Jakarta - Kebijakan publik memegang peran vital dan berpengaruh terhadap setiap sendi kehidupan masyarakat sehingga harus dirumuskan dengan sebaik-baiknya agar dokumen kebijakan (document policy) yang dihasilkan bisa mencapai tujuan melalui proses implementasi. Meski demikian, kebijakan publik yang dihasilkan kadang tidak pernah berbanding lurus dalam proses implementasinya.

Director General, Ministry of Performance Monitoring and Evaluation South Africa, Stanley mengatakan, meski secara konsepsi teori mengenai kebijakan publik itu sangat ideal, namun pada kenyataannya harapan itu sering kali tidak terwujud karena adanya gap atau jarak antara kebijakan yang dihasilkan dengan implementasinya.

“Hal ini kerap terjadi di banyak negara tidak terkecuali Afrika Selatan. Kesenjangan terbesar di negara kami adalah antara kebijakan dengan implementasinya,” jelasnya dalam acara public lecture dengan tema ”Inovasi Data untuk Para Pengambil Kebijakan”, di Kantor LAN RI, Selasa (2/12).

Hal senada juga dikemukakan Director of Research – Department of Planning Monitoring and Evaluation within the Presidency of South Africa, H. Dayal yang menyatakan bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun, negaranya harus bekerja keras merubah kebijakan agar memenuhi standar dan kriteria internasional.

“Dari tahun 1994-2004, kami bekerja keras mengubah warisan kebijakan yang kesemuanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia menjadi kebijakan yang lebih manusiawi,” ujarnya.

Namun ketika sampai pada tahap implementasi, lanjut Dayal, hal itu pun ternyata tidak mudah. Bahlam samapi sekarang masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi mereka. Menurut dia, implementasi merupakan proses yang kompleks karena dalam prosesnya selalu terjadi benturan kepentingan antar aktor maupun kelompok.

“Memang diperlukan trust atau kepercayaan antara satu dengan lainnya. Tanpa kepercayaan, suatu kebijakan akan sulit untuk diimplementasikan dengan baik,” jelasnya.

Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, Dr. Anwar Sanusi mengakui pentingnya membangun kepercayaan antara pembuat kebijakan dengan analis kebijakan sehingga di antara keduanya bisa saling mengisi satu dengan lainnya.

Menurut Anwar, hal lain yang tak kalah penting adalah mereformasi habit atau kebiasaan para pembuat kebijakan yang hanya menggunakan common sense dan bukan evidence base.

“Jadi pembuat kebijakan harus mulai menggunakan evidence base sebagai basis pengambilan kebijakan. Sehingga dihasilkan kebijakan-kebijakan publik yang membawa kemaslahatan bagi publik sebagaimana tujuannya,” kata dia.

Public lecture yang digelar di LAN ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Indonesia dengan Australia untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui perbaikan kualitas kebijakan publik dengan menggunakan penelitian, analisis dan berbagai data/bukti pendukung. (ren/nof/humas)