JAKARTA – Pemerintah dan DPR periode 2014 – 2019 mempunyai tugas dan kewajiban yang besar untuk memutus rantai kerumitan proses legislasi yang ada selama ini, melalui paradigma baru legislasi yaitu better regulation berdasarkan sebuah kajian akademis dan teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menerapkan prinsip-prinsip better regulation, seperti sederhana dan mudah dilaksanakan, Inklusive dan konsultasi dengan pemangku kepentingan, subsidiarity dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling relevan, proporsionalitas tindakan yang dilakukan pas dengan tujuan yang akan dicapai, Necessity pengaturan benar-benar diperlukan. Hal itu disampaikan Kepala LAN RI, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA pada Pembukaan Seminar Nasional Arsitektur Baru Regulasi (Better Regulation) Untuk Kesejahteraan Rakyat di Kantor LAN RI, Jl. Veteran No. 10, Jakarta Pusat, Rabu (3/9).
Agus Dwiyanto mengatakan berdasarkan observasi bahwa, Pengaturan berlebihan, terlalu detail dan mengatur hal yang tidak seharusnya diatur, atau sebaliknya mengatur hal yang seharusnya tidak perlu diatur, Ruled-based governance, formalisasi berlebihan, ruang untuk diskresi dan akal sehat terbatas, hal-hal yang risiko kesalahan tidak terlalu besar bisa diserahkan pada akal sehat dan nurani administrator, cenderung menyeragamkan, sedangkan variabilitas sangat tinggi, regulasi menjadi tidak relevan dan tidak dapat dilaksanakan. Hal-hal tersebut menjadi dasar untuk bagaimana menghadirkan Arsitektur Baru Regulasi (Better Regulation) untuk Kesejahteraan Rakyat.
Seminar ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Pemerintahan Baru Republik Indonesia, atas kerjasama Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi (ASPA d/h PERSADI) dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Seminar dalam bentuk panel diskusi ini menampilkan pembicara Prof Dr. Agus Dwiyanto, M.PA (Kepala LAN) (keynote speech), Perspektif Praktis Administrasi Negara dalam Penyusunan Regulasi di Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat : Dr. Ir. Fadel Muhammad (Ketua ASPA), Perspektif Administrasi Negara dalam Penyusunan Regulasi di Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat : Prof. Dr. Sofian Efendi (Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Perspektif Politik Ekonomi dalam Penyusunan Regulasi di Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat Dr. Sofyan Djalil (Praktisi bidang Politik Ekonomi). Perspektif Hukum Tata Negara dalam Penyusunan Regulasi di Indonesia untuk Kesejahteraan Rakyat : Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M (Pakar Hukum Tata Negara UGM), dengan moderator Amir Efendi Siregar.
Menurut Fadel Muhammad Ketua ASPA , di negara demokrasi dunia kini dikenal sebuah konsep baru yang disebut sebagai better regulation. Bila tadinya dalam sebuah sistem yang peranan negara sangat dominan, diperlukan pendekatan regulation yang sangat ketat yang otoriter yang kurang membuka partisipasi masyarakat. Sebagai antitesanya , lahir pendekatan deregulation yang sangat liberal yang memberikan kepada pasar dan masyarakat kebebasan mengatur diri sendiri, dengan harapan terjadinya titik keseimbangan secara otomatis.
Secara keseluruhan Seminar berjalan sangat baik dan mendapat apresiasi dari peserta seminar yang terdiri dari pegawai K/L dan Pemerintah Daerah.
Diakhir seminar moderator Amir Efendi Siregar menyampaikan kesimpulan, seminar ditutup oleh ketua ASPA Fadel Muhammad. (ft/Humas)