Reformasi birokrasi yang dijalankan di Indonesia saat ini mengalami ‘missing focus’. Salah satu sebabnya adalah kurangnya dukungan senior dalam manajemen, sedikitnya partisipasi dari stakeholders, dan beberapa faktor lain.
Hal ini mengemuka dalam sarasehan Reformasi Birokrasi Kontekstual: “Penguatan Reformasi Birokrasi Ke Depan”, yang diselenggarakan Pusat Kajian Reformasi Administrasi, di Kantor LAN RI Gedung A, pada Senin (24/11).
Hadir sebagai pembicara Kepala Pusat Kajian Reformasi Administrasi, Muhammad Taufiq, Erwin Aria Darma dari World Bank, serta Doris Fischer dari GIZ.
Taufiq memaparkan, sejauh ini sudah banyak capaian yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi. Diantaranya, open recruitment CPNS serta open biding jabatan pimpinan tinggi secara transparan dan terbuka. Namun dari beberapa perubahan tersebut, sayangnya masih ada indikator yang belum tercapai dalam reformasi birokrasi, salah satunya pemberantasan KKN di birokrasi pemerintahan.
“Sudah hampir 98% instansi pemeritah di negeri ini telah menjalankan reformasi birokrasi. Namun jika memperhatikan beberapa indikator kualitas birokrasi di ASEAN, Indonesia tidak cukup kompetitif”, ujar Taufiq.
Erwin Aria Darma mengakui, mengubah pemerintahan Indonesia menjadi berbasis e-government sangat sulit. Padahal konsep reformasi birokrasi dalam pemerintahan Indonesia sudah sangat bagus.
“Namun mengapa implementasi-nya justru tersendat,” jelasnya.
Ia pun mengungkapkan bahwa ada ‘missing focus’ dalam menjalankan reformasi birokrasi, diantaranya kurangnya dukungan dari senior dalam manajemen, sedikitnya partisipasi dari stakeholders, dan beberapa faktor lainnya.
Hal senada juga dikemukakan oleh Doris Fischer. Dia mengatakan, reformasi birokrasi harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berpendapat, bahwa pelayanan publik tidak hanya dipikir oleh pemerintah semata tetapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat.
Menurut dia, partisipasi dari masyarakat atau stakeholders menjadi point penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pemerintah diharapkan mengedukasi masyarakat atau stakeholders terhadap apa dan bagaimana program reformasi birokrasi.
“Edukasi terhadap publik diharapkan membuat masyarakat atau stakeholders menjadi tertarik untuk terlibat dan juga mengawasi jalannya reformasi birokrasi di pemerintahan ke depan,” pungkasnya. (uly/cq/mus/humas)