Pemerintahan baru di era Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK harus melanjutkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang saat ini tengah berjalan. Pasalnya, masih banyak kelemahan mendasar yang subtantif di lapangan mengenai kebijakan RB.

“Ada beberapa kelemahan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi yang saat ini tengah dijalankan. Sehingga perlu ada pembenahan di beberapa aspek” jelas Kepala LAN RI, Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA pada orasi ilmiah malam penganugerahan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) AWARD 2014, di Ballroom Hotel Shangrila, Kamis (28/8) lalu.

Beberapa kelemahan yang dimaksud, lanjut Agus, antara lain, pertama, kebijakan melakukan perbaikan pada delapan area perubahan yang saat ini telah kehilangan konteks karena masalah dan tantangan yang berbeda di setiap instansi. Kedua, kebijakan reformasi birokrasi yang menuntut pembuatan dokumen begitu banyak sehingga membuat focus intansi lebih kepada penyiapan dokumen daripada mengurus perubahan. Ketiga, pemahaman para pegawai ASN bahwa program RB lebih sebagai perbaikan tambahan penghasilan (renumerasi) daripada perubahan sikap dan perilaku mereka.

Agar program reformasi birokrasi kembali ke fitrahnya, Agus Dwiyanto yang juga Guru Besar Kebijakan Publik UGM itu memberikan beberapa alternatif solusi, antara lain : pertama, reformasi birokrasi harus kontekstual dan melibatkan para pemangku kepentingan; Kedua, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla perlu mengaitkan pelaksanaan RB dengan pencegahan korupsi; Ketiga, pemerintah mendatang sebaiknya mentransformasikan pemberian renumerasi menjadi perbaikan sistem penggajian yang berkeadilan. Dan yang terakhir, pemerintahan era Jokowi–Jusuf Kalla perlu merubah karakter pegawai ASN agar lebih sesuai karakternya sebagai pelayan publik dan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk membawa Indonesia memasuki era globalisasi.

“Menurut hemat saya, pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla harus menjadikan RB sebagai gerakan sosial,” pungkasnya.

MIPI Award 2014 adalah penghargaan yang diberikan oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) yang diketuai oleh Fauzi Bowo. Pada MIPI Award kali ini beberapa tokoh pemerintahan yang mendapat penghargaan antara lain Gubernur Kepulauan Riau H. Muhammad Sani, Bupati Wonosobo, Kholiq Arif,  Bupati Bantaeng, Prof. Dr.Ir.H.M. Nurdin Abdullah, M.Agr dan Walikota Pekalongan, dr.H.M. Basyir Ahmad.