Jakarta – Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggandeng Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk mewujudkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan kepentingan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Achmad Kusnandar, mengatakan, penyusunan RPJMD menjadi faktor kunci guna mendukung pencapaian target kinerja daerah. Terlebih, sejak dikeluarkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, tugas dan tanggung jawab yang dipikul pemerintah daerah semakin berat.
“Terkait dengan UU Desa, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga berupaya meningkatkan kapasitas desa dengan bekerjasama dengan LAN untuk merevisi RPJMDes. Kita berharap program dana desa yang dicanangkan Pemerintah Pusat dapat mengentaskan desa tertinggal,” jelasnya di sela-sela acara perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Lembaga Administrasi Negara tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemkab Barito Kuala, di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jalan Veteran No. 10 Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Achmad berharap, kerjasama dengan LAN dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini dapat membantu pemerintah daerahnya mewujudkan pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“Kita berharap antara ada keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Drs. Haris Faozan, M.Si menyambut baik langkah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menggandeng LAN dalam menyusun RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
“Sesuai dengan visi LAN sebagai rujukan bangsa dalam pembaharuan administrasi negara, kami berharap kerjasama penyusunan RPJMD dapat membawa kemanfaatan bagi Kabupaten Barito Kuala,” ujarnya.
Haris Faozan mengatakan, kerjasama ini tidak hanya terbatas dalam penyusunan RPJMD semata. Dengan berbagai inovasi yang selama ini telah diproduksi oleh LAN, Haris berharap Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat mengambil manfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.
“Pimpinan kami berpesan harus ada transfer knowledge agar dapat membantu daerah menciptakan inovasi khususnya untuk kepentingan masyarakat”, imbuhnya. (dan/humas)