemimpin yang berani menghadapi tantangan” hal ini ditegaskan oleh kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dalam upacara penutupan Diklat Kepemimpinan tk.II angkatan XXXVIII kemarin (3/6) di gedung Makarti Bhakti nagari, LAN, Pejompongan.

“Tantangan terbesar yang dihadapi seorang pemimpin adalah mengubah mindset dan culturset aparatur negara yang harus dimulai dari pimpinan tertinggi sampai ke pimpinan terendah”ujarnya

Beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin perlu dibentuk dan diperkuat melalui pengalaman untuk melakukan perubahan yang tidak hanya scara individu namun juga instansinya, sehingga tanpa disadari kemampuan leadershipnya meningkat. Salah satu upaya meningkatkan kemampuan leadership adalah melalui diklat kepemimpinan pola baru. “Disini peserta diwajibkan membuat proyek perubahan yang dapat diterapkan di instansinya masing-masing”, paparnya

Kepala LAN menutup kata sambutannya, dengan menyatakan bahwa Penutupan diklat ini merupakan awal perjuangan para peserta diklat sebagai pemimpin perubahan yang mampu melakukan inovasi dan menyebarluaskan gagasan perubahan dalam instansinya masing-masing. (CQ-PH)