Penyelenggara Negara : Etika Pejabat Publik Memburuk

Jakarta, Kompas – Etika pejabat publik di Indonesia kian memburuk dalam beberapa decade terakhir. Kondisi ini tidak hanya menghambat pembangunan tetapi juga berpotensi menjerumuskan Indonesia menjadi negara gagal.

Guru besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Wahyudi Kumorotomo menuturkan, memburuknya etika pejabat publik secara kolektif itu bisa diamati dari perubahan pola perilaku dan gaya hidup pejabat publik. Ia mencontohkan, pemimpin pada awal pendirian Republik Indonesia bergaya hidup jauh lebih sederhana ketimbang para pejabat publik saat ini. Saat ini, dalam beberapa kasus korupsi, rakyat juga menyaksikan para koruptor yang notabene pejabat tinggi negara malah bisa mengumbar senyum , seolah tidak punya rasa bersalah.

Hal itu disampaikan Wahyudi dalam Diskusi Publik Penguatan Etika Pejabat Publik yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Rabu (16/12). Hadir sebagai pembicara lain adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Teuku Taufiqulhadi, Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi LAN Muhammad Taufiq, dan Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo.

Dalam jangka panjang, memburuknya etika pejabat publik itu akan memperparah ketidakpercayaan antar pejabat dan rakyat. Ketidakpercayaan yang berlebihan itu bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan negara dalam menyediakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Wahyudi menyebutkan, dalam penelitian di beberapa negara, ada korelasi antara kemakmuran yang diukur dari pendapatan per kapita dan etika pejabat publik.

Dia mencontohkan, Jepang dan Filipina pada 1950-an berada di posisi hamper sama. Namun, setelah tahun 1970-an, ekonomi Jepang meningkat drastic, jauh meninggalkan Filipina yang cenderung stagnan. Perbedaan kedua negara itu bukan dari penduduk Jepang yang lebih cerdas, melainkan terletak pada etika publik.

Setelah pada 1970-an Deng Xiao Ping memimpin Tiongkok dengan menegakkan etika yang kuat, lanjut Wahyudi, ekonomi negara itu maju pesat. Tidak sekadar mendorong penegakan etika, Deng juga memimpin dengan contoh.

Kepercayaan

Menurut Muhammad Taufiq, salah satu kunci bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan adalah menegakkan etika publik. Etika itu berkaitan erat dengan kepercayaan yang menjadi pilar utama pembangunan sebuah bangsa. Jika tidak mampu membangun kepercayaan rakyat, negara menjadi negara gagal.

Karena itu, dia berpesan agar pejabat publik bekerja dengan mengedepankan rambu-rambu etika yang menjadi panduan untuk menilai apa yang benar dan salah secara moral. Mereka harus pula menjadi contoh bagi masyarakat. “Harus juga diingat ketika seorang menjadi pejabat publik, ukuran yang digunakan bukan etika dia pribadi, melainkan etika publik yang berlaku universal,” kata Taufiq.

Sementara itu, Teuku Taufiqulhadi mengutarakan pentingnya pembenahan etika tidak hanya dari pejabat publik, tetapi juga dari masyarakat. Ia mengilustrasikan pentinganya hal itu dengan contoh seorang bupati yang diberhentikan karena dinilai melanggar etika. Namun, ketika ia kembali mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR, rakyat masih memilihnya. Berkaca dari hal itu, ia menilai perlu ada upaya bersama dari masyarakat dan lembaga-lembaga untuk bisa menginternalisasikan nilia-nilai etika publik.

Tri Widodo menekankan pentingnya masyarakat dan pejabat publik sama-sama membangun budaya “jijik”, buka sekadar budaya malu. Budaya “jijik” itu harus dimunculkan ketika seseorang melanggar etika, seperti korupsi atau tidak bisa menunjukkan kinerja dengan maksimal. “Analoginya, kalua seseorang itu sudah jijik, tanpa ada orang lain mengetahuinya, dia juga tidak mau menyentuhnya,” kata Tri Widodo. (GAL)

 

Dimuat di Harian Kompas, Kamis 17 Desember 2015.

Kepemimpinan Kunci Keberhasilan Kebijakan

Jakarta, Kompas – Salah satu faktor belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah penerapan kebijakan publik yang jalan di tempat. Kebijakan itu tidak hanya terkait pada manajemen penerapan, tetapi juga terkait dengan kepemimpinan yang tidak kuat.

Demikian benang merah dalam dialog kebijakan dan tata kelola  yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Jakarta, Senin (14/12).

Tanpa kepemimpinan yang baik dan kuat, kebijakan itu tidak jalan. Sebagai contoh kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak 2010, hingga kini, reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil.  “Masih banyak birokrat yang ditangkap KPK, kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya,” kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Sri Hadiati.

Menurut Sri Hadiati, ada tiga kriteria yang dibutuhkan seorang pemimpin untuk mampu mengelola kebijakan. Ketiga kriteria itu adalah seorang pemimpin harus memiliki kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural.

“Seorang pemimpin harus tahan pada godaan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia juga harus bisa mengambil keputusan secara cepat dan mampu melakukan perbaikan terus-menerus,” kata Sri Hadiati.

Selain faktor kepemimpinan, banyak kebijakan yang tidak dipersiapkan secara matang. Akibatnya, ketika akan diimplementasikan, terjadi kesalahpahaman di lapangan.

“Contohnya tol laut. Program itu tidak dipersiapkan secara matang sehingga pada tahap implementasi masih banyak pihak yang tidak tahu definisi tol laut. Koordinasi antar-25 lembaga atau kementerian yang terlibat juga sulit,” kata Sri Hadiati.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan, birokrasi masih menjadi hambatan dari pertumbuhan ekonomi. “Makanya, paket kebijakan pertama yang diambil pemerintah, memotong regulasi hingga 100 aturan,” katanya.

Menurut Dosen ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, untuk memberikan wawasan yang luas, sudah waktunya aparatur negara tidak bertugas di satu kementerian saja. “Harus diberi kesempatan rotasi di kementerian lain agar mendapat wawasan lebih,” katanya. (ARN)

 

dimuat di Harian Kompas Selasa 15 Desember 2015

Menkominfo Kukuhkan IPRAHUMAS

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika RI  Rudiantara secara resmi mengukuhkan Kepengurusan Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) periode 2015 – 2018 dan sekaligus membuka Orientasi Tenaga Humas Pemerintah (THP), di Ruang Serba Guna Kantor kementerian Kominfo, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (6/12).

Kepengurusan Ikatan Pranata Humas terbentuk berdasarkan Hasil Kongres yang dilaksanakan di Bandung 27 Agustus 2015 dan berhasul memilih  secara aklamasi ketua umum Iprahumas  Endah Kartikawati yang merupakan Pranata Humas dari Kementerian Pertanian.

Rudiantara dalam sambutannya mengatakan,  isu utama yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah cara berkomunikasi pemerintah dengan publik. Menurutnya, peran itu menjadi tanggung jawab pranata humas di seluruh instansi pemerintah.

“Pranata Humas harus membangun tim efektif untuk mengelola program instansi dengan melakukan identifikasi terhadap para pemangku kepentingan (stakeholder), melakukan pemetaan nilai dan ketertarikan stakeholder melalui strategi komunikasi yang baik, serta meningkatkan dan memperbaiki komunikasi pemerintah dengan stakeholdernya,” kata dihadapan Pranata Humas dan pimpinan K/L yang hadir.

Sementara itu, terkait dengan perekrutan Tenaga Humas Pemerintah (THP), Rudiantara saat pembukaan Orientasi Tenaga Humas Pemerintah mengatakan, THP bertanggungjawab kepada Menteri dengan maksud untuk memperkuat pelaksanaan Government Public Relation (GPR).

“Orientasi ini dimaksudkan sebagai bagian dari pengenalan dan adaptasi terhadap pekerjaan THP sebagai bagian dari pelaksanaan humas pemerintah. THP harus mampu mengimbangi secara dinamis dan cepat terhadap perkembangan situasi yang terjadi setiap saat atau real time,” kata dia.

Dia mengungkapkan, dari 1.779 pelamar, telah tersaring 49 orang THP dan ada 2 orang pelamar yang berasal dari Pranata Humas diterima. Dia berharap, dalam waktu dua tahun THP yang telah ditempatkan di K/L  dapat mendorong kemampuan dan kompetensi Pranata Humas yang telah ada dengan pola kerja baru.

“Sehingga pada akhirnya pelaksanaan dan pengelolaan komunikasi publik dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pranata humas pada masing-masing instansi,” jelasnya.

Orientasi THP dilaksanakan mulai tanggal 6 s.d 30 Desember 2015, di PPLPN Lembaga Administrasi Negara (LAN RI). (Fateha/Humas LAN)

Kompetensi ASN Perkuat Eksitensi Bangsa

Jakarta – Lembaga Administrasi Negara terus berupaya mengembangkan diklat untuk membentuk pemimpin perubahan dari semua sektor pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II serta Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reform Leader Academy-RLA).

 “Tujuan pelaksanaan diklat tersebut yaitu membentuk kompetensi pemimpin perubahan ASN dan membentuk kompetensi kepemimpinan reformasi,” ujar Kepala LAN Dr. Adi Suryanto, M.Si dalam sambutannya pada acara Penutupan Diklatpim Tingkat II Angkatan XLI Kelas K dan Penutupan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reform Leader Academy – RLA) Angkatan II dan III Tahun 2015 di Aula Gedung A, Kantor LAN RI, Jalan Veteran No. 10, Jakarta Pusat. Jumat (4/12).

Diklat RLA Angkatan II mengusung tema Business Regulatory Framework, sedangkan Diklat RLA Angkatan III mengusung tema Connectivity for Better Synergy : Alignment between transportation, logistics, information technology and regional development.

Kepala LAN mengatakan, kompetensi pemimpin perubahan sangat dibutuhkan untuk menciptakan inovasi dan terobosan bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, juga untuk meningkatkan daya saing usaha dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Ada lima tahapan pembelajaran Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan Diklat RLA. Untuk Diklatpim Tingkat II terdiri dari Tahap diagnose kebutuhan perubahan organisasi, tahap taking ownership, tahap merancang perubahan dan membangun tim, tahap laboratorium kepemimpinan dan tahap evaluasi. Sedangkan tahapan diklat RLA yaitu, setting strategic agenda, commitment building, taking ownership, collaborative leadership dan building high performing government,” jelasnya.

Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si berharap, pelaksanaan Diklatpim maupun Diklat RLA dapat mendorong tumbuh kembangnya kultur inovasi dalam semua lini birokrasi pemerintah.

“Tercatat ada sekitar 34 ribu inovasi maupun proyek perubahan yang dihasilkan selama tahun 2015 pelaksanaan diklatpim. Saya yakin dan optimis kita mampu mewujudkan birokrasi berkelas dunia pada tahun 2025,” tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menambahkan, birokrasi saat ini hidup dalam era reformasi birokrasi berbasis kompetensi. Salah satu faktor utama eksistensi suatu bangsa adalah tata kelola pemerintahan yang baik.

“Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung dengan sumber daya aparatur yang baik dan berkualitas”, ujarnya.

Lebih lanjut Yuddy mengatakan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, birokrasi harus mengubah cara berpikirnya dari sikap priyayi menjadi sikap melayani masyarakat.

“Untuk mewujudkan itu semua diperlukan revolusi mental. Kita harus mengubah mindset, cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bertindak yang mencerminkan integritas ASN yang baik,” jelasnya.

Menurutnya, aparatur negara harus dapat menjalankan perintah dengan baik dengan tidak menyalahgunakan wewenang dan tidak korupsi, profesional serta dapat meningkatkan layanan publik semakin baik.

“Ada tiga nilai revolusi mental yang harus kita tanamkan dan senantiasa kita perkuat untuk membentuk aparatur negara yang berkualitas. Ketiga nilai tersebut adalah, penguatan nilai-nilai integritas, penguatan nilai-nilai etos kerja dan penguatan kerjasama dan kegotong-royongan,” terang Yuddy.

Menurut dia, dengan menginternalisasi ketiga nilai tersebut maka terdapat sumber daya aparatur yang professional dan berkuliatas dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan demikian diharapkan negara Indonesia dapat berkompetisi dengan negara maju lainnya.

Diklatpim Tingkat II Angkatan XLI Kelas K diikuti sebanyak 60 peserta, dimana sebanyak 58 orang dinyatakan lulus, 1 orang ditunda kelulusannya dan 1 orang tidak dapat melanjutkan karena meninggal dunia. Sedangkan Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi (Reform Leader Academy) Angkatan II Tahun 2015 diikuti 25 peserta, dengan 24 orang dinyatakan lulus dan 1 orang lainnya dinyatakan tidak lulus. Dan untuk Diklat Kepemimpinan Reformasi Birokrasi Angkatan III Tahun 2015 diikuti 25 peserta yang kesemuanya dinyatakan lulus. (danang).

Revolusi Mental Berbasis Pancasila

Jakarta – Revolusi Mental yang digadang-gadang Joko Widodo – Jusuf Kalla harus berbasis Pancasila untuk menemukan kembali nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Penulis Buku “Revolusi Pancasila” Yudi Latief yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Ruang Serba guna STIA LAN, Jalan Penjompongan, Jakarta Pusat, Kamis (3/12). Bedah buku ini juga menghadirkan Guru Besar UI Thamrin Amal Tamagola dan Dosen STIA LAN Asropi.

“Kalau kita berbicara tentang Revolusi Mental, maka harus berdasarkan Pancasila. Revolusi mental merupakan salah satu unsur dari Revolusi Pancasila. Revolusi Mental ini diorientasikan agar mental Pancasila bisa menjiwai dan mendorong perubahan di bidang material dan politik yang sejalan dengan idealitas Pancasila,” jelas Yudi saat memaparkan materi bukunya.

Yudi menjelaskan Revolusi Pancasila menghendaki adanya perubahan mendasar secara akseleratif, yang melibatkan revolusi material (Sila ke-5), mental kultural (Sila ke-1,2,3) dan political (Sila ke-4).

Menurut dia, Revolusi (basis) material diarahkan untuk menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong menolong (gotong royong) dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak.

“Revolusi (superstruktural) mental-kultural diarahkan untuk menciptakan masyarakat religius yang berprikemanusiaan, yang egaliter mandiri, amanah dan terbebas dari berhala materialisme-hedonisme, serta sanggup menjalin persatuan dengan semangat pelayanan,” terangnya

Sementara revolusi (agensi) politikal, lanjut Yudi, diarahkan untuk menciptakan agen perubahan dalam bentuk integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (negara kekeluargaan) dan keadilan (negara kesejahteraan).

“Revolusi politik ini bisa diwujudkan dengan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehiduan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian dan keadilan,” tandasnya.

Tekait gerakan revolusi mental, kata Yudi tidak hanya berhenti pada perubahan pola pikir dan kejiwaan saja, tetapi juga pada kebiasaan dan karakter yang menyatu antara pikiran, sikap dan tindakan sebagai suatu integritas. Dasar dan haluan revolusi mental ini, jelas Yudi adalah nilai Pancasila, terutama sila ke-1,2 dan 3.

“Dalam ketiga sila tersebut dinyatakan bahwa setiap manusia diciptakan oleh cinta kasih Sang Maha Pencipta, sehingga semua manusia sederajat yang melahirkan semangat mental egalitarianism. Setiap pribadi dimuliakan oleh Sang Pencipta dengan bawaan hak asasi yang tidak bisa dirampas, hak milik, kehormatan-kemerdekaan dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum,” terang dia.

Yudi mengatakan bahwa fokus revolusi mental Pancasila adalah mentalitas kemandirian, mentalitas gotong royong dan mentalitas pelayanan. Ketiga disebut tricita revolusi mental.

“Kemandirian, gotong royong, dan pelayanan harus menjadi landasan ideologi kerja bagi penyusunan platform dengan segala turunan program dan kebijakannya di semua lini dan sektor pemerintahan. Ketiganya dapat memberikan framework yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan, pencanangan, program kerja, serta pilihan kebijakan yang diperlukan,” kata dia.

Buku “Revolusi Pancasila” karya Yudi Latif ini diterbitkan pada Juni 2015 oleh penerbit Mizan. Dalam buku setebal 208 halaman ini, Yudi mengulas secara detail tentang sejumlah topik terkait Revolusi, Pancasila, dan Revolusi Pancasila. Pada bagian Revolusi Pancasila dijelaskan sifat revolusi Pancasila, tujuan sampai program-program revolusi Pancasila. (ch0ky/humas)

Diklatpim Pola Baru untuk Wujudkan Smart ASN

Jakarta - Diklat Kepemimpinan Pola Baru yang telah lama bergulir di tengah-tengah pegawai aparatur sipil Negara menjadi salah satu cara dalam mewujudkan birokrasi yang cerdas. Cerdas dalam hal ini tidak hanya dari segi intelektual semata namun juga meliputi cerdas dalam emosional dan spiritual.

Hal ini disampaikan Kepala Pusat Diklat Teknis & Fungsional Dr. Andi Taufik dalam acara Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan IX, di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Kamis (2/12).

Dia mengatakan, di tengah cepatnya pertumbuhan teknologi masyarakat di tingkat global, LAN dalam jangka kurang dari lima tahun kedepan dituntut dapat mencetak ASN yang profesional.

“Memasuki era smart ASN, kita dituntut dapat mencetak ASN yang pandai, berintegritas, professional, kreatif dan memiliki segudang inovasi. Hal ini guna meningkatkan kapasitas aparatur sipiln yang berkelas dunia,” jelasnya.

Andi mengatakan, untuk menjawab tantangan tersebut, ASN perlu dibekali dengan diklat-diklat, baik itu diklat kepemimpinan maupun diklat teknis fungsional.

“Dengan bertambahnya jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti diklat, maka akan menciptakan banyak pemimpin-pemipin perubahan dan akan berdampak pada ledakan inovasi di negara ini. Inovasi itulah yang menjadi bekal aparatur sipil negara dalam menghadapi kondisi global yang kian dinamis,” tutupnya. (choky/humas)

Inovasi Harus Jadi Gerakan Nasional

Jakarta - Bangsa kreatif merupakan bangsa yang memiliki pemikiran luas dan bisa mengembangkannya menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai tambah. Inovasi merupakan salah satu cara meningkatkan nilai tambah tersebut agar kita bisa bersaing di era persaingan global.

Deputi Bidang Inovasi Lembaga Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo mengatakan, tantangan yang dihadapi Indonesia semakin berat. Apalagi, pada penghujung 2015 mulai diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Indonesia akan mengalami perubahan serta tantangan yang besar. Oleh karena itu setiap kita dituntut untuk berkontribusi untuk menciptakan inovasi guna mendorong nilai tambah,” jelasnya saat memberikan sambutan Workshop Champion of Innovation, di Kantor LAN Pusat, Jl. Veteran No. 10 Jakarta, Selasa (1/12).

Tri Widodo mengungkapkan, berdasarkan catatannya, setidaknya Indonesia membutuhkan 1.500 inovasi di setiap daerah hingga ke tingkat desa.

“Dengan kondisi saat ini tentu dibutuhkan waktu cukup lama untuk mencapainya. Saya berharap, workshop ini dapat menciptakan generasi-generasi yang inovatif serta mendongkrak akselerasi inovasi,” kata dia.

Dia menambahkan, untuk meraih kejayaan Indonesia, Inovasi perlu didorong menjadi sebuah gerakan nasional, gerakan ekonomi, sosial dan budaya bahkan gerakan politik berbagai komponen bangsa di seluruh penjuru tanah air. Hal ini dimaksudkan agar akselerasi inovasi dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Jika gerakan inovasi secara nasional itu dapat terwujud, saya yakin Indonesia siap berkompetisi secara global,” jelasnya. (choky/humas)

Penataan LNS Penting guna Dongkrak Efektifitas Birokrasi

Jakarta – Keberadaan jumlah Lembaga Non Struktural (LNS) di Indonesia yang mencapai ratusan perlu segera ditata ulang. Selain mengakibatkan in efisiensi anggaran, tugas dan fungsinya juga seringkali tumpang tindih dengan Kementerian/Lembaga.

Deputi Bidang Inovasi Lembaga Administrasi Negara, Dr. Tri Widodo mengatakan, diperlukan telaahan kritis terkait membengkaknya jumlah LNS di Indonesia. Telaahan itu bisa dilakukan dari dua aspek, yakni dari sisi hulu dan hilir.

“Dari sisi hulu dilakukan dengan membuat kriteria yang jelas dalam penataan LNS sedangkan dari sisi hilir dilihat dari kinerja serta performanya,” jelasnya saat memberikan sambutan acara Diskusi Panel Inovasi Penataan Lembaga Non Struktural, di Kantor LAN Pusat, Veteran, Jakarta (27/11).

Deputi Inovasi menambahkan, selain telaahan kritis, hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyamaan persepsi terkait penataan LNS. Selama ini perbedaan persepsi menjadi salah satu permasalahan tarik ulurnya pendekatan  penataan LNS.

“Kita juga harus meredefinisi ulang pengertian LNS sehingga maknanya tidak bias dan dapat menemukan formula yang tepat untuk menata kelembagaan ini,” ujarnya.

Deputi Bidang Kajian Lembaga Administrasi Negara, Sri Hadiati mengatakan, fenomena munculnya LNS di Indonesia terjadi sejak reformasi 1998. Segala permasalahan yang selama ini tidak mampu diselesaikan oleh institusi yang ada, selalu dijawab dengan kemunculan LNS.

“Euforia demokrasi turut mendorong terjadinya pembengkakan jumlah LNS. Namun seiring perkembangan jaman, banyak LNS yang sudah tidak efektif lagi kinerjanya. Ini yang perlu di evaluasi,” jelasnya.

Dia mencontohkan, di luar negeri, keberadaan LNS yang menjadi mitra dan malah membantu kinerja pemerintah. Pembentukannya pun didasari dengan urgensi kebutuhan publik dan bebas dari intervensi pemerintah.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB, Yanuar Ahmad mengungkapkan, pemerintah saat ini terus melakukan evaluasi terhadap keberadaan LNS di Indonesia.

Menurutnya, presiden Joko Widodo sangat konsen dengan masalah penataan LNS. Hal ini dibuktikan dengan pembubaran 12 LNS pada akhir 2014 dan awal 2015 lalu. Disamping itu, pemerintah saat ini juga tengah melakukan evaluasi terhadap 25 LNS yang dasar pembentukannya menggunakan Peraturan Presiden ataupun Keputusan Presiden.

Direktur Penataan Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengakui jumlah LNS yang banyak ini berimplikasi terhadap kebutuhan anggaran yang harus dialokasikan. Dari segi operasional, setiap LNS rata-rata membutuhkan biaya puluhan miliar untuk membiayai Sekretariatnya.

“Belum lagi kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dan lainnya. Jadi urgensi penataan LNS ini memang penting,” jelasnya. (choky/humas)

Menjawab Dinamika Organisasi dengan Inovasi

Jakarta - Pemimpin birokrasi saat ini dihadapkan pada dinamika organisasi yang terus berubah akibat tuntutan perubahan jaman. Seorang pemimpin perlu mempersiapkan diri sebagai agen perubahan bagi organisasinya melalui kepemimpinan yang lebih responsif dan akuntabel.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan, pemimpin birokrasi harus mulai mengembangkan model kepemimpinan yang terbuka dan mengedepankan keteladanan.

“Saat ini banyak sekali pemimpin yang mulai berpikiran terbuka dan maju serta menekankan pentingnya proses kolaborasi dengan bawahan. Gaya kepemimpinan yang dijalankan pun juga lebih mengutamakan konsensus daripada hierarki. Bahkan banyak yang memberikan ruang yang lebih terbuka untuk kepentingan aspirasi masyarakat,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam “Penutupan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XLI Kelas H”, di Kampus PPLPN - LAN Pejompongan, Jakarta, Kamis (26/11).

Kepala LAN mengatakan, perubahan paradigma pemimpin dalam konteks “dilayani menjadi melayani” bagi (ASN) aparatur sipil negara merupakan langkah awal pembangunan partisipasi masyarakat. Ia mengatakan, saat ini banyak kita saksikan ketika pemerintah mampu menunjukan kapasitasnya sebagai abdi masyarakat, maka pada saat yang sama juga tumbuh kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan secara berkesinambungan.

“Ini merupakan langkah maju dalam mendukung setiap langkah pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah,” jelasnya.

Dia mengatakan, dalam menjawab permasalahan - permasalahan publik yang timbul, setiap pemimpin juga harus mencari inovasi baru guna memecahkan masalah tersebut sehingga dihasilkan terobosan baru untuk menjawab permasalahn yang ada di organisasi.

Kepala LAN mengungkapkan, saat ini pihaknya terus mendorong para pemimpin birokrasi terutama alumni Diklatpim Pola Baru untuk terus mengelola proyek perubahan yang telah dilakukan pada saat mengikuti Diklatpim.

“Dalam rangka meyakinkan bahwa inovasi dan gagasan perubahan tidak terhenti meskipun diklat telah usai, LAN mulai tahun 2016 akan mewajibkan peserta diklat untuk membuat kontrak kinerja yang ditandatangani oleh peserta dan pimpinannya,” jelasnya.

Menurutnya, dengan cara ini pengelolaan perubahan yang telah dilakukan oleh setiap peserta Diklatpim dapat terus berjalan dan terkontrol. (choky/humas)

Tantangan PPPK yang Profesional dan Siap Bekerja

Jakarta - Peran strategis PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dalam meningkatkan akselerasi menuju profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negara) perlu segera didorong dengan penerbitan peraturan pemerintah yang mengatur secara detail alokasi kebutuhan anggaran, penentuan formasi serta prosedur seleksi.

Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, ASN adalah sebuah profesi yang mewajibkan pegawainya memiliki standar kompetensi dalam proses perekrutannya.

“Adanya PPPK dalam dunia birokrasi akan berdampak positif dalam penguatan iklim kompetisi birokrasi. PPPK ini akan mampu mengatasi keterbatasan kompetensi ASN dan mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM pelayanan publik,” jelasnya saat  membuka diskusi “Inovasi Pengelolaan PPPK khususnya dalam penentuan formasi kebutuan dan prosedur seleksinya,” di Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu (25/11).

Peneliti LAN Agustinus Sulistyo mengatakan, keberadaan tenaga PPPK yang nantinya akan direkrut adalah orang-orang yang siap pakai dan bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN.

“Nilai-nilai dan prosedur ketentuan ASN harus di berlakukan sehingga PPPK dapat bekerja profesional tanpa merubah budaya ASN yang ada” tambahnya.

Kepala Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian BKN Ulida Lumban menambahkan, para pegawai di Indonesia perlu dibekali dengan standar kompetensi dan sertifikasi. Menurutnya, hal ini mendesak dilakukan untuk mendongkrak rendahnya profesionalisme yang dimiliki pegawai di Indonesia.

Terkait dengan masalah dana pensiun bagi tenaga PPPK, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Aparatur Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengatakan PPPK tidak akan mendapat dana pensiun dari pemerintah. Karena itu, standar gaji yang diterima tenaga PPPK akan lebih besar dibandingkan PNS.

“Karena mereka dibayar berdasarkan kapasitas dan kompetensinya,” jelas dia. (choky/humas)

LAN RI & Pemkab Kutai Kartanegara Jalin Kerja Sama

SAMARINDA - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali melakukan kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam bidang penguatan kapasitas pemerintahan.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pj. Bupati Kutai Kartanegara, Chairil Anwar, SH, MHum, dengan Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto,M.si, di Pendopo Odah Etam Kabupaten Kutai Kartanegara, Selasa (17/11).

Pj. Bupati Kutai Kartanegara Chairil mengatakan, kerjasama yang dilakukan dengan LAN ini merupakan bagian penting dalam proses perjalanan reformasi birokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menurutnya, kehadiran kantor LAN perwakilan Samarinda juga membawa semangat baru bagi Kutai Kartanegara dalam melaksanakan pembangunan serta penguatan dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

“Adanya nota kesepahaman ini semakin memperkuat kapasitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara serta sebagai landasan kerjasama dalam kegiatan pengkajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, inovasi administrasi negara serta penyelenggaraan pendidikan tinggi”, ujar Chairil.

Kepala LAN Dr. Adi Suryanto juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, penandatanganan Nota Kesepahaman antara kedua belah pihak ini menjadi pintu gerbang untuk bekerjasama. LAN akan berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas serta kompetensi ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.

Tidak hanya meningkatkan kapasitas ASN, lanjut dia, LAN juga bersedia mendampingi Pemkab Kutai Kartanegara untuk membentuk Laboratorium Inovasi dibawah binaan Kedeputian Inovasi LAN RI. Jika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkenan maka akan menjadi Pemerintah Kabupaten pertama di Kalimantan yang memiliki Laboratorium Inovasi.

“Kita berharap bisa memfasilitasi sehingga inovasi-inovasi akan tumbuh berkembang di Kutai Kartanegara. Jadi inovasi di Kutai Kartanegara bisa berbagai lini, bisa inovasi pariwisata sehingga turis yang datang ke sini tidak hanya melihat museum tetapi juga melihat inovasi-inovasi lainnya,” jelasnya.

Seremoni penandatanganan MoU antara LAN RI dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara itu juga diisi dengan hiburan Tari Tradisional Behempas, yang menjadi tarian budaya Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditutup dengan jamuan makan malam untuk para Pimpinan Tinggi LAN yang hadir. (uly/humas)

LAN Harus Cepat Respon Isu Strategis

Samarinda - Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) memiliki tantangan besar untuk merespon dengan cepat isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat. LAN harus keluar dari ‘zona nyaman’ dan segera mencetuskan berbagai rekomendasi yang dinantikan para pemangku kebijakan. 

Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Adi Suryanto M.Si mengakui, sejauh ini banyak sekali isu strategis yang gagal direspon oleh seluruh unit kajian di lingkungan LAN. Padahal, isu itu memiliki ketersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban LAN.

“Saya rasa kita banyak kecolongan karena isu-isu strategis yang ada tidak mampu kita respon dengan cepat. Contohnya adalah isu penyerapan dana desa dan sebagainya,” jelasnya saat membuka acara Rakernas Evaluasi Program & Kegiatan LAN, di PKP2A III LAN Samarinda, Selasa (17/11).

Menurut dia, LAN harus bermain dalam setiap isu strategis terkait tata kelola pemerintahan, administrasi Negara, kajian kebijakan, inovasi, serta kediklatan.

“Kalau memang tidak mampu mengambil porsi itu, setidaknya LAN menyediakan panggung untuk berdiskusi dan berdialog guna memecahkan persoalan-persoalan dari sisi administrasi negara,” jelasnya.

 Kepala LAN berharap agar seluruh pimpinan tinggi untuk meninjau ulang program kerja kedepannya sehingga lebih antisipasif dan responsif. Tidak hanya isu-isu yang saat ini berkembang, namun juga prediksi isu-isu jangka menengah dan jangka panjang. (uly/humas)

Geliat Pilkada Serentak Tak Terlihat

JAKARTA — Geliat pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan 9 Desember 2015 tidak tak terlihat meski pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat. Situasi ini memicu kekhawatiran bakal rendahnya partisipasi pemilih pada pilkada serentak.

Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan pilkada diharapkan menggencarkan sosialisasi. Demikian persoalan yang mengemuka dalam seminar bertajuk "Pilkada Serentak, Demokrasi Lokal, dan Efektivitas Pemerintah Daerah" yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Senin (16/11).

"Pemungutan suara kurang dari sebulan lagi, tetapi gaungnya kurang dan geregetnya belum terasa. Imbauan agar warga ke tempat pemungutan suara saat pilkada, 9 Desember, juga masih minim. Ini harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan," kata Deputi bidang Kajian Kebijakan LAN Sri Hadiati Wara Kustriani saat membuka seminar.

Salah satu pembicara, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang juga calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, juga menilai sosialisasi oleh penyelenggara pilkada masih rendah.

"Penempatan alat peraga kampanye sangat terbatas dan sosialisasi di media juga minim. Jika saat pemilu presiden partisipasi pemilih di Tangsel hanya sekitar 60 persen, kami khawatir saat pilkada partisipasinya lebih buruk," ujarnya.

Sementara upaya sosialisasi pilkada oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, ujar Benyamin, sulit untuk bisa dilakukan karena sering kali upaya sosialisasi justru dituding sebagai bentuk kampanye terselubung. Dia mencontohkan upaya Sekda Tangerang Selatan menyosialisasikan pilkada Tangsel yang justru dilaporkan ke panitia pengawas pilkada karena dituding melakukan kampanye terselubung.

Pembicara lainnya, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kementerian Dalam Negeri Anselmus Tan mengingatkan, tanggung jawab menyukseskan pilkada juga tanggung jawab pemda. Oleh karena itu, seharusnya pemda ikut membantu penyelenggara pilkada menyosialisasikan pilkada.

Pemda, kata Anselmus, tidak perlu takut dituding melakukan kampanye terselubung saat melakukan sosialisasi. "Yang terpenting saat sosialisasi bukan sosialisasi untuk menguntungkan salah satu calon," katanya.

Politik uang

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, metode kampanye pada pilkada kali ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Jika pada pilkada sebelumnya calon dibebaskan untuk membuat dan memasang alat peraga kampanye, pada pilkada kali ini alat peraga kampanye, seperti spanduk dan baliho, dibuat dan diatur pemasangannya oleh KPU.

"Metodenya berubah, paradigmanya ikut berubah. Jika dulu lebih mengedepankan pencitraan calon melalui alat-alat peraga, saat ini lebih ke paradigma dialog, calon sengaja didorong untuk lebih intens menemui calon pemilih, mengampanyekan visi dan misi mereka," katanya.

Hanya saja perubahan metode dan paradigma ini belum dioptimalkan oleh calon, tim sukses, dan juga partai politik pengusungnya. Dia menduga kampanye baru akan intens dilakukan 14 hari menjelang pemungutan suara. Ini semata untuk menjaga memori publik akan calon.

"Yang patut diwaspadai, calon sengaja tidak kampanye jauh hari karena dana yang dimiliki sengaja disimpan untuk politik uang. Politik uang baru digelontorkan mendekati hari pemungutan suara karena politik uang merupakan jalan pintas menjaga memori calon pemilih akan calon kepala dan wakil kepala daerah," ujarnya.

(Sumber: Kompas)

Dr. Adi Suryanto Lantik Kapus JFAK & Kapus Inovasi Pelayanan Publik

 

JAKARTA – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto, M.Si, melantik Erna Irawati, S.Sos, M.Pol Adm, sebagai Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan dan Erfi Mutmainah, SS, MA sebagai Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan itu dilakukan di Aula  Lantai II Gedung A Kantor LAN RI di Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Jumat (13/11), dan dihadiri sejumlah pejabat struktural dan fungsional LAN.

Posisi Kepala Pusat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan mengalami kekosongan setelah ditinggal Kapus sebelumnya yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sedangkan posisi Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik mengalami kekosongan setelah pejabat sebelumnya meninggal dunia.

Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto dalam sambutannya mengatakan, para pejabat terpilih ini merupakan pejabat yang telah mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan di tingkat eselon II, yakni  jabatan Kepala Pusat Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik.

“Proses seleksi telah berjalan tanpa intervensi dan dikawal ketat oleh Komisi ASN,” jelasnya.

Kepala LAN mengatakan, pelantikan yang terkesan cepat ini dilaksanakan segera setelah proses seleksi yang berakhir kemarin. Menurutnya, hal ini mendesak dilakukan karena jabatan tersebut telah lama kosong.

“Saya berharap pejabat yang dilantik segera bekerja. Apalagi  kita akan segera Raker di Samarinda dalam waktu dekat ini,” jelasnya.

Untuk diketahui, Erfi Mutmainah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pengajaran Pusdiklat Kepemimpinan Aparatur Nasional. Sedangkan Erna Irawati sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Seleksi dan Pengembangan Jabatan Analis Fungsional Kebijakan. (fat/danang/choky/mustofa/humas)

Susun RPJMD, Pemkab Barito Kuala Gandeng LAN

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mewujudkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan kepentingan masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Achmad Kusnandar, mengatakan, penyusunan RPJMD menjadi faktor kunci guna mendukung pencapaian target kinerja daerah. Terlebih, sejak dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tugas dan tanggung jawab yang dipikul pemerintah daerah semakin berat.

“Terkait dengan UU Desa, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga berupaya meningkatkan kapasitas desa dengan bekerjasama dengan LAN untuk merevisi RPJMDes. Kita berharap program dana desa yang dicanangkan Pemerintah Pusat dapat mengentaskan desa tertinggal,” jelasnya di sela-sela acara perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Lembaga Administrasi Negara tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemkab Barito Kuala, di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Achmad berharap, kerjasama dengan LAN dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini dapat membantu pemerintah daerahnya mewujudkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.

“Kita berharap antara ada keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Drs. Haris Faozan, M.Si menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggandeng LAN dalam menyusun RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

“Sesuai dengan visi LAN sebagai rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara, kami berharap kerjasama penyusunan RPJMD dapat membawa kemanfaatan bagi Kabupaten Barito Kuala,” ujarnya.

Haris Faozan mengatakan, kerjasama ini tidak hanya terbatas dalam penyusunan RPJMD semata. Dengan berbagai inovasi yang selama ini telah diproduksi oleh LAN, Haris berharap Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat mengambil manfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.

“Pimpinan kami berpesan harus ada transfer knowledge agar dapat membantu daerah menciptakan inovasi khususnya untuk kepentingan masyarakat”, imbuhnya. (dan/humas)

Pemkot Pontianak Gandeng LAN Untuk Tingkatkan Inovasi

Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk menciptakan inovasi pelayanan publik di seluruh lingkungan pemerintahannya. Hal ini diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan  dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Walikota Pontianak Sutarmidji mengatakan inovasi pelayanan publik harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan di pemerintahannya. Dia berharap ke depannya akan banyak inovasi yang tumbuh di dalam unit kerja di Pemerintahan Kota Pontianak.

“Tiap SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintahan Kota Pontianak harus melakukan inovasi untuk perbaikan pelayanan publik,” kata Sutarmidji dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) tentang Kerja Sama Penguatan Kapasitas Pemerintah Kota Pontianak Melalui Pengkajian Kebijakan, Pendidikan Dan Pelatihan, Inovasi Administrasi Negara, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, di Kantor Pemerintah Kota Pontianak, Jalan Rahadi Usman No. 03, Kota Pontianak, Rabu (11/11).

Sutarmidji mengatakan, inovasi-inovasi yang dilakukan Kota Pontianak nantinya akan dikumpulkan sehingga Kota Pontianak jadi lumbung inovasi kedepannya.

“Ke depan saya berharap Kota Pontianak menjadi tujuan benchmarking dalam inovasi bagi daerah lain,” imbuhnya.

Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto, M.Si mengatakan langkah Kota Pontianak yang telah membuka ruang dan kesempatan untuk senantiasa melakukan pengembangan inovasi merupakan langkah strategis.

“Melalui kerja sama dengan LAN maka Kota Pontianak telah menegaskan posisinya sebagai lumbung inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing daerah,” ujar Adi Suryanto.

Kepala LAN Adi Suryanto mengingatkan untuk mewujudkan Kota Pontianak menjadi Kota Inovatif tidak cukup hanya dengan semangat. Namun juga memerlukan strategi dan komitmen dari semua pihak.

“Inovasi harus dilakukan dengan perubahan mindset dan penciptaan culture baru. Inovasi bukan dilaksanakan untuk memenangkan lomba ataupun kompetisi, tetapi inovasi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan penandatangan MoU ini merupakan rangkaian acara dari pelaksanaan Laboratorium Inovasi Daerah Kota Pontianak yang berlangsung selama tiga hari (11 – 13 November 2015). Kegiatan Laboratorium Inovasi Daerah Kota Pontianak direncanakan akan dilaksanakan sampai tahapan yang kedua (drum up dan diagnose) dari lima tahapan pelaksanaan laboratorium inovasi atau 5D (drum up, diagnose, design, deliver dan display). (tyas/dan/humas)

LAN, Kemendes-PDT, UNDP Canangkan Gerakan ASN Pelopor Bina Damai

Jakarta - Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meredam konflik di beberapa daerah sejauh ini masih sangat kurang. ASN dinilai kurang berpartisipasi aktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik. Akibatnya, potensi kerugian materiil maupun immaterial, bahkan korban jiwa tidak bisa diminimalisasi.

Kepala Pusat Diklat Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara, DR. Andi Taufik mengatakan, potensi kerugian itu dapat dihindari apabila ASN mengambil peran aktif sebagai pelopor pencegahan konflik.

“Dengan 4,5 juta ASN yang ada di berbagai wilayah Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban ASN untuk menjaga stabilitas dan kedamaian sehingga dunia usaha dan aktivitas masyarakat berjalan dengan baik,” ujarnya dalam sambutan acara Pencanangan Gerakan ASN Pelopor Bina Damai di Indonesia di Gedung Graha Bhakti Nagari, Kampus PPLPN LAN, Pejompongan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11).

Pencanangan Gerakan ASN Pelopor Bina Damai di Indonesia ini diprakarsai oleh Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Peace Through Development in Disadvantaged Areas (PTDDA)-UNDP.

Dalam rangkaian acara tersebut ditandai dengan pemakaian kaos, penandatanganan deklarasi, pengalungan lencana serta penyematan pin Gerakan Bina Damai dan Pencanangan Gerakan Pegawai ASN Pelopor Bina Damai Indonesia. Gerakan tersebut dihadiri oleh 130 peserta baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Deputy Country Director UNDP Indonesia Mr. Yuxue Xue mengatakan, diperlukan sebuah kerja keras yang luar biasa dengan perjalanan yang panjang untuk mewujudkan gerakan ASN pelopor bina damai di Indonesia.

“Gerakan ini mulai kita rintis sejak tahun 2013. UNDP selaku rekan kerja selalu memberikan dukungan demi terwujudnya program tersebut, jelasnya.

Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Dr. Suprayoga Hadi mengatakan potensi konflik di Indonesia memang mudah sekali tersulut.

Dia menyadari masalah kesejahteraan dan keadilan menjadi faktor utama munculnya berbagai konflik di Indonesia. Namun, menurut dia, memang bukan hal mudah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak.

“Dibutuhkan sinergitas dan kerjasama antar lembaga yang baik untuk mewujudkan itu semua,” kata Suprayoga Hadi.

Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat dinilai mampu mengancam program pembangunan pemerintah. Pada kondisi seperti ini peran ASN diharapkan mampu meredam dan mencegah konflik terjadi. Peran ASN baik pusat dan daerah yang strategis tersebut harus didukung dengan kualitas dan kapasitas ASN itu sendiri.

“Tidak hanya kemampuan ASN dalam hal teknis dan managerial sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat tetapi lebih sebagai pegawai ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa”, imbuhnya.

Lebih lanjut, Gerakan ASN sebagai pelopor bina damai di Indonesia dinilai sesuai dengan amanat UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menyebutkan tiga fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Sementara itu, Kepala LAN DR. Adi Suryanto, M.Si mengatakan pentingnya pembangunan kualitas dan integritas ASN selaku penyelenggara Negara. “Sebentar lagi kita akan menghadapi moment krusial yaitu Pilkada yang rawan konflik. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa harus bisa menghindari dan mencegah terjadi konflik”, jelas Adi Suryanto.

Menurutnya, amanah UU ASN tersebut dapat diwujudkan apabila ASN memiliki kompetensi sosio-kultural, selain kompetensi teknis dan manajerial. LAN sebagai pelopor diklat Bina Damai terus mengembangkan konsep tentang kompetensi sosio-kultural melalui Kedeputian Kebijakannya.

“Dengan memiliki kompetensi sosio-kultural, ASN diharapkan mampu menciptakan dan mewujudkan kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat”, lanjutnya.

Kepala LAN juga berharap bahan ajar mengenai ASN pelopor bina damai tersebut dapat diajarkan mulai dari diklat prajabatan CPNS. Dia berharap, Diklat Bina Damai dapat segera dilaksanakan terutama di daerah-daerah yang rawan konflik.

“Dengan demikian ASN diharapkan mampu berperan menjaga stabilitas nasional dan situasi yang kondusif di Indonesia,” jelasnya. (dan/must/humas)

LAN Raih Juara I BMN Awards

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan memberikan Penghargaan kepada Kementerian/Lembaga (K/L) atas kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi atas performa yang baik dari K/L dalam mengelola serta guna memotivasi untuk terus menjaga tren positif dan meningkatkan kualitas kinerja.

“Refleksi dan Apresiasi BMN Awards ini guna mendorong  K/L untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan BMN yang semakin tertib, baik tertib administrasi, tertib fisik, maupun tertib hukum”, ujar Menteri Keuangan, Bambang P. S. Brodjonegoro, dalam acara Refleksi dan Apresiasi Pengelolaan BMN  di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (02/11).

Penghargaan terdiri dari kategori tetap dan kategori pilihan. Kategori tetap meliputi Utilisasi BMN, dan Kepatuhan Pelaporan. Sedangkan kategori pilihan terdiri dari Pelaksanaan Sertifikasi BMN, Tata Kelola Berkesinambungan, Kolaborasi Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Bandha Tadya Abiwada.

“Guna mendorong pengelolaan BMN yang lebih baik khususnya bagian adminidtrasi dan perangkat usaha dimasa depan, serta sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan koordinasi para K/L dan kemenkeu, sudah sepantasnya kami memberikan apresiasi kepada K/L yang berprestasi melalui event ini”, jelas Bambang.

Melalui event ini, Menteri Keuangan berharap DJKN dapat terus memantau secara berkelanjutan permasalahan pengelolaan BMN yang dihadapi oleh K/L dan tata kelola BMN yang up to date, lebih baik dalam membangun nasional.

Dalam ajang tersebut Lembaga Administrasi Negara meraih juara I BMN Awards untuk kategori Utilisasi BMN. Utilisasi BMN diberikan untuk K/L yang memiliki tingkat utilisasi BMN terbaik dari seluruh K/L meliputi; penggunaan Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Negara. LAN meraih juara I mengungguli Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai juara II dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai juara III.

Acara refleksi dan apresiasi kinerja pengelolaan BMN tersebut melibatkan 86 K/L, dan sebanyak 31 K/L yang berprestasi menerima BMN Awards dari Menteri Keuangan.

Adapun Kementerian atau Lembaga yang berprestasi dalam mengelola BMN dengan kategori sebagai berikut :

A. Utilitasi BMN

Kelompok I
 

  • Juara I Lembaga Administrasi Negara
  • Juara II Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  • Juara III Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kelompok II
 

  • Juara I Badan Kepegawaian Negara
  • Juara II Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  • Juara III Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)


Kelompok III
 

  • Juara I Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Juara II Kementerian Luar Negeri
  • Juara III Kementerian Keuangan


B. Kepatuhan Pelaporan BMN

Kelompok I
 

  • Juara I Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
  • Juara II Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan
  • Juara III Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Kelompok II
 

  • Juara I Badan Pengawasan Obat dan Makanan
  • Juara II Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
  • Juara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kelompok III
 

  • Juara I Kementerian Kesehatan
  • Juara II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Juara III Badan Narkotika Nasional


C. Pelaksanaan Sertifikasi BMN

Kelompok I
 

  • Juara I Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Kelompok II
 

  • Juara I Lembaga Antariksa Nasional
  • Juara II Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kelompok III
 

  • Juara I Kementerian PU Pera
  • Juara II Kementerian Agama
  • Juara III Kepolisian RI


D. Kolaborasi Pengelolaan BMN
 

  • Kementerian Pertahanan
  • Badan Pengawasan Keamanan dan Pembangunan


E. Continious Improvement Awards
 

  • Kementerian Luar Negeri
  • Kementerian PU Pera


F. Banda Tadya Abiwada
 

  • Banda Tadya Abiwada Utama: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
  • Banda Tadya Abiwada Madya: Kementerian Pertahanan
  • Banda Tadya Abiwada Pratama: Kepolisian RI

 

(danang/aulia/dewi/humas)

Pemimpin Harus Tanggap Masalah

Jakarta - Banyaknya persoalan yang terjadi di Indonesia ditengarai terjadi karena masih banyaknya pemimpin yang kurang cakap dalam mengatasi permasalahan yang terjadi.

“Pemimpin harus siap menghadapi situasi apapun. Diklatpim yang didesain LAN ini memberikan semua kebutuhan yang diperlukan dalam menyelesaikan persoalan di ranah publik,” jelas Kepala LAN DR. Adi Suryanto Msi dalam Upacara Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I Angkatan XXXI LAN, di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Kepala LAN mengatakan, langkah konkret yang dilakukan LAN untuk membantu menyelesaikan persoalan itu dengan merubah Diklatpim. Diklatpim Pola Baru ini didesain untuk menjawab tantangan dan kebutuhan adanya perubahan di sektor publik.

Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, apabila dilihat dari segi implementasi, Proyek Perubahan yang telah digagas para peserta Diklatpim Tk.I Angkatan XXXI memiliki beberapa cakupan, diantaranya ada yang bersifat nasional, lintas Kementerian/Lembaga, serta ada yang hanya diimplementasikan dilingkungan instansinya saja.

“Saya berharap proyek perubahan yang telah dibuat selama mengikuti Diklatpim tidak berhenti dengan selesainya masa diklat. Proyek perubahan  itu harus terus dikembangkan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Diklatpim Tingkat I Angkatan XXXI diikuti sebanyak 30 peserta dari berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (dan/mus/humas)

Inovasi Administrasi Negara Harus Terus Didorong

Jakarta – Inovasi administrasi negara harus terus didorong agar permasalahan yang ada dalam birokrasi dapat segera diatasi. Pemerintah saat ini terus berupaya agar birokrasi bertransformasi dari rule based bureaucracy menjadi  performance based bureaucracy. Diharapkan birokrasi Indonesia bisa menjadi dynamic governance pada tahun 2025 mendatang.

Hal ini disampaikan Menteri PAN & RB Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi saat  membuka Rakor Nasional Diklat Aparatur dan Pameran Inovasi Administrasi Negara di Kampus PPLPN LAN Pejompongan, Kamis (29/10).

Yuddy mengatakan, bangsa yang inovatif akan dapat mempertahankan negaranya dan berhasil di masa depan. Untuk itu, inovasi administrasi negara harus terus didorong agar permasalahan-permasalahan yang ada dalam birokrasi dapat segera diatasi.

“Jangan berhenti berinovasi karena bangsa yang akan bertahan dan berhasil di masa depan adalah bangsa yang kreatif, adaptif, dan inovatif,” ujarnya.

Yuddy mengungkapkan, permasalahan yang dihadapi birokrasi saat ini memang cukup kompleks, hal ini terlihat dari proses kerja yang rumit dan cenderung tidak efisien, penerapan strategi dan teknik yang kurang baik dalam proses pekerjaan, struktur organisasi pemerintah yang belum tepat ukuran maupun perannya, serta kualitas, dan kapasitas SDM aparatur yang masih relatif rendah.

“Permasalahan yang dihadapi seharusnya diselesaikan sesuai masing-masing area inovasi administrasi negara,” jelasnya.

Dia mencontohkan, untuk menyelesaikan permasalahan proses kerja yang rumit dan cenderung tidak efisien, misalnya, dapat dilakukan melalui inovasi proses  (process innovation)  yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses kerja agar lebih sederhana dan lebih efisien. Demikian halnya dalam menyelesaikan permasalahan lainnya.

Sementara itu, Kepala LAN DR. Adi Suryanto, MSi mengatakan Rakornas Diklat dengan tema “Transformasi Pengembangan Kompetensi ASN dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Nasional” ini bertujuan untuk mempercepat transformasi kompetensi pegawai ASN sesuai dengan standar dan tuntutan baru agar dapat mewujudkan daya saing bangsa menuju pencapaian cita-cita nasional.

Rakornas itu diikuti oleh kurang lebih 300 peserta yang terdiri dari para Kepala Badan Diklat, widyaiswara baik dari instansi pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta sejumlah Kepala Badan Kepegawaian. (bp/humas)