Jakarta, Kompas – Salah satu faktor belum tercapainya target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah penerapan kebijakan publik yang jalan di tempat. Kebijakan itu tidak hanya terkait pada manajemen penerapan, tetapi juga terkait dengan kepemimpinan yang tidak kuat.

Demikian benang merah dalam dialog kebijakan dan tata kelola  yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), di Jakarta, Senin (14/12).

Tanpa kepemimpinan yang baik dan kuat, kebijakan itu tidak jalan. Sebagai contoh kebijakan reformasi birokrasi yang dicanangkan sejak 2010, hingga kini, reformasi birokrasi belum menunjukkan hasil.  “Masih banyak birokrat yang ditangkap KPK, kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya,” kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Sri Hadiati.

Menurut Sri Hadiati, ada tiga kriteria yang dibutuhkan seorang pemimpin untuk mampu mengelola kebijakan. Ketiga kriteria itu adalah seorang pemimpin harus memiliki kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural.

“Seorang pemimpin harus tahan pada godaan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dia juga harus bisa mengambil keputusan secara cepat dan mampu melakukan perbaikan terus-menerus,” kata Sri Hadiati.

Selain faktor kepemimpinan, banyak kebijakan yang tidak dipersiapkan secara matang. Akibatnya, ketika akan diimplementasikan, terjadi kesalahpahaman di lapangan.

“Contohnya tol laut. Program itu tidak dipersiapkan secara matang sehingga pada tahap implementasi masih banyak pihak yang tidak tahu definisi tol laut. Koordinasi antar-25 lembaga atau kementerian yang terlibat juga sulit,” kata Sri Hadiati.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini mengatakan, birokrasi masih menjadi hambatan dari pertumbuhan ekonomi. “Makanya, paket kebijakan pertama yang diambil pemerintah, memotong regulasi hingga 100 aturan,” katanya.

Menurut Dosen ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri, untuk memberikan wawasan yang luas, sudah waktunya aparatur negara tidak bertugas di satu kementerian saja. “Harus diberi kesempatan rotasi di kementerian lain agar mendapat wawasan lebih,” katanya. (ARN)

dimuat di Harian Kompas Selasa 15 Desember 2015