Pengakomodasian kader partai politik dalam kabinet Jokowi-JK tidak akan menafikan faktor profesionalitas. Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi sejumlah nama kandidat menteri yang disodorkan partai politik anggota koalisi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi sebelum menghadiri rapat pertama bersama kepala staf dan para deputi kepala staf Kantor Transisi, kemarin.
“Saya pikir wajar jika partai politik mengajukan nama calon menteri untuk masuk ke kabinet. Ya, enggak apa-apa. Semua boleh mengusulkan kok. Saya sudah ngomong di depan, semua tanpa syarat (bergabung ke dalam koalisi). Jadi, semuanya saya kasih. Kasih peluang,“ kata Jokowi.
Sebelumnya, ketika meresmikan Kantor Transisi di Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/8), Jokowi mengakui mulai mematangkan susunan kabinet dan orang yang kelak menjadi menteri pada pekan ini.
Bersama tim transisi, Jokowi akan mengkaji seluruh masukan seputar postur kabinet dan kandidat menteri dari berbagai pihak (lihat grafik).
Kepala Staf Kantor Transisi Rini Mariani Soemarno menambahkan, dalam pematangan struktur dan anggota kabinet tersebut, pihaknya memberikan rekomendasi siapa saja figur yang patut memimpin kementerian.
“Kami memberikan nama yang memiliki potensi dan talenta yang tepat,“ ujar Rini (Media Indonesia, 5/8).
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai penyokong koalisi Jokowi-JK, sebagaimana diutarakan Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB Andi M Ramli, menyorongkan tiga nama calon menteri kepada presiden.
“Kami mencalonkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana, dan Sekjen PKB Imam Nahrowi,“ ungkap Andi.
Kendati demikian, menurut Andi, sejak awal PKB menyadari urusan pemilihan anggota kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella mengakui pihaknya hingga kini belum mengusulkan nama-nama calon pembantu presiden kepada Jokowi dan JK.
“Kami tetap konsisten koalisi tanpa syarat.“ jelasnya
Sementara itu, Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menyatakan terus terang partainya sudah mengusulkan kader untuk duduk dalam kabinet Jokowi-JK. Namun, ia enggan mengatakan siapa yang telah diajukan partai pimpinan Wiranto tersebut. “Hampir sebagian besar pengurus (Partai Hanura) layak duduk di kabinet, tetapi tergantung kriteria dan pos mana yang dikehendaki presiden,“ jelas Saleh.
Kabinet Hibrida
Ketika menanggapi pengakomodasian kader partai anggota koalisi dalam kabinet Jokowi-JK, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi menilai hal itu tetap dalam format profesionalitas.
“Kabinet nanti diisi profesional murni (meritokrasi) dan profesional representasi partai pendukung Jokowi-JK. Keduanya bisa dikawinkan. Teknokrat yang aktif di partai juga banyak,“ ujar Burhan yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Perwujudan kabinet profesional yang merupakan hibrida dari kalangan umum dan partai, lanjut Burhan, potensial terwujud apabila melihat kompo sisi tim transisi yang merumuskan profil potensial calon menteri.
“Saya berharap Jokowi membereskan portofolio kementerian, termasuk meniadakan tumpang-tindih seperti antara kementerian perindus trian dan kementerian perdagangan. Nama (menteri) belakangan. Tetapi, saya tidak yakin Jokowi mengurangi (kementerian) karena itu jabatan politik,“ tandas Burhan.(Ami/Kim/dimuat di Harian Media Indonesia)