Anwar Sanusi memaparkan laporan akhir dari kajian Arsitektur Kabinet 2014-2019, pada acara Diskusi Publik di Lembaga Administrasi Negara, Senin (7/7).
JAKARTA – Pemerintahan yang akan datang diharapkan mampu memperjelas peran, fungsi, dan tugas pokok masing-masing lembaga dan dapat mendorong sinergi antarlembaga dalam rangka mencapai tujuan sesuai konstitusi. Hal itu disampaikan Kepala LAN RI, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dalam Diskusi Arsitektur Kabinet 2014 – 2019, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Senin (7/7).
“LAN mendorong pemerintahan ke depan menjadi pemerintahan efisien yang efektif dan responsi, pemerintahan seperti ini hanya dapat terwujud apabila dapat mengembangkan struktur kelembagaan yang ideal,” kata Agus Dwiyanto.
Ketua Tim Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Anwar Sanusi mengatakan , LAN berinisitif melakukan kajian tentang arsitektur kelembagaan pemerintah 2014-2019 yang ke depannya dapat melahirkan pemerintahan yang efisien dan efektif tersebut.
Anwar Sanusi menambahkan “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih belum bisa menghadirkan suatu potret kelembagaan pusat yang tepat ukuran, tepat fungsi, efisien, dan efektif”.
Menurut Anwar, jumlah kementerian di Indonesia lebih besar ketimbang negara lain, jumlah kementerian/lembaga di Indonesia mencapai 34, sementara di Tiongkok hanya 23 kementerian, Brasil 24 kementerian, Korea Selatan 17 kementerian, Jepang 11 kementerian, Malaysia 24 kementerian dan Thailand 26 kementerian.
LAN merekomendasi tiga opsi arsitektur kabinet yaitu ideal, moderat, dan soft sebagai berikut :
I. Opsi Ideal
Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesejahteraan dan Kesehatan Rakyat
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman
Kementerian Nonportofolio (Meneg)
14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Komunikasi dan Informasi
16. Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
17. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. BUMN
19. Maritim
20. Dalam Negeri
Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
II. Opsi Moderat
Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum
14. Perumahan Rakyat
15. Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Nonportofolio (Meneg)
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. BUMN
21. Lingkungan Hidup
22. Maritim
23. Dalam Negeri
24. Koperasi dan UMKM
Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
III. Opsi Realis/Soft
Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum
14. Perumahan Rakyat
15. Kesejahteraan Rakyat
Kementerian Nonportofolio (Meneg)
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. BUMN
21. Lingkungan Hidup
22. Maritim
23. Dalam Negeri
24. Koperasi dan UMKM
Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Kementerian Koordinator
1. Bidang Manajemen Pemerintah
2. Bidang Sektoral
Diskusi ini dihadiri oleh Tim Sukses dua Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 – 2019, serta dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. (ft/humas)