Membentuk kabinet berisi orang-orang yang ahli di bidangnya telah menjadi komitmen presiden – wakil presiden terpilih Joko Widodo – Jusuf Kalla. Namun, ada hal lain yang tidak boleh dilupakan, yaitu perlunya membentuk kabinet dan birokrasi yang ramping sehingga kerja pemerintah lebih efektif dan efisien.

Selama era reformasi, ada satu hal yang tidak berubah ketika terjadi pergantian kabinet seiring dengan pergantian presiden dan wakil presiden. Jumlah menteri di setiap kabinet itu selalu lebih dari 30 orang.

Kabinet Gotong Royong, kabinet pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), terdiri atas 30 menteri. Kabinet Indonesia Bersatu I, kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Jusuf Kalla (2004 – 2009), terdiri atas 34 menteri. Begitu pula Kabinet Indonesia Bersatu II, kabinet Presiden SBY – Boediono (2009 hingga sekarang), yang terdiri atas 34 menteri.

Setelah Reformasi, birokrasi juga kian gemuk karena semakin banyak jumlah pejabat eselon satu di setiap kementerian. Lima tahun terakhir, jumlah itu masih ditambah lagi dengan wakil menteri yang dimaksudkan untuk membantu tugas menteri.

“Semua ini seringk kali justru membuat kerja pemerintah tidak efektif dan efisien,” ujar Guru Besar Administrasi Negara Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Miftah Thoha.

Hal senada disampaikan Anwar Sanusi, Ketua Tim Pengkaji Arsitektur Kabinet 2014 – 2019 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

“Salah satu contohnya, sering terjadi tumpang tindih program antar – kementerian. Semakin banyak pejabat, juga makin banyak anggaran dikeluarkan untuk membiayai para pejabat itu,” kata Anwar.

Tiga Opsi

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang disebutkan, jumlah kementerian bisa maksimal 34 kementerian. Demikian pula wakil menteri yang bisa saja dibentuk oleh presiden.

Namun, untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, jumlah kementerian tidak perlu sampai batas maksimal yang disebut dalam UU dan tidak perlu pula wakil menteri.

Hasil kajian Anwar dan timnya dari LAN, 20 – 24 kementerian sudah cukup. Ada tiga opsi struktur kabinet dari kajian itu.

Opsi pertama, opsi ideal yang terdiri dari 20 kementerian dan 1 unit kerja kantor kepresidenan. Kemudian, opsi moderat yang terdiri dari 24 kementerian dan 1 kantor kepresidenan. Terakhir, opsi realis yang terdiri dari 24 kementerian, 2 kementerian koordinator, dan 1 kantor kepresidenan.

Perampingan di tiga opsi itu dilakukan dengan cara menggabung dan menghilangkan sejumlah kementerian. Sementara kantor kepresidenan diperkuat sehingga unit kerja ii memiliki lima fungsi, yaitu sekretariat negara, urusan pembangunan nasional (perencanaan dan anggaran), reformasi administrasi, urusan pengawasan, serta desentralisasi dan otonomi daerah.

Terkait kementerian koordinator, baik di opsi ideal maupun moderat, kementerian ini ditiadakan karena selama ini dinilai tidak banyak berfungsi dalam mengoordinasikan kebijakan dan program kementerian dibawahnya. Namun, kementerian koordinator tetap dimasukkaan di opsi realis.

“Itu pun hanya dua, yaitu kementerian koordinator yang fokus untuk mengurusi manajemen pemerintahan dan kementerian koordinator bidang sektoral yang mengoordinasikan kerja dari seluruh kementerian,” tambah Anwar.

Reorganisasi

Berapa besar penghematan anggaran jika kabinet dirampingkan? “Bisa sampai ratusan miliar (rupiah),” jawab Anwar.

Bayangkan, dana operasional untuk seorang pejabat eselon satu di kementerian mencapai Rp. 500 juta tiap tahun. Sementara jumlah pejabat eselon satu di setiap kementerian rata-rata sepuluh orang.

“Itu baru dari dana operasional, belum lainnya,” ujar dia.

Miftah Thoha yang menjadi ketua tim reformasi birokrasi di era pemerintahan Presiden Megawati sependapat dengan LAN, yaitu tidak perlu ada kementerian koordinator. Wakil menteri juga dinilai tidak perlu. Tugas wakil menteri bisa diemban oleh menteri asal orang yang dipilih memang ahli dibidangnya.

“Di Amerika Serikat, jumlah kementeriannya hanya 15 kementerian. Begitu pula di Korea Selatan dan Jepang, hanya 15 kementerian,” kata Miftah.

Komitmen Jokowi – JK untuk tidak bagi-bagi kursi kabinet dengan partai di koalisinya seharusnya bisa menjadi momentum untuk merampingkan kabinet pemerintahan. Pasalnya, kabinet sebelumnya dinilai gemuk karena mengakomodasi partai politik yang ada di koalisi pro pemerintah.

Reorganisasi juga perlu dilakukan di setiap kementrian. Pejabat eselon satu tidak perlu lebih dari sepuluh orang. Di era Presiden Soeharto, jumlah pejabat eselon satu hanya lima orang di setiap kementerian.

“Prinsipnya, sesuai teori kontrol dalam organisasi, kemampuan seseorang mengontrol orang itu hanya lima sampai sepuluh orang,” kata Miftah.

Kecenderungan makin banyaknya pejabat eselon satu muncul setelah Reformasi.

“Setiap pejabat supaya dilihat hebat harus punya staf banyak. Dibentuklah eselon baru, bahkan ditambah staf ahli. Ironisnya, ini menjalar ke eselon di bawahnya,” ujar dia.

Jadi, tantangan pertama bagi Jokowi – JK tak hanya memilih orang terbaik sebagai menteri. Tak sebatas pula menentukan orang-orang itu berasal dari kalangan profesional atau partai politik. Namun, mereka juga harus menciptakan kabinet dan birokrasi yang ramping. (A Ponco Anggoro/Kompas)

JAKARTA – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun Lembaga Administrasi Negara yang ke 57 dirayakan dengan kegiatan jalan santai yang diikuti oleh seluruh keluarga pegawai LAN.

Puncak peringatan yang digelar di Kantor Pusat LAN RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Minggu (10/7) diawali dengan pelepasan balon yang berjumlah 57 buah sebagai simbol kiprah LAN selama 57 tahun mengabdi untuk negeri.

Jalan santai itu mengambil rute dari kantor pusat memutari kawasan Monas. Selepas jalan santai, panitia HUT LAN menyelenggarakan kegiatan fun games lainnya, seperti lomba memasukkan paku ke dalam botol yang diikuti oleh tim dari masing-masing unit kerja, serta lomba masak bagi pegawai pria dari masing-masing unit kerja.

Selain menggelar lomba bagi para pegawai, kemeriahan HUT LAN ini juga diisi dengan lomba menggambar dan mewarnai bagi anak-anak pegawai LAN. Disamping juga kegiatan Bazar yang menjual berbagai macam produk kebutuhan.

Acara pamungkas peringatan HUT LAN ini ditutup dengan makan bersama dengan diiringi alunan musik organ tunggal. (fat/bp/humas)

Salah satu langkah awal yang harus ditempuh dalam memasuki suatu perguruan tinggi adalah orientasi perguruan tinggi (OPT).

“Kegiatan Orientasi ini adalah wujud pengenalan terhadap lingkungan kampus kepada mahasiswa baru,” jelas Ketua STIA LAN Dr. Makhdum Priyatno, MA, dalam acara pembukaan Orientasi Perguruan Tinggi yang bertema “Berjalan Serentak Dalam Satu Barisan Demi Tercapainya Tujuan One for All & All for One.”

Ditambahkan Makhdum, melalui OPT ini, calon mahasiswa diharapkan dapat mengetahui lebih banyak tentang STIA LAN Jakarta. Hal ini guna memacu kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan intelektualitas dan profesionalisme bagi aparatur dimasa yang akan datang.

Makhdum juga mengapresiasi semangat calon mahasiswa baru walau ditengah kesibukannya bekerja masih dapat menyempatkan waktu untuk kembali menambah ilmu pengetahuan.
“Setiap warga kampus, baik mahasiswa atau dosen harus mampu mengimplementasikan tridarma perguruan tinggi,” tutupnya.

Pengakomodasian kader partai politik dalam kabinet Jokowi-JK tidak akan menafikan faktor profesionalitas. Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi sejumlah nama kandidat menteri yang disodorkan partai politik anggota koalisi.

Hal tersebut disampaikan Jokowi sebelum menghadiri rapat pertama bersama kepala staf dan para deputi kepala staf Kantor Transisi, kemarin.

“Saya pikir wajar jika partai politik mengajukan nama calon menteri untuk masuk ke kabinet. Ya, enggak apa-apa. Semua boleh mengusulkan kok. Saya sudah ngomong di depan, semua tanpa syarat (bergabung ke dalam koalisi). Jadi, semuanya saya kasih. Kasih peluang,“ kata Jokowi.

Sebelumnya, ketika meresmikan Kantor Transisi di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8), Jokowi mengakui mulai mematangkan susunan kabinet dan orang yang kelak menjadi menteri pada pekan ini.

Bersama tim transisi, Jokowi akan mengkaji seluruh masukan seputar postur kabinet dan kandidat menteri dari berbagai pihak (lihat grafik).

Kepala Staf Kantor Transisi Rini Mariani Soemarno menambahkan, dalam pematangan struktur dan anggota kabinet tersebut, pihaknya memberikan rekomendasi siapa saja figur yang patut memimpin kementerian.

“Kami memberikan nama yang memiliki potensi dan talenta yang tepat,“ ujar Rini (Media Indonesia, 5/8).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai penyokong koalisi Jokowi-JK, sebagaimana diutarakan Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Andi M Ramli, menyorongkan tiga nama calon menteri kepada presiden.

“Kami mencalonkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana, dan Sekjen PKB Imam Nahrowi,“ ungkap Andi.

Kendati demikian, menurut Andi, sejak awal PKB menyadari urusan pemilihan anggota kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella mengakui pihaknya hingga kini belum mengusulkan nama-nama calon pembantu presiden kepada Jokowi dan JK.

“Kami tetap konsisten koalisi tanpa syarat.“ jelasnya

Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menyatakan terus terang partainya sudah mengusulkan kader untuk duduk dalam kabinet Jokowi-JK. Namun, ia enggan mengatakan siapa yang telah diajukan partai pimpinan Wiranto tersebut. “Hampir sebagian besar pengurus (Partai Hanura) layak duduk di kabinet, tetapi tergantung kriteria dan pos mana yang dikehendaki presiden,“ jelas Saleh.

Kabinet Hibrida

Ketika menanggapi pengakomodasian kader partai anggota koalisi dalam kabinet Jokowi-JK, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi menilai hal itu tetap dalam format profesionalitas.

“Kabinet nanti diisi profesional murni (meritokrasi) dan profesional representasi partai pendukung Jokowi-JK. Keduanya bisa dikawinkan. Teknokrat yang aktif di partai juga banyak,“ ujar Burhan yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

Perwujudan kabinet profesional yang merupakan hibrida dari kalangan umum dan partai, lanjut Burhan, potensial terwujud apabila melihat kompo sisi tim transisi yang merumuskan profil potensial calon menteri.

“Saya berharap Jokowi membereskan portofolio kementerian, termasuk meniadakan tumpang-tindih seperti antara kementerian perindus trian dan kementerian perdagangan. Nama (menteri) belakangan. Tetapi, saya tidak yakin Jokowi mengurangi (kementerian) karena itu jabatan politik,“ tandas Burhan.(Ami/Kim/dimuat di Harian Media Indonesia)

JAKARTA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI hari ini merayakan kiprahnya yang ke – 57 tahun. Perayaan ulang tahun ditandai dengan acara pemotongan tumpeng yang dihadiri para pimpinan di lingkungan LAN, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/8).

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA, dalam sambutannya berharap, LAN sebagai institusi penting dalam bidang kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur harus mampu memberikan kontribusi nyata kepada bangsa ini.

Di usianya yang memasuki setengah abad lebih, lanjut Kepala, sudah seharusnya LAN membangun kapasitas internal organisasinya dengan lebih baik. Termasuk meningkatkan image LAN terus menerus.

Senada dengan itu, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Dr. Adi Suryanto, mengatakan, tumpengan acara HUT Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai tanda syukur kiprah LAN yang ke-57 tahun ini juga bertepatan dengan momen yang baik, yakni setelah Hari Raya Idul Fitri 1435 H.

Rangkaian acara peringatan LAN sendiri rencananya akan diisi dengan kegiatan Halal Bi Halal (Kamis, 14 Agustus), dan kegiatan jalan santai, bazar, lomba masak dan fun games lainnya (Minggu, 10 Agustus).

Untuk diketahui, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 dan selanjutnya susunan organisasi serta lapangan tugasnya diatur dalam Surat Keputusan Perdana Menteri No. 238/P.M/1957.

Pendirian LAN pada waktu itu terutama didorong oleh kebutuhan Pemerintah yang sangat mendesak akan Pegawai Negeri guna menduduki jabatan-jabatan pimpinan dalam aparatur pemerintah yang memerlukan kecakapan dan keterampilan dalam bidang administrasi dan manajemen yang akan mendukung kemampuannya dalam melaksanakan tugas.

Selain itu, pendirian LAN juga dilandasai sistem administrasi pemerintah yang pada saat itu masih berpangkal pada sistem administrasi peninggalan Hindia Belanda dan pemerintah bala tentara Jepang. Kondisi seperti itu dirasa tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi pemerintah dalam negara Republik Indonesia yang Merdeka.

Walaupun pendirian dan kedudukan LAN secara yuridis telah ditetapkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957, tetapi baru benar-benar direalisasikan dan mulai melakukan kegiatannya sejak tanggal 5 Mei 1958 dengan diangkatnya Direktur Lembaga Administrasi Negara yang pertama Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, SH. (ft/bp/humas)

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) Agus Dwiyanto menggelar open house perayaan Idul Fitri 1435 Hijriah di kediamannya di Jalan Garuda no. 75 Klaseman Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta.

Agus menerima kunjungan dari pejabat eselon dan pegawai di lingkungan LAN RI untuk bersilaturahmi dan bermaaf-maafan di hari kemenangan umat Islam ini.

“Silaturahmi ini untuk lebih mengakrabkan antar pegawai LAN RI, yang mungkin selama ini hanya mengenal wajahnya saja,” ujar Kepala LAN RI itu di kediamannya, Rabu (30/7/2014).

Agus Dwiyanto terlihat santai dengan batik berwarna merah dan sesekali berbincang-bincang akrab dengan sejumlah tamu-tamunya sembari menikmati hidangan yang disediakan.

Beliau menambahkan, “open house jangan hanya dijadikan tradisi namun lebih dari itu mempererat tali silahturahmi keluarga besar LAN”.

Hidangan yang disiapkan merupakan hidangan khas Yogyakarta seperti gudeg jogja, sambal goreng krecek, lele mangut, sate ayam, bakso, soto, nasi merah dan bacem. Ada pula bakmi Jawa yang bisa dipesan sesuai dengan selera, ada bakmi goreng dan bakmi godhog yang langsung dibuat dengan menggunakan kompor arang.

Selain itu disajikan pula berbagai penganan khas seperti jenang dodol, gethuk, gethuk trio, lemper bakar, lanting dan tempe benguk. Sajian untuk minuman juga menarik untuk dinikmati, ada dawet tape ketan dan es buah.

Tampak semua tamu yang hadir antusias menikmati semua menu yang disajikan dengan diiringi musik yang dibawakan oleh pegawai dan keluarga besar LAN RI. “Silahkan menikmati semua hidangan yang disajikan. Hanya boleh pulang setelah semua hidangan habis,” canda Agus disambut gelak tawa seluruh tamu yang hadir. (dan—CQ-PH)

Kebijakan penyelenggaraan Diklat kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV memutuskan bahwa setiap alumni Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV akan diberikan “Pin Pemimpin Perubahan” sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah berhasil memimpin perubahan di instansinya. Untuk mendapatkan bentuk, ukuran, dan warna Pin yang tepat maka Lembaga Administrasi Negara menyelenggarakan sayembara Desain Pin Pemimpin Perubahan dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

Peserta Sayembara

• Peserta sayembara pembuatan Pin Pemimpin Perubahan terbuka untuk umum.

Kriteria Pin Pemimpin Perubahan

Pin Pemimpin Perubahan mencerminkan beberapa karakteristik sebagai berikut:

• Inovatif
• kreatif
• Mengandung makna kepemimpinan
• Menunjukkan jenjang Diklat Kepemimpinan
• Elegan
• Sederhana
• Waktu Pelaksanaan

Sayembara pembuatan Pin Pemimpin Perubahan akan berlangsung selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 15 September 2014.

Desain Pin Pemimpin Perubahan diterima oleh Tim Penilai paling lambat pada tanggal 15 September 2014melalui alamat email : Basseng2004@yahoo.com

Tim Penilai

• Tim Penilai sayembara pembuatan Pin Pemimpin Perubahan adalah Jajaran Pimpinan Tinggi Lembaga Administrasi Negara. Hasil Tim Penilai tidak dapat diganggu gugat.

Hadiah Pemenang

• Pemenang sayembara pembuatan Pin Pemimpin Perubahan adalah satu orang, dan akan diberikan hadiah tunai berupa honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(CQ-PH)

JAKARTA – Rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2 Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), sebagai pemenang Pilpres 2014.

Berdasarkan rekapitulasi suara nasional Pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memperoleh suara sebanyak 62.576.444 atau 46,85% sementara itu pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhasil memperoleh suara sebesar 70.997.833 atau 53,15%. Untuk jumlah suara sah sebesar 133.574.277, sedangkan jumlah suara tidak sah 1.379.690 dan selisih perolehan suara sebesar 8.421.389. Keputusan kemenangan pasangan Jokowi-JK diumumkan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno KPU di Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014 – 2019. Setelah merekapitulasi perolehan suara secara nasional di 33 provinsi dan pemilihan di luar negeri.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan salinan disampaikan ke MPR RI, DPR RI, Ketua Mahkamah Kontitusi, Ketua Mahkamah Agung, Presiden RI, Partai Politik dan gabungan partai politik dan ke Presiden dan Wakil Presiden.

Tiada lagi salam satu jari atau dua jari, yang ada salam Persatuan untuk Indonesia yang lebih baik. (ft/Humas).

JAKARTA – Untuk mendukung program one agency one inovation, Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN akan melakukan penyusunan Direktori Inovasi Administrasi Negara.

Hal itu disampaikan Peneliti Madya Pusat Inovasi Pelayanan Publik, Marsono dalam FGD Sinkronisasi dan Penyusunan Draft Akhir Direktori Administrasi Negara 2014, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Selasa (22/7).

Marsono menambahkan, Direktori Inovasi Administrasi Negara akan berisikan koleksi rujukan/kebijakan/pedoman/model praktek-praktek inovasi dibidang tata pemerintahan, pelayanan publik, kelembagaan dan sumber daya aparatur.

Tujuan kegiatan ini adalah tersedianya bank data (koleksi rujukan/kebijakan/pedoman/model/ buku) inovasi bidang administrasi negara yang telah melalui analisis dengan indikator yang telah ditetapkan. Direktori inovasi tersebut mencakup inovasi bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur.

“Manfaatnya untuk mempermudah Kementerian/Lembaga, Pemda, BUMN/BUMD, Swasta, NGO (LSM) dan masyarakat dalam mencari/memperoleh informasi inovasi apa saja yang telah dilakukan dibidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB, Muhammad Imanuddin, menambahkan, Direktori ini berbasis IT dan ada lesson learn-nya bermanfaat dan berkelanjutan.(fat /humas)

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia akan mengerahkan personelnya untuk menjamin proses rekapitulasi nasional hasil Pilpres 2014 berjalan secara aman, tertib, damai dan lancar. Hal ini dikemukakan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny Franky Sompie saat acara Forum Bakohumas dengan tema “Pasca Pemilu Presiden, Bersama Membangun Bangsa”, di Hotel Millenium, Jumat (18/7).

Dia menuturkan, Polri akan menjamin keamanan dan ketertiban pasca pemilu dengan menggelar operasi terpusat bernama Operasi Mantabrata. Setidaknya ada 40 titik penjagaan di Jakarta. “Pasukan yang dikerahkan sebanyak 254.088 personel dari Polri, dan non-Polri 23.450 personel,” jelasnya.

Ronny menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir menjelang pengumuman pilpres 2014 yang akan dilaksanakan KPU pada Rabu (22/7) besok. Polri menjamin keamanan negara secara optimal dan menghimbau kepada masyarakat umum untuk tidak terprovokasi dengan adanya rumor negatif menjelang pengumuman pilpres 2014.

“Demokrasi telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Jadi tidak perlu khawatir dengan isu-isu yang berkembang,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy H. Tulung, mengatakan, penciptaan suasana yang kondusif pasca pemilu memegang peran penting. Selain sebagai upaya untuk menjamin rasa aman di tingkat masyarakat, hal itu juga menjadi pertanda matangnya proses demokrasi yang kini tengah berjalan di Indonesia.

“Masyarakat tidak perlu terpancing dengan provokasi-provokasi yang berkembang di jejaring sosial. Sehingga perlu dibangun informasi yang objektif agar masyarakat tidak terjebak dengan polemik yang ada,” paparnya.

Forum Bakohumas Kementerian/Lembaga itu juga dihadiri Deputi I Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen Yoedhi Swastono dan berbagai perwakilan humas Kementerian/Lembaga seluruh instansi. (chok/bp/humas)

SAMARINDA – Peraturan Kepala LAN terkait Diklat pola baru baik yang menyangkut Diklat Prajabatan maupun Diklat Kepemimpinan, menuai respon beragam dari sejumlah stakeholders. Berbagai respon itu umumnya menyangkut pemahaman konsep perubahan diklat yang berbeda-beda, konsistensi kebijakan, waktu pelaksanaan, pembiayaan, kemampuan badan diklat, kesiapan SDM penyelenggara, dan pencapaian output Diklat berupa pemimpin perubahan yang dirasa masih sangat berat.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Kediklatan se-Kalimantan yang mengambil tema “Menyatukan Persepsi Kebijakan Diklat Pola Baru dalam Membentuk Pemimpin Perubahan di Sektor Publik”, Rabu (16/7). Rapat konsolidasi itu dihadiri oleh seluruh perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Diklat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan.

Kepala PKP2A III LAN Samarinda, Meiliana mengatakan, masih banyaknya persepsi berbeda dari Organisasi Kediklatan terkait perubahan kebijakan baru merupakan hal yang wajar. Perbedaan cara pandang itu memang harus segera dipersatukan agar tidak terjadi salah persepsi dalam menyikapi diklat pola baru.

“Dengan penyamaan persepsi, diharapkan fungsi pembinaan maupun penyelenggaraan kediklatan bisa berjalan optimal,” jelasnya.

Deputi Diklat Aparatur LAN, M. Idris mengatakan, perubahan diklat pola baru itu memang menuai respon yang beraga dari beberapa stakeholders. Bahkan, perubahan itu disikapi dengan tegas dengan menyatakan bahwa jangan ada pemaksaan di era demokrasi dalam hal kebijakan.

Idris mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan klasifikasi terhadap problematika Diklat Pola Baru yang terjadi selama enam bulan belakangan ini. Setidaknya ada empat komponen masalah yang berhasil diidentifikasi.

Pertama, pemahaman prinsip mengenai kebijakan Diklat Pola Baru yang berbeda. Hal ini terjadi mengingat singkatnya rentang waktu dalam mensosialisasikan kebijakan sehingga belum dipahami secara utuh.

Kedua, aspek implementasi secara teknis. Rata-rata pro kontra yang muncul dalam aspek ini adalah mengenai waktu yang lama dan anggaran yang besar. Ketiga, berkaitan dengan aspek pembiayaan. Tidak sedikit stakeholder yang mengeluhkan pembiayaan Diklat Pola Baru yang banyak menyedot anggaran, karena lamanya proses Diklat berlangsung.

Idris mengatakan, jika ada stakeholder yang tertinggal karena anggaran, maka lebih baik menunda mengikuti Diklat tahun ini daripada menjalankan kebijakan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan.

“Ada baiknya pula stakeholder mulai membuat rencana anggaran organisasi dengan kebijakan yang baru hingga siap menjalankan Diklat Pola Baru,” saran dia.

Keempat, terkait dengan kesiapan SDM pengelola Diklat. Selama ini SDM yang mengelola Diklat akan menentukan hasil atau alumni Diklat yang berkualitas. Hal ini berkaitan dengan tim pengajar atau widyaiswara yang harus siap dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan Diklat Pola Baru.

“Empat problematik mendasar atas Kebijakan Diklat Pola Baru ini harus terus dicarikan solusi terbaik, agar tak ada lagi kendala yang dihadapi dalam menjalani Diklat tersebut di tahun mendatang. Kendati pro kontra terus bergulir, namun LAN akan tetap akan menjalankan Diklat Kepemimpinan Pola Baru, Diklat Prajabatan regular, K1 dan K2,” pungkasnya. (Uly/bp/humas)

Jakarta – Analis Kebijakan mempunyai pekerjaan rumah yang cukup banyak dalam membenahi permasalahan kebijakan di negeri ini. Banyaknya kebijakan yang tidak sinkron, tumpang tindih serta overlapping menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan.

“Analis Kebijakan merupakan jabatan fungsional yang baru. Meski jabatan fungsional baru, kita berharap para analis kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik di Indonesia,” kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Sri Hadiati WK, dalam acara Kuliah Umum “Peran Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik di Indonesia” di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Gedung B kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Jumat (18/7).

Menurut Sri Hadiati, persoalan-persoalan bangsa ini tidak akan selesai hanya dengan membuat kebijakan baru atau membuat lembaga-lembaga baru.

“Banyak kritik yang dialamatkan kepada pemerintah sebagai produsen kebijakan yaitu kebijakan yang dikeluarkan jarang sekali mengikuti proses yang seharusnya dilakukan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, Anwar Sanusi menambahkan, kompleksitas yang terjadi di ranah kebijakan di Indonesia muncul karena kebijakan yang disusun tidak didasarkan pada tingkat kebutuhan dan kepentingan publik.

“Jadi ada perbedaan respon dari sisi pengambil kebijakan dengan sisi kebutuhan kebijakan,” terangnya.

Dengan demikian, lanjut Anwar, kebijakan hanya dibuat untuk kepentingan birokrasi dan dibuat “bussiness as ussual” atau biasa-biasa saja.

“Berpijak dari itu, LAN kini terus mengembangkan jabatan fungsional baru yaitu Analis Kebijakan. Harapan utamanya agar kualitas kebijakan publik di masa yang akan datang akan semakin meningkat,“ jelasnya.

Knowledge Sector Initiative (KSI) – Ausaid, Fred Carden mengatakan, kebijakan yang disusun setidaknya harus memenuhi prasyarat, yakni sesuai dengan kebutuhan dan didasarkan pada data yang solid. Hal ini agar kebijakan yang dihasilkan bisa operasional dan dirasakan manfaatnya.

Carden menjelaskan, dari penelitian yang pernah ia lakukan di 23 negara diseluruh dunia, setidaknya ada tiga kelompok penting dalam membuat suatu kebijakan yaitu tujuan, waktu serta konteks.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Carden, setiap analis kebijakan harus memiliki kapasitas pengetahuan dan relasi yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan dan lintas sektoral. (ren/dan/bp/humas)

JAKARTA – Hari ini Rakyat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden 2014 – 2019, Pilpres akan digelar serentak di KPU Kabupaten Kota dan Provinsi se Indonesia, Rabu 9 Juli 2014.

Ini kali ketiga Pemilihan Presiden secara langsung.

Ada dua pasang capres dan cawapres yang akan bertarung, nomor urut satu capres Prabowo Subianto dan cawapres Hatta Rajasa, nomor urut dua yaitu capres Joko Widodo dan cawapres Jusuf Kalla.

Data Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih dari DPT dalam negeri sebanyak 188.268.423 pemilih dan dari DPT luar negeri sebanyak 2.038.711 pemilih, total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 190.307.134 pemilih, tersebar di 478.685KPPS, 81.142 PPS, 6.980 PPK, 497 KPU Kabupaten Kota dan 33 KPU Provinsi.

Nasib Indonesia lima tahun kedepan ditentukan oleh pilihan kita hari ini. Selamat memilih. (ft/humas)

Anwar Sanusi memaparkan laporan akhir dari kajian Arsitektur Kabinet 2014-2019, pada acara Diskusi Publik di Lembaga Administrasi Negara, Senin (7/7).

JAKARTA – Pemerintahan yang akan datang diharapkan mampu memperjelas peran, fungsi, dan tugas pokok masing-masing lembaga dan dapat mendorong sinergi antarlembaga dalam rangka mencapai tujuan sesuai konstitusi. Hal itu disampaikan Kepala LAN RI, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dalam Diskusi Arsitektur Kabinet 2014 – 2019, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Senin (7/7).

“LAN mendorong pemerintahan ke depan menjadi pemerintahan efisien yang efektif dan responsi, pemerintahan seperti ini hanya dapat terwujud apabila  dapat mengembangkan struktur kelembagaan yang ideal,” kata Agus Dwiyanto.

Ketua Tim  Kajian Kinerja Kelembagaan LAN, Anwar Sanusi mengatakan , LAN berinisitif melakukan kajian tentang arsitektur kelembagaan pemerintah 2014-2019 yang ke depannya dapat melahirkan pemerintahan yang efisien dan efektif tersebut.

Anwar Sanusi menambahkan “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih belum bisa menghadirkan suatu potret kelembagaan pusat yang tepat ukuran, tepat fungsi, efisien, dan efektif”.

Menurut Anwar, jumlah kementerian di Indonesia lebih besar ketimbang negara lain, jumlah kementerian/lembaga di Indonesia mencapai 34, sementara di Tiongkok hanya 23 kementerian, Brasil 24 kementerian, Korea Selatan 17 kementerian, Jepang 11 kementerian, Malaysia 24 kementerian dan Thailand 26 kementerian.

LAN merekomendasi tiga opsi arsitektur kabinet yaitu ideal, moderat, dan soft sebagai berikut :

I. Opsi Ideal

Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesejahteraan dan Kesehatan Rakyat
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman

Kementerian Nonportofolio (Meneg)

14. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15. Komunikasi dan Informasi
16. Industri, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM
17. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
18. BUMN
19. Maritim
20. Dalam Negeri

Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

II. Opsi Moderat

Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)
11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum
14. Perumahan Rakyat
15. Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Nonportofolio (Meneg)
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. BUMN
21. Lingkungan Hidup
22. Maritim
23. Dalam Negeri
24. Koperasi dan UMKM

Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

III. Opsi Realis/Soft

Kementerian Portofolio (Departemen)
1. Keuangan
2. Hukum
3. Pertahanan
4. Agama
5. Luar Negeri
6. Kesehatan
7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
8. Pendidikan Tinggi dan Iptek
9. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan)

11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
12. Transportasi
13. Pekerjaan Umum
14. Perumahan Rakyat
15. Kesejahteraan Rakyat

Kementerian Nonportofolio (Meneg)
16. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
17. Komunikasi dan Informasi
18. Industri dan Perdagangan
19. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
20. BUMN
21. Lingkungan Hidup
22. Maritim
23. Dalam Negeri
24. Koperasi dan UMKM

Kantor Kepresidenan
1. Setneg
2. Urusan Pembangunan Nasional
3. Urusan Reformasi Administrasi
4. Urusan Pengawasan
5. Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kementerian Koordinator
1. Bidang Manajemen Pemerintah
2. Bidang Sektoral

Diskusi ini dihadiri oleh  Tim Sukses dua  Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 – 2019, serta dari Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. (ft/humas)

JAKARTA – Sejalan dengan tuntutan nasional dan tantangan global, untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. SDM perlu dibekali kompetensi untuk meningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang baik untuk pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara.

“Pengembangan kompetensi bagi para pejabat struktural menjadi penting dilakukan dalam rangka membentuk pemimpin publik yang mampu menginisiasi dan mengelola perubahan” kata Dr. Muhammad Idris, Deputi Bidang Diklat Aparatur Negara (7/7), di Graha Makarti Bhakti Nagari, Pejompongan.

Diklat kepemimpinan tingkat IV diselenggarakan bagi para pegawai yang akan dan telah menduduki jabatan struktural eselon IV diinstansinya masing-masing. Ditambahkan oleh deputi bahwa peran serta pejabat eselon IV sebagai pemimpin operasional memiliki peran sangat krusial dalam memberikan pelayanan secara langsung terhadap masyarakat/stakeholders.

Kemampuan leadership perlu dibutuhkan bagi pemimpin birokrasi, unutk menciptakan karya-karya yang inovatif dalam melakukan perubahan-perubahan mendasar diinstansinya, paparnya.

Mengakhiri sambutannyadeputi berharap diklatpim IV dapat memberikan bekal pengetahuan yang cukup serta membangun jejaring (networking) dengan berbagai instansi, sehingga diklat ini bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bermanfaat dalam membangun project perubahan guna meningkatkan kinerja instansinya. (CQ-PH)

JAKARTA –Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kajian Kelembagaan LAN RI, Sri Hadiati Woro Kustriani, SH, MBA dihadapan Ketua dan Anggota Pansus A DPRD Kota Malang yang berkunjung ke LAN dalam rangka Pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Kota Malang tentang Ranperda Indikator Kinerja Utama, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Senin (7/7)

Deputi Bidang Kajian Kelembagaan , Sri Hadiati Woro Kustriani mengatakan Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007.

“Selain itu, definisikan indikator untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran, indikator yang disusun harus mencerminkan pencapaian sasaran, sehingga indikator yang ditetapkan mampu menjadi Ciritical Success Factorsatau berbagai faktor yang dianggap penting bagi keberhasilan organisasi dimasa yang akan datang”, kata Sri Hadiati Woro Kustriani menambahkan.

Rombongan dipimpin oleh Ketua Pansus A DPRD Kota Malang Hj. Sulik Lestyowati, beserta anggota Hj. Maimunah, H. Abd. Rachman, Arief Wahyudi, Nurul Arba’ati, Arief Wicaksono dan Subur Triono. (ft/Adi/humas)

Jakarta – Dalam rangka peringatan HUT ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 tanggal 17 Agustus 2014, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia telah mengirimkan surat Nomor : B – 622/M.Setneg/Setmen/KK.08/06/2014 tanggal 23 Juni 2014 Perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun ke 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014.

Tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 adalah : “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera”.

Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 tersebut dapat juga diunduh di website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)

Penyelenggaraan acara memperingati Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 dilaksanakan dengan berlandaskan pada tema dan logo yang sudah ditentukan, dirayakan secara meriah dan khidmat, diusahakan sehemat mungkin pembiayaannya serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Demikian bunyi Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tersebut.

Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; Gubernur Bank Indonesia; Panglima TNI; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri; Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia.

Jakarta – Dalam rangka peringatan HUT ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 tanggal 17 Agustus 2014, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia telah mengirimkan surat Nomor : B – 622/M.Setneg/Setmen/KK.08/06/2014 tanggal 23 Juni 2014 Perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun ke 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014.

Tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 adalah : “Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suksesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan Menuju Indonesia yang Makin Maju dan Sejahtera”.

Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 tersebut dapat juga diunduh di website Kementerian Sekretariat Negara (www.setneg.go.id)

Penyelenggaraan acara memperingati Hari Ulang Tahun ke – 69 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2014 dilaksanakan dengan berlandaskan pada tema dan logo yang sudah ditentukan, dirayakan secara meriah dan khidmat, diusahakan sehemat mungkin pembiayaannya serta dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat. Demikian bunyi Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tersebut.

Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; Gubernur Bank Indonesia; Panglima TNI; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri; Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia; Bupati dan Walikota di Seluruh Indonesia.

Tembusan Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tersebut disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (ft/humas)

Perlu adanya transformasi bagi para pemimpin bangsa ini, untuk menjadikan sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin yang berani melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem birokrasi bangsa. “Pemimpin perubahan adalah pemimpin yang berani menghadapi tantangan” hal ini ditegaskan oleh kepala LAN, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA dalam upacara penutupan Diklat Kepemimpinan tk.II angkatan XXXVIII kemarin (3/6) di gedung Makarti Bhakti nagari, LAN, Pejompongan.

“Tantangan terbesar yang dihadapi seorang pemimpin adalah mengubah mindset dan culturset aparatur negara yang harus dimulai dari pimpinan tertinggi sampai ke pimpinan terendah”ujarnya

Beliau menegaskan bahwa seorang pemimpin perlu dibentuk dan diperkuat melalui pengalaman untuk melakukan perubahan yang tidak hanya scara individu namun juga instansinya, sehingga tanpa disadari kemampuan leadershipnya meningkat. Salah satu upaya meningkatkan kemampuan leadership adalah melalui diklat kepemimpinan pola baru. “Disini peserta diwajibkan membuat proyek perubahan yang dapat diterapkan di instansinya masing-masing”, paparnya

Kepala LAN menutup kata sambutannya, dengan menyatakan bahwa Penutupan diklat ini merupakan awal perjuangan para peserta diklat sebagai pemimpin perubahan yang mampu melakukan inovasi dan menyebarluaskan gagasan perubahan dalam instansinya masing-masing. (CQ-PH)