JAKARTA– Pengarusutamaan gender harus mendapat prioritas dalam program pemerintah. Pasalnya, selama ini ragam kebijakan publik dan penganggaran masih jauh dari perspektif gender.

Deputi Diklat Aparatur LAN, Muhammad Idris mengatakan, upaya untuk mengangkat isu gender agar menjadi perhatian banyak pihak salah satunya terwujud dalam Penyusunan Bahan Ajar Kasus yang berbasis isu gender.  

“Penyusunan bahan ajar ini merupakan bagian integral dari implementasi Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan yang menekankan bahwa para penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah harus mampu mengintegrasikan isu gender pada semua bidang pembangunan,“ jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara "Sosialisasi Bahan Ajar Kasus Berbasis Kesetaraan Gender pada Diklat ASN", di hadapan  150  Widyaiswara K/L Pemerintah Pusat dan Daerah,  di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat,  Kamis  (18/12).

Idris mengatakan, sosialisasi bahan ajar Kasus Berbasis Kesetaraan Gender yang diikuti para Widyaiswara dinilai sangat tepat. Pasalnya, melalui Widyaiswara, pemahaman pengarusutamaan gender dapat ditransfer kepada peserta diklat.

“Pada gilirannya, para widyaiswara ini diharapkan dapat mendorong percepatan terwujudnya manfaat sumber daya yang berkeadilan menuju kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi PUG Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sulikanti Agustini berharap, bahan ajar kasus isu gender ini dapat menjadi sarana asah pikir para peserta diklat untuk membentuk individu dan kelompok yang memiliki kesadaran mengenai masalah gender, peka gender, mawas gender dan peduli gender.

“Keempat tingkatan ini masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Namun, pada hakekatnya adalah untuk membentuk setiap individu dan kelompok yang berperspektif gender, yakni sebuah pola pikir, sikap dan tingkah lakunya yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender dalam berbagai dimensi, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan, teknologi dan berbagai bidang lainnya,” ujar Sulikanti Agustini.

Sulikanti mengatakan, tersusunnya berbagai kasus isu gender dalam pembangunan melalui bahan ajar ini akan membuka cakrawala tentang kesenjangan dan ketidakadilan gender di Indonesia. Dengan demikian, Aparatur Sipil Negara sebagai penyelenggara Pemerintahan memiliki kemampuan untuk menemukenali kesenjangan dan ketidakadilan gender.

“Sehingga pada gilirannya dapat merumuskan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang responsif gender untuk mempercepat terwujudnya manfaat sumber daya pembangunan yang berkeadilan,” tutupnya.  (fat/alam/Humas)