Remah roti Remah roti

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya merupakan salah satu bentuk pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya.  Melalui kebijakan ini maka diharapkan perjalanan karier jabatan fungsional Widyaiswara menjadi lebih jelas dan terarah. Selain itu melalui kebijakan ini pula diharapkan kinerja atau prestasi kerja seorang Widyaiswara akan dapat diukur secara adil yang diwujudkan dalam perolehan angka kreditnya.

Walaupun angka kredit bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas Widyaiswara, namun dengan mengetahui posisi angka kredit kumulatifnya maka seorang Widyaiswara akan selalu memacu diri untuk mendapatkan nilai yang lebih secara kuantitas dalam rangka pengembangan jenjang kariernya. Sedangkan dari segi  kualitas, maka dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang diatur sebagaimana butir kegiatan yang ada dalam PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2009, diharapkan seorang Widyaiswara akan mampu mengembangkan karier serta potensi kewidyaiswaraannya secara lebih maksimal lagi.

KOMPOSISI ANGKA KREDIT DAN JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT WIDYAISWARA

 

NO

 

UNSUR

 

%

JENJANG/GOL.RUANG/ANGKA KREDIT

PERTAMA

MUDA

MADYA

UTAMA

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

IV/e

I

Komposisi AK Kumulatif:

  • UTAMA
  • PENUNJANG

 

≥ 80%
≤ 20%

 

80
20

 

120
30

 

160
40

 

240
60

 

320
80

 

440
110

 

560
140

 

680
170

 

840
210

JUMLAH

100%

100

150

200

300

400

550

700

850

1.050

II

Komposisi AK Untuk Kenaikan Jabatan/Pangkat:
1. UTAMA:

  • Pendidikan Sekolah & Diklat
  • Pengembangan & Pelaksanaan Diklat
  • Pengembangan Profesi

 

≥ 80%

 


≥ 30%

 

40

 


≥15
≥4

 

 

40

 


≥15
≥4

 

 

80

 


≥30
≥8

 

 

80

 


≥30
≥8

 

 

120

 


≥45
≥12

 

120

 


≥45
≥12

 

120

 


≥45
≥16

 

160

 


≥60
≥16

 

25

 


≥25

 

2. PENUNJANG

≤ 20%

10

10

20

20

30

30

30

40

-

JUMLAH

100%

50

50

100

100

150

150

150

200

25

 

TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA

 

Persiapan Penilaian

Setiap Widyaiswara yang akan dinilai angka kreditnya terlebih dahulu menyusun berkas Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dengan mengisi lembar Rekapitulasi Kegiatan Widyaiswara yang telah dilakukan beserta dengan usulan angka kreditnya.

Berkas DUPAK yang diajukan terdiri atas:

  1. salinan sah SK terakhir tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara atau salinan sah SK Pengangkatan Kembali menjadi Widyaiswara bagi Widyaiswara yang pernah dibebastugaskan;
  2. salinan sah SK Kenaikan Pangkat terakhir;
  3. salinan sah PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Widyaiswara terakhir;
  4. salinan sah tabulasi Penilaian Angka Kredit dari penilaian sebelumnya; dan
  5. bukti-bukti yang dipersyaratkan dari unsur yang dinilai.

Susunan DUPAK:

  1. Surat Usulan dari Instansi
  2. Cover Depan: Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit Widy., Nama, NIP, Pangkat, Jabatan,Instansi, Jangka Waktu Penilaian.
  3. Rekapitulasi Usulan Formulir DUPAK.
  4. SK Pangkat PNS terakhir.
  5. SK Jabatan Widyaiswara terakhir.
  6. Penetapan Angka Kredit (PAK) Widyaiswara terakhir.
  7. DP-3 satu tahun terakhir.
  8. Kartu Pegawai (Karpeg).
  9. Masing-masing unsur diberi pembatas.
Rekapitulasi Kegiatan Widyaiswara dan berkas DUPAK diserahkan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Diklat atau Pimpinan Satuan Organisasi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Diklat di instansinya.

Setelah dilakukan pemeriksaan berkas DUPAK, Kepala Unit Pelaksana Teknis Diklat atau Pimpinan Satuan Organisasi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Diklat di instansinya mengusulkan penilaian angka kredit dan menuangkannya dalam formulir sesuai dengan  Lampiran Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN Nomor 1 dan 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka kreditnya sesuai dengan jenjang jabatan Widyaiswara yang bersangkutan.

Formulir tersebut ditandatangani dan disahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Diklat atau Pimpinan Satuan Organisasi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Diklat di instansinya.

DUPAK beserta bukti fisik dan lampirannya oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Diklat atau Pimpinan Satuan Organisasi Satuan Organisasi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Diklat di instansinya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang, yaitu:

  1. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Badan Diklat atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu, di lingkungan instansi masing-masing, atau Sekretaris Daerah Provinsi dan  Kabupaten/Kota, bagi Widyaiswara Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a  sampai dengan Widyaiswara Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
  2. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Badan Diklat atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu, di lingkungan instansi masing-masing, atau Sekretaris Daerah Provinsi dan  Kabupaten/Kota, yang setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilain Instansi/Tim Penilai Daerah (TPI/TPD) selanjutnya disampaikan kepada Kepala LAN bagi:
    - Widyaiswara Utama;
    - Widyaiswara Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan  ruang IV/c.

Batas waktu penyampaian DUPAK pada setiap kali masa sidang Tim Penilai:

  1. DUPAK yang akan dinilai dalam sidang Tim Penilai Pusat (TPP) pada Periode Sidang bulan  Januari, untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi pada bulan April, DUPAK harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 10 Desember  tahun sebelumnya;
  2. DUPAK yang akan dinilai dalam sidang TPP pada Periode Sidang  bulan Juli, untuk dapat diusulkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi pada bulan Oktober, DUPAK harus sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 10 Juni tahun yang sedang berjalan.

Apabila DUPAK beserta bukti fisik dan lampirannya yang disampaikan melewati batas waktu, maka DUPAK tersebut akan diproses pada sidang angka kredit periode berikutnya.

 

Pelaksanaan Penilaian

  1. Pejabat yang berwenang menyerahkan DUPAK berikut bukti fisik dan lampirannya kepada ketua Tim Penilai untuk menentukan 2 anggota Tim Penilai melakukan penilaian pendahuluan.
  2. Masing-masing anggota tim melakukan penilaian pendahuluan secara terpisah.
  3. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan DUPAK.
  4. Nilai atau angka kredit yang diberikan adalah hasil rata-rata dari penilaian pendahuluan yang dilakukan oleh masing-masing anggota Tim Penilai.
  5. Hasil rata-rata dari penilaian pendahuluan disampaikan oleh ketua Tim Penilai kepada Sekretariat Tim Penilai (STP).
  6. STP atas persetujuan ketua Tim Penilai mengundang seluruh anggota tim untuk mengikuti rapat pembahasan hasil penilaian pendahuluan.
  7. Rapat tim dianggap sah, apabila anggota Tim Penilai yang hadir paling sedikit 2/3 dari keseluruhan anggota Tim Penilai.
  8. Apabila hasil penilaian pendahuluan dinilai oleh rapat kurang wajar, maka dilakukan penilaian ulang oleh anggota Tim Penilai lainnya.
  9. Angka kredit yang diberikan atas hasil penilaian adalah hasil rata-rata dari penilaian pendahuluan dan  penilaian ulang oleh anggota Tim Penilai lainnya.
  10. Apabila hasil penilaian  ulang dinilai  oleh rapat masih  kurang  wajar, maka keputusan terakhir tentang nilai atau angka kredit diserahkan kepada keputusan Ketua Tim Penilai.