JAKARTA – DPR hasil pemilu 2014 - 2019 harus mampu menghasilkan produk perundang - undangan yang lebih baik dibandingkan DPR sebelumnya. Hal ini mengemuka dalam diskusi "Arsitektur Baru Regulasi (Better Regulation) untuk Kesejahteraan Rakyat, yang diselenggarakan Studio 6 TVRI, di Jakarta, Jumat (5/9).

Ketua Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi (ASPA), Fadel Muhammad mengatakan, kinerja DPR di bidang legislasi perlu ditingkatkan supaya target program legislasi nasional tercapai. Selama ini telah terdapat pertentangan antar UU bahkan dengan UUD. Akibatnya banyak UU yang digugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Disamping itu masih terdapat peraturan perundang-undangan yang perlu dievaluasi kembali agar tidak terjadi peraturan berlebihan yang merugikan rakyat. Sehingga kita perlu menerapkan sebuah paradigma baru dalam penyusunan regulasi yang disebut better regulation," kata Fadel.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA mengatakan, better regulation harus dijalankan secara proporsional, akuntabel, konsisten, transparan dan jelas targetnya. Sehingga perlu dibangun paradigma legislasi yang lebih baru agar bermanfaat bagi masyarakat. (ft/humas)