Jakarta – Inovasi administrasi negara harus terus didorong agar permasalahan yang ada dalam birokrasi dapat segera diatasi. Pemerintah saat ini terus berupaya agar birokrasi bertransformasi dari rule based bureaucracy menjadi performance based bureaucracy. Diharapkan birokrasi Indonesia bisa menjadi dynamic governance pada tahun 2025 mendatang.
Hal ini disampaikan Menteri PAN & RB Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi saat membuka Rakor Nasional Diklat Aparatur dan Pameran Inovasi Administrasi Negara di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Kamis (29/10).
Yuddy mengatakan, bangsa yang inovatif akan dapat mempertahankan negaranya dan berhasil di masa depan. Untuk itu, inovasi administrasi negara harus terus didorong agar permasalahan-permasalahan yang ada dalam birokrasi dapat segera diatasi.
“Jangan berhenti berinovasi karena bangsa yang akan bertahan dan berhasil di masa depan adalah bangsa yang kreatif, adaptif, dan inovatif,” ujarnya.
Yuddy mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi birokrasi saat ini memang cukup kompleks, hal ini terlihat dari proses kerja yang rumit dan cenderung tidak efisien, penerapan strategi dan teknik yang kurang baik dalam proses pekerjaan, struktur organisasi pemerintah yang belum tepat ukuran maupun perannya, serta kualitas, dan kapasitas SDM aparatur yang masih relatif rendah.
“Permasalahan yang dihadapi seharusnya diselesaikan sesuai masing-masing area inovasi administrasi negara,” jelasnya.
Dia mencontohkan, untuk menyelesaikan permasalahan proses kerja yang rumit dan cenderung tidak efisien, misalnya, dapat dilakukan melalui inovasi proses (process innovation) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses kerja agar lebih sederhana dan lebih efisien. Demikian halnya dalam menyelesaikan permasalahan lainnya.
Sementara itu, Kepala LAN DR. Adi Suryanto, MSi mengatakan Rakornas Diklat dengan tema “Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Nasional” ini bertujuan untuk mempercepat transformasi kompetensi pegawai ASN sesuai dengan standar dan tuntutan baru agar dapat mewujudkan daya saing bangsa menuju pencapaian cita-cita nasional.
Rakornas itu diikuti oleh kurang lebih 300 peserta yang terdiri dari para Kepala Badan Diklat, widyaiswara baik dari instansi pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta sejumlah Kepala Badan Kepegawaian. (bp/humas)