Jakarta – Analis Kebijakan mempunyai pekerjaan rumah yang cukup banyak dalam membenahi permasalahan kebijakan di negeri ini. Banyaknya kebijakan yang tidak sinkron, tumpang tindih serta overlapping menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan.

“Analis Kebijakan merupakan jabatan fungsional yang baru. Meski jabatan fungsional baru, kita berharap para analis kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia,” kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Sri Hadiati WK, dalam acara Kuliah Umum “Peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Indonesia” di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Gedung B kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

Menurut Sri Hadiati, persoalan-persoalan bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan membuat kebijakan baru atau membuat lembaga-lembaga baru.

“Banyak kritik yang dialamatkan kepada pemerintah sebagai produsen kebijakan yaitu kebijakan yang dikeluarkan jarang sekali mengikuti proses yang seharusnya dilakukan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, Anwar Sanusi menambahkan, kompleksitas yang terjadi di ranah kebijakan di Indonesia muncul karena kebijakan yang disusun tidak didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kepentingan publik.

“Jadi ada perbedaan respon dari sisi pengambil kebijakan dengan sisi kebutuhan kebijakan,” terangnya.

Dengan demikian, lanjut Anwar, kebijakan hanya dibuat untuk kepentingan birokrasi dan dibuat “bussiness as ussual” atau biasa-biasa saja.

“Berpijak dari itu, LAN kini terus mengembangkan jabatan fungsional baru yaitu Analis Kebijakan. Harapan utamanya agar kualitas kebijakan publik di masa yang akan datang akan semakin meningkat,“ jelasnya.

Knowledge Sector Initiative (KSI) – Ausaid, Fred Carden mengatakan, kebijakan yang disusun setidaknya harus memenuhi prasyarat, yakni sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada data yang solid. Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan bisa operasional dan dirasakan manfaatnya.

Carden menjelaskan, dari penelitian yang pernah ia lakukan di 23 negara diseluruh dunia, setidaknya ada tiga kelompok penting dalam membuat suatu kebijakan yaitu tujuan, waktu serta konteks.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Carden, setiap analis kebijakan harus memiliki kapasitas pengetahuan dan relasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan dan lintas sektoral. (ren/dan/bp/humas)